Nasional
Nasional
Perluas Akses KPR FLPP Bagi Pekerja Non Fixed Income, BP Tapera: Penghuni New Bukit Tentrem Rasakan Manfaat
Bantul, katakabar.com - BP Tapera terus dorong perluasan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk pekerja dengan penghasilan tidak tetap (non-fixed income), melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Perumahan New Bukit Tentrem, Triwidadi, Kabupaten Bantul, DIY, yang dihadiri Plt. Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian PKP, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, perwakilan Pemda DIY, serta bank penyalur FLPP. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menyampaikan Kabupaten Bantul menjadi daerah dengan realisasi FLPP tertinggi di DIY pada 2025 dengan 258 unit, sementara Kabupaten Gunungkidul mencatat 66 unit. “Pemerintah telah membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat berpenghasilan non-fixed income untuk memanfaatkan program KPR Subsidi FLPP. Kami berharap masyarakat yang telah merasakan manfaatnya dapat menyebarkan informasi baik ini kepada kerabat dan lingkungan sekitarnya,” ujar Sid. Menurutnya, pemerintah terus menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah pertama melalui FLPP, di antaranya pembebasan PPN, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan BPHTB, sehingga biaya awal kepemilikan rumah menjadi lebih ringan. Plt. Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian PKP, Rini Dyah Mawarty, menilai Perumahan New Bukit Tentrem yang memiliki 172 unit rumah subsidi menunjukkan kawasan berkontur tetap dapat menjadi hunian yang nyaman selama didukung fasilitas dan akses yang memadai. Ia juga menyampaikan rencana pemerintah sesuai arahan Presiden untuk menghadirkan skema KPR dengan tenor hingga 40 tahun guna meningkatkan keterjangkauan masyarakat. Manfaat program FLPP dirasakan langsung oleh para penghuni yang sebagian besar berasal dari kalangan pekerja non-fixed income. Salah satunya Ari, pelaku jasa perbaikan peralatan elektronik, yang mengaku terbantu memiliki rumah dengan uang muka sekitar Rp1,6 juta atau 1 persen dari harga rumah serta angsuran sekitar Rp1,77 juta per bulan selama 20 tahun. Selain Ari, sejumlah penghuni lain yang berprofesi sebagai MC dan pekerja jasa mandiri juga berhasil memiliki rumah melalui FLPP. Hal ini menjadi bukti bahwa program rumah subsidi kini semakin inklusif dan mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya kerap terkendala persyaratan pembiayaan. Keberhasilan tersebut turut tercermin dari kualitas kredit para penghuni. Perwakilan bank penyalur BTN dan BSN menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kredit macet maupun pembiayaan bermasalah di Perumahan New Bukit Tentrem. Melalui berbagai kemudahan dan kebijakan yang terus diperkuat pemerintah, BP Tapera optimistis semakin banyak masyarakat, termasuk pekerja sektor informal, dapat mewujudkan impian memiliki rumah layak huni melalui program FLPP
Nasional
Nasional
PalmCo Siapkan Proyek Percontohan Kedelai Dukung Target Swasembada Pangan
Jakarta, katakabar.com - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui PTPN IV PalmCo siapkan proyek percontohan pengembangan kedelai di sejumlah wilayah potensial sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung upaya pemerintah mempercepat swasembada pangan nasional. Rencana tersebut disampaikan Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K Santosa saat mengunjungi sentra produksi kedelai di Desa Ngudikan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, di pertenghan Mei 2026 lalu. Kunjungan berlangsung di tengah panen raya kedelai nasional yang turut dihadiri Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Panglima TNI Jenderal, Agus Subiyanto, dan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto. Di hamparan lahan kedelai yang mulai dipanen petani tersebut, Jatmiko, mengatakan perusahaan mulai memetakan peluang pengembangan kedelai secara lebih serius. Menurut dia, kedelai memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari. “Kedelai bukan sekadar komoditas pertanian, tetapi bagian dari stabilitas pangan masyarakat karena menjadi bahan baku utama tahu dan tempe. Karena itu kami mulai melihat peluang pengembangannya secara jangka panjang,” ujar Jatmiko. Ia menilai langkah diversifikasi ke sektor pangan juga sejalan dengan agenda pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tingginya ketergantungan impor kedelai. Kebutuhan kedelai nasional saat ini diperkirakan mencapai 2,6 juta hingga 2,7 juta ton per tahun. Tetapi, produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut sehingga sebagian besar pasokan masih berasal dari impor. Dalam beberapa tahun terakhir, luas panen kedelai nasional juga terus menyusut akibat peralihan lahan dan rendahnya minat petani. Pemerintah kini mulai mendorong peningkatan produksi melalui perluasan areal tanam, penyediaan benih unggul, hingga kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah dan TNI. Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu daerah yang dinilai potensial dalam pengembangan kedelai nasional. Berdasarkan hasil peninjauan PalmCo, pola tanam petani di Desa Ngudikan tergolong produktif dengan kombinasi satu musim padi, satu musim kedelai, dan dua musim bawang merah dalam setahun. Dukungan irigasi, kondisi lahan yang relatif datar, serta kelembagaan petani yang kuat membuat produktivitas kedelai di wilayah tersebut mampu mencapai 1,7 hingga 2,1 ton per hektare. Bahkan, melalui penerapan teknologi organik dan prebiotik, hasil panen disebut berpotensi meningkat hingga 3,5 ton per hektar. Menurut Jatmiko, pengalaman budidaya di Nganjuk menjadi referensi penting bagi PalmCo sebelum menjalankan proyek percontohan di wilayah perkebunan perusahaan. Saat ini perusahaan mulai melakukan kajian kesesuaian areal untuk memastikan lahan yang akan digunakan memenuhi aspek agronomis, mulai dari kondisi tanah, ketersediaan air, topografi, hingga faktor iklim. “Kami ingin memastikan pengembangannya berjalan optimal dan berkelanjutan. Karena itu seluruh aspek teknis harus dipetakan terlebih dahulu,” jelasnya. Tahap awal proyek akan dilakukan di sejumlah areal terpilih sebelum diperluas secara bertahap. Beberapa wilayah di Sumatera seperti Langkat, Deli Serdang, Pasaman, dan Banyuasin mulai masuk dalam pemetaan awal karena dinilai memiliki karakter agroklimat yang sesuai untuk pengembangan kedelai. PalmCo berharap pengembangan kedelai tidak hanya berkontribusi memperkuat pasokan pangan nasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar kawasan perkebunan melalui pola kemitraan dan kolaborasi bersama petani.
Nasional
Nasional
Menteri PPN: PTPN I Punya Domain Dukung Ketapang dan Energi
Jakarta, katakabar.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy, menyatakan PT Perkebunan Nusantara I (Persero), subholding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), memiliki domain strategis dalam mendukung program ketahanan pangan dan energi yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat Pambudy saat memberikan sambutan pada penandatanganan nota kesepahaman tentang penguatan perencanaan program hilirisasi komoditas kelapa, kopi, dan kakao antara PTPN I (Persero) dengan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, di pekan kedua Mei 2026 lalu. Rachmat Pambudy mengatakan, tiga program swasembada yang tengah diakselerasi pemerintah, yakni swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air, memiliki keterkaitan langsung dengan sektor agro yang dijalankan PTPN I (Persero). Menurutnya, peran PTPN I dalam mendukung pencapaian target tersebut sangat besar. “Kita tahu, Bapak Presiden mencanangkan swasembada, yakni swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air. Ketiga-tiganya ada di PTPN I. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas mendukung PTPN I dalam menjalankan program swasembada tersebut. Rencana kerja sama yang ditanda tangani hari ini, adalah program hilirisasi komoditas kelapa, kopi, dan kakao,” kata Rachmat. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama PTPN I (Persero), Teddy Yunirman Danas, dan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Teni Widuriyanti, disaksikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Denaldy Mulino Mauna, serta Komisaris Independen PTPN I (Persero), Sutan Adil Hendra. Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pondasi industri perkebunan nasional yang modern, terintegrasi, dan berdaya saing global guna meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri. Dalam sambutannya, Teddy Yunirman Danas, menegaskan masa depan perkebunan Indonesia tidak dapat lagi hanya bertumpu pada produksi bahan mentah. “PTPN I (Persero) telah menyusun roadmap hilirisasi hingga tahun 2029 untuk menciptakan ekosistem industri hulu-hilir yang mampu memperluas pasar ekspor sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Strategi ini dirancang untuk memastikan setiap komoditas memberikan kontribusi maksimal terhadap ekonomi nasional melalui pembangunan industri pengolahan yang massif,” jelas Teddy. Khusus untuk komoditas kelapa, lanjut Teddy, PTPN I (Persero) memproyeksikannya sebagai future commodity dengan target pengembangan kawasan hingga 50 ribu hektare yang akan didukung enam unit pabrik pengolahan di berbagai wilayah potensial di Indonesia. Sementara, untuk komoditas kopi, PTPN I (Persero) menyiapkan pengembangan lahan seluas 12 ribu hektare dengan tujuh fasilitas pengolahan yang akan memproduksi kopi premium dengan sistem ketertelusuran (traceability) dan standar keberlanjutan yang kuat untuk pasar internasional. Adapun komoditas kakao diproyeksikan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri cokelat dunia melalui pengembangan area seluas lima ribu hektare yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan. Teddy menegaskan, seluruh rencana pengembangan tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi dalam meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, turut menyambut baik inisiatif tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi riset dan inovasi dalam penerapan praktik pertanian yang baik (Good Agriculture Practices). Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri kelapa, kopi, dan kakao dunia.
Nasional
Nasional
Abpednas dan Sucofindo Hadirkan Akses Air Bersih bagi Masyarakat di Aceh Besar
Banda Aceh, katakabar.com - Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) bersama PT Sucofindo (Persero) meresmikan sumur air bersih, yang kini dapat dimanfaatkan masyarakat Meunasah Gampong Lambleut, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar, untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Peresmian ini tindak lanjut dari kegiatan kick off pembangunan sumur air bersih yang dilaksanakan pada 10 Mei 2026 lalu sebagai bagian dari program pembangunan 70 sumur air bersih di berbagai daerah di Indonesia dalam rangka menyambut HUT ke 70 PT Sucofindo (Persero). Setelah kick off, proses dilanjutkan dengan pembagunan sumur yang dilakukan secara bertahap, meliputi instalasi sarana air bersih dan pembangunan infrastruktur pendukung. Setelah seluruh pekerjaan selesai dan fasilitas dinyatakan siap digunakan, sumur tersebut kemudian diserahterimakan secara resmi oleh Abpednas dan PT Sucofindo (Persero) kepada Keuchik Gampong Lambleut sebagai perwakilan masyarakat setempat. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Program penyediaan air bersih tersebut merupakan bentuk sinergi dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui akses air bersih yang aman dan berkelanjutan. Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, program ini juga mendukung implementasi Asta Cita Presiden RI, H. Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan air nasional, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya mengenai akses air bersih dan sanitasi layak. Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris, menyambut baik kolaborasi yang dilakukan Abpednas dan PT Sucofindo (Persero) dalam menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat. “Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang sangat krusial bagi kesehatan, sanitasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kami mengapresiasi inisiatif Abpednas dan PT Sucofindo (Persero) yang telah menghadirkan fasilitas air bersih bagi warga Gampong Lambleut. Saya juga berharap kepada masyarakat Gampong Lambleut untuk dapat menjaga, merawat, dan memanfaatkan sumur bor ini dengan sebaik mungkin agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” jelasnya. Ketua Umum Abpednas sekaligus Wakil Ketua Bidang Pendidikan Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta (PWI Jaya), Indra Utama menyampaikan keberadaan sarana air bersih memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan masyarakat desa sehari-hari. “Pembangunan desa tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang layak, termasuk air bersih. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan dijaga bersama oleh masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” ucapnya. Indra Utama menambahkan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan fasilitas umum, sehingga program yang telah dibangun dapat memberikan dampak sosial dan kesehatan dalam jangka panjang. Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas Abpednas, Prof. Dr. Reda Manthovani, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga keberlanjutan program sosial di tengah masyarakat. “Keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari proses pembangunannya, tetapi juga dari bagaimana fasilitas tersebut dapat terus dimanfaatkan dan dirawat bersama oleh Masyarakat secara berkelanjutan,” tegasnya. Komisaris Independen PT Sucofindo (Persero), Mahatma Gandhi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya program penyediaan air bersih tersebut. “Air bersih kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan. Karena ketersediaan akses air bersih berdampak pada kesehatan masyarakat, mendukung produktivitas, pendidikan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, program pembangunan sumur air bersih ini memiliki nilai yang sangat strategis,” terang Mahatma Gandhi. Komitmen untuk menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat tersebut sejalan dengan upaya PT Sucofindo (Persero) dalam menjalankan program TJSL yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yang memberikan nilai tambah secara berkelanjutan. Lantaran itu, Direktur Utama PT Sucofindo (Persero), Sandry Pasambuna, mengatakan pembangunan sumur air bersih merupakan bagian dari komitmen Sucofindo menghadirkan program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Menginjak usia tujuh dekade, SUCOFINDO ingin terus memperluas kontribusi sosial perusahaan melalui program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kami berharap akses air bersih ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendukung peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas warga secara berkelanjutan. Semangat kolaborasi dan gotong royong yang terbangun melalui program ini diharapkan menjadi fondasi dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut untuk generasi mendatang," sebut Sandry. Sebagai perusahaan Testing, Inspection, and Certification (TIC), PT Sucofindo (Persero) terus berkomitmen mendukung pembangunan nasional melalui layanan bisnis dan program keberlanjutan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan.
Nasional
Nasional
Investasi vs Spekulasi: Strategi Kelola Risiko
Jakarta, katakabar.com - Dalam dunia keuangan, setiap aktivitas yang melibatkan penempatan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan sering kali dianggap sama oleh masyarakat awam. Banyak orang mencampuradukkan istilah investasi dan spekulasi, padahal kedua konsep ini memiliki landasan filosofis, metodologi analisis, dan profil risiko yang sangat bertolak belakang. Memahami garis tegas yang memisahkan antara investor dan spekulan bukan sekadar perdebatan teori, melainkan sebuah kebutuhan strategis yang menentukan bagaimana cara Anda menyusun rencana pengelolaan modal dan melindungi aset dari potensi kerugian massal. Karakteristik Dasar dan Pendekatan Analisis Pemilik Modal Garis pemisah utama antara investasi dan spekulasi terletak pada kedalaman analisis dan jangka waktu kepemilikan aset. Kegiatan investasi didasarkan pada analisis fundamental yang mendalam terhadap nilai intrinsik suatu aset, seperti kesehatan laporan keuangan perusahaan, kualitas manajemen, dan prospek pertumbuhan industri dalam jangka panjang. Seorang investor sejati melihat aset atau saham yang dibelinya sebagai kepemilikan sebagian dari bisnis riil, di mana keuntungan diharapkan datang dari pertumbuhan bisnis tersebut serta pembagian dividen secara berkala dari tahun ke tahun. Sebaliknya, spekulasi berfokus hampir sepenuhnya pada fluktuasi harga jangka pendek yang digerakkan oleh dinamika psikologi pasar dan rumor. Seorang spekulan tidak terlalu memedulikan apakah sebuah perusahaan memiliki kinerja fundamental yang solid atau tidak, melainkan apakah harga aset tersebut dapat bergerak naik atau turun dalam hitungan hari, jam, atau bahkan menit. Pendekatan analisis yang digunakan oleh spekulan cenderung berbasis teknikal atau memanfaatkan momentum berita mendadak (catalyst trading). Risiko yang diambil dalam spekulasi jauh lebih tinggi karena keuntungan yang diincar murni berasal dari selisih harga jual dan beli, di mana prediksi yang meleset dapat langsung mengikis modal dalam waktu yang sangat singkat. Strategi Pengelolaan Risiko di Pasar Berjangka Dua Arah Meskipun memiliki perbedaan mendasar, baik investasi maupun spekulasi sama-sama membutuhkan strategi manajemen risiko yang ketat agar portofolio keseluruhan tetap bertahan di tengah volatilitas pasar global. Bagi mereka yang memilih jalur perdagangan aktif atau spekulasi yang terukur, pemanfaatan instrumen pasar berjangka (futures) menawarkan fleksibilitas yang sangat tinggi. Karakteristik perdagangan dua arah di pasar berjangka memungkinkan para pelaku pasar untuk tetap mendulang potensi keuntungan, baik saat harga pasar global sedang mengalami tren naik yang kuat maupun saat terjadi koreksi harga yang tajam ke bawah. Untuk menavigasi risiko yang melekat pada transaksi jangka pendek ini, disiplin dalam penempatan batasan kerugian (stop loss) dan penentuan volume transaksi yang proporsional dengan ketahanan modal adalah hukum yang absolut. Semua perencanaan teknis ini tentunya memerlukan dukungan dari infrastruktur platform perdagangan yang andal agar eksekusi perintah masuk dan keluar pasar dapat berjalan secara instan. Kecepatan pemrosesan data dan transparansi likuiditas internasional menjadi pilar utama untuk memastikan bahwa strategi perlindungan modal yang Anda susun tidak terganggu oleh kendala teknis atau pelebaran harga yang merugikan. Menghadapi dinamisnya pergerakan harga di pasar keuangan dunia membutuhkan dukungan dari mitra broker yang memiliki komitmen tinggi terhadap stabilitas teknologi dan kepatuhan hukum. KVB Futures hadir untuk menyediakan lingkungan perdagangan komoditas dan berjangka yang andal, memungkinkan Anda untuk mengelola risiko portofolio secara profesional melalui dukungan eksekusi sistem yang mutakhir dan transparan. Kami berkomitmen untuk mendampingi setiap tahapan transaksi Anda dengan menyediakan ekosistem perdagangan yang sehat demi mendukung pencapaian target finansial jangka panjang Anda. Seluruh fasilitas digital dan layanan profesional kami dirancang secara khusus untuk membantu para pelaku pasar mengoptimalkan akurasi pengelolaan modal mereka di segala kondisi pasar. Anda dapat mengeksplorasi berbagai keunggulan produk dan spesifikasi kontrak perdagangan berjangka kami dengan mengunjungi halaman Broker trading Futures KVB Futures. Untuk segera mengambil langkah strategis Anda dalam menguasai manajemen risiko pasar dunia dengan standar keamanan terbaik, silakan melakukan pendaftaran melalui tautan resmi Registrasi KVB Futures.
Nasional
Nasional
IMA Madina Pekanbaru Minta Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Program MBG Hingga Tingkat Daerah
Pekanbaru, katakabar.com - Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Pekanbaru desak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia usut tuntas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari tingkat pusat hingga daerah. Desakan itu disampaikan menyusul berkembangnya proses hukum yang menyeret sejumlah pejabat terkait program tersebut, termasuk Kepala BGN RI dan dua Wakil Kepala BGN RI saat ini menjadi sorotan publik. Ketua Umum IMA Madina Pekanbaru, Gusti Pardamean Nasution, menegaskan pengungkapan kasus dugaan korupsi MBG tidak boleh berhenti pada pejabat tingkat pusat semata. Menurutnya, aparat penegak hukum harus melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program, termasuk pihak-pihak di tingkat Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Kecamatan (Korcam) apabila ditemukan adanya keterlibatan atau indikasi penyimpangan. "Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jika memang terdapat bukti, dan fakta hukum yang menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, penggelapan anggaran, mark-up, atau bentuk penyimpangan lainnya dalam pelaksanaan Program MBG, maka seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah," tegas Gusti. Menurutnya, langkah aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan korupsi yang menyeret pejabat tinggi harus menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan adanya praktik serupa di lapangan. Sebab, pelaksanaan program berskala nasional melibatkan banyak pihak dalam rantai distribusi dan pengelolaan anggaran. IMA Madina Pekanbaru menilai apabila dugaan korupsi hanya berhenti pada level tertentu tanpa menelusuri aliran anggaran dan mekanisme pelaksanaannya hingga ke daerah, maka upaya pemberantasan korupsi berpotensi tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. "Kami meminta Kejaksaan Agung untuk menelusuri secara menyeluruh penggunaan anggaran Program MBG di seluruh daerah, termasuk di Sumatra Utara. Bila ditemukan adanya Korwil, Korcam, atau pihak lain yang terbukti melakukan penyelewengan, penyalahgunaan jabatan, pengurangan hak penerima manfaat, maupun dugaan korupsi lainnya, maka harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," lanjutnya. Lebih lanjut, IMA Madina Pekanbaru menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya anak-anak dan kelompok yang membutuhkan. Lantaran itu, setiap bentuk penyimpangan terhadap program tersebut bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. IMA Madina Pekanbaru juga mendorong agar proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga publik dapat mengetahui perkembangan penanganan perkara secara jelas. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum maupun terhadap program-program pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Selain itu, IMA Madina Pekanbaru mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan Program MBG dan melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan, penyalahgunaan anggaran, maupun praktik korupsi di lapangan "Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang terlibat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada pihak yang berlindung di balik jabatan atau kekuasaan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota, Korwil maupun Korcam, harus diproses secara adil dan transparan," tutup Gusti. IMA Madina Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agenda pemberantasan korupsi serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Nasional
Nasional
Mengenal Katalis Pasar: Pemicu Utama Pergerakan Harga
Jakarta, katakabar.com - Bagi siapa saja yang mengamati pergerakan pasar keuangan, ada kalanya grafik harga terlihat bergerak tenang dan mendatar dalam waktu yang cukup lama. Tetapi, situasi tersebut bisa berubah secara drastis dalam hitungan detik ketika harga tiba-tiba melonjak atau merosot tajam dengan volume perdagangan yang masif. Dalam dunia finansial, peristiwa yang mengubah ritme pasar secara mendadak ini disebut sebagai katalis pasar. Katalis adalah pemicu atau bahan bakar utama yang menggerakkan roda harga keluar dari fase jenuhnya, memaksa para pelaku pasar untuk mengevaluasi kembali nilai suatu aset dan mengambil tindakan transaksional secara massal. Jenis-jenis Katalis Utama di Pasar Forex dan Komoditas Katalis pasar secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu katalis yang terjadwal dan katalis yang tidak terjadwal. Katalis yang terjadwal biasanya berupa rilis data ekonomi makro berkala yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah atau bank sentral. Contoh paling nyata dari katalis ini adalah pengumuman tingkat suku bunga acuan, data ketenagakerjaan seperti Non-Farm Payroll (NFP), laporan tingkat inflasi (CPI), hingga data pertumbuhan domestik bruto (PDB). Karena tanggal dan jam rilisnya sudah diketahui terlebih dahulu melalui kalender ekonomi, para trader biasanya akan bersiap-siap dan menata ulang strategi manajemen risiko mereka beberapa jam sebelum data tersebut dipublikasikan ke publik. Di sisi lain, katalis yang tidak terjadwal sering kali memiliki dampak guncangan yang jauh lebih destruktif karena sifatnya yang datang mendadak tanpa peringatan awal. Peristiwa geopolitik seperti eskalasi konflik antarnegara, bencana alam di wilayah lumbung komoditas, sanksi ekonomi sepihak, hingga pernyataan mengejutkan dari pejabat bank sentral di luar jadwal rapat resmi adalah contoh dari katalis tak terduga ini. Ketika katalis jenis ini menghantam pasar, aliran modal global akan bergerak sangat agresif mencari perlindungan nilai, menyebabkan lonjakan volatilitas ekstrem pada instrumen safe haven seperti emas dan mata uang utama dunia. Bagaimana Cara Pasar Merespons dan Mengolah Katalis Proses bagaimana sebuah katalis mengubah harga di bursa efek atau pasar forex sangat bergantung pada faktor psikologi kolektif para pelaku pasar. Menariknya, dampak sebuah katalis tidak selalu ditentukan oleh apakah data tersebut "bagus" atau "buruk" secara absolut, melainkan dari bagaimana data tersebut dibandingkan dengan ekspektasi atau konsensus pasar yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika sebuah data ekonomi dirilis positif namun angkanya masih berada di bawah prediksi para analis, pasar sering kali justru meresponsnya secara negatif. Fenomena psikologis inilah yang melahirkan adagium klasik di kalangan profesional, yaitu "buy the rumor, sell the fact". Bagi para trader aktif yang memanfaatkan perdagangan jangka pendek di pasar berjangka, kemunculan katalis adalah sebuah berkah sekaligus tantangan besar. Kehadiran katalis memastikan adanya pergerakan harga harian yang cukup lebar untuk menghasilkan potensi keuntungan melalui perdagangan dua arah. Namun, untuk mengeksekusi peluang di tengah badai volatilitas tersebut, trader membutuhkan dukungan dari platform transaksi yang memiliki stabilitas infrastruktur digital tingkat tinggi. Kecepatan eksekusi yang instan dan transparansi harga pasar global menjadi faktor penentu utama agar posisi beli atau jual Anda dapat diproses secara adil tanpa terkendala masalah penundaan sistem (lagging) atau pelebaran spread yang merugikan. Menghadapi pergerakan harga yang dipicu oleh berbagai katalis ekonomi dunia membutuhkan dukungan dari mitra broker yang memiliki komitmen tinggi terhadap kecepatan teknologi dan kepatuhan regulasi. KVB Futures hadir untuk menyediakan lingkungan perdagangan komoditas dan berjangka yang andal, memungkinkan Anda untuk mengelola portofolio serta menangkap setiap momentum volatilitas global secara profesional melalui dukungan eksekusi sistem yang mutakhir. Kami berkomitmen untuk mendampingi setiap tahapan strategi perdagangan Anda dengan menyediakan ekosistem transaksi yang transparan, aman, dan tepercaya. Seluruh fitur andalan dan layanan digital kami dikembangkan khusus untuk membantu para pelaku pasar mengoptimalkan akurasi pengelolaan modal mereka di segala kondisi pasar. Anda dapat mengeksplorasi berbagai keunggulan produk dan spesifikasi kontrak perdagangan berjangka kami dengan mengunjungi halaman Broker trading Futures KVB Futures. Untuk segera mengambil langkah strategis Anda dalam memanfaatkan peluang dari dinamika ekonomi dunia dengan standar keamanan terbaik, silakan melakukan pendaftaran melalui tautan resmi Registrasi KVB Futures.
Nasional
Nasional
Lewat Perdagangan Karbon PTPN IV PalmCo Perkuat Transisi Energi Bersih
Jakarta, katakabar.com - Partisipasi masyarakat dalam perdagangan karbon menunjukkan tren meningkat sepanjang 2025 lalu. Melalui platform IDX Carbon dan PTPN Carbon Hub, publik tercatat telah menyerap 5.202 ton setara karbon dioksida (tonCO₂e) dari proyek energi terbarukan milik PTPN IV PalmCo, Subholding Perkebunan Nusantara. Data perusahaan menunjukkan volume serapan tersebut berasal dari 335 transaksi yang dilakukan individu maupun entitas bisnis sejak pencatatan perdana di Bursa Karbon Indonesia pada 20 Mei 2025 lalu. Soal transaksi pembelian riil pertama berlangsung pada 29 Juli 2025 dan pencatatan akumulatif ditutup pada 31 Desember 2025. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K Santosa, mengatakan tren tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran publik untuk terlibat langsung dalam upaya pengurangan emisi. “Dulu isu perdagangan karbon identik dengan korporasi besar. Sekarang masyarakat juga mulai mengambil peran dalam menyeimbangkan jejak karbon dari aktivitas sehari-hari,” kata Jatmiko lewat keterangannya, di pekan kedua Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh unit karbon yang diperdagangkan melalui platform tersebut berasal dari proyek yang telah terverifikasi dan memiliki basis operasional nyata di lapangan. Dua proyek utama yang menjadi sumber kredit karbon ialah pemanfaatan limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME) pada fasilitas Biogas Co-Firing di Pabrik Kelapa Sawit Lubuk Dalam, Riau, serta Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei, Sumatera Utara. Proyek tersebut memanfaatkan gas metana dari limbah cair sawit untuk diolah menjadi energi baru terbarukan. Selain menekan emisi gas rumah kaca, skema ini juga dinilai memperkuat praktik ekonomi sirkular di sektor perkebunan sawit. Berdasarkan data perusahaan, dari total 5.202 tonCO₂e yang telah diserap publik, sebanyak 2.111 tonCO₂e telah resmi di-offset melalui Sistem Registri Nasional (SRN). Proses offset dilakukan secara bertahap dengan fasilitasi PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) sebagai pengelola platform serta dukungan Pertamina New & Renewable Energy. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya juga memasukkan proyek biogas milik PTPN IV PalmCo sebagai salah satu aksi mitigasi yang mendukung target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dan diperdagangkan melalui Bursa Karbon. Jatmiko menilai capaian tersebut menjadi indikator bahwa mekanisme perdagangan karbon mulai diterima publik karena dinilai lebih transparan dan mudah diakses. “Setiap unit karbon yang dibeli memiliki underlying project yang jelas. Masyarakat bisa mengetahui langsung sumber pengurangan emisinya sehingga kepercayaan terhadap mekanisme ini ikut tumbuh,” jelasnya. Secara teknis, volume serapan emisi sebesar 5.202 tonCO₂e disebut setara dengan penanaman dan pemeliharaan sekitar 86.000 bibit pohon selama 10 tahun. Nilai itu juga ekuivalen dengan pengurangan emisi dari sekitar 1.130 mobil penumpang dalam satu tahun. Sejumlah partisipan mengaku mulai melihat offset karbon sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi terhadap lingkungan. M Ansori Nasution, salah satu pembeli kredit karbon ritel, mengatakan akses pembelian yang terhubung langsung dengan proyek energi terbarukan membuat masyarakat lebih yakin terhadap dampak nyata yang dihasilkan. “Sebagai individu, ada kesadaran untuk ikut menyeimbangkan jejak karbon. Yang penting, proyeknya jelas dan memang menghasilkan pengurangan emisi,” sebut Ansori. Pandangan serupa disampaikan Devanda Faiqh Albyn. Menurutnya, generasi muda mulai memandang keterlibatan dalam perdagangan karbon sebagai bentuk investasi lingkungan jangka panjang. “Isu perubahan iklim sekarang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika ada instrumen yang memungkinkan publik ikut mendukung proyek energi bersih secara langsung, tentu itu menjadi hal positif,” tuturnya. Pemerintah menargetkan pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada 2050. Pada konteks tersebut, keterlibatan sektor perkebunan dan energi terbarukan diproyeksikan menjadi salah satu penopang penting transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia.
Nasional
Nasional
Holding PTPN Kembangkan Kawasan Bawang Putih Berbasis Konservasi di Jabar
Jawa Barat, katakabar.com - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), resmi inisiasi penyiapan lahan strategis untuk budidaya bawang putih di Jawa Barat (Jabar) sebagai langkah konkret mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Inisiatif ini dimulai di Perkebunan Teh Gedeh, Cianjur, sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pertanian Amran Sulaiman guna memperkuat kedaulatan pangan nasional. Dalam pelaksanaannya, PTPN I menjalankan mandat ganda yang saling terintegrasi, yakni memenuhi target produksi sayuran nasional sekaligus menjaga amanat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memulihkan fungsi ekologis perkebunan teh sebagai benteng kelestarian lingkungan. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Denaldy Mulino Mauna saat meninjau langsung Kebun Gedeh, di pekan kedua Mei 2026 lalu, menegaskan integrasi komoditas tersebut dijalankan dengan perhitungan teknis yang presisi. "PTPN I berkomitmen mengakomodasi program swasembada pangan tanpa sedikit pun mengabaikan aspek konservasi. Tanaman teh tetap menjadi bisnis pokok yang harus terlindungi. Budidaya bawang putih di area ini wajib diikuti dengan pengamanan teknis yang ketat agar areal perkebunan tetap terjaga dari risiko erosi," jata Denaldy di hadapan para petani penggarap. Sebagai tahap awal, ujarnya, PTPN I menyiapkan lahan seluas 3 hingga 200 hektare di Kebun Gedeh dengan agenda groundbreaking yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026. Lahan tersebut merupakan area yang masa Perjanjian Kemitraan Masyarakatnya (PMDK) telah berakhir, sehingga kini dioptimalkan untuk mendukung program strategis nasional. Region Head PTPN I Regional 2, Desmanto, menimpali pihaknya telah memetakan tujuh unit perkebunan teh di bawah koordinasi Regional 2. Pemetaan dilakukan guna menjawab target kebutuhan lahan dari Kementerian Pertanian yang mencapai 10.000 hektare di wilayah Jawa Barat. "PTPN I menyadari keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kepercayaan masyarakat lokal," ucapnya. Pada sesi diskusi di lapangan, Ketua Kelompok Tani, Suhendar, memberikan refleksi atas program serupa yang pernah dijalankan pada 2017–2018 sebagai bahan evaluasi bersama. Menanggapi hal tersebut, manajemen memastikan pola kerja sama kali ini akan jauh lebih terukur, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Langkah PTPN I di Kebun Gedeh diharapkan menjadi prototipe bagaimana korporasi negara mampu menyelaraskan kebutuhan pangan nasional dengan upaya menjaga “sabuk hijau” Jawa Barat agar tetap lestari dan bebas dari ancaman bencana alam.
Nasional
Nasional
Kala Dunia Lindungi Baja Domestik, Penguatan TKDN Indonesia Jadi Keniscayaan
Jakarta, katakabar.com - Perubahan kebijakan industri baja global menunjukkan semakin banyak negara menggunakan belanja publik dan proyek infrastruktur sebagai instrumen untuk memperkuat industri domestik. Tren ini mempertegas pentingnya penguatan implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia agar pembangunan nasional turut memperkuat industri baja dalam negeri. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/Krakatau Steel Group (KRAS), Dr. Akbar Djohan, menegaskan penguatan implementasi TKDN menjadi langkah strategis agar pembangunan nasional juga memberikan manfaat langsung bagi industri dalam negeri. “Implementasi TKDN sangat penting untuk memastikan proyek infrastruktur nasional dapat sekaligus memperkuat industri strategis nasional seperti industri baja,” ujar Dr. Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA). Ia menambahkan kebijakan kandungan lokal sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan membangun industri nasional yang berdaya saing global. Tren Global Perkuat Industri Baja Domestik Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji, menilai Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir telah memperkuat perlindungan industri baja melalui pembatasan impor serta peningkatan tarif dalam kebijakan perdagangan baru yang akan menggantikan skema safeguard setelah 2026. Pelaku industri baja di Eropa mulai mendorong agar kebijakan industri dan investasi publik juga menciptakan permintaan langsung bagi baja yang diproduksi di kawasan Eropa melalui konsep Made in EU Steel. Ia menjelaskan pendekatan serupa juga terlihat di berbagai negara lain. Amerika Serikat memperkuat industri baja melalui tarif impor dan kebijakan Buy American, sementara India menjalankan strategi Make in India melalui preferensi produk domestik dalam pengadaan pemerintah.