Nasional
Nasional
RPN Perkuat Riset dan Inovasi Dukung Swasembada Gula Nasional
Jakarta, katakabar.com - PT Riset Perkebunan Nusantara memperkuat perannya sebagai pusat riset dan inovasi perkebunan dalam ekosistem Holding Perkebunan Nusantara (PTPN Group) untuk mendukung percepatan swasembada gula nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Riset dan Inovasi Komoditas Tebu serta Pemanfaatan Hasilnya bersama PT Sinergi Gula Nusantara dan PT Triasindo Agro Sejahtera, yang dilaksanakan di Gedung Graha Nusa Tiga - Head Office Jakarta.
Nasional
Nasional
OJK Blokir 228 PAKD Ilegal, Pengguna Kripto Diimbau Pilih Platform Legal
Jakarta, katakabar.com - Maraknya Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) ilegal menjadi salah satu tantangan menjaga keamanan dan kepercayaan terhadap industri aset kripto di Indonesia. Isu tersebut menjadi pembahasan dalam sesi Risiko Penggunaan PAKD Ilegal dan Pengamanan Ekosistem AKD pada gelaran FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9). Sesi tersebut membahas pentingnya regulasi, perlindungan konsumen, hingga kolaborasi antara regulator dan industri dalam membangun ekosistem aset keuangan digital yang lebih aman. Tantangan platform ilegal masih cukup besar. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mencatat telah menghentikan kegiatan 228 PAKD ilegal sepanjang Januari-Mei 2026. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas platform, memahami aset yang diperdagangkan, serta tidak mudah tergiur penawaran keuntungan yang tidak masuk akal. Sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya juga telah menerbitkan whitelist PAKD berizin dan CPAKD terdaftar yang dapat menjadi rujukan resmi masyarakat sebelum memilih platform untuk bertransaksi. Daftar tersebut tidak hanya mencantumkan nama perusahaan, tetapi juga aplikasi dan alamat situs resmi yang dapat digunakan pengguna untuk memeriksa legalitas suatu platform. Deputi Direktur KSLK OJK, Andry Samudra dalam diskusi tersebut mengatakan, OJK memiliki whitelist yang bisa menjadi rujukan masyarakat untuk memastikan platform yang digunakan legal. Pengawasan juga terus dilakukan bersama asosiasi dan Satgas PASTI. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, sebanyak 228 PAKD ilegal telah dihentikan. Tantangannya, kata dia pelaku ilegal terus beradaptasi dan sering berganti domain, sehingga monitoring harus berjalan secara berkelanjutan serta dibarengi edukasi dan literasi kepada masyarakat. Pengawasan terhadap promosi platform ilegal juga semakin diperketat. Pada Juni 2026, Satgas PASTI menghentikan kegiatan sejumlah Key Opinion Leader (KOL) yang menawarkan PAKD tidak berizin. Beberapa KOL kemudian melakukan penghapusan maupun penyesuaian konten setelah dimintai klarifikasi. Langkah tersebut menjadi penting karena platform ilegal, khususnya yang beroperasi dari luar negeri, dapat menimbulkan tantangan dalam proses penelusuran dan penanganan ketika terjadi masalah. OJK sebelumnya menyatakan platform yang berada dalam pengawasannya relatif lebih mudah ditelusuri dan ditindaklanjuti, sementara platform tidak terdaftar dapat menjadi lebih sulit ditangani. “Literasi masyarakat tetap menjadi bagian penting dari perlindungan konsumen. Pengguna perlu memastikan platform yang digunakan masuk dalam daftar resmi atau whitelist OJK, sekaligus lebih berhati-hati terhadap penawaran maupun platform yang legalitasnya tidak jelas,” ujar Andry. Platform Legal Perkuat Ekosistem Dalam Negeri Dari sisi pelaku industri, CEO & Founder FLOQ Yudhono Rawis, menilai pemilihan platform yang legal tidak hanya penting dari aspek keamanan pengguna, tetapi juga berhubungan dengan upaya membangun industri aset digital nasional yang lebih sehat. “Bertransaksi melalui exchange legal yang berada dalam pengawasan OJK bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih jelas bagi pengguna. Semakin banyak aktivitas aset kripto yang berlangsung di ekosistem resmi dalam negeri, semakin besar pula kesempatan kita memperkuat tata kelola industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia,” ucap Yudho. Keberadaan platform yang berada dalam ekosistem resmi memungkinkan standar tata kelola, pengawasan, perlindungan konsumen, dan ketentuan pemasaran diterapkan secara lebih terstruktur. OJK sendiri mengatur agar pemasaran produk aset keuangan digital dilakukan secara transparan, disertai informasi mengenai risiko dan volatilitas, serta tidak memberikan kesan adanya keuntungan tinggi yang pasti. “Industri kripto Indonesia sudah berkembang cukup jauh, sehingga tantangannya sekarang bukan hanya meningkatkan jumlah pengguna, tetapi memastikan pertumbuhannya terjadi di ekosistem yang sehat. Aktivitas yang tumbuh di dalam negeri akan membantu membangun industri yang lebih kuat, mulai dari peningkatan standar layanan, inovasi produk, hingga terciptanya nilai ekonomi yang bisa kembali ke ekosistem nasional,” terang CEO FLOQ. Di tengah pertumbuhan industri aset digital, literasi pengguna menjadi lapisan perlindungan yang tidak kalah penting. Selain memeriksa nama platform, pengguna juga perlu memperhatikan alamat situs dan kanal resmi karena pelaku ilegal dapat menggunakan domain yang menyerupai platform resmi maupun berpindah domain untuk menghindari pemblokiran. OJK secara khusus mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai praktik tersebut. Kolaborasi antara regulator, asosiasi, pelaku industri, komunitas, hingga pengguna pada akhirnya menjadi kunci untuk mempersempit ruang gerak PAKD ilegal. Dengan aktivitas transaksi yang semakin banyak berlangsung melalui platform legal dan diawasi, perkembangan industri kripto diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta penguatan ekosistem ekonomi digital nasional.
Nasional
Nasional
Kapasitas Pelabuhan Naik, Ekosistem Logistik Darat Diperkuat
Merauke, katakabar.com - Peningkatan kapasitas pelabuhan peti kemas perlu diikuti penguatan simpul logistik di sisi darat. Hal ini perlu dilakukan agar percepatan bongkar muat tidak justru memindahkan titik hambatan ke rantai distribusi berikutnya. Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, Prof. Kuncoro Harto Widodo, mengatakan pertumbuhan arus peti kemas perlu diimbangi dengan penguatan seluruh simpul dalam ekosistem logistik.
Nasional
Nasional
Dukung Percepatan Program MBG di Daerah 3T, Vritimes Dorong Strategi Komunikasi Digital Bersama BSKDN Kemendagri
Jakarta, katakabar.com - Perusahaan teknologi media dan penyedia platform distribusi siaran pers, Vritimes berpartisipasi aktif sebagai narasumber utama dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) angkat tema "Strategi Percepatan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T)". Forum strategis ini digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/9).
Nasional
Nasional
Lihat Kualitas Perumahan di Lampung, BP Tapera dan KemenPKP Pastikan Hunian Layak dan Nyaman Masyarakat
Lampung, katakabar.com - Upaya memastikan kualitas pembangunan hunian bagi masyarakat terus dilakukan melalui kunjungan lapangan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ke sejumlah kawasan perumahan di Provinsi Lampung.
Nasional
Nasional
Akselerasi Hilirisasi Perlu Sinkronisasi Pusat dan Daerah
Jakarta, katakabar.com - Akselerasi hilirisasi mineral di Indonesia dinilai tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan kapasitas industri. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci agar manfaat nilai tambah dapat dirasakan secara optimal di dalam negeri. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, mengungkapkan tantangan hilirisasi tidak hanya berada pada aspek teknis industri, tetapi juga pada tata kelola kebijakan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Menurut Faisal, sebagian persoalan hilirisasi justru berada di luar kendali korporasi, terutama yang berkaitan dengan regulasi, koordinasi lintas lembaga, hingga implementasi di tingkat daerah. “MIND ID bekerja sama dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Jadi ini nggak bisa sendiri, karena ada ranah yang bisa diselesaikan dari tataran korporasi, tapi ada yang di tataran kebijakan,” ujar Faisal saat diskusi MediaMIND 2026 di Jakarta. Ia menambahkan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar berbagai persoalan di lapangan dapat direspons lebih cepat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting karena lebih memahami kondisi sosial, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat setempat. Di sisi lain, kapasitas pemerintah daerah masih menjadi tantangan tersendiri. "Keterbatasan kewenangan dan anggaran membuat daerah belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dampak yang muncul dari aktivitas hilirisasi, termasuk tekanan terhadap lingkungan dan sosial masyarakat," imbuhnya. Faisal menilai, berbagai eksternalitas negatif seperti penurunan kualitas lingkungan dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat perlu diperhitungkan sejak awal dalam perencanaan investasi. Tanpa perencanaan yang matang, beban tersebut berpotensi dialihkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Sebagai salah satu instrumen penguatan kapasitas daerah, Faisal menilai dana bagi hasil (DBH) dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Ia mencontohkan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah yang tengah mendorong peningkatan porsi DBH untuk mendukung pembangunan di wilayah terdampak hilirisasi. “Tapi untungnya sih beberapa daerah yang sekarang sedang mengusahakan untuk peningkatan DBH di Sulawesi Tengah, seperti Morowali itu, sedang mengusahakan itu, jadi ada tambahan dari DBH,” ucapnya. Data pemerintah menunjukkan, Provinsi Sulawesi Tengah menerima alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,13 triliun pada 2026, dengan kontribusi DBH mencapai Rp272,95 miliar. Dari jumlah tersebut, sektor sumber daya alam masih menjadi penyumbang utama, terutama dari royalti mineral dan batubara. Selain penguatan fiskal daerah, integrasi hilirisasi juga perlu mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal. Dari sekitar 5.600 UMKM di Morowali, baru sekitar 30 yang terhubung dengan rantai pasok industri, menunjukkan masih terbukanya ruang peningkatan partisipasi ekonomi lokal. Di sisi ketenagakerjaan, pemerintah daerah juga didorong untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri melalui pengembangan pendidikan vokasi dan politeknik berbasis kebutuhan wilayah. Sebagai salah satu kawasan utama hilirisasi nikel, Morowali saat ini menjadi pusat pertumbuhan industri pengolahan mineral, termasuk melalui kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Sejumlah proyek pengolahan nikel juga terus dikembangkan untuk memperkuat rantai nilai industri dalam negeri. Pada konteks tersebut, Holding Industri Pertambangan MIND ID melalui PT Vale Indonesia Tbk menjadi salah satu pelaku yang mengembangkan proyek hilirisasi terintegrasi di Sulawesi. Proyek Indonesia Growth Project (IGP) yang tengah berjalan mencakup pembangunan fasilitas pengolahan di beberapa lokasi, termasuk Pomalaa, Morowali, dan Sorowako. Pengembangan proyek tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah mineral, tetapi juga mendukung penciptaan lapangan kerja serta penguatan ekosistem industri nasional. Faisal menegaskan, keberhasilan hilirisasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau kapasitas produksi, tetapi dari sejauh mana kebijakan yang terintegrasi mampu memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Nasional
Nasional
Salurkan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Untuk 550 Pekerja Rentan Kalbar, Ini Harapan PTPN IV
Kalimantan Barat, katakabar.com - Total 550 pekerja rentan sektor informal yang tersebar di empat wilayah di Provinsi Kalimantan Barat kini memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPN IV PalmCo¸Subholding PTPN III (Persero). Perlindungan tersebut diberikan melalui pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan, terhitung sejak Juli hingga Desember 2026. Program ini menyasar para pekerja sektor informal yang memiliki risiko kerja tinggi dan belum memperoleh akses perlindungan sosial secara memadai. Inisiatif tersebut bagian dari komitmen PTPN IV PalmCo dalam memperkuat jaring pengaman sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Program ini sekaligus mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat untuk meningkatkan peran perusahaan dalam memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menerangkan program tersebut tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga merupakan implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam ekosistem bisnis PTPN IV PalmCo. "Perlindungan ketenagakerjaan adalah hak dasar yang esensial, terutama bagi mereka yang berada di sektor informal dengan risiko tinggi dan tanpa kepastian pendapatan. Melalui program TJSL ini, PTPN IV PalmCo ingin memastikan bahwa negara dan korporasi hadir untuk memberikan rasa aman. Dengan begitu, para pekerja rentan memiliki bantalan ketahanan sosial yang kuat ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja atau musibah tak terduga," kata Jatmiko, di penghujung Agustus 2026 lalu. Sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN Group, PTPN IV PalmCo terus mendorong pelaksanaan program TJSL yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan kepada masyarakat. Program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tersebut menjangkau empat wilayah operasional perusahaan di Kalimantan Barat. Penerima manfaat terdiri atas 200 pekerja di Kabupaten Sanggau, 150 pekerja di Kabupaten Landak, 100 pekerja di Kota Pontianak, dan 100 pekerja di Kabupaten Sintang. Program ini menjadi wujud sinergi PTPN IV PalmCo dalam merespons kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait peningkatan peran perusahaan dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Suhuri, menyampaikan kolaborasi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan sektor korporasi memiliki peran penting dalam memperluas kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). "Sinergi lintas sektor antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan korporasi sangat kami butuhkan. Kontribusi PTPN IV PalmCo memberikan dampak yang langsung terasa bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Ini bukan sekadar angka kepesertaan, melainkan langkah konkret dalam menjaga keberlangsungan hidup dan stabilitas ekonomi pekerja di tengah dinamika saat ini," tegas Suhuri. Hadirkan Rasa Aman bagi Pekerja Rentan Program tersebut secara khusus menyasar masyarakat dengan beragam profesi berisiko, mulai dari petani, nelayan, hingga pedagang kaki lima yang selama ini belum mendapatkan akses perlindungan ketenagakerjaan secara memadai. Salah seorang penerima manfaat, Bejo Supriyono, warga Kelurahan Daratsekip, Kota Pontianak, mengatakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan rasa aman dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. "Sebagai pekerja harian, kami sering khawatir kalau terjadi apa-apa di jalan, apalagi penghasilan seringkali hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan jaminan dari PTPN IV PalmCo ini sangat melegakan, karena sekarang ada kepastian perlindungan yang jelas untuk keluarga di rumah," jelas Bejo. Manfaat serupa dirasakan Nobertus Aten, pekerja asal Dusun Sengkuang Daok, Kuala Buayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Risiko pekerjaan dan kondisi lapangan selama ini menjadi salah satu sumber kekhawatiran baginya dalam mencari nafkah. "Kerja di lapangan itu tantangannya besar. Selama ini kami bekerja modal nekat saja tanpa asuransi. Kartu jaminan sosial ini benar-benar menjawab kekhawatiran kami. Sekarang kami bisa bekerja lebih tenang dan lebih fokus," ucap Nobertus. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan, PTPN IV PalmCo berharap program tersebut dapat memperkuat perlindungan pekerja rentan sekaligus menjaga ketahanan sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat di Kalimantan Barat.
Nasional
Nasional
PTPN Group Perkuat Ekosistem Kepemimpinan Perempuan di Industri Perkebunan
Jakarta, katakabar.com - PTPN IV Subholding PTPN III (Persero) perkuat kapasitas talenta perempuan lewat forum “Srikandi PalmCo: Women in Leadership – Speak to Lead, Lead to Inspire” yang digelar di Jakarta di akhir pekan lalu. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen PTPN IV PalmCo dalam mendorong kesetaraan gender, serta memperkuat representasi perempuan pada level pengambilan keputusan. Inisiatif ini bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam menyiapkan talenta perempuan yang adaptif, kompeten, dan siap menjawab dinamika bisnis agribisnis. Industri perkebunan yang terus bertransformasi membutuhkan kepemimpinan yang mampu memadukan ketegasan, ketelitian, kemampuan beradaptasi, dan pemahaman menyeluruh terhadap tantangan bisnis. Forum tersebut tidak hanya menjadi ruang konsolidasi internal, tetapi bagian dari upaya membangun ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung lahirnya pemimpin-pemimpin perempuan di sektor perkebunan. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, yang menjadi salah satu pembicara utama, mengatakan perempuan memiliki fondasi karakter yang kuat untuk memimpin sektor industri yang penuh tantangan. Menurutnya, terdapat sejumlah keunggulan komparatif yang dimiliki pekerja perempuan. Apabila dikembangkan secara optimal, keunggulan tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan. "Perempuan memiliki daya tahan (resilience) yang lebih, serta tingkat ketelitian dan perhatian terhadap detail yang tinggi. Ini adalah hal-hal yang secara alamiah (by nature) sudah ada di dalam diri perempuan," kata Jatmiko saat mengisi sesi Creating Impact Through Ownership & Initiatives. Jatmiko mendorong para talenta perempuan di lingkungan PTPN IV PalmCo untuk berani tampil, menyampaikan gagasan, dan mengambil peran dalam kepemimpinan. “Kalian semua adalah pemimpin. Buat para pemimpin perempuan di PalmCo, jangan pernah ragu untuk speak up. Gunakan hati dalam bekerja, dan selalu jeli melihat peluang serta situasi yang ada,” jelasnya. Dalam menghadapi kompetisi bisnis, Jatmiko juga menyampaikan tiga pilar utama yang perlu dimiliki seorang pemimpin. Pilar pertama adalah walk the talk, yakni menjaga integritas melalui keselarasan antara perkataan dan tindakan. Pilar kedua adalah clear communication atau kemampuan membangun komunikasi yang jernih dan asertif kepada berbagai pihak. Adapun pilar ketiga adalah clear accountability sebagai landasan dalam menjalankan setiap tanggung jawab kepemimpinan. "Tanggung jawab itu penting. Jangan pernah lari dari tanggung jawab," tegas Jatmiko. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTPN IV PalmCo, sekaligus Ketua Srikandi PalmCo, Hilda Savitri, menyoroti salah satu tantangan dalam pengembangan kepemimpinan perempuan dapat berasal dari keraguan dalam diri sendiri. Karena itu, keberanian menjadi modal penting bagi perempuan untuk menghadapi berbagai batasan struktural maupun kultural di lingkungan profesional. Dalam pembukaan kegiatan, Hilda mengajak seluruh peserta untuk membangun keyakinan dan determinasi dalam mengambil peran kepemimpinan. "Hari ini adalah tentang bagaimana kita memiliki keberanian untuk mengambil peran, keberanian untuk menyampaikan ide dan gagasan, serta keberanian untuk berdiri dan menyuarakan apa yang kita yakini. Kita harus berani mengambil keputusan, dan yang terpenting adalah keberanian untuk mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya mampu menjadi pemimpin," papar Hilda. Program “Srikandi PalmCo: Women in Leadership” dirancang untuk memperkuat kesiapan mental sekaligus keterampilan praktis para talenta perempuan. Dukungan dari tingkat holding ditunjukkan melalui kehadiran Direktur SDM & Umum PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Endang Suraningsih. Rangkaian kegiatan juga dilengkapi dengan sesi Women Leader in Action Talkshow. Untuk meningkatkan kemampuan artikulasi dan persuasi peserta, PTPN IV PalmCo menghadirkan entrepreneur sekaligus Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Merry Riana. Melalui dua sesi bertajuk The Art of Public Speaking, Merry memberikan pelatihan mengenai teknik komunikasi publik yang efektif. Kemampuan berbicara di depan publik menjadi salah satu kompetensi penting bagi calon pemimpin perempuan agar mampu membangun kepercayaan pemangku kepentingan, memimpin negosiasi bisnis, dan merepresentasikan perusahaan pada tingkat nasional maupun global. Melalui program pengembangan kapasitas tersebut, PTPN IV PalmCo berharap dapat terus meningkatkan peran pemimpin perempuan yang tidak hanya kompeten secara teknis dan operasional, tetapi juga memiliki empati, ketegasan, kemampuan komunikasi, serta integritas. Penguatan talenta perempuan diharapkan turut mendukung transformasi PTPN Group dan membawa industri perkebunan Indonesia menjadi semakin inklusif, modern, serta berdaya saing.
Nasional
Nasional
PTPN Group Dukung Kesejahteraan dan Pendidikan Anak Panti Asuhan di Semarang
Semarang, katakabar.com - PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 3, salah satu entitas dari Holding Perkebunan Nusantara salurkan bantuan dana operasional dan pendidikan kepada Panti Asuhan Daarul Busyro Wal Hikmah dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Sunan Drajat di Kota Semarang, Senin (31/8) lalu. Bantuan yang disalurkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan pendidikan dan tumbuh kembang anak-anak panti asuhan. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu keberlangsungan kegiatan operasional kedua lembaga sekaligus menunjang pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak yang berada di bawah naungan Panti Asuhan Daarul Busyro Wal Hikmah dan PSAA Sunan Drajat. Program ini menjadi bagian dari kontribusi PTPN I Regional 3 dalam menghadirkan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan. Sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara, PTPN I Regional 3 berkomitmen untuk terus menjalankan program TJSL secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Pelaksanaan program diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh para penerima manfaat.
Nasional
Nasional
Menteri PKP Pimpin Raper Realisasi FLPP 2026, BP Tapera Siapkan Akad Massal 71.000 Unit
Jakarta, katakabar.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin langsung rapat evaluasi dan percepatan penyaluran rumah subsidi tahun 2026 di Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin (21/9). Rapat tersebut dihadiri Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, serta jajaran terkait untuk membahas strategi percepatan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga akhir tahun. Hingga 21 September 2026, realisasi penyaluran FLPP tercatat mencapai 154.034 unit atau sekitar 44 persen dari target 350.000 unit rumah pada tahun ini. Capaian tersebut menjadi perhatian dalam rapat, mengingat masih terdapat selisih yang perlu dikejar dalam waktu sekitar tiga bulan menjelang akhir tahun. Dalam arahannya, Menteri PKP, Maruarar Sirait menyoroti perlunya pembenahan kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) BP Tapera untuk mendukung percepatan realisasi. Ia juga mendorong BP Tapera agar terus berinovasi dan menghadirkan terobosan yang mampu menjawab berbagai tantangan penyaluran rumah subsidi. “Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, BP Tapera harus melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM. Saya ingin jajaran BP Tapera mampu menghadirkan inovasi, menyelesaikan berbagai hambatan, dan bekerja lebih optimal agar target penyaluran rumah subsidi tahun 2026 dapat tercapai,” ujar Maruarar Sirait. Menindaklanjuti arahan Menteri PKP, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa BP Tapera terus mengakselerasi berbagai langkah strategis, baik melalui penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan maupun perluasan segmen hunian yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah menindaklanjuti Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 terkait rumah susun subsidi. BP Tapera telah mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produk hunian mereka ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), sehingga pilihan hunian subsidi dapat semakin beragam dan mendukung perluasan akses pembiayaan perumahan bagi MBR. “Kami menindaklanjuti arahan Menteri PKP melalui berbagai langkah percepatan, termasuk implementasi Kepmen PKP Nomor 1721 Tahun 2026. BP Tapera telah mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produknya ke aplikasi SiKumbang. Kami juga menyiapkan percepatan realisasi melalui rencana akad massal pada Desember mendatang, yang tidak hanya mencakup rumah tapak subsidi, tetapi juga rumah susun subsidi,” jelas Heru Pudyo Nugroho. Sebagai bagian dari strategi percepatan, BP Tapera menyiapkan sekitar 71.000 unit rumah subsidi untuk akad massal pada Desember 2026. Kegiatan yang direncanakan berlangsung di Jawa Timur tersebut akan mencakup rumah tapak subsidi dan rumah susun subsidi, sebagai upaya memperluas pilihan hunian terjangkau bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan realisasi FLPP hingga akhir tahun. Melalui evaluasi berkala, peningkatan kualitas SDM, penguatan sinergi dengan pengembang dan perbankan penyalur, serta perluasan realisasi rumah tapak dan rumah susun subsidi, BP Tapera berkomitmen mendukung percepatan penyaluran FLPP. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan capaian target tahun 2026 sekaligus memperluas akses kepemilikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
