DPRD Rohul Resmi Ambil Keputusan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 Galeri
Galeri
Senin, 27 Juli 2026 | 20:32 WIB

DPRD Rohul Resmi Ambil Keputusan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025

Rokan Hulu, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu gelar rapat paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar), sekaligus pengambilan keputusan terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (27/7).

DPRD Rohul Godok Empat Ranperda, Alokasi Penyertaan Modal Capai Rp34 Miliar Galeri
Galeri
Selasa, 16 Juni 2026 | 19:48 WIB

DPRD Rohul Godok Empat Ranperda, Alokasi Penyertaan Modal Capai Rp34 Miliar

Rokan Hulu, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu akhirnya gelar rapat paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah, Selasa (16/6). Rapat ini sempat tertunda sebelumnya karena belum memenuhi kuorum.

RDP Bersama S-PPP, Komisi III DPRD Rohul Cari Solusi Pemutusan KKB PT SKA dan PT MIS Galeri
Galeri
Senin, 16 Maret 2026 | 21:40 WIB

RDP Bersama S-PPP, Komisi III DPRD Rohul Cari Solusi Pemutusan KKB PT SKA dan PT MIS

Rokan Hulu, katakabar.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan (S-PPP), Selasa (3/2/) lalu, di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD 'Negeri Seribu Suluk'. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Rokan Hulu, H Jondri, yang pimpin RDP tersebut berjalan tertib dan kondusif. RDP ini dihadiri pengurus dan anggota S-PPP, anggota Komisi III DPRD, serta perwakilan dari Polres Rokan Hulu. Di RDP, Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis mendengarkan berbagai keluhan yang disampaikan Ketua S-PPP mengenai pemutusan kerja sama bongkar muat (KKB) oleh PT SKA dan PT MIS yang dinilai berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi para anggotanya. Komisi III DPRD Kabupaten Rokan Hulu menyatakan bakal mengambil langkah konkret dengan mengirimkan surat rekomendasi kepada pihak perusahaan agar pembagian pekerjaan buruh bongkar muat dapat dilakukan secara adil. Tidak cuma itu, legislator 'Negeri Seribu Suluk' bakal surati pemerintah daerah guna mencari solusi terbaik demi menghindari konflik sosial di tengah masyarakat. "RDP digelar untuk mencari jalan keluar terbaik tanpa melibatkan perusahaan lain di luar objek pembahasan. Ke depankan musyawarah untuk menjaga kondusivitas penting," ujar Ketua Komisi III DPRD Rohul, H Jondri, kepada wartawan selepas RDP. Ditegaskannya, kita tidak melibatkan perusahaan lain yang bekerja dengan serikat di tempat berbeda. Kita tetap mengacu pada perusahaan yang bersangkutan dengan tetap ke depankan musyawarah. "Baik S-PPP maupun Serikat Pekerja Transport Indonesia (S-PTI) pada dasarnya adalah sesama pekerja sama-sama menggantungkan hidup dari aktivitas. Mereka semua saudara-saudara kita, pekerja yang hidup di tengah masyarakat dan sama-sama berjuang untuk ekonomi keluarga,” jelasnya. DPRD, kata H Jondri, bakal merekomendasikan kepada perusahaan agar kedua serikat pekerja dapat diterima dan bekerja secara bersamaan. “Alangkah baiknya kalau kedua-duanya diterima, karena mereka juga pernah bekerja bersama dan sama-sama masyarakat setempat. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah konflik dan potensi kerusuhan di lapangan," harapnya. Soal sanksi, H Jondri menyebut DPRD hanya bersifat memberikan rekomendasi. Jika rekomendasi tersebut tidak dijalankan dan ada pihak yang merasa dirugikan, maka dipersilakan menempuh jalur yang lebih tinggi. "DPRD juga akan surati pemerintah daerah agar bersikap tegas sebagai penengah, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat," terangnya.

Banggar DPRD Rohul Rapat Sinkronisasi Ranperda APBD 2026 Galeri
Galeri
Minggu, 15 Maret 2026 | 22:32 WIB

Banggar DPRD Rohul Rapat Sinkronisasi Ranperda APBD 2026

Rokan Hulu, katakabar.com - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu gelar Rapat Singkronisasi Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Selasa (20/1). Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj Sumiartini, yang pimpin rapat sinkronisasi, dan diikuti seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Sementara, peserta tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Rokan Hulu, Muhammad Zaki, yang pimpin peserta tim anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu.

Komisi II DPRD Rohul Gelar RDP Soal Tunda Salur DBH dan Pajak Air Permukaan Galeri
Galeri
Minggu, 15 Maret 2026 | 22:11 WIB

Komisi II DPRD Rohul Gelar RDP Soal Tunda Salur DBH dan Pajak Air Permukaan

Rokan Hulu, katakabar.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPKAD, BAPENDA dan Disperindag Rokan Huli tentang Tunda Salur DBH Provinsi Riau tahun 2024, 2025 dan optimalisasi Pajak Air Permukaan, Senin (19/1). RDP tersebut bertujuan selain menjalankan fungsi pengawasan, paling utama untuk memotivasi pemerintah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 'Negeri Seribu Suluk' nama lain dari Kabupaten Rokan Hulu

DPRD Rohul Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2024, Bupati Umumkan Raih Opini WTP ke 9 Galeri
Galeri
Kamis, 06 November 2025 | 13:00 WIB

DPRD Rohul Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2024, Bupati Umumkan Raih Opini WTP ke 9

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini, yang buka rapat di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (16/6). Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekda Rokan Hulu, Muhammad Zaki, S.STP, M.Si, serta jajaran OPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu. Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2024 telah diaudit oleh BPK RI. Bupati dengan bangga umumkan Kabupaten Rokan Hulu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan tahun berturut-turut hingga laporan keuangan tahun 2024.

Peletakan Batu Pertama Gedung MAS Tahfidz Rohul, Anton: Awal Baru Melahirkan Generasi Qurani Galeri
Galeri
Senin, 03 November 2025 | 17:00 WIB

Peletakan Batu Pertama Gedung MAS Tahfidz Rohul, Anton: Awal Baru Melahirkan Generasi Qurani

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Udara pagi di komplek Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu terasa begitu khusyuk dan penuh haru, Senin (27/10) lalu. Suara doa dan lantunan ayat suci Al Quran mengiringi langkah Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, saat meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Tahfidz Rokan Hulu, yang terletak di belakang Masjid Agung Islamic Center Pasir Pengaraian. Peletakan batu pertama ini menjadi simbol dimulainya babak baru perjalanan pendidikan Qurani di 'Negeri Seribu Suluk', langkah nyata dalam membangun generasi yang tidak hanya hafal ayat, tetapi menghidupkan makna di tengah masyarakat. Kepala Sekolah MAS Tahfidz Rokan Hulu, Sukron Jamil, S.Pd.I, mengungkapkan rasa syukur mendalam. Sejak berdiri pada tahun 2017, lembaga pendidikan ini telah melahirkan 303 alumni yang tersebar di berbagai daerah, membawa semangat dakwah dan kecintaan terhadap Al Quran. “Rasa syukur yang tak terhingga kami panjatkan, karena harapan dan doa selama ini akhirnya terwujud. Tanah yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Rokan Hulu ini menjadi berkah besar, hingga hari ini kita dapat melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru MAS Tahfidz,” ujar Sukron. Sebagai bentuk dukungan pribadi, Bupati Anton, ST, MM turut serahkan bantuan sebesar Rp10 juta untuk pembangunan gedung tersebut. Menurut Anton, pembangunan ini bukan hanya sekadar membangun sebuah gedung fisik, melainkan membangun peradaban Qurani di tanah Rokan Hulu. “Di hari yang berbahagia ini, kita memulai pembangunan bukan sekadar dinding dan atap, tetapi pondasi peradaban. Inilah tempat lahirnya generasi Quran generasi yang bukan hanya hafal ayat Allah, tapi juga mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan," jelasnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu akan terus berkomitmen mendukung pendidikan dan keagamaan seperti ini, karena kemajuan daerah bukan hanya diukur dari infrastruktur, tetapi dari seberapa kuat iman, akhlak, dan moral masyarakatnya,” tambah Anton.