Bayu - katakabar.com

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 16:07 WIB

Ekspedisi Merah Putih Presisi Sambangi Okura, Polda Riau Bagikan Bendera dan Seribu Paket Bansos

Pekanbaru, katakabar.com - Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau mulai menyasar wilayah Kota Pekanbaru dengan menggelar berbagai kegiatan sosial di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Sabtu (1/8). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Ekspedisi Merah Putih Presisi yang dilaksanakan serentak di seluruh Provinsi Riau hingga 17 Agustus 2026 nanti. Dansat Brimob Polda Riau, Kombes Pol I Ketut Gede Ade Wibawa, mengatakan Tebing Tinggi Okura dipilih sebagai lokasi pelaksanaan ekspedisi di wilayah Pekanbaru lantaran menjadi salah satu kawasan yang membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak. "Hari ini kita melaksanakan Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau di wilayah Pekanbaru. Sasaran kami di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru," ujarnya. Pada kegiatan tersebut, personel membagikan 1.000 Bendera Merah Putih kepada masyarakat sekaligus memasangnya secara simbolis di rumah warga sebagai bagian dari semarak peringatan Hari Ulang Tahun ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, Polda Riau juga menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurut Kombes I Ketut, layanan tersebut sangat dibutuhkan karena di Kelurahan Tebing Tinggi Okura hingga saat ini belum memiliki puskesmas, melainkan hanya Puskesmas Pembantu (Pustu). "Kita juga melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan. Seperti diketahui bahwa di Kelurahan Tebing Tinggi Okura ini belum terdapat puskesmas. Di sini hanya terdapat puskesmas pembantu atau Pustu," jelasnya. Rangkaian kegiatan lainnya meliputi penanaman pohon sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan, dialog bersama masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi, dan persoalan yang dihadapi warga, serta penyaluran 1.000 paket bantuan sosial. "Kita juga melaksanakan dialog dengan masyarakat, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan warga bisa kami serap dan mudah-mudahan dapat kita tindaklanjuti," imbuhnya. Kombes I Ketut menegaskan, Ekspedisi Merah Putih Presisi tidak hanya berlangsung di Pekanbaru, tetapi dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Riau hingga 17 Agustus 2026 nanti. Puncak kegiatan akan ditandai dengan pelaksanaan upacara bendera di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menjadi lokasi ekspedisi. Sedang, Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Muharman Arta, menuturkan Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan inisiatif Kapolda Riau dalam rangka memperingati HUT ke.81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar kawasan 3T. Ia mengungkapkan, melalui dialog bersama masyarakat, pihaknya menemukan masih banyak fasilitas pelayanan publik yang belum tersedia di Kelurahan Tebing Tinggi Okura karena wilayah tersebut merupakan daerah pemekaran. "Tadi sudah kami serap juga aspirasi masyarakat melalui kegiatan dialog. Memang karena baru pemekaran, banyak fasilitas yang belum ada di sini, khususnya kantor-kantor maupun satuan-satuan pemerintah, seperti Polsek belum ada, Koramil belum ada, puskesmas juga belum ada maupun fasilitas lainnya. Nanti akan kami tindaklanjuti bersama stakeholder terkait," bebernya. Kata Kombes Pol Muharman, program Ekspedisi Merah Putih Presisi di Kota Pekanbaru tidak berhenti di Tebing Tinggi Okura. Selanjutnya, setiap Polsek akan mengidentifikasi kelurahan-kelurahan yang masih tertinggal di wilayah masing-masing. "Setiap kecamatan, masing-masing Polsek akan mencari kelurahan-kelurahan yang agak tertinggal. Setidaknya nanti akan ada 15 titik di Pekanbaru yang menjadi sasaran kegiatan," tandasnya.

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 11:25 WIB

Kapolda Riau Lepas Tim Ekspedisi Merah Putih Presisi Target 17 Desa Wilayah 3T

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:02 WIB

Mangrove Dirusak di Rohil, Kapolda Riau Geram: Ini Benteng Masyarakat Pesisir Tempat Satwa Berkembang Biak

Rokan Hilir, katakabar.com - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, geram saat melihat kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Rokan Hilir diduga sengaja dirusak demi kepentingan pribadi. Jenderal bintang dua ini mendatangi langsung lokasi perusakan mangrove yang berada di Dusun Batang Kopau Sungai Siakap Kecil dan Dusun Indah Lestari Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas. Di lokasi itu setidaknya seluas 115,2 hektare kawasan mangrove rusak digarap menggunakan alat berat. Dengan nada geram ia menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan lingkungan di 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Riau. Melihat kondisi mangrove yang rusak, Irjen Herry mengaku prihatin sekaligus geram. Menurutnya, mangrove bukan sekadar pepohonan di kawasan pesisir, melainkan ekosistem penting yang menjadi tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai satwa. “Ini adalah ekosistem yang menjadi habitat berbagai jenis hewan. Di sinilah mereka berkembang biak, mencari makan, berlindung, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Merusak mangrove berarti merusak kehidupan,” tegas Herry Jumat (24/7). Ia menambahkan, mangrove juga berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi masyarakat pesisir dari ancaman abrasi, gelombang pasang, hingga dampak perubahan iklim. “Jangan hanya melihat luas lahan yang dirusak. Yang rusak adalah benteng masyarakat pesisir. Mangrove melindungi garis pantai, menyerap karbon, dan menjaga keseimbangan alam. Kerusakan ini dampaknya sangat besar,” terangnya. Kapolda menegaskan seluruh unsur di Provinsi Riau memiliki komitmen yang sama untuk memberantas kejahatan lingkungan, mulai dari Polda Riau, Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Kejaksaan Tinggi, hingga pemerintah daerah. “Siapa pun yang terbukti merusak hutan, mangrove, melakukan illegal logging, pembakaran hutan dan lahan, maupun kejahatan lingkungan lainnya akan kami proses secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi,” tegasnya. Selain penegakan hukum, Polda Riau juga terus kedepankan konsep Green Policing yang menggabungkan langkah pencegahan, penindakan, dan pemulihan lingkungan. Sempena memperingati Hari Mangrove Sedunia pada 26 Juli mendatang, Polda Riau bersama para pemangku kepentingan juga akan menggelar aksi penanaman mangrove di sejumlah kawasan pesisir sebagai bagian dari upaya restorasi ekosistem. “Green Policing bukan hanya menangkap pelaku, tetapi juga memastikan alam kembali pulih. Restorasi harus dilakukan bersama-sama agar masyarakat memahami bahwa mencintai alam sama dengan mencintai diri sendiri dan masa depan generasi yang akan datang,” sebutnya.

Senin, 20 Juli 2026 | 11:15 WIB

Buka Pendidikan Bintara SPKT, Kapolda Riau Tekankan Pelayanan Humanis dan Tolak Kekerasan

Kampar, katakabar.com - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Herry Heryawan resmi buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, Senin (20/7). Irjen Pol Herry menekankan pentingnya membangun personel Polri yang profesional, humanis, serta melarang segala bentuk kekerasan selama proses pendidikan. Ia mengatakan pendidikan pembentukan Bintara bukan sekadar mengubah status masyarakat menjadi anggota Polri, tetapi merupakan proses membentuk karakter, integritas, moral, serta kemampuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Saudara adalah putra-putri terbaik bangsa yang berhasil menyisihkan ribuan pendaftar untuk mengikuti pendidikan di lembaga ini. Jalani pendidikan ini dengan sebaik-baiknya," ujar Herry. Pendidikan Bintara Polri Berkemampuan SPKT tahun ini akan berlangsung selama lima bulan dan diikuti 4.799 peserta didik di seluruh Indonesia. Sebanyak 709 polisi wanita menjalani pendidikan di Sepolwan, sedangkan 4.090 polisi pria mengikuti pendidikan di 31 Sekolah Polisi Negara (SPN). Khusus di Polda Riau, pendidikan diikuti 119 siswa. Angkat tema "Membangun Keutamaan Pendidikan Polri Berbasis Moral dan Literasi untuk Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif". Kapolda Riau menegaskan Polri membutuhkan personel yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga memiliki moralitas, integritas, kemampuan berpikir kritis, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak diukur dari kerasnya latihan yang dijalani peserta, melainkan dari lahirnya anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai calon personel SPKT, para siswa nantinya akan menjadi garda terdepan pelayanan kepolisian. Mereka merupakan personel pertama yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang datang ke kantor polisi membawa berbagai persoalan. "Masyarakat datang ke kantor polisi sering kali membawa masalah, ketakutan, kebingungan, bahkan keputusasaan. Lantaran itu, personel SPKT harus mampu menerima laporan dengan cepat, berkomunikasi secara santun, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan pelayanan prima," jelasnya. Orang nomor satu di Mapolda Riau berpesan agar seluruh peserta meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga disiplin, menghormati para pendidik, serta membangun solidaritas selama menjalani pendidikan. Ia mengingatkan peserta untuk meninggalkan sikap manja, egois, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tekanan. "Kalau kalian lelah, ingat kembali tujuan datang ke tempat ini. Kalau merasa tertekan, ingat bahwa tekanan yang dikelola dengan baik akan membentuk ketangguhan. Jika ingin menyerah, ingatlah orang tua dan keluarga yang menitipkan harapan dan kebanggaan kepada kalian," serunya. Selain kepada peserta didik, Irjen Pol Herry memberikan arahan tegas kepada seluruh kepala SPN, tenaga pendidik, instruktur, pengasuh, dan tenaga kependidikan agar menyelenggarakan proses pendidikan secara profesional serta mengedepankan pembentukan karakter. Ia secara khusus melarang segala bentuk kekerasan maupun hukuman yang merendahkan martabat peserta didik. "Terapkan disiplin secara tegas, adil, dan konsisten. Hindari segala bentuk kekerasan, hukuman yang merendahkan martabat, serta tindakan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan," tegasnya. Kapolda Riau juga meminta para pendidik memperhatikan kondisi kesehatan peserta selama menjalani latihan, terutama di tengah cuaca panas. Menurutnya, pendidikan yang keras tidak boleh diartikan sebagai pembenaran terhadap tindakan kekerasan. "Latihan boleh berat, tetapi tidak boleh kehilangan martabat. Ketegasan harus membentuk karakter, bukan menumbuhkan dendam. Tekanan latihan harus memperkuat daya juang, bukan merusak fisik dan mental peserta didik," sebut Herry.

Minggu, 19 Juli 2026 | 16:05 WIB

Flag Off Riau Bhayangkara Run 2026: Irjen Pol Herry: Riau Melawan Karhutla

Pekanbaru, katakabar.com - Event lari terbesar se Sumatra, Riau Bhayangkara Run 2026 resmi dibuka, Minggu (19/7) pagi. Acara dibuka dengan flag off dilakukan Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, dan Kajati Riau, I Dewa Gede Wirajana. Flag off dilaksanakan pada pukul 05.30 WIB untuk kategori half marathon (21K), dan pukul 06.00 WIB untuk kategori 5K dan 10K dengan garis start dan finish di depan Mapolda Riau. Rangkaian acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan pembacaan safety driving race direction. Turut hadir di lokasi, Wakapolda Riau, Brigjen Hengki Haryadi, serta para pejabat utama Polda Riau, dan juga Karorena Polda Riau, Kombes Daniel Widya Mucharam selaku Ketua Panitia Riau Bhayangkara Run 2026. Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, sponsor, dan juga para runners yang hadir di Riau Bhayangkara Run 2026. Ia mengatakan RBR 2026 ini bukan sekadar ajang lari, tetapi gerakan nyata untuk menumbuhkan komitmen dalam upaya pelestarian lingkungan di 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Riau. "Saat ini kita hadir bersama dalam rangka merayakan Hari Bhayangkara ke 80. Polri bersama Masyarakat, sekaligus usung tema 'Riau Melawan Karhutla'. Sekaligus mengusung tema gajah, harimau, dan ekosistem yang ada di Provinsi Riau ini harus kita jaga dengan baik. Pagi ini kita menumbuhkan komitmen dalam kebersamaan, dalam suasana sehat," jelas Kapolda. Kapolda mengajak seluruh runners untuk menjaga alam dan lingkungan, termasuk gajah dan harimau Sumatra. "Jika kita menjaga alam, maka alam menjaga kita. Buktinya tadi malam Kota Pekanbaru dibasahi hujan dan pagi ini kita menghirup )2 yang banyak," imbuhnya. Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, ucapkan terima kasih kepada Kapolda Riau atas terlaksananya kegiatan Riau Bhayangkara Run 2026 ini. "Kita merayakan Riau Bhayangkara Run dengan tema 'Riau Melawan Karhutla', ini bukti nyata kita pada pagi hari ini, kita melawan terhadap kebakaran hutan dan lahan," kata SF Hariyanto Lepas sambutan singkat dari Plt Gubernur Riau, Riau Bhayangkara Run 2026 dimulai flag off yang dilakukan oleh Kapolda Riau, Plt Gubernur Riau, dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai. Riau Bhayangkara Run 2026 ini diikuti oleh 15.000 pelari yang tak hanya datang dari berbagai wilayah Indonesia tetapi juga dari mancanegara. Ada tiga kategori lari yang dilombakan, yakni half marathon (21) yang diikuti oleh 2.511 peserta, 10K sebanyak 5.000 peserta, dan 5K sebanyak 7.569 peserta. Penyelenggaraan Riau Bhayangkara Run 2026 kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Di mana tahun ini, para peserta mendapatkan merchandise berupa boneka anak gajah Nona Seroja yang membawa bibit pohon. Harapannya, bibit pohon itu dibawa pulang para peserta lari untuk ditanam demi kelangsungan generasi muda yang akan datang. Usung tema 'Run with Purpose, Move Forward with Riau', agenda tahunan yang diselenggarakan Polda Riau ini menjadi momentum untuk membangun human solidarity dan environmental ethics di kalangan masyarakat. Di tengah ancaman kemarau panjang, Riau Bhayangkara Run 2026 akan menjadi motor penggerak untuk menyelamatkan Bumi Lancang Kuning dari ancaman karhutla. Provinsi Riau dan karhutla adalah dua hal yang akrab dengan kabut asap. Melalui RBR 2026, Polda Riau mencoba mendobrak stigma tersebut dengan mengawinkan olahraga massal dan pendekatan Green Policing. "Saya tegaskan bumi ini hanya satu dan kita wajib menjaganya demi keberlanjutan masa depan generasi penerus bangsa," tetang Kapolda Riau, melalui keterangannya, Kamis (16/7) lalu. Mengubah Budaya Lewat Green Policing Green Policing yang diusung pada event ini menekankan penegakan hukum tidak lagi hanya berfokus pada keadilan antarmanusia, melainkan juga keadilan bagi alam. Polda Riau menyadari bahwa memadamkan api di lahan gambut adalah hilir dari masalah, hulunya adalah mengubah pola pikir (mindset) masyarakat. Melalui RBR 2026, pesan menjaga ekosistem disuarakan dengan lantang. Edukasi lingkungan ditargetkan secara masif, mulai dari generasi muda, pelajar, hingga para pencinta olahraga dari berbagai penjuru Nusantara dan mancanegara. Tujuannya satu, yakni membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga hutan dan mencegah karhutla adalah tanggung jawab bersama, bukan sekadar tugas pemadam kebakaran dan aparat. "Alam ini bukan warisan yang bebas kita habiskan, melainkan titipan yang wajib kita jaga dan rawat untuk generasi mendatang," tegas jenderal lulusan AKPOL 96 ini.

Sabtu, 11 Juli 2026 | 22:30 WIB

Sukses! PT Bestari dan BPDP Tuntaskan Pelatihan Budidaya Sawit untuk 172 Pekebun Swadaya di Riau

Pekanbaru, katakabar.com - PT Pusat Perkebunan Berkelanjutan Setara Indonesia (Bestari) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sukses tuntaskan Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit (SDMP) 2026, lewat Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit Angkatan I–V yang diikuti 172 pekebun swadaya asal Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Pelatihan berlangsung pada 5 hingga 12 Juli 2026 dengan agenda pembelajaran efektif selama 6 hingga 11 Juli 2026. Penutupan kegiatan digelar di Novotel Pekanbaru, Sabtu (11/7), menandai berakhirnya rangkaian peningkatan kapasitas pekebun yang difokuskan pada penerapan budidaya kelapa sawit berkelanjutan. Komisaris Utama PT Bestari, Dr. Ir. Gulat Medali Emas Manurung, MP., C.IMA., C.APO., mengapresiasi tingginya antusiasme peserta selama mengikuti pelatihan. Menurutnya, semangat belajar para pekebun menjadi modal penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus profesionalisme perkebunan rakyat. "Saya sudah 34 tahun mengikuti berbagai pelatihan. Terus terang, saya belum pernah merasakan pelatihan yang sekompak ini. Kekompakan peserta, panitia, dan narasumber benar-benar luar biasa," kata Gulat saat menutup kegiatan. Ia berharap semangat tersebut terus terjaga ketika peserta kembali ke daerah masing-masing sehingga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas pengelolaan kebun. Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi komprehensif mulai dari regulasi dan kebijakan sektor perkebunan, persiapan lahan, penggunaan benih unggul, teknik penanaman, pemupukan, pengendalian gulma, hama dan penyakit tanaman, hingga praktik budidaya langsung di lapangan. Sebagai bagian dari pembelajaran, para peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke PT Ivomas Tunggal Sei Rokan Estate, anak usaha PT Sinarmas di Kandis, Kabupaten Siak. Di lokasi tersebut, mereka mempelajari penerapan standar operasional budidaya kelapa sawit modern, mulai dari teknik panen, pemupukan mekanis, aplikasi janjang kosong, penyemprotan, hingga pengelolaan pembibitan. Direktur PT Bestari Indonesia, Dr. Mulono Apriyanto, S.P., M.Si., mengatakan seluruh rangkaian pelatihan dirancang agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan praktik budidaya yang baik di kebun masing-masing. "Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan ini dari awal hingga akhir. Semoga seluruh ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pengelolaan kebun sehari-hari sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun," jelasnya. Kata Mulono, materi yang diberikan mencakup seluruh tahapan penting dalam budidaya tanaman kelapa sawit, mulai dari penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan hingga pengelolaan tanaman belum menghasilkan (TBM). "Kegiatan ini memberikan pelatihan teknik budidaya kelapa sawit mulai dari penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemupukan hingga pengelolaan tanaman belum menghasilkan. Harapan kami seluruh peserta dapat mengaplikasikan ilmu tersebut di kebun masing-masing," terangnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPDP yang kembali mempercayakan PT Bestari sebagai penyelenggara program pengembangan SDM bagi pekebun sawit rakyat. "Terima kasih kepada BPDP atas kepercayaan yang diberikan kepada PT Bestari dalam menyelenggarakan pelatihan bagi 172 pekebun swadaya pada tahun 2026. Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak petani sawit yang memperoleh manfaat dari program pengembangan SDM," ucapnya. Selama pelaksanaan kegiatan, Komite Pengarah BPDP turut melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan seluruh tahapan pelatihan berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi kualitas pembelajaran maupun pemanfaatan anggaran. Sedang, di sesi integrasi rangkuman hasil pelatihan, Head of International Relation APKASINDO, Dr. (Cn) Djono A. Burhan, S.Kom., MMgt (Int. Bus), CC, CL., mengingatkan seluruh peserta agar konsisten menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama pelatihan. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci utama untuk mendongkrak produktivitas perkebunan sawit rakyat yang hingga kini masih belum mencapai potensi maksimal. "Semoga seluruh materi yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan di lapangan sehingga mampu meningkatkan produktivitas kebun sekaligus mendorong kesejahteraan pekebun sawit rakyat," tukasnya. Di akhir acara, panitia menyerahkan penghargaan kepada peserta paling aktif dan kelompok terbaik, serta membagikan berbagai perlengkapan praktik budidaya kelapa sawit sebagai bentuk dukungan agar peserta dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. Melalui Program SDMP 2026 ini, PT Bestari dan BPDP berharap semakin banyak pekebun sawit rakyat yang memiliki kompetensi teknis, menerapkan praktik budidaya berkelanjutan, serta mampu meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan daya saing perkebunan kelapa sawit nasional.

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00 WIB

Kapolda Riau Seru Masyarakat Lawan Karhutla Lewat Riau Bhayangkara Run 2026

Pekanbaru, katakabar.com - Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar Riau Bhayangkara Run (RBR) 2026 sempena sambut Hari Bhayangkara ke 80 Tahun 2026. Ajang lari terbesar di Pulau Sumatera ini tidak hanya menjadi kegiatan olahraga semata, tetapi membawa misi lingkungan, yakni mengajak masyarakat bersama-sama melawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, mengatakan melalui agenda Road to Riau Bhayangkara Run 2026, pihaknya ingin menjadikan setiap langkah peserta sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga lingkungan dan melestarikan ekosistem di Bumi Lancang Kuning. "Melalui kegiatan ini, kita ingin satukan seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi melawan karhutla sekaligus menjaga kelestarian alam dan satwa endemik Riau," kata Irjen Herry Heryawan di Pekanbaru, Minggu (21/6). Menurut Kapolda, tahun 2026 diprediksi menjadi tantangan berat bagi sektor lingkungan. Berdasarkan data BMKG, Riau saat ini memasuki siklus cuaca ekstrem 30 tahunan, serupa dengan fenomena yang pernah terjadi pada 1997 lalu. Lantaran itu, Polda Riau mengajak masyarakat mengubah pola pikir dalam menjaga lingkungan melalui kampanye positif yang diusung dalam RBR 2026. "Dengan berlari, kita ingin menggaungkan pesan bahwa menjaga alam dan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Kita satukan langkah dan rapatkan barisan untuk menanamkan upaya kolaboratif. Ini adalah langkah untuk mengubah mindset masyarakat agar selalu melindungi alam, menjaga ekosistem, termasuk melindungi satwa liar seperti gajah dan harimau Sumatera," jelasnya. Kapolda menjelaskan, terdapat tiga fokus utama dalam penyelenggaraan Road to Riau Bhayangkara Run 2026. Pertama, mengajak seluruh elemen masyarakat berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan penanganan dini karhutla melalui pendekatan olahraga dan edukasi. Kedua, kegiatan ini juga menjadi sarana kampanye konservasi satwa liar. Polda Riau mengajak masyarakat menjaga habitat gajah Sumatera, harimau Sumatera, serta berbagai fauna lainnya agar terhindar dari ancaman kerusakan hutan maupun perburuan. Selain itu, RBR 2026 juga mendapat sambutan positif dari kalangan penyandang disabilitas. Sejumlah peserta difabel telah mendaftar untuk ikut memeriahkan event tersebut. Menanggapi aspirasi terkait pembentukan kategori khusus bagi pelari difabel, Kapolda menyebutkan hal itu belum dapat direalisasikan pada tahun ini karena masih memerlukan persiapan sarana dan standardisasi jalur yang aman. "Bagi rekan-rekan difabel yang sudah mendaftar, silakan ikut berlari bersama di rute umum. Nanti akan ada pengawasan dan saling menjaga dari panitia maupun peserta lain karena mereka adalah prioritas. Insya Allah, sarana dan jalur khusus difabel akan kita siapkan secara matang untuk tahun depan," jelasnya. Di akhir penyampaiannya, Kapolda mengapresiasi kerja keras panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam pergelaran Riau Bhayangkara Run 2026. Ia berharap, melalui kolaborasi dan doa bersama, Provinsi Riau dapat melewati tahun ini dengan aman serta terhindar dari bencana kabut asap. Di kegiatan tersebut hadir Wakapolda Riau, Brigjen Pol Hengki Haryadi, para pejabat utama Polda Riau, serta Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Cindy Monica Salsabila Setiawan.

Senin, 15 Juni 2026 | 15:30 WIB

Polda Riau Bongkar Begal Sadis dan Sindikat Curanmor, Total 18 Kendaraan Hasil Kejahatan Diamankan

Pekanbaru, katakabar.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau kembali tunjukkan komitmen menjaga keamanan masyarakat. Sepanjang Juni 2026, sejumlah kasus menonjol berhasil diungkap, mulai dari aksi begal yang melukai korban di kawasan belakang Arena MTQ Pekanbaru hingga sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua dan roda empat yang beroperasi di wilayah Riau. Dari pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 15 unit sepeda motor dan tiga unit mobil yang diduga hasil tindak pidana. Keberhasilan itu disampaikan saat konferensi pers di Mapolda Riau, Senin (15/6), yang dipimpin Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Muhammad Hasyim Risahondua serta Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Riau, AKBP Rooy Noor. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja keras personel kepolisian yang terus bekerja di lapangan dalam merespons laporan masyarakat. "Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang cepat memberikan informasi kepada kepolisian. Sinergi yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi modal penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujar Pandra. Sementara, Dirreskrimum Polda Riau, Kombes Pol Muhammad Hasyim Risahondua, menjelaskan kasus pertama yang berhasil diungkap adalah pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal yang terjadi di kawasan belakang Arena MTQ Pekanbaru. Di peristiwa tersebut, korban mengalami luka akibat sabetan senjata tajam setelah berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya yang hendak dirampas pelaku. Selain kendaraan, korban juga kehilangan sebuah laptop. "Dari pengungkapan kasus begal ini, penyidik kemudian melakukan pengembangan hingga berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Sebanyak 15 unit sepeda motor berhasil diamankan sebagai barang bukti," jelas Hasyim. Selain itu, penyidik juga berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan roda empat dan menyita tiga unit mobil yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Menurut Hasyim, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Ditreskrimum Polda Riau dalam memberantas kejahatan jalanan yang selama ini meresahkan masyarakat. Tidak cuma kasus begal dan curanmor, Ditreskrimum Polda Riau juga berhasil mengamankan pelaku pencurian perlengkapan ibadah di sejumlah klenteng yang berada di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis. Kasus tersebut sempat menjadi perhatian karena menyasar tempat ibadah dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. "Alhamdulillah para pelaku sudah berhasil diamankan bersama barang bukti. Motif sementara karena faktor ekonomi. Barang yang dicuri berupa perlengkapan berbahan tembaga yang memiliki nilai jual cukup tinggi," ucap Hasyim. Sebanyak lima orang tersangka telah diamankan dalam kasus pencurian perlengkapan ibadah tersebut. Polda Riau berencana merilis secara khusus hasil pengungkapan kasus itu dalam waktu dekat. Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Riau AKBP Rooy Noor menjelaskan, aksi begal di belakang Arena MTQ dilakukan oleh empat pelaku yang berboncengan menggunakan satu sepeda motor. Saat korban melintas dan hendak pulang ke rumah, para pelaku memepet korban dan memaksanya berhenti. Karena korban tetap melaju, pelaku kemudian menendang sepeda motor korban hingga terjatuh. "Salah seorang pelaku kemudian membacok korban menggunakan parang. Akibatnya korban mengalami luka pada bagian lengan dan kaki," terang Rooy. Berbekal laporan korban, Tim Jatanras bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap para pelaku pada 3 Juni 2026. Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa para pelaku memiliki keterkaitan dengan jaringan pencurian kendaraan bermotor yang beroperasi di sejumlah daerah di Riau. Dalam kasus begal, polisi menetapkan tiga orang tersangka. Sementara pada kasus curanmor roda dua diamankan lima tersangka dan pada kasus pencurian kendaraan roda empat ditetapkan tiga tersangka. Para tersangka dijerat Pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman sembilan hingga 12 tahun penjara. Polda Riau menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan jalanan dan mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap tindak kriminal melalui layanan Kepolisian 110 atau kantor polisi terdekat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Riau.

Kamis, 04 Juni 2026 | 15:11 WIB

IMA Madina Pekanbaru Minta Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Program MBG Hingga Tingkat Daerah

Pekanbaru, katakabar.com - Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Pekanbaru desak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia usut tuntas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari tingkat pusat hingga daerah. Desakan itu disampaikan menyusul berkembangnya proses hukum yang menyeret sejumlah pejabat terkait program tersebut, termasuk Kepala BGN RI dan dua Wakil Kepala BGN RI saat ini menjadi sorotan publik. Ketua Umum IMA Madina Pekanbaru, Gusti Pardamean Nasution, menegaskan pengungkapan kasus dugaan korupsi MBG tidak boleh berhenti pada pejabat tingkat pusat semata. Menurutnya, aparat penegak hukum harus melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaksanaan program, termasuk pihak-pihak di tingkat Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Kecamatan (Korcam) apabila ditemukan adanya keterlibatan atau indikasi penyimpangan. "Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jika memang terdapat bukti, dan fakta hukum yang menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, penggelapan anggaran, mark-up, atau bentuk penyimpangan lainnya dalam pelaksanaan Program MBG, maka seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah," tegas Gusti. Menurutnya, langkah aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan korupsi yang menyeret pejabat tinggi harus menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan adanya praktik serupa di lapangan. Sebab, pelaksanaan program berskala nasional melibatkan banyak pihak dalam rantai distribusi dan pengelolaan anggaran. IMA Madina Pekanbaru menilai apabila dugaan korupsi hanya berhenti pada level tertentu tanpa menelusuri aliran anggaran dan mekanisme pelaksanaannya hingga ke daerah, maka upaya pemberantasan korupsi berpotensi tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. "Kami meminta Kejaksaan Agung untuk menelusuri secara menyeluruh penggunaan anggaran Program MBG di seluruh daerah, termasuk di Sumatra Utara. Bila ditemukan adanya Korwil, Korcam, atau pihak lain yang terbukti melakukan penyelewengan, penyalahgunaan jabatan, pengurangan hak penerima manfaat, maupun dugaan korupsi lainnya, maka harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," lanjutnya. Lebih lanjut, IMA Madina Pekanbaru menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya anak-anak dan kelompok yang membutuhkan. Lantaran itu, setiap bentuk penyimpangan terhadap program tersebut bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. IMA Madina Pekanbaru juga mendorong agar proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga publik dapat mengetahui perkembangan penanganan perkara secara jelas. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum maupun terhadap program-program pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Selain itu, IMA Madina Pekanbaru mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan Program MBG dan melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan, penyalahgunaan anggaran, maupun praktik korupsi di lapangan "Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang terlibat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada pihak yang berlindung di balik jabatan atau kekuasaan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota, Korwil maupun Korcam, harus diproses secara adil dan transparan," tutup Gusti. IMA Madina Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agenda pemberantasan korupsi serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sabtu, 16 Mei 2026 | 10:13 WIB

Diduga PHK Sepihak Karyawan PKWT, PT Mayapada Auto Sempurna Disorot Pekerja

Pekanbaru, katakabar.com - Sejumlah pekerja kontrak di PT Mayapada Auto Sempurna diduga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa kejelasan prosedur dan kepastian pemenuhan hak-hak pekerja. Peristiwa tersebut memicu sorotan serta tuntutan agar perusahaan memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan yang diambil. Para pekerja yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mengaku diberhentikan secara mendadak tanpa adanya perundingan lebih dulu. Selain itu, mereka menyebut tidak menerima penjelasan tertulis yang jelas mengenai alasan pemberhentian maupun kepastian terkait hak kompensasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan dampak ekonomi dan psikologis bagi para pekerja yang terdampak, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Salah seorang pekerja yang enggan ditulis namanya, mengatakan para karyawan selama ini tetap menjalankan pekerjaan sesuai target dan tanggung jawab perusahaan. Tetapi, mereka justru diberhentikan tanpa adanya kejelasan. “Perusahaan seharusnya tidak semena-mena memperlakukan pekerja kontrak. Kami bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab, tetapi tiba-tiba diberhentikan tanpa kepastian hak-hak kami,” ujarnya, Jumat (15/5) kemarin. Para pekerja mendesak pihak manajemen PT Mayapada Auto Sempurna segera memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan PHK sepihak tersebut. Mereka juga meminta Dinas Tenaga Kerja turun tangan melakukan pemeriksaan dan memfasilitasi mediasi antara perusahaan dan pekerja. Menurut para pekerja, perusahaan semestinya tetap mengedepankan prosedur ketenagakerjaan yang berlaku serta menghormati hak-hak pekerja, termasuk bagi karyawan dengan status PKWT. Dalam ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia, pekerja PKWT memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan, termasuk hak kompensasi serta perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai prosedur. Jika ditemukan adanya pelanggaran, perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kasus ini menjadi perhatian publik sekaligus pengingat pentingnya perusahaan menjalankan etika bisnis dan hubungan industrial yang sehat, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja.