Selatpanjang, katakabar.com -  Meski masih suasana hari raya Idul Fitri 1445 hijriyah atau lebaran penuh kehangatan dan kebersamaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti tetap melaksanakan tanggung jawabnya gelar sidang paripurna.

Sidang tersebut bertujuan untuk membahas dan sampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif kepada pemerintah daerah.

Di sidang paripurna itu, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sampaikan dua Ranperda inisiatif yang telah disusun secara cermat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Ranperda ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengembangan sektor ekonomi lokal.

Meskipun suasana masih dalam momen Lebaran yang penuh dengan kegembiraan, DPRD tetap prioritaskan tugasnya untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik guna pastikan kepentingan masyarakat tetap terwakili dan dilindungi.

Sidang paripurna ini menjadi bukti komitmen DPRD Kepulauan Meranti menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara profesional dan bertanggung jawab.

Rapat paripurna perdana ini lepas libur lebaran masa persidangan kedua tahun persidangan 2024 itu dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan SIkom didampingi Wakil Ketua DPRD, Iskandar Budiman dan Khalid Ali dan dihadiri 23 anggota DPRD, terus Plt Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, seluruh pimpinan OPD dan instansi vertikal lainnya, pada Selasa (16/4) malam.

Diharapkan dua Ranperda inisiatif yang disampaikan pada sidang paripurna dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Rapat Paripurna dilaksanakan atas Keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kepulauan Meranti terkait pengajuan Ranperda hak inisiatif DPRD tentang, perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan UMKM.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan SIkom menyatakan, sesuai Pasal 6 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 berbunyi, rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda berdasarkan Propemperda

Lalu, Pimpinan Dewan menyerahkan 2  Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Kepala Daerah untuk dibahas dan dicermati sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan Tanggapan Kepala Daerah pada Paripurna berikutnya pada hari Rabu besok, pada 17 April 2024, tepat pukul 09.00 WIB.

Penyampaian 2 Ranperda hak inisiatif DPRD Kepulauan Meranti tahun 2024 disampaikan juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Al Amin MPd.

Dijelaskannya, atas nama Bapemperda, pihaknya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan paripurna yang telah memberikan kesempatan untuk membacakan penyampaian 2 Ranperda inisiatif DPRD Kepulauan Meranti.

"Sempena suasana syawal ini senantiasa memohon bimbingan dan Ridho Allah SWT,  pekerjaan kita mengabdi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti mudah-mudahan selalu kita jalani dengan semangat
etos kerja yang tinggi dan peningkatan program-program kerja yang baru yang kesemuanya bermuara pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Al Amin.

Tolak ukur keberhasilan DPRD dalam menjalankan amanat rakyat, kata Al Amin, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan anggota DPRD. Untuk menunjang hal itu, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain.

"Satu dari tiga fungsi DPRD, pembentukan Perda telah dilaksanakan Bapemperda guna melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Ranperda
inisiatif DPRD. Di mana Pasal 33 Permendagri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan, Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berdasarkan Program Pembentukan Perda.   Berdasarkan kesepakatan rapat Bapemperda tentang pembahasan ranperda inisiatif DPRD tahun 2024, ada 5 Ranperda yang akan diajukan pada tahapan pembahasan," jelasnya.

Tapi, pada tahapan pertama ini setidaknya ada 2 Ranperda yang menjadi skala prioritas untuk disampaikan, yakni Ranperda tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas  Ranperda tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan Ranperda yang mengatur tentang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

Secara definitif Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.  Kehadiran ranpeda ini salah satunya adalah untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, pihak swasta dan badan usaha, badan hukum serta masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan guna menjamin penyandang disabilitas di Kaupaten Kepulauan Meranti mendapatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-haknya demi terwujudnya kesamaan hak dan kesempatan dalam kehidupan yang sejahtera, mandiri dan afirmasi.  

"Penting menjadi perhatian kita bersama, latar belakang diajukan Ranperda ini adalah untuk melaksanakan kewenangan delegasi dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.2.6/5749/OTDA pada 26 Oktober 2023 tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Mengatur Mengenai Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Kota seluruh Indonesia perlu segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas untuk memastikan hak-hak disabilitas dapat terpenuhi," tuturnya.

Bercermin dari jumlah angka penyandang disabilitas Kabupaten Kepulauan Meranti diperoleh data dari OPD terkait tahun 2023 tergolong cukup tinggi pada angka 1324 orang per jiwa yang pada tahun-tahun sebelumnya hanya berkisar 500 orang per jiwa saja.

"Hal ini perlu menjadi fokus dan keseriusan kita dalam membentuk Perda tentang penyandang disabilitas. Sehingga, Bapemperda bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati bahwa Ranperda ini menjadi skala prioritas untuk dibahas pada tahun ini," terangnya.

Aspek filosofis, sosiologis dan yuridis telah dijadikan sandingan utama dalam setiap muatan pasal yang diatur dalam ranperda ini.  Sedangkan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Ranperda ini terdiri dari 13 Bab Substansi dan 1 Bab Penutup dengan 99 Pasal.  

Selanjutnya Ranperda tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan UMKM Koperasi dan UMKM memiliki kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu sebabnya, perlu adanya pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi dan UMKM. Pembentukan Perda mengenai Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro ini perlu dilakukan lantaran dibutuhkan peranan Pemerintah Daerah dalam melakukan usaha untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan pemberdayaan, perlindungan koperasi dan UMKM memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantanganperkembangan ekonomi di Masyarakat.

Ranperda ini setidaknya membuat strategi mengatur terkait pemberdayaan, strategi pengembangan, dan strategi perlindungan terhadap Koperasi dan UMKM. pembentukan Rancangan Sehingga, Perda dengan ini akan dapat, meliputi:

1. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

2. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

3. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.

4. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

5. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki daya saing.

Untuk jangkauan dan arah pengaturan Ranperda Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan UMKM ini terdiri dari 8 Bab dengan 68 Pasal.  

"Dapat pula kami sampaikan bahwa kita semua tentu mengharapkan dalam pembahasan lanjutan nanti, Pemerintah Daerah melalui OPD terkait akan membahas secara detil aspek filosofis, sosiologis dan yuridis agar tercermin dalam 2 Ranperda ini, kita juga berharap OPD turut berpartisipasi aktif dalam proses pendampingan pada setiap agenda pembahasan dilakukan," terangnya.

Sebagai catatan akhir Bapemperda dapat menyampaikan Pemerintah Daerah (Pemda) hendaknya kembali mengevaluasi Peraturan Daerah yang telah disahkan namun belum sepenuhnya diterapkan dengan maksimal di Meranti pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga belum bisa berdaya guna bagi masyarakat dalam proses peningkatan diberbagai aspek.

Kemudian Pemerintah Daerah harus memperhatikan perda-perda yang telah disahkan agar dilakukan penyebarluasan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi Perda langsung.