Sengkarut
Sorotan terbaru dari Tag # Sengkarut
Politik
Politik
Pj Sekda Kuansing Luruskan Sengkarut LPj APBD Tahun 2024
Teluk Kuantan, katakabar.com - Anggota dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD Kuatan Senginging, Provinsi Riau kembali gelar sidang paripurna dengan agenda mendengar jawaban pemerintah daerah atas pandangan fraksi-fraksi soal laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Tahun 2024 yang disampaikan, Selasa (8/7) kemarin. Satria Mandala Putra, Wakil Ketua I DPRD Kuansing memimpin jalannya rapat paripurna 9 Juli 2025 yang dihadiri sebanyak 18 anggota dewan lain. dr. Fahriansyah, Pj. Sekda tampak hadir mewakili Bupati Kuansing, Suhardiman Amby bersama rombongan perwakilan organisasi perangkat daerah atau OPD, serta instansi vertikal. Pantauan katakabar.com, dr. Fahdiansyah menjelaskan tentang pertanggung jawaban APBD Tahun 2024 Rp1,5 Triliun yang tadinya mendapat kritikan bersifat membangun bahkan ada yang disinyalir melanggar peraturan yang berlaku. “Perlu kami luruskan hasil dari pemeriksaan BPK, pengelolaan keuangan Pemkab Kuansing telah sesuai dengan standar akutansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” terangnya saat berpidato. Soal ketimpangan anggaran pada Dinas Perumahan Kawasan Permukinan dan Pertanahan yang semula dianggarkan Rp4,6 miliar tapi dalam perkembangan rapat Komisi pada 27 Januari 2024, anggota Komisi mengusulkan untuk penambahan pagu anggaran. “Maka deal anggaran di Dinas Perkimtan menjadi Rp48 miliar, kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara anatara Komisi III DPRD dengan Kadis Perkimtan, di Banggat pun demikian dijelaskan secara rinci tetap memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keungan daerah,” terangnya.
Sawit
Sawit
Demi Kepentingan Rakyat, Komisi II DPR RI Siap Kawal Penyelesaian Sengkarut Tanah
Jakarta, katakabar.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI siap kawal penyelesaian sengkarut tanah untuk kepentingan rakyat. Komitmen untuk terus mengawal isu pertanahan dan tata ruang yang difokuskan kepada konflik yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengutarakan, Komisi II bakal kawal persoalan bidang pertahanan dan tata ruang agar menjadi lebih public oriented. “Lebih rakyat oriented, lebih pada keinginan kita pada cinta tanah air. Ini benar-benar wujud dari masyarakat yang memiliki tanahnya dan airnya yang dikuasai rakyat dan negara," kata Aria Bima lewat keterangan pers, dilansir dari laman EMG, Senin (6/1). Ia mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk penyelesaian sengketa-sengketa tanah, seperti konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit, yang masih marak terjadi di berbagai daerah. Komisi II pun, sebutnya, telah sepakat untuk membentuk clearing house untuk dapat memitigasi persoalan sengketa mana yang bisa diurai.
Sawit
Sawit
Sengkarut Lahan Sawit Seluas 157 Hektar Bergulir di Meja Legislator Sambas
Sambas, katakabar.com - Sengkarut lahan perkebunan kelapa sawit seluas 157 hektar bergulir di meja legislator Sambas. Hearing atau rapat dengar pendapat itu dikawal dan diamankan ketat Polres Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebab melibatkan Kelompok Tani Sekapur Sirih Desa Sijang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, dengan pihak PT Kaliau Mas Perkasa atau PT KMP. Di Gedung DPRD Kabupaten Sambas RDP digelar guna membahas tudingan pencaplokan lahan seluas 157 hektar perusahaan perkebunan sawit yang meresahkan kelompok tani setempat. Perwakilan pemerintah daerah, pihak kepolisian, dan sekitar 120 orang perwakilan dari masyarakat dan kelompok tani hadir di sana.
Nusantara
Nusantara
Kolaborasi dan Self-Reporting SIPERIBUN Solusi Sengkarut Tata Kelola Sawit
Palangkaraya, katakabar.com - Nilai ekspor minyak kelapa sawit periode Januar hingga Februari tahun 2023 melesat dibandingkan periode yang sama tahun 2022 lalu. Ini menunjukan komoditas kelapa sawit terbukti bisa tetap eksis dan menjadi penopang komoditas ekspor pertanian. Tak dipungkiri, untuk pengembangan kelapa sawit dihadapkan berbagai tantangan. Lantaran itu, seluruh instansi pemerintah mesti berkomitmen, dan berkolaborasi guna memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit Indonesia. Nah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah lewat pelaporan mandiri pelaku usaha perkebunan sawit secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN). SIPERIBUN adalah sistem berbasis aplikasi nasional yang digunakan Satuan Tugas (Satgas) Sawit lewat self-reporting. Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia terus berupaya mendorong, membina dan mensosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha segera dan secara kontiniu melakukan pelaporan SIPERIBUN sesuai ketentuan. Sosialisasi self-reporting kali ini digelar pada Kamis (6/7) di Palangkaraya. “Setiap perusahaan perkebunan wajib melakukan pelaporan mandiri (self-reporting) dari periode 3 Juli 2023 hingga 3 Agustus 2023 nanti lewat aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN)." Self-Reporting SIPERIBUN ini sangat penting, sebab sebagai bentuk upaya untuk mengintegrasikan seluruh data perizinan usaha perkebunan secara nasional, sebagai instrumen pengendalian perizinan usaha perkebunan, dan sebagai fasilitasi koordinasi antara kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah. Di periode ini dilakukan sosialisasi self-reporting di provinsi Kalimatan Tengah, Riau dan Sumatera Utara. Untuk itu diharapkan seluruh pelaku usaha kelapa sawit dapat segera melakukan pelaporan dengan baik, dan semakin transparan sesuai ketentuan,” ujar Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah, pada Kamis (6/7) dilansir dari website resmi Ditjenbun Kementan RI. Bersambung...