Dalam arahannya, Purwadi menegaskan bahwa bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga berpotensi mengganggu pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan layanan prioritas, seperti administrasi kependudukan dan kesehatan, tetap berjalan.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi, pelayanan jemput bola, serta percepatan pemulihan layanan pemerintahan.
Purwadi menyebutkan, dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, baru delapan daerah yang memiliki MPP. Tiga daerah lainnya ditargetkan meresmikan fasilitas tersebut pada 2026.
Plt Bupati Langkat Dorong Percepatan Mal Pelayanan Publik Pascabencana
Diskusi pembaca untuk berita ini