Kelengkapan data dan ketepatan lokasi menjadi bagian penting agar usulan yang disampaikan dapat diproses secara lebih tertib dan tepat sasaran.

Melalui program TORA, pemerintah daerah berharap masyarakat memperoleh peluang untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah. 

Kejelasan status penguasaan lahan juga diharapkan dapat mendukung pemanfaatan tanah secara produktif dan membuka peluang penguatan ekonomi masyarakat.

Meski demikian, luas lahan dalam peta indikatif belum otomatis menjadi objek TORA yang dapat ditetapkan. 

Setiap bidang tanah tetap harus melalui tahapan identifikasi, verifikasi, dan pemenuhan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Camat Pagaran, para kepala desa se-Kecamatan Pagaran, perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta para kepala sekolah.

Pemkab Tapanuli Utara berharap koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa dapat terus diperkuat sehingga berbagai usulan masyarakat, termasuk pengajuan TORA, dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.*