Opini
Opini
Arti Tinta Pilkada di Jari Manis Tasya
Oleh: Agung Marsudi, Duri Institute katakabar.com - Pukul 07.50 WIB akhirnya saya mencoblos urutan pertama di TPS 038 Kelurahan Pematang Pudu. Ada 10 orang yang antri di belakang saya. Tak ada lagi ketegangan, kewajiban telah ditunaikan. Dengan hati nurani, melawan politik dinasti. Sementara Tasya Rizki Putri 21 tahun, salah satu anggota termuda Ibu-ibu Pembawa Berkah (IPB) ikut meramaikan pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya di TPS 013, Jalan Gajahmada kilometer 5, Kelurahan Talang Mandi. Tasya yang menggunakan jilbab warna gelap segera berdiri dengan semangat untuk mengambil surat suara, setelah namanya dipanggil panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). "Iya saya," sambut Tasya dengan gembira menjawab panggilan panitia KPPS pada TPS yang terletak di depan rumah Pak Mardi, Rabu (27/11).
Opini
Opini
Logika Pilkada
Oleh: Agung Marsudi, Duri Institute "Perubahan butuh keberanian. Berubah berarti berbeda. Berbeda berarti berganti. Buktikan di TPS, 19 jam lagi. Bupati anda berganti" katakabar.com - Pilkada itu ada penyelenggaranya dibiayai uang negara. Mereka yang terlibat mulai penyelenggara, pengawas, pemantau, pengamanan, perangkat pemerintah, pro siapa? Peraturan perundangan menyebut "mereka" harus netral. Frasa netral, yang kemudian dikampanyekan sebagai "netralitas" benarkah faktanya demikian.
Opini
Opini
Pilkada di Era Post Truth
Oleh: Agung Marsudi "Ganti Bupati!" atau "Sekali Lagi!" ada di genggaman 463.333 jiwa pemilik suara. katakabar.com - Sambil duduk di Bachies Resto, Duri, usai Jumat (22/11), saya sedang merampungkan paper tentang Geopolitik USA terhadap Sumber Daya Alam Asia Perspektif Indonesia (97 Tahun Chevron di Blok Rokan).
Opini
Opini
Pilkada Mufakat Kera
Oleh: Agung Marsudi Karena uang, rakyat selalu 'Takicuah di Nan Tarang' katakabar.com - Hari ini setelah saya menulis catatan politik berjudul, "Rakyat Tidak Bodoh" banyak sahabat yang mengirim komentar, dari yang nada tinggi, suka, gembira, memuji, mendukung hingga yang gaya "miring". Itulah esensi demokrasi, berbeda itu biasa.
Politik
Politik
Debat Pilkada Inhu: Ade Hendrizal Terlihat Matang Atasi Infrastruktur Rusak, dan Kelola Kekayaan Alam
Persoalan infrastruktur yang masih belum tertangani menjadi salah satu materi debat publik para peserta pasangan calon bupati dan wakil bupati di Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau tadi malam (9/11).
Politik
Politik
Bupati Sukiman Tancap Gas Menangkan Pasangan ASA di Pilkada Rohul
All Out menangkan Pilkada, Bupati Rokan Hulu menunjukkan keseriusannya memenangkan pasangan Anton - Syafaruddin Poti (ASA) pada pilkada 27 November 2024 mendatang.
Politik
Politik
Cabup Ade Agus Hartanto Perkuat Jaringan 'Akar Rumput' Gapai Perubahan
Tim pemenangan relawan Sahabat Ade Hendrizal (SAH) nomor urut 2 Pilkada Inhu melakukan pertemuan dengan puluhan perwakilan dari setiap desa di Caffe Raja, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Senin (14/10).
Politik
Politik
Maju Pilkada, Eks Sekda Inhu Bertekad Wujudkan Perubahan, Terkuak Sederet Prestasi
Ir. Hendrizal, bukan lelaki sembarangan. Di dunia birokrasi, ia pernah memimpin sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan pemerintah daerah Indragiri Hulu (Inhu). Kepiawaiannya mengolah roda organisasi membawa pada puncak karir tertinggi yakni pensiun pada jabatan sekretaris daerah (Sekda) Inhu tahun 2024.
Opini
Opini
Pilkada Asimetris
Oleh: Agung Marsudi katakabar.com - Syarat jadi pengusaha warteg itu sama dengan syarat menjadi presiden. "Harus orang Jawa!" Karena kalau presiden bukan orang Jawa, "ngegorengnya" kurang mantap. Begitu potongan monolog stand up komedi, yang membuat suasana pecah di acara Great Forbidden Show.
Opini
Opini
Politik "Pengkodisian" Pilkada, Deja Vu?
Oleh: Agung Marsudi katakabar.com - Tak Lucu kalau tak Bengkalis. Tak Bengkalis kalau tak kontroversi. Dinamika politik di Kabupaten penghasil migas terbesar di provinsi Riau ini selalu mengalami "tekanan-tekanan" yang menegangkan. Terutama terkait dengan integritas dan kualitas partai-partai politiknya. Dalam peraturan perundangan yang dimaksud pemerintah daerah kabupaten, adalah bupati dan DPRD, berbeda dengan kedudukan DPR RI dan eksekutif di pemerintah pusat, yang terpisah.