Nasional
Nasional
Bencana Mengancam, Pembangunan Jalan Tol Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin Mendesak
Sumatera Barat, katakabar.com - Kota Bukittinggi dan Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), dikenal sebagai kawasan wisata yang berada di dataran tinggi. Lantaran itu, tak mengherankan wilayah ini dikelilingi perbukitan dan tebing curam bisa saja mengacam setiap saat. Selain memiliki karakteristik topografi berupa lereng curam dan tebing yang rawan longsor, jalur nasional tersebut kerap mengalami kepadatan lalu lintas sehingga tingkat kerentanannya semakin tinggi. Masih jelas dalam ingatan belum lama ini, persis Kamis (30/7) sekitar pukul 19.40 WIB lalu, kembali terjadi tanah longsor di ruas Jalan Padang–Bukittinggi, tepatnya di Kilometer 66+700 kawasan Lembah Anai, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Akibatnya, arus lalu lintas dari Padang menuju Bukitinggi dan sebaliknya, terhambat. Apalagi bila kawasan Lembah Anai yang merupakan akses utama penghubung Padang–Bukittinggi tertimbun longsor, dipastikan semua aktivitas terancam lumpuh. Mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik juga turut terganggu. Jika terus begini, pentingkah hadirnya jalan tol sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat konektivitas di Sumatra Barat?. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum bahkan menilai pengembangan Jalan Tol Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin sebagai kebutuhan strategis, tidak hanya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi juga menyediakan koridor alternatif yang lebih andal ketika jalur Lembah Anai terdampak bencana. Rencana pembangunan ruas ini juga mencakup pembangunan terowongan (tunnel) sebagai solusi terhadap kondisi geografis kawasan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan keandalan jaringan transportasi, menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi, serta memperkuat ketahanan infrastruktur di Sumatera Barat terhadap risiko bencana di masa mendatang. Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha rental kendraan Indonesia (DPD Aspera) Sumatera Barat, Rino Zulyadi, seklaigus pengusaha penyewaan (rental) mobil di Ranah Minang yang kerap melayani wisatawan mengaku, pembangunan jalan tol tentu sangat penting dan sangat urgent, sebab peristiwa serupa terus berulang. "Harapannya tentu pembangunan tol bisa segera terealisasi. Apalagi kami dengar tahapan pembangunan jalan tol Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin yang dilaksanakan PT Hutama Karya segera dilakukan. Warga Sumbar pastinya akan sangat mendukung," ungkapnya, Sabtu (1/8). Selain mengurangi kerawanan bencana seperti tanah longsor, lanjut Rino, keberadaan jalan tol pastinya akan memangkas jarak tempuh bagi masyarakat untuk bepergian ke kota wisata seperti Bukittinggi dan Padang Panjang. "Hadirnya jalan tol juga menjadi bukti nyata pemerataan pembangunan sekaligus untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Apalagi jika nanti hadirnya tol di Sumbar ini, membuat jalur tol tran Sumatera (JTTS) bisa segera terealisasi sehingga akses dari Sumbar kemana-mana seperti ke Sumatera Utara, Riau, Jambi semakin mudah dan cepat," jelasnya. Menyinggung soal masih adanya penolakan dari sejumlah masyarakat dengan hadirnya jalan tol ini, Rino berharap semua bisa diselesaikan secara bijak. "Pastinya tidak ada warga di sini yang menolak pembangunan. Sosialisasi dan win win solution, tentu menjadi kunci agar semua masalah bisa teratasi, termasuk meredam ego masyarakat yang menolak hadirnya infrastruktur jalan tol ini," tutur Rino. Pengusaha SPBU asal Kota Padang, Khadafi aminkan Rino. Menurutnya, salah satu bukti pemerataan pembangunan adalah hadirnya jalan tol yang kini menjadi jalur transportasi utama yang sangat dibutuhkan siapapun. "Dengan hadirnya jalan tol nantinya, pasti akan membuka akses Sumbar lebih luas sehingga makin banyak wisatawan yang hadir karena jarak yang semakin dekat," bebernya. Di samping itu, sebagai pengusaha SPBU, dengan adanya jalan tol, pastinya pendistribusian BBM ke kawasan yang jauh dan daerah-daerah yang selama ini rawan bencana bisa lebih lebih mudah. "Adanya tol pasti akan menghemat jarak tempuh. Padang-Bukittinggu selama ini memakan waktu sampai 3 jam, dengan adanya tol maksimal bisa ditempuh antara 1 sampai 1,5 jam, tentu sangat hemat waktu. Semoga semuanya bisa terealisasi demi kemajuan Sumbar," sebutnya.
Nasional
Nasional
Hilirisasi Nikel di SulaweEkonsi Potensi Dorong Ekonomi Lokal Tangguh
Jakarta, katakabar.com - Hilirisasi nikel dinilai akan mampu menciptakan nilai tambah melalui peningkatan produksi hasil tambang, sekaligus berdampak langsung dalam mendorong ketangguhan ekonomi lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri. Salah satu proyek yang tengah dikembangkan adalah fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL) Sambalagi di Morowali, Sulawesi Tengah. Proyek ini diamanatkan kepada PT Vale Indonesia Tbk (INCO), anggota Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID. Pengamat Lingkungan, Irwan Ridwan, mengatakan proyek hilirisasi seperti HPAL pada dasarnya juga dirancang untuk meningkatkan ekonomi lokal. Menurutnya, aspek tersebut umumnya telah dibahas dalam tahap pra-studi kelayakan (pre-feasibility study/Pra-FS) hingga studi kelayakan (feasibility study/FS) menjadi bagian dari untuk mendorong ketangguhan ekonomi nasional dan ekonomi lokal. “Seharusnya akan memberi pengaruh (positif) terhadap ekonomi lokal dan (peningkatan) kualitas sosial masyarakat dan ini sdh dibahas dalam Pra-FS dan FS suatu proyek investasi,” kata Irwan. Dia berharap peningkatan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas sosial masyarakat dijalankan sesuai komitmen saat operasional berjalan, bukan hanya sekadar sebagai formalitas untuk memenuhi kewajiban. Diketahui, proyek HPAL Sambalagi merupakan bagian dari Indonesia Growth Project (IGP) Morowali yang masuk dalam proyek strategis nasional untuk mempercepat hilirisasi mineral di Indonesia. Proyek tersebut memiliki nilai investasi mencapai US$2 miliar dan diharapkan memperkuat ekosistem industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) nasional melalui pengolahan nikel bernilai tambah tinggi. Inisiatif Anggota Grup MIND ID ini akan mampu mendorong multiplier effect yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi nasional sekaligus sosial masyarakat sekitar daerah operasionalnya di Sulawesi. Setali tiga uang, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Arniwaty Lamadjido, mengapresiasi pengembangan kawasan industri yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, pendekatan inklusif ini penting untuk memastikan manfaat investasi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat setempat. “Kolaborasi yang memberi ruang bagi UMKM lokal serta keterbukaan terhadap fasilitas publik menjadi model pembangunan kawasan industri yang inklusif dan berkelanjutan bagi Sulawesi Tengah,” jelas Reny. Dampak positif program hilirisasi nikel tersebut tecermin pada kinerja perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tengah pada Triwulan I-2026 mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,32 persen secara tahunan (year-on-year). Dari sisi produksi, pendorong utama pertumbuhan tersebut berasal dari lapangan usaha Industri Pengolahan yang mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 15,09 persen.
Nasional
Nasional
Wow! Aceh Tegaskan Peran Ekonomi Maritim Dunia, CPO Berlayar dari Pelabuhan Krueng Geukueh India
Aceh Utara, katakabar.com - PT Pelindo Multi Terminal, Anak Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang operasional terminal nonpetikemas, terus perkuat peran Branch Lhokseumawe atau yang biasa dikenal Pelabuhan Krueng Geukueh sebagai gerbang perdagangan internasional melalui layanan pengapalan komoditas unggulan Aceh. Kurun waktu kurang dari satu pekan, pelabuhan ini melayani pengiriman 9.275 metrik ton Palm Kernel Shell (PKS) bersertifikat Green Gold Label (GGL) menuju Jepang dan 12.000 metrik ton Crude Palm Oil (CPO) menuju Chennai, India. Rangkaian pengiriman tersebut menunjukkan semakin aktifnya aktivitas logistik di Pelabuhan Krueng Geukueh sekaligus meningkatnya kepercayaan pasar internasional terhadap komoditas unggulan Aceh. Sepanjang tahun ini, Pelabuhan Krueng Geukueh telah melayani pengiriman 29.775 metrik ton PKS dan 32.668 metrik ton CPO, memperkuat peran pelabuhan dalam mendukung rantai pasok energi terbarukan dan perdagangan komoditas strategis Indonesia. Proses pengiriman CPO milik PT Agro Murni menggunakan kapal PVT DAWN Voyage dilaksanakan di Dermaga Multipurpose Pelabuhan Krueng Geukueh yang berangkat pada Jumat (24/7), setelah seluruh tahapan pelayanan kapal, pemeriksaan keselamatan, inspeksi tangki, verifikasi dokumen, serta persyaratan operasional kepelabuhanan dipenuhi sesuai ketentuan. Pemuatan dilakukan menggunakan fasilitas tangki darat dan sistem perpipaan khusus untuk menjaga kualitas minyak sawit hingga tiba di negara tujuan. Branch Manager Pelindo Multi Terminal Lhokseumawe, Aulia Rahman, menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan kepelabuhanan, awak kapal, tenaga operasional, instansi pemerintah, serta para pekerja yang telah memastikan setiap tahapan pelayanan berlangsung aman, tertib, dan tepat waktu. "Keberhasilan ekspor ini merupakan buah dari kolaborasi seluruh pihak yang bekerja dengan dedikasi tinggi. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas operasional, tenaga pandu, petugas tambat, pekerja lapangan, pengguna jasa, serta seluruh unsur yang terlibat dalam memastikan pelayanan berjalan optimal. Kami akan terus menghadirkan pelayanan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta dunia usaha agar pelabuhan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," kata Aulia. Ia menambahkan keberhasilan aktivitas perdagangan internasional di Pelabuhan Krueng Geukueh merupakan hasil sinergi yang kuat antara operator pelabuhan, pemerintah, instansi terkait, apparat keamanan, pelaku usaha, serta dukungan tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sekitar pelabuhan dalam menciptakan iklim investasi dan logistik yang semakin kondusif. Kepala KSOP Kelas IV Lhokseumawe, Azwar, mengatakan seluruh pelayanan kapal domestik maupun internasional dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, serta kepatuhan terhadap regulasi. "KSOP memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap aktivitas pelayaran berlangsung sesuai regulasi yang berlaku. Bersama seluruh unsur terkait, kami terus memperkuat pengawasan, pelayanan, dan pengamanan agar kapal yang datang maupun berangkat dari Pelabuhan Krueng Geukueh memperoleh kepastian pelayanan yang aman, tertib, dan efisien. Kami juga memberikan apresiasi kepada para eksportir Aceh yang terus membuka akses perdagangan internasional serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional melalui kegiatan ekspor yang berkelanjutan," jelas Azwar. Sedang, Site Manager PT Aceh Makmur Bersama, Tarmizi, menilai keberhasilan ekspor tersebut merupakan cerminan dari kualitas komoditas sawit Aceh yang dibangun melalui ekosistem produksi yang terjaga sejak dari kawasan perkebunan hingga proses distribusi di pelabuhan. "Kepercayaan pasar internasional terhadap CPO asal Aceh bukan hadir secara kebetulan. Di balik setiap pengapalan terdapat kerja keras petani, pelaku usaha, tenaga kerja, akademisi, hingga seluruh pihak yang menjaga kualitas produk dari hulu sampai hilir. Sistem ekologis perkebunan yang terus dijaga, tata kelola produksi yang semakin baik, serta dukungan infrastruktur logistik telah menghasilkan CPO yang mampu memenuhi kebutuhan industri global. Kami optimistis permintaan terhadap CPO Aceh akan terus tumbuh dan memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat," ucap Tamizi. Dengan letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, Pelabuhan Krueng Geukueh terus memperkuat posisinya sebagai salah satu simpul logistik di wilayah barat Indonesia. Pelindo Multi Terminal berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran perdagangan internasional serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Aceh di pasar global.
Nasional
Nasional
Pemerintah Kembangkan Industri Intermediate Mineral, Regulasi dan Insentif Jadi Tantangan
Jakarta, katakabar.com - Kepastian regulasi serta jaminan insentif fiskal menjadi kunci utama bagi Pemerintah dalam mendorong pengembangan industri antara (intermediate industry) dan material lanjut (advanced materials) di Indonesia. Langkah ini mendesak dilakukan agar potensi hilirisasi mineral nasional tidak terhenti pada produk setengah jadi, melainkan mampu menembus industri manufaktur strategis bernilai tambah tinggi. Padahal, Indonesia memiliki keunggulan pada sisi hulu berkat cadangan mineral yang melimpah. Komoditas tersebut meliputi nikel, tembaga, bauksit, timah, silika, rare earth elements (REE), besi, hingga emas, perak, galium, dan tantalum. Berbagai komoditas tersebut saat ini telah diolah menjadi produk hilirisasi dasar. Untuk nikel misalnya telah menghasilkan feronikel (FeNi), nickel pig iron (NPI), mixed hydroxide precipitate (MHP), nikel sulfat, dan kobalt sulfat, sementara tembaga telah diolah menjadi copper cathode, wire rod, kabel, tube, dan strip. Sedang, bauksit telah menghasilkan alumina, aluminium ingot, billet, extrusion, plate, hingga foil. Adapun timah telah diolah menjadi tin ingot, hingga solder wire, sedangkan silika menghasilkan silica, dan REE menjadi material magnet. Tak lupa, emas perak diproduksi menjadi materi elektronik. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, saat ini Indonesia sudah melakukan hilirisasi. Mesi demikian, produknya hanya sampai produk setengah jadi atau belum produk akhir. "Secara umum saat ini kita sudah hilirisasi namun hanya sampai produk setengah jadi atau belum produk akhir, sehingga nilai tambahnya tidak maksimal. Karena nilai tambah terbesar justru berada pada tahapan industri lanjutan dan sampai produk akhir," ungkap Bisman. Masalahnya, Indonesia masih dihadapi dengan kesenjangan terbesar pada industri antara (intermediate industry) dan advanced materials yang berfungsi sebagai penghubung antara hasil hilirisasi mineral dengan industri manufaktur strategis. Akibatnya, banyak material berteknologi tinggi masih harus dipenuhi melalui impor. Melalui laporan di forum Danantara's Advanced Materials Industry Dialogue 2026, material tersebut antara lain meliputi aluminium alloy, baja khusus, battery-grade aluminium foil dan copper foil, silicon wafer, hingga magnet permanen NdFeB. Material-material tersebut merupakan komponen penting dalam industri elektronik, energi, hingga kendaraan listrik. Selain material khusus, Indonesia juga dinilai masih memiliki keterbatasan dalam memproduksi komponen industri bernilai tinggi. Komponen tersebut mencakup chip, transistor MOSFET dan IGBT, printed circuit board (PCB), sensor, radar, modul komunikasi, motor BLDC, battery cell hingga battery pack dan battery management system (BMS), serta komponen presisi untuk industri dirgantara. "Untuk pengembangan material lanjut, maka yg penting itu Pemerintah perlu memberikan jaminan hukum, kepastian regulasi dan insentif baik fiskal dan non fiskal," terang Bisman. Ia mendorong adanya kebijakan pemerintah agar setiap kerja sama dengan asing harus dengan transfer teknologi, alih-alih hanya investasi modal. Selain itu, Indonesia juga mesti mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) dan membangun ekosistem industri berbasis mineral. Adapun, Danantara Indonesia menggelar Danantara's Advanced Materials Industry Dialogue: From Minerals to Manufacturing di Wisma Danantara Indonesia belum lama ini. Forum ini menjadi inisiasi untuk pengembangan material maju (critical minerals downstreaming ) antara PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, PT LEN Industri (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Perminas (Persero). Kerja sama ini bertujuan untuk optimalisasi supply-offtake mineral kritis dan material maju untuk kebutuhan industri strategis dalam negeri, mengakselerasi terwujudnya industri material maju nasional berskala besar melalui pengembangan teknologi bersama, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional bernilai tambah tinggi melalui program-program industri strategis seperti, namun tidak terbatas pada, mobil dan motor listrik nasional, dirgantara, maritim, komponen dasar, pertahanan dan ketenagalistrikan.
Nasional
Nasional
BSKDN Kemendagri dan Vritimes Dorong Penguatan Personal Branding Kada Lewat Akun Resmi Humas Pemprov
Jakarta, katakabar.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Vritimes sukses gelar forum diskusi interaktif Teras BSKDN (Temu Ramah Aspirasi Strategis) angkat tema "Strategi Penguatan Personal Branding Kepala Daerah Melalui Akun Korporat & Portal Media Humas Pemprov". Forum ini menyoroti pentingnya modernisasi strategi komunikasi publik pimpinan daerah di era transformasi digital. Kegiatan yang digelar di bawah naungan Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd ini menghadirkan narasumber utama, yakni Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos., M.Si serta Co-Founder & CEO VRITIMES Inc. Ferry Bayu Nirwono T. Saat paparan utamanya, Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., menjelaskan forum ini diselenggarakan sebagai wadah media sharing dan transfer knowledge guna memperdalam wawasan pemerintah daerah terkait strategi komunikasi publik. "Webinar ini bertujuan untuk membagikan strategi dalam membangun personal branding kepala daerah yang mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat citra pemerintah daerah secara transparan dan berbasis substansi," ujar Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos., M.Si saat membuka acara. Hadir sebagai narasumber utama, Co-Founder & CEO VRITIMES, Ferry Bayu Nirwono, memaparkan personal branding pimpinan daerah bukan sekadar membangun citra individu, melainkan sarana utama untuk memperkuat reputasi institusi pemerintah daerah, serta menyampaikan capaian pembangunan secara terbuka. Dalam pemaparannya, Ferry menggarisbawahi pentingnya mengubah pola komunikasi publik pemerintah. Publikasi tidak boleh lagi hanya menampilkan kegiatan seremonial, tetapi harus menerapkan prinsip 5W+1H. Informasi yang disampaikan wajib menjelaskan tujuan kegiatan, program yang dijalankan, target pembangunan, capaian realisasi, serta manfaat konkritnya bagi masyarakat. "Penggunaan akun resmi pemerintah daerah sangat krusial agar branding kepala daerah dipersepsikan sebagai upaya membangun kepercayaan publik, bukan sekadar pencitraan. Dengan menampilkan target, progres, dan substansi program secara jelas, masyarakat dapat memahami kinerja pemerintah secara utuh," jelas Ferry. Publikasi digital resmi ini juga terbukti efektif memperluas jangkauan informasi hingga tingkat nasional, menekan penyebaran hoaks, mengoptimalkan keterbacaan di mesin pencari (SEO & AI), serta mempromosikan potensi investasi dan pariwisata daerah. Terkait konsistensi branding saat terjadi pergantian kepala daerah, disimpulkan bahwa meski gaya komunikasi dapat menyesuaikan karakter pemimpin baru, substansi capaian dan pelayanan masyarakat harus tetap konsisten. Kegiatan webinar diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif dan ditutup secara resmi oleh Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos., M.Si. Beliau menyampaikan apresiasi kepada narasumber dan berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan materi yang didapat untuk meningkatkan kapasitas komunikasi publik di daerah masing-masing.
Nasional
Nasional
Intensifkan Rantai Ketahanan Pangan: Dari Laut hingga Meja Makan
Jakarta, katakabar.com - Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan bahan makanan di pasar atau harga yang terjangkau di tingkat konsumen. Soalnya, di balik setiap bahan pangan yang tersaji di meja makan masyarakat, terdapat rantai panjang yang dimulai dari proses produksi, distribusi, hingga berbagai kebijakan pemerintah untuk memastikan pasokan tetap terjaga. Pada konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, rantai tersebut bahkan dimulai dari laut, tempat jutaan nelayan menggantungkan hidup sekaligus menjadi penyedia salah satu sumber protein utama masyarakat. Lantaran itu, memperkuat ketahanan pangan tidak cukup dilakukan melalui intervensi harga di hilir. Penguatan sektor produksi, khususnya di wilayah pesisir, juga menjadi bagian penting agar pasokan pangan tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan kesejahteraan pelaku usaha pangan ikut meningkat. Laut sebagai Titik Awal Ketahanan Pangan Pentingnya sektor perikanan dalam mendukung ketahanan pangan tercermin dari tren konsumsi ikan nasional yang terus meningkat. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan konsumsi ikan masyarakat naik dari 54,56 kilogram per kapita per tahun pada 2020 menjadi 58,91 kilogram per kapita per tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan ikan semakin menjadi sumber protein penting bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, peningkatan konsumsi juga menuntut ketersediaan pasokan yang berkelanjutan. Artinya, produktivitas nelayan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan menjaga ketahanan pangan nasional. Sebagai upaya memperkuat sektor hulu, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap pertama yang tersebar di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Program ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari pabrik es, gudang beku (cold storage), bengkel kapal, sentra kuliner, hingga kios perbekalan nelayan untuk meningkatkan efisiensi aktivitas melaut dan menjaga kualitas hasil tangkapan. Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap I dan II, Trian Yunanda, mengatakan seluruh pembangunan fisik tahap pertama telah rampung. "Pekerjaan konstruksi KNMP Tahap I pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100 persen per akhir April 2026. Kami pastikan seluruh fasilitas dapat segera berfungsi secara optimal. Selanjutnya Satgas akan memastikan kesiapan operasionalisasi KNMP dapat berjalan efektif,” kata Trian di suatu perbincangan. Penguatan sektor nelayan juga dilakukan melalui rencana penyaluran 1.582 unit kapal ikan yang akan diberikan secara bertahap melalui koperasi nelayan. Presiden RI, H Prabowo Subianto, menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. "Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka,” jelas Presiden RI pada Peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2026 lalu. Berbagai upaya tersebut juga diharapkan berdampak terhadap kesejahteraan nelayan. Salah satu indikator yang digunakan pemerintah adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan NTN sempat meningkat dari 116,23 pada Januari menjadi 122,28 pada April 2026 sebelum berada di level 118,39 pada Mei 2026. Nilai di atas 100 menunjukkan bahwa secara umum daya beli nelayan masih berada pada kondisi yang relatif baik karena pendapatan yang diterima lebih tinggi dibandingkan pengeluaran yang harus dikeluarkan. Menjaga Pasokan dan Stabilitas Harga Produksi yang meningkat perlu diikuti distribusi yang baik agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga ketahanan pangan tidak berhenti pada peningkatan produksi. Hasil tangkapan nelayan maupun komoditas pangan lainnya tetap harus dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi pangan pada Maret 2026 menurun menjadi 1,58 persen dibandingkan Februari yang mencapai 2,50 persen. Sementara inflasi umum secara bulanan tercatat sebesar 0,41 persen. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa inflasi Maret masih didorong oleh komponen harga bergejolak yang didominasi komoditas pangan strategis seperti daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi. "Inflasi Maret tahun 2026 sebesar 0,41 persen. Ini terutamanya didorong oleh inflasi komponen harga bergejolak. Komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 1,58 persen. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar, yakni 0,27 persen," timpalnya. Meski demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut masih berada dalam koridor yang terkendali melalui berbagai instrumen stabilisasi pangan. Memastikan Pangan Tetap Terjangkau Untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, pemerintah menjalankan berbagai program stabilisasi, mulai dari penyaluran bantuan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga Gerakan Pangan Murah (GPM). Pada periode Juli–September 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), masing-masing sebanyak 10 kilogram beras setiap bulan. Penyaluran tersebut menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3 tahun 2026 sebagai basis data terbaru agar bantuan semakin tepat sasaran. Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, menegaskan penyaluran bantuan pangan mengacu pada pembaruan data terbaru yang telah dirilis Badan Pusat Statistik. "DTSEN yang akan digunakan dalam penyaluran bantuan pangan tersebut akan merujuk pada rilis terbaru BPS (DTSEN versi 3),” ucapnya, Senin (13/7). Sepanjang Januari hingga 11 Juli 2026, pemerintah juga telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 5.884 kali di 38 provinsi dan 440 kabupaten/kota. Di saat yang sama, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai sekitar 457 ribu ton atau 55,22 persen dari target tahun 2026 sebesar 828 ribu ton. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen stabilisasi pangan untuk menjaga pasokan, keterjangkauan harga, sekaligus daya beli masyarakat. "Pemerintah hadir melalui berbagai instrumen, mulai dari Gerakan Pangan Murah, SPHP beras, hingga bantuan pangan, untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan daya beli terjaga,” imbuhnya Rantai Ketahanan Pangan yang Saling Terhubung Ketahanan pangan dibangun melalui rantai yang saling terhubung, mulai dari nelayan yang memperoleh dukungan untuk meningkatkan produktivitas, sistem distribusi yang semakin baik, hingga berbagai kebijakan yang menjaga agar bahan pangan tetap terjangkau oleh masyarakat. Ketika rantai tersebut berjalan dengan baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari laut, tetapi juga oleh jutaan keluarga Indonesia yang setiap hari mengandalkan ketersediaan pangan di meja makan. Di situlah ketahanan pangan menjadi lebih dari sekadar target pembangunan, melainkan fondasi bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.
Nasional
Nasional
Intensifkan Daya Saing SDM, PalmCo Targetkan 5.120 Sertifikasi Kompetensi
Jakarta, katakabar.com - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo, Subholding Perkebunan Nusantara terus percepat transformasi sumber daya manusia melalui program sertifikasi kompetensi berskala besar. Dengan target 5.120 tenaga kerja tersertifikasi, PalmCo menegaskan komitmennya membangun sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berdaya saing sebagai fondasi utama peningkatan produktivitas, tata kelola perusahaan, dan keberlanjutan bisnis. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menegaskan pengembangan kompetensi merupakan investasi strategis perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. "Standardisasi kompetensi tidak hanya meningkatkan kualitas individu karyawan, tetapi juga menjadi penggerak utama peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, dan tata kelola perusahaan yang semakin baik," ujar Jatmiko. Hingga Juni 2026, kata Jatmiko, PalmCo telah berhasil mencetak 2.581 tenaga kerja tersertifikasi pada bidang tanaman, yang terdiri atas 86 Asisten Kepala, 336 Asisten Afdeling, serta 2.159 Mandor I dan Mandor Pemeliharaan. Seluruh tenaga kerja tersebut telah memiliki kompetensi yang terverifikasi sesuai standar industri dan menjadi garda terdepan dalam mendukung operasional perkebunan yang lebih efektif dan berkinerja tinggi. "Transformasi kompetensi juga diperluas ke sektor pengolahan melalui pelaksanaan pengukuran kompetensi terhadap 1.312 karyawan mekanik di Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keandalan operasional pabrik sekaligus menjaga konsistensi kualitas proses produksi," jelasnya. Selain membangun tenaga kerja yang kompeten, sambung Jatmiko, PalmCo juga memperkuat kapasitas internal melalui sertifikasi 42 asesor kompetensi, yang terdiri atas 29 Asisten dan 13 Asisten Kepala (Askep) di seluruh regional. Saat ini, 10 asesor telah aktif menjalankan tugas sebagai asesor kompetensi internal untuk mendukung percepatan sertifikasi di seluruh wilayah operasional. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, ucapnya, PalmCo juga menetapkan 30 Subject Matter Expert (SME) terbaik di bidang Tanaman dan Teknik Pengolahan dari Regional I hingga Regional VII. Para SME tersebut telah mengikuti program Train the Trainer di PT LPP Agro Nusantara (LPPAN) sebagai langkah membangun ekosistem pembelajaran internal yang kuat dan berkelanjutan. Holding Perkebunan Nusantara memandang penguatan kompetensi SDM sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung transformasi perusahaan. Peningkatan kompetensi para mandor dan asisten afdeling diyakini akan memberikan dampak nyata terhadap kinerja operasional, mulai dari peningkatan akurasi pemeliharaan tanaman, ketepatan aplikasi pemupukan, optimalisasi produktivitas, hingga pengurangan potensi losses pada proses panen. "Transformasi perusahaan hanya dapat diwujudkan melalui SDM yang terus belajar, berkembang, dan memiliki kompetensi yang terstandar. Karena itu, kami akan terus mengakselerasi program sertifikasi hingga mencapai target 5.000 tenaga kerja tersertifikasi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan dalam peningkatan kinerja, efisiensi, serta penguatan tata kelola perusahaan," tegas Jatmiko. Melalui percepatan program sertifikasi kompetensi ini, PTPN IV PalmCo semakin menegaskan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, profesional, adaptif, dan berdaya saing. Penguatan kompetensi tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan produktivitas, memperkuat tata kelola perusahaan, serta mendorong PalmCo menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia yang siap menghadapi dinamika industri kelapa sawit di masa depan.
Nasional
Nasional
Bedakan Oknum dan Profesi! Hartanto Boechori: Jangan Samakan Jurnalis dengan 'Londo Ireng'
Rokan Hulu, katakabar.com - Satu frasa yang meluncur dari panggung tertinggi negara kini mengundang gelombang perenungan mendalam di segenap kalangan pers nasional. Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Hartanto Boechori, angkat bicara tegas menyikapi penggunaan istilah "Londo Ireng" oleh Presiden RI, H Prabowo Subianto dalam pidato puncak peringatan HUT ke 28 PKB di Jakarta Convention Center, Kamis (23/7). Bagi insan pers, kata itu bukan sekadar sebutan biasa. Ia membawa beban sejarah kelam selama berpuluh tahun dimaknai sebagai cap bagi pribumi yang membelot, berpihak pada penjajah, dan mengkhianati tanah air. "Pak Presiden, kami tegaskan dengan hormat namun tegas: Jurnalis bukan pengkhianat bangsa," buka Hartanto dengan nada tenang namun penuh bobot. Ia menyadari kemungkinan besar Presiden tidak bermaksud menuding seluruh insan pers. Tetapi, kata yang diucapkan di hadapan publik luas tanpa batasan yang jelas, berisiko melukai marwah ribuan wartawan yang bekerja jujur di garis depan. Bukan maksudnya membantah kritikan. Hartanto justru mengakui masih ada "oknum bertopeng pers" yang memanfaatkan profesi untuk kepentingan kelompok, menyebar narasi sepihak, atau menggiring opini demi keuntungan tertentu. "Mereka inilah yang sesungguhnya merusak nama baik pers. Tapi jangan lantas seluruh profesi disamaratakan," tegasnya. Ia menegaskan bedanya: Jurnalis sejati mengkritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan karena menemukan fakta penyimpangan, ketidakadilan, atau kebijakan yang menyimpang dari kesejahteraan rakyat. Kritik berbasis data dan kebenaran adalah napas demokrasi—bukan pengkhianatan. "Yang harus dilawan adalah propaganda dan kebohongan yang berkedok berita. Bukan suara yang menyampaikan kebenaran," tandas Hartanto. Tokoh pers ini pun mengingatkan: Bahasa seorang pemimpin negara memiliki kekuatan luar biasa. Satu kata yang kurang tepat bisa melukai kepercayaan publik terhadap profesi yang bertugas menjaga cahaya kebenaran. Lantarab itu, ia berharap ke depannya diksi yang digunakan lebih berhati-hati, membedakan antara oknum yang menyimpang dengan ribuan jurnalis yang setia pada sumpah profesi. PJI juga mengapresiasi sikap Dewan Pers, PWI, dan sejumlah organisasi pers lain yang senada menyuarakan keberatan demi menjaga kehormatan profesi. Di saat yang sama, Hartanto mengajak seluruh anggotanya untuk terus merenungi diri: pers tidak boleh menjadi alat kekuasaan, namun juga tak boleh menjadi senjata kebencian. "Kompas kita hanya satu: fakta, kebenaran, dan kepentingan rakyat. Pemerintah dan pers berjalan di jalan berbeda, namun menuju rumah yang sama: Indonesia yang lebih baik," tutup Hartanto Boechori.
Nasional
Nasional
BP Tapera Perkuat Sinergi dengan ASPRUMNAS Percepat Program Tiga Juta Rumah
Jakarta, katakabar.com - Melalui Rakernas ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, sektor perbankan, dan seluruh mitra pembangunan semakin kuat sehingga Program KPR Sejahtera FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, serta mendukung terwujudnya Program Tiga Juta Rumah di Indonesia. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 13 sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (DPP ASPRUMNAS) yang digelar di Auditorium Birawa, Bidakara, Jakarta, Senin (20/7) lalu. Angkat tema "Transformasi Digital Industri Properti dan Kedaulatan Hunian Rakyat", kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, BP Tapera, asosiasi pengembang, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, M. Syawali Pratna, mitra perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, serta pengurus ASPRUMNAS dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, M. Syawali Pratna, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan perumahan nasional. "ASPRUMNAS terus membangun ekosistem perumahan yang terintegrasi. Kami tidak hanya menyiapkan rumah, tetapi juga membangun kawasan yang didukung lapangan kerja, sektor pertanian, perikanan, dan aktivitas ekonomi agar masyarakat yang telah memiliki rumah juga memiliki sumber penghidupan," ujar Syawali. Ia lantas mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya Kementerian PKP dan BP Tapera, yang terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan sehingga target pembangunan rumah bagi masyarakat dapat terus meningkat. Sementara, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan transformasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam mempercepat layanan pembiayaan perumahan. "Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan Program Tiga Juta Rumah. Kami terus mengembangkan platform digital agar proses penyediaan rumah, pembiayaan, hingga distribusi KPR Sejahtera FLPP semakin efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat," kata Heru. Menurut Heru, BP Tapera tengah mengembangkan portal perumahan.go.id sebagai pusat layanan informasi perumahan yang akan mengintegrasikan informasi rumah subsidi, pembiayaan FLPP, hingga berbagai layanan digital lainnya. "Saat ini Indonesia masih menghadapi backlog sekitar 9,4 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Karena itu, FLPP menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk mengurangi angka tersebut. Tahun 2025 menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah dengan kuota 350 ribu unit dan realisasi penyaluran lebih dari 258 ribu unit. Kami optimistis tahun ini dapat mencatatkan hasil yang lebih baik lagi," ucapnya. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengapresiasi kontribusi seluruh asosiasi pengembang dalam mendukung penyediaan rumah subsidi. "Kontribusi ASPRUMNAS terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan BP Tapera, perbankan, dan seluruh asosiasi pengembang agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki rumah layak," tutur Ara. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pembangunan dan kepatuhan terhadap regulasi. "Silakan berusaha dan memperoleh keuntungan yang wajar, tetapi jangan melanggar aturan. Jaga kepercayaan masyarakat karena keberhasilan Program Tiga Juta Rumah bukan hanya soal jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga kualitas dan integritas seluruh pihak yang terlibat," tegasnya. Menutup sambutannya, Ara mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kolaborasi guna mencapai target pembangunan perumahan nasional. Melalui Rakernas ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, sektor perbankan, dan seluruh mitra pembangunan semakin kuat sehingga Program KPR Sejahtera FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat serta mendukung terwujudnya Program Tiga Juta Rumah di Indonesia.
Nasional
Nasional
Menunggu Keadilan Bagi Jurnalis Tribun Pekanbaru di Siak, Mayonal Putra
Wartawan Tribun Pekanbaru Mayonal Putra mengalami kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik
