Nasional
Nasional
Dorong Percepatan SPN, PTPN IV PalmCo Matangkan Pilot Project Kedelai
Jakarta, katakabar.com - Komitmen Holding Perkebunan Nusantara lewat PTPN IV PalmCo mendukung percepatan swasembada pangan nasional terus berlanjut. Memasuki Juli 2026, perusahaan tengah mematangkan pilot project pengembangan kedelai sebagai bagian dari kontribusi BUMN perkebunan terhadap penguatan ketahanan pangan sekaligus pengurangan ketergantungan impor kedelai. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan pengembangan kedelai merupakan salah satu bentuk diversifikasi komoditas strategis yang sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat produksi pangan nasional. "Kedelai komoditas yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Lantaran itu, PalmCo terus mematangkan pilot project pengembangannya agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi kedelai nasional," ujar Jatmiko. Menurutnya, Langkah ini tindak lanjut dari kunjungan lapangan ke sentra kedelai Nganjuk, Jawa Timur, bersama Menteri Pertanian, Panglima TNI, dan Ketua Komisi IV DPR RI pada Mei 2026. Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, PTPN IV PalmCo langsung mengimplementasikan ground breaking Gerakan Tanam Kedelai di Desa Sarang Giting, Kecamatan Dolok Masihul. Kolaborasi strategis bersama Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Utara ini mengintegrasikan pendampingan teknis serta penerapan teknologi budidaya varietas unggul Grobogan. Sinergi lintas sektor ini diharapkan menjadi akselerator dalam memperkuat ketahanan pangan serta mewujudkan swasembada kedelai yang modern dan berkelanjutan di Sumatera Utara. Pengembangan kedelai menjadi salah satu upaya mendukung program swasembada pangan di tengah tingginya kebutuhan nasional. Konsumsi kedelai Indonesia saat ini diperkirakan mencapai sekitar 2,6 hingga 2,7 juta ton per tahun, sementara produksi domestik masih belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut sehingga pasokan impor masih mendominasi. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mendorong peningkatan produksi melalui perluasan areal tanam, penyediaan benih unggul, penerapan teknologi budidaya, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu contoh keberhasilan pengembangan kedelai nasional. Berdasarkan hasil peninjauan PalmCo, petani di Desa Ngudikan menerapkan pola tanam satu kali padi, satu kali kedelai, dan dua kali bawang merah dalam setahun. Dengan dukungan irigasi yang memadai dan kelembagaan petani yang kuat, produktivitas kedelai di wilayah tersebut mampu mencapai 1,7 hingga 2,1 ton per hektare, bahkan berpotensi meningkat hingga sekitar 3,5 ton per hektare melalui penerapan teknologi organik dan prebiotik. Sebagai bagian dari persiapan implementasi pilot project, PalmCo saat ini terus melakukan kajian teknis terhadap sejumlah areal yang berpotensi dikembangkan untuk budidaya kedelai. Kajian tersebut meliputi karakteristik tanah, ketersediaan air, topografi, hingga kesesuaian agroklimat guna memastikan pengembangan kedelai dapat berlangsung secara produktif dan berkelanjutan. "Kami ingin memastikan pilot project ini dibangun di lokasi yang benar-benar memiliki tingkat keberhasilan tinggi. Karena itu seluruh aspek teknis terus kami kaji sebelum implementasi dilakukan," jelas Jatmiko. Melalui sinergi antara BUMN, pemerintah, petani, serta berbagai pemangku kepentingan, PalmCo berharap pilot project kedelai dapat menjadi model pengembangan komoditas pangan yang mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Nasional
Nasional
BP Tapera Torehkan Sejarah, Bersama Presiden RI Akad Massal 62.710 KPR Sejahtera FLPP di Kabupaten Batang
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kali ketiga gelar akad massal KPR Rumah Subsidi skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dengan mengundang Presiden RI, H Prabowo Subianto. Kegiatan serupa yang menghadirkan Presiden RI ini sebelumnya pernah digelar sebanyak dua kali pada 2025, yakni di Kecamatan Cileungsi Provinsi Jawa Barat sebanyak 26.000 unit rumah, dan Kota Serang Provinsi Banten, sebanyak 50.030 unit rumah. Kegiatan akad massal kali ini digelar di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan 62.710 debitur KPR Rumah Subsidi melalui skema FLPP. Total 200 debitur dihadirkan secara langsung, dan 62.510 selebihnya hadir secara daring (online). Akad massal ini kembali mencetak pencapaian tertinggi dibandingkan akad massal sebelumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa BP Tapera selalu memberikan komitmen untuk terus meningkatkan capaiannya. Akad massal juga dilakukan kepada 200 debitur Program KUR Perumahan, dengan total nilai akad mencapai Rp880 Miliar bagi 7.100 debitur, dengan rincian sisi permintaan (demand) sebanyak 6.873 debitur dan sisi penyedia (supply) sebanyak 227 debitur. Rangkaian kegiatan diawali Presiden RI kunjungi penghuni rumah subsidi setempat, yakni Kudung Slamet yang berprofesi sebagai Asisten Rumah Tangga, dan Rahma Yuliani yang berprofesi sebagai Satpam. Terus Kepala Negara hadiri seremoni untuk saksikan dan menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada 10 debitur perwakilan penerima KPR Sejahtera FLPP yang berasal dari beragam profesi baik yang yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap (nonfix income), seperti profesi Pengemudi Ojek Online, Pemuka Agama, Asisten Rumah Tangga, Guru, Perawat, Anggota TNI & Polri, hingga Penjual Jamu. Presiden juga menyempatkan diri untuk menyapa dan berdialog bersama dengan para debitur yang melakukan akad massal secara daring. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan akad yang dilaksanakan secara serentak ini tersebar sekurang-kurangnya 130 titik di 372 Kabupaten dan Kota pada 36 provinsi, dari Aceh hingga Papua. Disampaikan Heru lebih lanjut, realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP tahun 2026, per 29 Juli telah mencapai 118.756 unit rumah senilai Rp14,76 Triliun. “Kinerja FLPP ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi kolaborasi dengan Ekosistem Perumahan, kami ucapkan terimakasih kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Serikat Pekerja, Asosiasi Profesi, serta mitra kerja penyaluran yakni PT Sarana Multi Griya Finansial (persero) bersama 43 bank penyalur yang terdiri Bank 6 HIMBARA, 34 Bank Pembangunan Daerah, dan 3 Bank Swasta,” ucap Heru. BP Tapera dalam menyalurkan FLPP terus menunjukkan tren peningkatan, dimulai pada tahun 2020 sebesar 109.253 unit, kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 178.728 unit, diikuti tahun berikutnya di 2022 sebesar 226.000 unit, dan tahun 2023 sebesar 229.000 unit. Penyaluran dana FLPP sempat mengalami penurunan tahun 2024 sebesar 200.300 unit, yang kemudian kembali menunjukkan kenaikan di tahun 2025 sebesar 278.868 unit. Capaian tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak tahun 2025. Sedangkan pada realisasi penyaluran tahun 2026, per 29 Juli FLPP telah disalurkan sebanyak 118.756 unit senilai Rp14,76 Triliun. Inovasi BP Tapera Tingkatkan Layanan dan Perlindungan Konsumen Guna terus mendukung Program Tiga Juta Rumah yang merupakan salah satu Program Strategis Pemerintah, BP Tapera terus meningkatkan layanannya melalui berbagai inovasi. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam kesempatan yang sama menyampaikan BP Tapera saat ini terus melakukan peningkatan kualitas tata kelola Rumah Subsidi melalui inovasi Layanan Digital BP Tapera, dengan membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi, berbasis data, dan real-time. Heru menjelaskan, melalui inovasi Trilogi Stok, data sistem ketersediaan rumah diintegerasikan secara real-time antara pengembang perumahan, bank penyalur, dan konsumen. Hal ini dilakukan sebagai wujud perlindungan konsumen untuk memastikan rumah subsidi layak huni sebelum diakadkan. BP Tapera juga melakukan penguatan Infrastruktur IT melalui peningkatan kapasitas komputasi, AI, dan penyimpanan data yang didukung keamanan siber bersama BSSN. Ia menyatakan BP Tapera saat ini juga telah menyiapkan skema perluasan manfaat KPR Subsidi. “Menindaklanjuti Komitmen Pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi pekerja, khususnya di kawasan industri, kami telah mendukung penyiapan skema perluasan manfaat KPR Subsidi, baik hunian tapak maupun vertikal atau rusun,” terangnya.
Nasional
Nasional
ITSEC Asia dan PT Len Industri Satukan Kekuatan Teknologi dan Talenta Perkuat Ketahanan Siber Indonesia
Jekarta, katakabar.com - Melalui dua kolaborasi strategis, kedua perusahaan menggabungkan kapabilitas riset dan pengembangan, solusi keamanan siber serta pengembangan kompetensi di bidang cybersecurity dan AI PT ITSEC Asia Tbk (ITSEC Asia) (IDX: CYBR) bersama anak perusahannya ITSEC Cyber & AI Academy menjalin kolaborasi strategis dengan PT Len Industri (Persero) untuk memperkuat pengembangan teknologi dan talenta di bidang keamanan siber dan kecerdasan artifisial (AI). Kerja sama tersebut mencakup dua fokus utama, yaitu riset dan pengembangan serta penyediaan solusi keamanan siber dan pengembangan kompetensi melalui program pendidikan dan pelatihan cybersecurity dan AI. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan dua Nota Kesepahaman di Bandung pada 30 April 2026. Nota Kesepahaman pertama antara PT Len Industri (Persero) dan ITSEC Asia berfokus pada pengembangan teknologi dan solusi keamanan siber, sedangkan Nota Kesepahaman kedua dengan ITSEC Cyber & AI Academy mencakup program pendidikan, pelatihan dan pengembangan kompetensi di bidang keamanan siber dan AI. Kerja sama ini dilakukan di tengah meningkatnya perhatian terhadap ancaman keamanan siber sebagai bagian dari tantangan keamanan nasional. Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto baru-baru ini mengingatkan ancaman modern tidak lagi terbatas pada perang konvensional, tetapi juga mencakup perang siber dan perang informasi. Bahkan, Kepala Negara menekankan pentingnya penguasaan AI, sistem siber dan teknologi modern lainnya untuk menghadapi perkembangan ancaman tersebut. Peningkatan ancaman tersebut menunjukkan kebutuhan untuk membangun kapabilitas keamanan siber melalui pengembangan teknologi yang diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia. PT Len Industri (Persero), ITSEC Asia dan ITSEC Cyber & AI Academy akan mempertemukan keahlian masing-masing untuk menjawab kedua kebutuhan tersebut. Sebagai induk Holding Industri Pertahanan DEFEND ID sekaligus perusahaan teknologi nasional, PT Len Industri (Persero) terus memperkuat kapabilitas di bidang teknologi digital dan keamanan siber sebagai bagian dari pengembangan teknologi strategis nasional. Penguatan aspek keamanan siber menjadi semakin penting untuk menjaga keandalan sistem, melindungi infrastruktur digital, serta mendukung pengembangan produk pertahanan yang aman, tangguh, dan berdaya saing. Melalui kolaborasi ini, PT Len Industri (Persero) juga mendorong peningkatan inovasi serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang cybersecurity dan artificial intelligence (AI). President Director ITSEC Asia, Patrick Dannacher, mengatakan kolaborasi dengan PT Len Industri (Persero) mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat kapabilitas keamanan siber melalui pengembangan teknologi dan sumber daya manusia secara bersamaan. “Ancaman siber berkembang dengan sangat cepat, sementara teknologi yang kita gunakan juga terus berubah dengan hadirnya AI. Indonesia membutuhkan kapabilitas teknologi sekaligus talenta yang mampu mengembangkan, mengelola dan mengamankannya. Melalui kolaborasi dengan PT Len Industri (Persero), kami ingin menggabungkan pengalaman dan keahlian masing-masing pihak, mulai dari riset dan pengembangan teknologi hingga mempersiapkan talenta cybersecurity dan AI yang dibutuhkan Indonesia,” ujar Patrick. Soal pengembangan teknologi, jelasnya, ITSEC Asia dan PT Len Industri (Persero) akan menggabungkan kemampuan, sumber daya dan keahlian masing-masing untuk melakukan riset dan pengembangan teknologi keamanan siber, serta mengembangkan solusi yang mencakup layanan konsultasi dan produk keamanan siber. "Ruang lingkup kerja sama juga mencakup penyediaan, implementasi, integrasi dan pengelolaan layanan serta produk teknologi keamanan siber sesuai proyek yang disepakati kedua pihak," tuturnya. Sedang pada sisi pengembangan talenta, ITSEC Cyber & AI Academy dan PT Len Industri (Persero) akan mengembangkan program pendidikan dan peningkatan kompetensi di bidang keamanan siber dan AI, mencakup pelatihan, workshop, seminar, sertifikasi serta program lainnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan para pihak. Direktur Utama PT Len Industri (Persero), Prof. Joga Dharma Setiawan, Ph.D., menyampaikan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mensinergikan keunggulan, kompetensi, sumber daya, dan keahlian yang dimiliki kedua belah pihak dalam mengembangkan inovasi teknologi keamanan siber serta menghadirkan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi di bidang Cybersecurity dan Artificial Intelligence (AI). "Melalui kolaborasi ini, kedua pihak juga berkomitmen menghadirkan layanan konsultasi serta solusi dan produk keamanan siber yang terintegrasi secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, kerja sama ini diharapkan dapat mencetak talenta digital yang unggul dan berkontribusi pada penguatan ekosistem keamanan siber nasional," terang Joga. Patrick menimpali kesiapan menghadapi perkembangan ancaman siber akan sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia dalam membangun kapabilitas teknologi dan sumber daya manusia. “Kami ingin melihat lebih banyak teknologi, keahlian dan talenta dikembangkan di Indonesia untuk menjawab kebutuhan Indonesia. Melalui kolaborasi seperti ini, kami berharap dapat memperkuat kemampuan dalam negeri untuk mengembangkan dan mengamankan teknologi yang semakin strategis bagi masa depan Indonesia,” sebut Patrick.
Nasional
Nasional
Wuih! BPOM Cetak 100 Kader Pramuka Pelopor Keamanan Obat dan Makanan Lewat Diklat
Surabaya, katakabar.com - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya terus perkuat perlindungan masyarakat dari risiko peredaran obat, kosmetik, dan pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM) Tahun 2026 dengan membekali 100 anggota Pramuka agar menjadi pelopor keamanan obat dan makanan. Melalui program ini, BPOM memperluas edukasi hingga menjangkau sekolah, kampus, keluarga, dan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi BPOM dalam membangun sistem pengawasan yang lebih kuat melalui pendekatan edukatif. Selain melakukan pengawasan di lapangan, BPOM juga mendorong keterlibatan generasi muda sebagai mitra strategis untuk menyebarluaskan informasi yang benar. Dengan demikian, budaya sadar keamanan obat dan makanan diharapkan semakin tumbuh di tengah masyarakat. Diklat SAKA POM Tahun 2026 dibuka Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) SAKA POM Jawa Timur sekaligus Kepala BPOM di Surabaya, Yudi Noviandi, M.Sc., Tech., Apt. Kegiatan ini mendapat dukungan dari pemerintah, Gerakan Pramuka, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), serta para Pimpinan Satuan Karya. Kolaborasi tersebut menjadi langkah bersama dalam mencetak kader muda yang siap menjadi garda terdepan edukasi keamanan obat dan makanan. Yudi Noviandi, M.Sc., Tech., Apt., Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) SAKA POM Jawa Timur, mengatakan pengawasan obat dan makanan tidak akan maksimal jika hanya dilakukan oleh BPOM. Makanya, kami membangun gerakan bersama dengan mencetak kader-kader muda SAKA POM yang mampu menjadi pelopor keamanan obat dan makanan di lingkungannya. "Mereka kami bekali dengan pengetahuan dan keterampilan agar mampu mengenali produk yang memenuhi ketentuan, menyampaikan informasi yang benar, serta mengedukasi masyarakat secara langsung. Langkah ini menjadi investasi jangka panjang BPOM untuk memperluas jangkauan edukasi sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat," jelasnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelatihan yang diikuti 100 peserta, terdiri atas Pramuka Penegak tingkat SMA sederajat dan Pramuka Pandega dari berbagai perguruan tinggi di Kota Surabaya. Selama kegiatan, peserta dibekali tiga krida utama SAKA POM, yaitu Krida Pengujian Sederhana Obat dan Makanan, Krida Pemantauan Obat dan Makanan, serta Krida Informasi Obat dan Makanan. Pembekalan ini dirancang agar peserta memiliki kemampuan untuk menjadi edukator keamanan obat dan makanan di lingkungan masing-masing. Pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas. Peserta juga dikenalkan dengan berbagai layanan digital BPOM serta praktik pengujian sederhana untuk mendeteksi bahan berbahaya pada pangan. Melalui diskusi dan praktik secara langsung, peserta memperoleh pengalaman yang dapat diterapkan saat memberikan edukasi kepada masyarakat. Melalui Diklat SAKA POM Tahun 2026, BPOM di Surabaya memperkuat upayanya membangun perlindungan masyarakat melalui pemberdayaan generasi muda. Totoal 100 kader yang telah dibekali pengetahuan dan keterampilan diharapkan menjadi penggerak edukasi sekaligus perpanjangan tangan BPOM dalam menyebarkan informasi yang benar mengenai keamanan obat dan makanan. Dengan semakin luasnya edukasi yang diberikan, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mampu memilih produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat sehingga perlindungan kesehatan masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan.
Nasional
Nasional
Bencana Mengancam, Pembangunan Jalan Tol Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin Mendesak
Sumatera Barat, katakabar.com - Kota Bukittinggi dan Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), dikenal sebagai kawasan wisata yang berada di dataran tinggi. Lantaran itu, tak mengherankan wilayah ini dikelilingi perbukitan dan tebing curam bisa saja mengacam setiap saat. Selain memiliki karakteristik topografi berupa lereng curam dan tebing yang rawan longsor, jalur nasional tersebut kerap mengalami kepadatan lalu lintas sehingga tingkat kerentanannya semakin tinggi. Masih jelas dalam ingatan belum lama ini, persis Kamis (30/7) sekitar pukul 19.40 WIB lalu, kembali terjadi tanah longsor di ruas Jalan Padang–Bukittinggi, tepatnya di Kilometer 66+700 kawasan Lembah Anai, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Akibatnya, arus lalu lintas dari Padang menuju Bukitinggi dan sebaliknya, terhambat. Apalagi bila kawasan Lembah Anai yang merupakan akses utama penghubung Padang–Bukittinggi tertimbun longsor, dipastikan semua aktivitas terancam lumpuh. Mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik juga turut terganggu. Jika terus begini, pentingkah hadirnya jalan tol sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat konektivitas di Sumatra Barat?. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum bahkan menilai pengembangan Jalan Tol Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin sebagai kebutuhan strategis, tidak hanya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi juga menyediakan koridor alternatif yang lebih andal ketika jalur Lembah Anai terdampak bencana. Rencana pembangunan ruas ini juga mencakup pembangunan terowongan (tunnel) sebagai solusi terhadap kondisi geografis kawasan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan keandalan jaringan transportasi, menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi, serta memperkuat ketahanan infrastruktur di Sumatera Barat terhadap risiko bencana di masa mendatang. Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha rental kendraan Indonesia (DPD Aspera) Sumatera Barat, Rino Zulyadi, seklaigus pengusaha penyewaan (rental) mobil di Ranah Minang yang kerap melayani wisatawan mengaku, pembangunan jalan tol tentu sangat penting dan sangat urgent, sebab peristiwa serupa terus berulang. "Harapannya tentu pembangunan tol bisa segera terealisasi. Apalagi kami dengar tahapan pembangunan jalan tol Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin yang dilaksanakan PT Hutama Karya segera dilakukan. Warga Sumbar pastinya akan sangat mendukung," ungkapnya, Sabtu (1/8). Selain mengurangi kerawanan bencana seperti tanah longsor, lanjut Rino, keberadaan jalan tol pastinya akan memangkas jarak tempuh bagi masyarakat untuk bepergian ke kota wisata seperti Bukittinggi dan Padang Panjang. "Hadirnya jalan tol juga menjadi bukti nyata pemerataan pembangunan sekaligus untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Apalagi jika nanti hadirnya tol di Sumbar ini, membuat jalur tol tran Sumatera (JTTS) bisa segera terealisasi sehingga akses dari Sumbar kemana-mana seperti ke Sumatera Utara, Riau, Jambi semakin mudah dan cepat," jelasnya. Menyinggung soal masih adanya penolakan dari sejumlah masyarakat dengan hadirnya jalan tol ini, Rino berharap semua bisa diselesaikan secara bijak. "Pastinya tidak ada warga di sini yang menolak pembangunan. Sosialisasi dan win win solution, tentu menjadi kunci agar semua masalah bisa teratasi, termasuk meredam ego masyarakat yang menolak hadirnya infrastruktur jalan tol ini," tutur Rino. Pengusaha SPBU asal Kota Padang, Khadafi aminkan Rino. Menurutnya, salah satu bukti pemerataan pembangunan adalah hadirnya jalan tol yang kini menjadi jalur transportasi utama yang sangat dibutuhkan siapapun. "Dengan hadirnya jalan tol nantinya, pasti akan membuka akses Sumbar lebih luas sehingga makin banyak wisatawan yang hadir karena jarak yang semakin dekat," bebernya. Di samping itu, sebagai pengusaha SPBU, dengan adanya jalan tol, pastinya pendistribusian BBM ke kawasan yang jauh dan daerah-daerah yang selama ini rawan bencana bisa lebih lebih mudah. "Adanya tol pasti akan menghemat jarak tempuh. Padang-Bukittinggu selama ini memakan waktu sampai 3 jam, dengan adanya tol maksimal bisa ditempuh antara 1 sampai 1,5 jam, tentu sangat hemat waktu. Semoga semuanya bisa terealisasi demi kemajuan Sumbar," sebutnya.
Nasional
Nasional
Hilirisasi Nikel di SulaweEkonsi Potensi Dorong Ekonomi Lokal Tangguh
Jakarta, katakabar.com - Hilirisasi nikel dinilai akan mampu menciptakan nilai tambah melalui peningkatan produksi hasil tambang, sekaligus berdampak langsung dalam mendorong ketangguhan ekonomi lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri. Salah satu proyek yang tengah dikembangkan adalah fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL) Sambalagi di Morowali, Sulawesi Tengah. Proyek ini diamanatkan kepada PT Vale Indonesia Tbk (INCO), anggota Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID. Pengamat Lingkungan, Irwan Ridwan, mengatakan proyek hilirisasi seperti HPAL pada dasarnya juga dirancang untuk meningkatkan ekonomi lokal. Menurutnya, aspek tersebut umumnya telah dibahas dalam tahap pra-studi kelayakan (pre-feasibility study/Pra-FS) hingga studi kelayakan (feasibility study/FS) menjadi bagian dari untuk mendorong ketangguhan ekonomi nasional dan ekonomi lokal. “Seharusnya akan memberi pengaruh (positif) terhadap ekonomi lokal dan (peningkatan) kualitas sosial masyarakat dan ini sdh dibahas dalam Pra-FS dan FS suatu proyek investasi,” kata Irwan. Dia berharap peningkatan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas sosial masyarakat dijalankan sesuai komitmen saat operasional berjalan, bukan hanya sekadar sebagai formalitas untuk memenuhi kewajiban. Diketahui, proyek HPAL Sambalagi merupakan bagian dari Indonesia Growth Project (IGP) Morowali yang masuk dalam proyek strategis nasional untuk mempercepat hilirisasi mineral di Indonesia. Proyek tersebut memiliki nilai investasi mencapai US$2 miliar dan diharapkan memperkuat ekosistem industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) nasional melalui pengolahan nikel bernilai tambah tinggi. Inisiatif Anggota Grup MIND ID ini akan mampu mendorong multiplier effect yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi nasional sekaligus sosial masyarakat sekitar daerah operasionalnya di Sulawesi. Setali tiga uang, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Arniwaty Lamadjido, mengapresiasi pengembangan kawasan industri yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, pendekatan inklusif ini penting untuk memastikan manfaat investasi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat setempat. “Kolaborasi yang memberi ruang bagi UMKM lokal serta keterbukaan terhadap fasilitas publik menjadi model pembangunan kawasan industri yang inklusif dan berkelanjutan bagi Sulawesi Tengah,” jelas Reny. Dampak positif program hilirisasi nikel tersebut tecermin pada kinerja perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tengah pada Triwulan I-2026 mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,32 persen secara tahunan (year-on-year). Dari sisi produksi, pendorong utama pertumbuhan tersebut berasal dari lapangan usaha Industri Pengolahan yang mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 15,09 persen.
Nasional
Nasional
Wow! Aceh Tegaskan Peran Ekonomi Maritim Dunia, CPO Berlayar dari Pelabuhan Krueng Geukueh India
Aceh Utara, katakabar.com - PT Pelindo Multi Terminal, Anak Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang operasional terminal nonpetikemas, terus perkuat peran Branch Lhokseumawe atau yang biasa dikenal Pelabuhan Krueng Geukueh sebagai gerbang perdagangan internasional melalui layanan pengapalan komoditas unggulan Aceh. Kurun waktu kurang dari satu pekan, pelabuhan ini melayani pengiriman 9.275 metrik ton Palm Kernel Shell (PKS) bersertifikat Green Gold Label (GGL) menuju Jepang dan 12.000 metrik ton Crude Palm Oil (CPO) menuju Chennai, India. Rangkaian pengiriman tersebut menunjukkan semakin aktifnya aktivitas logistik di Pelabuhan Krueng Geukueh sekaligus meningkatnya kepercayaan pasar internasional terhadap komoditas unggulan Aceh. Sepanjang tahun ini, Pelabuhan Krueng Geukueh telah melayani pengiriman 29.775 metrik ton PKS dan 32.668 metrik ton CPO, memperkuat peran pelabuhan dalam mendukung rantai pasok energi terbarukan dan perdagangan komoditas strategis Indonesia. Proses pengiriman CPO milik PT Agro Murni menggunakan kapal PVT DAWN Voyage dilaksanakan di Dermaga Multipurpose Pelabuhan Krueng Geukueh yang berangkat pada Jumat (24/7), setelah seluruh tahapan pelayanan kapal, pemeriksaan keselamatan, inspeksi tangki, verifikasi dokumen, serta persyaratan operasional kepelabuhanan dipenuhi sesuai ketentuan. Pemuatan dilakukan menggunakan fasilitas tangki darat dan sistem perpipaan khusus untuk menjaga kualitas minyak sawit hingga tiba di negara tujuan. Branch Manager Pelindo Multi Terminal Lhokseumawe, Aulia Rahman, menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan kepelabuhanan, awak kapal, tenaga operasional, instansi pemerintah, serta para pekerja yang telah memastikan setiap tahapan pelayanan berlangsung aman, tertib, dan tepat waktu. "Keberhasilan ekspor ini merupakan buah dari kolaborasi seluruh pihak yang bekerja dengan dedikasi tinggi. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas operasional, tenaga pandu, petugas tambat, pekerja lapangan, pengguna jasa, serta seluruh unsur yang terlibat dalam memastikan pelayanan berjalan optimal. Kami akan terus menghadirkan pelayanan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta dunia usaha agar pelabuhan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," kata Aulia. Ia menambahkan keberhasilan aktivitas perdagangan internasional di Pelabuhan Krueng Geukueh merupakan hasil sinergi yang kuat antara operator pelabuhan, pemerintah, instansi terkait, apparat keamanan, pelaku usaha, serta dukungan tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sekitar pelabuhan dalam menciptakan iklim investasi dan logistik yang semakin kondusif. Kepala KSOP Kelas IV Lhokseumawe, Azwar, mengatakan seluruh pelayanan kapal domestik maupun internasional dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, serta kepatuhan terhadap regulasi. "KSOP memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap aktivitas pelayaran berlangsung sesuai regulasi yang berlaku. Bersama seluruh unsur terkait, kami terus memperkuat pengawasan, pelayanan, dan pengamanan agar kapal yang datang maupun berangkat dari Pelabuhan Krueng Geukueh memperoleh kepastian pelayanan yang aman, tertib, dan efisien. Kami juga memberikan apresiasi kepada para eksportir Aceh yang terus membuka akses perdagangan internasional serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional melalui kegiatan ekspor yang berkelanjutan," jelas Azwar. Sedang, Site Manager PT Aceh Makmur Bersama, Tarmizi, menilai keberhasilan ekspor tersebut merupakan cerminan dari kualitas komoditas sawit Aceh yang dibangun melalui ekosistem produksi yang terjaga sejak dari kawasan perkebunan hingga proses distribusi di pelabuhan. "Kepercayaan pasar internasional terhadap CPO asal Aceh bukan hadir secara kebetulan. Di balik setiap pengapalan terdapat kerja keras petani, pelaku usaha, tenaga kerja, akademisi, hingga seluruh pihak yang menjaga kualitas produk dari hulu sampai hilir. Sistem ekologis perkebunan yang terus dijaga, tata kelola produksi yang semakin baik, serta dukungan infrastruktur logistik telah menghasilkan CPO yang mampu memenuhi kebutuhan industri global. Kami optimistis permintaan terhadap CPO Aceh akan terus tumbuh dan memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat," ucap Tamizi. Dengan letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, Pelabuhan Krueng Geukueh terus memperkuat posisinya sebagai salah satu simpul logistik di wilayah barat Indonesia. Pelindo Multi Terminal berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran perdagangan internasional serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Aceh di pasar global.
Nasional
Nasional
Pemerintah Kembangkan Industri Intermediate Mineral, Regulasi dan Insentif Jadi Tantangan
Jakarta, katakabar.com - Kepastian regulasi serta jaminan insentif fiskal menjadi kunci utama bagi Pemerintah dalam mendorong pengembangan industri antara (intermediate industry) dan material lanjut (advanced materials) di Indonesia. Langkah ini mendesak dilakukan agar potensi hilirisasi mineral nasional tidak terhenti pada produk setengah jadi, melainkan mampu menembus industri manufaktur strategis bernilai tambah tinggi. Padahal, Indonesia memiliki keunggulan pada sisi hulu berkat cadangan mineral yang melimpah. Komoditas tersebut meliputi nikel, tembaga, bauksit, timah, silika, rare earth elements (REE), besi, hingga emas, perak, galium, dan tantalum. Berbagai komoditas tersebut saat ini telah diolah menjadi produk hilirisasi dasar. Untuk nikel misalnya telah menghasilkan feronikel (FeNi), nickel pig iron (NPI), mixed hydroxide precipitate (MHP), nikel sulfat, dan kobalt sulfat, sementara tembaga telah diolah menjadi copper cathode, wire rod, kabel, tube, dan strip. Sedang, bauksit telah menghasilkan alumina, aluminium ingot, billet, extrusion, plate, hingga foil. Adapun timah telah diolah menjadi tin ingot, hingga solder wire, sedangkan silika menghasilkan silica, dan REE menjadi material magnet. Tak lupa, emas perak diproduksi menjadi materi elektronik. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, saat ini Indonesia sudah melakukan hilirisasi. Mesi demikian, produknya hanya sampai produk setengah jadi atau belum produk akhir. "Secara umum saat ini kita sudah hilirisasi namun hanya sampai produk setengah jadi atau belum produk akhir, sehingga nilai tambahnya tidak maksimal. Karena nilai tambah terbesar justru berada pada tahapan industri lanjutan dan sampai produk akhir," ungkap Bisman. Masalahnya, Indonesia masih dihadapi dengan kesenjangan terbesar pada industri antara (intermediate industry) dan advanced materials yang berfungsi sebagai penghubung antara hasil hilirisasi mineral dengan industri manufaktur strategis. Akibatnya, banyak material berteknologi tinggi masih harus dipenuhi melalui impor. Melalui laporan di forum Danantara's Advanced Materials Industry Dialogue 2026, material tersebut antara lain meliputi aluminium alloy, baja khusus, battery-grade aluminium foil dan copper foil, silicon wafer, hingga magnet permanen NdFeB. Material-material tersebut merupakan komponen penting dalam industri elektronik, energi, hingga kendaraan listrik. Selain material khusus, Indonesia juga dinilai masih memiliki keterbatasan dalam memproduksi komponen industri bernilai tinggi. Komponen tersebut mencakup chip, transistor MOSFET dan IGBT, printed circuit board (PCB), sensor, radar, modul komunikasi, motor BLDC, battery cell hingga battery pack dan battery management system (BMS), serta komponen presisi untuk industri dirgantara. "Untuk pengembangan material lanjut, maka yg penting itu Pemerintah perlu memberikan jaminan hukum, kepastian regulasi dan insentif baik fiskal dan non fiskal," terang Bisman. Ia mendorong adanya kebijakan pemerintah agar setiap kerja sama dengan asing harus dengan transfer teknologi, alih-alih hanya investasi modal. Selain itu, Indonesia juga mesti mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) dan membangun ekosistem industri berbasis mineral. Adapun, Danantara Indonesia menggelar Danantara's Advanced Materials Industry Dialogue: From Minerals to Manufacturing di Wisma Danantara Indonesia belum lama ini. Forum ini menjadi inisiasi untuk pengembangan material maju (critical minerals downstreaming ) antara PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, PT LEN Industri (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Perminas (Persero). Kerja sama ini bertujuan untuk optimalisasi supply-offtake mineral kritis dan material maju untuk kebutuhan industri strategis dalam negeri, mengakselerasi terwujudnya industri material maju nasional berskala besar melalui pengembangan teknologi bersama, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional bernilai tambah tinggi melalui program-program industri strategis seperti, namun tidak terbatas pada, mobil dan motor listrik nasional, dirgantara, maritim, komponen dasar, pertahanan dan ketenagalistrikan.
Nasional
Nasional
BSKDN Kemendagri dan Vritimes Dorong Penguatan Personal Branding Kada Lewat Akun Resmi Humas Pemprov
Jakarta, katakabar.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Vritimes sukses gelar forum diskusi interaktif Teras BSKDN (Temu Ramah Aspirasi Strategis) angkat tema "Strategi Penguatan Personal Branding Kepala Daerah Melalui Akun Korporat & Portal Media Humas Pemprov". Forum ini menyoroti pentingnya modernisasi strategi komunikasi publik pimpinan daerah di era transformasi digital. Kegiatan yang digelar di bawah naungan Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd ini menghadirkan narasumber utama, yakni Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos., M.Si serta Co-Founder & CEO VRITIMES Inc. Ferry Bayu Nirwono T. Saat paparan utamanya, Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., menjelaskan forum ini diselenggarakan sebagai wadah media sharing dan transfer knowledge guna memperdalam wawasan pemerintah daerah terkait strategi komunikasi publik. "Webinar ini bertujuan untuk membagikan strategi dalam membangun personal branding kepala daerah yang mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat citra pemerintah daerah secara transparan dan berbasis substansi," ujar Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos., M.Si saat membuka acara. Hadir sebagai narasumber utama, Co-Founder & CEO VRITIMES, Ferry Bayu Nirwono, memaparkan personal branding pimpinan daerah bukan sekadar membangun citra individu, melainkan sarana utama untuk memperkuat reputasi institusi pemerintah daerah, serta menyampaikan capaian pembangunan secara terbuka. Dalam pemaparannya, Ferry menggarisbawahi pentingnya mengubah pola komunikasi publik pemerintah. Publikasi tidak boleh lagi hanya menampilkan kegiatan seremonial, tetapi harus menerapkan prinsip 5W+1H. Informasi yang disampaikan wajib menjelaskan tujuan kegiatan, program yang dijalankan, target pembangunan, capaian realisasi, serta manfaat konkritnya bagi masyarakat. "Penggunaan akun resmi pemerintah daerah sangat krusial agar branding kepala daerah dipersepsikan sebagai upaya membangun kepercayaan publik, bukan sekadar pencitraan. Dengan menampilkan target, progres, dan substansi program secara jelas, masyarakat dapat memahami kinerja pemerintah secara utuh," jelas Ferry. Publikasi digital resmi ini juga terbukti efektif memperluas jangkauan informasi hingga tingkat nasional, menekan penyebaran hoaks, mengoptimalkan keterbacaan di mesin pencari (SEO & AI), serta mempromosikan potensi investasi dan pariwisata daerah. Terkait konsistensi branding saat terjadi pergantian kepala daerah, disimpulkan bahwa meski gaya komunikasi dapat menyesuaikan karakter pemimpin baru, substansi capaian dan pelayanan masyarakat harus tetap konsisten. Kegiatan webinar diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif dan ditutup secara resmi oleh Dr. T.R Fahsul Falah, S.Sos., M.Si. Beliau menyampaikan apresiasi kepada narasumber dan berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan materi yang didapat untuk meningkatkan kapasitas komunikasi publik di daerah masing-masing.
Nasional
Nasional
Intensifkan Rantai Ketahanan Pangan: Dari Laut hingga Meja Makan
Jakarta, katakabar.com - Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan bahan makanan di pasar atau harga yang terjangkau di tingkat konsumen. Soalnya, di balik setiap bahan pangan yang tersaji di meja makan masyarakat, terdapat rantai panjang yang dimulai dari proses produksi, distribusi, hingga berbagai kebijakan pemerintah untuk memastikan pasokan tetap terjaga. Pada konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, rantai tersebut bahkan dimulai dari laut, tempat jutaan nelayan menggantungkan hidup sekaligus menjadi penyedia salah satu sumber protein utama masyarakat. Lantaran itu, memperkuat ketahanan pangan tidak cukup dilakukan melalui intervensi harga di hilir. Penguatan sektor produksi, khususnya di wilayah pesisir, juga menjadi bagian penting agar pasokan pangan tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan kesejahteraan pelaku usaha pangan ikut meningkat. Laut sebagai Titik Awal Ketahanan Pangan Pentingnya sektor perikanan dalam mendukung ketahanan pangan tercermin dari tren konsumsi ikan nasional yang terus meningkat. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan konsumsi ikan masyarakat naik dari 54,56 kilogram per kapita per tahun pada 2020 menjadi 58,91 kilogram per kapita per tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan ikan semakin menjadi sumber protein penting bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, peningkatan konsumsi juga menuntut ketersediaan pasokan yang berkelanjutan. Artinya, produktivitas nelayan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan menjaga ketahanan pangan nasional. Sebagai upaya memperkuat sektor hulu, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap pertama yang tersebar di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Program ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari pabrik es, gudang beku (cold storage), bengkel kapal, sentra kuliner, hingga kios perbekalan nelayan untuk meningkatkan efisiensi aktivitas melaut dan menjaga kualitas hasil tangkapan. Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap I dan II, Trian Yunanda, mengatakan seluruh pembangunan fisik tahap pertama telah rampung. "Pekerjaan konstruksi KNMP Tahap I pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100 persen per akhir April 2026. Kami pastikan seluruh fasilitas dapat segera berfungsi secara optimal. Selanjutnya Satgas akan memastikan kesiapan operasionalisasi KNMP dapat berjalan efektif,” kata Trian di suatu perbincangan. Penguatan sektor nelayan juga dilakukan melalui rencana penyaluran 1.582 unit kapal ikan yang akan diberikan secara bertahap melalui koperasi nelayan. Presiden RI, H Prabowo Subianto, menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. "Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka,” jelas Presiden RI pada Peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2026 lalu. Berbagai upaya tersebut juga diharapkan berdampak terhadap kesejahteraan nelayan. Salah satu indikator yang digunakan pemerintah adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan NTN sempat meningkat dari 116,23 pada Januari menjadi 122,28 pada April 2026 sebelum berada di level 118,39 pada Mei 2026. Nilai di atas 100 menunjukkan bahwa secara umum daya beli nelayan masih berada pada kondisi yang relatif baik karena pendapatan yang diterima lebih tinggi dibandingkan pengeluaran yang harus dikeluarkan. Menjaga Pasokan dan Stabilitas Harga Produksi yang meningkat perlu diikuti distribusi yang baik agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga ketahanan pangan tidak berhenti pada peningkatan produksi. Hasil tangkapan nelayan maupun komoditas pangan lainnya tetap harus dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi pangan pada Maret 2026 menurun menjadi 1,58 persen dibandingkan Februari yang mencapai 2,50 persen. Sementara inflasi umum secara bulanan tercatat sebesar 0,41 persen. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa inflasi Maret masih didorong oleh komponen harga bergejolak yang didominasi komoditas pangan strategis seperti daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi. "Inflasi Maret tahun 2026 sebesar 0,41 persen. Ini terutamanya didorong oleh inflasi komponen harga bergejolak. Komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 1,58 persen. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar, yakni 0,27 persen," timpalnya. Meski demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut masih berada dalam koridor yang terkendali melalui berbagai instrumen stabilisasi pangan. Memastikan Pangan Tetap Terjangkau Untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, pemerintah menjalankan berbagai program stabilisasi, mulai dari penyaluran bantuan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga Gerakan Pangan Murah (GPM). Pada periode Juli–September 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), masing-masing sebanyak 10 kilogram beras setiap bulan. Penyaluran tersebut menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3 tahun 2026 sebagai basis data terbaru agar bantuan semakin tepat sasaran. Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, menegaskan penyaluran bantuan pangan mengacu pada pembaruan data terbaru yang telah dirilis Badan Pusat Statistik. "DTSEN yang akan digunakan dalam penyaluran bantuan pangan tersebut akan merujuk pada rilis terbaru BPS (DTSEN versi 3),” ucapnya, Senin (13/7). Sepanjang Januari hingga 11 Juli 2026, pemerintah juga telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 5.884 kali di 38 provinsi dan 440 kabupaten/kota. Di saat yang sama, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai sekitar 457 ribu ton atau 55,22 persen dari target tahun 2026 sebesar 828 ribu ton. Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen stabilisasi pangan untuk menjaga pasokan, keterjangkauan harga, sekaligus daya beli masyarakat. "Pemerintah hadir melalui berbagai instrumen, mulai dari Gerakan Pangan Murah, SPHP beras, hingga bantuan pangan, untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan daya beli terjaga,” imbuhnya Rantai Ketahanan Pangan yang Saling Terhubung Ketahanan pangan dibangun melalui rantai yang saling terhubung, mulai dari nelayan yang memperoleh dukungan untuk meningkatkan produktivitas, sistem distribusi yang semakin baik, hingga berbagai kebijakan yang menjaga agar bahan pangan tetap terjangkau oleh masyarakat. Ketika rantai tersebut berjalan dengan baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari laut, tetapi juga oleh jutaan keluarga Indonesia yang setiap hari mengandalkan ketersediaan pangan di meja makan. Di situlah ketahanan pangan menjadi lebih dari sekadar target pembangunan, melainkan fondasi bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.
