Nusantara
Total 77 Ribu Lebih Unit KPR Sejahtera FLPP Sudah Disalurkan
Jakarta, katakabar.com - Penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan (Rumah Subsidi) lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan tren positif. Lihat, per 11 Juni 2026, BP Tapera mencatat realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 77.532 unit rumah atau 22,15 persen dari target pemerintah tahun ini sebanyak 350.000 unit. Capaian tersebut berkat kolaborasi bersama 36 bank penyalur dan 21 asosiasi pengembang. Realisasi KPR Sejahtera FLPP tersebut tersebar di 8.859 perumahan subsidi yang dibangun oleh 9.163 pengembang di 375 kabupaten dan kota pada 35 provinsi di Indonesia. Di sisi perbankan, Bank BTN menjadi penyalur FLPP terbesar dengan realisasi 37.657 unit rumah atau 48,56 persen dari total capaian penyaluran saat ini. Disusul Bank Syariah Nasional menyalurkan 19.088 unit (24,61 persen), Bank BRI 6.275 unit (8,09 persen), Bank BNI 5.608 unit (7,23 persen), dan Bank Mandiri 2.755 unit (3,55 persen), dan 7,96 persen sisanya adalah mitra bank penyalur FLPP lainnya. Sementara dari sisi kalangan asosiasi pengembang, capaian tersebut berasal dari REI dengan realisasi tertinggi sebesar 32.026 unit rumah atau 41,3 persen dari total penyaluran saat ini. Posisi berikutnya ditempati APERSI dengan 23.048 unit (29,72 persen), HIMPERRA sebesar 10.426 unit (13,44 persen), ASPRUMNAS sebanyak 3.532 unit (4,55 persen), dan PI sebesar 2.475 unit (3,19 persen), dan 7,8 persen sisanya berasal dari para asosiasi pengembang lainnya. Data BP Tapera menunjukkan, minat generasi muda terhadap program pembiayaan rumah subsidi menempati posisi tertinggi. Kelompok usia 19 hingga 25 tahun menjadi penerima manfaat FLPP terbanyak dengan 28.060 unit rumah atau 36,19 persen dari capaian total nasional tahun ini. Hal tersebut membuktikan minat masyarakat usia muda untuk memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan bersubsidi ini cukup besar. Dari sisi jenis pekerjaan, kelompok jenis pekerjaan swasta masih menunjukkan kelompok yang paling besar memanfaatkan layanan FLPP, yaitu sebesar 52.592 atau 67,83 persen. Diikuti dengan kelompok jenis pekerjaan Wiraswasta sebesar 12.699 atau 16,38 persen, PNS sebesar 6.343 atau 8,18 persen, Lainnya 4.723 atau 6,09 persen, dan TNI/Polri sebesar 1.175 atau 1,52 persen. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, optimis penyaluran FLPP akan terus meningkat setiap bulan. Menurutnya, BP Tapera secara rutin melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kinerja bank penyalur maupun asosiasi pengembang guna memastikan penyaluran berjalan sesuai target. BP Tapera juga terus memperluas sosialisasi program rumah subsidi kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut. "Selain melakukan monitoring terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, kami juga terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak MBR yang dapat mengakses dan memanfaatkan program rumah subsidi. Tentunya hal ini kami lakukan melalui kolaborasi dengan para mitra kerja seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perbankan, hingga Asosiasi Pengembang Perumahan" jelas Heru. Bidik Hunian Vertikal Di tahun 2026 pemerintah juga mendorong keterjangkauan rumah vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah MBR dalam hal keterjangkauan, terutama dalam hal kemudahan akses seperti lokasi bekerja, fasilitas umum, dan jarak dengan pusat kota. Lantaran itu, BP Tapera sebagai unsur pemerintah memiliki peran melalui penyaluran FLPP dengan turut mendorong penyaluran pada hunian vertikal di tahun 2026. Beradasarkan data yang dimiliki oleh BP Tapera, saat ini tersedia 2.908 unit rumah susun ready stock/siap jual yang tersebar di Indonesia, baik yang dikelola oleh pihak swasta/pengembang maupun oleh Perum Perumnas. BP Tapera melihat ketersediaan ini menjadi salah satu peluang bagi masyarakat generasi rumah tangga muda untuk dapat menjangkau hunian dengan aksestabilitas yang lebih menarik dari aktifitas sehari-hari. “Kami juga melihat, berdasarkan data SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang), terdapat juga data potensi rusun mencapai 9.217 unit. Kita akan dorong ini untuk dapat segera direalisasikan,” terang Heru. Guna mendorong hunian vertikal tersebut, saat ini BP Tapera terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak di pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selaku Ketua Komite Tapera terkait dengan penetapan aturan mengenai tenor dan suku bunga bersama dengan Kementerian Keuangan terkait penyedia anggaran, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan tata kelola yang diterapkan telah sesuai. Adapun usulan yang saat ini sedang dirumuskan Kementerian PKP bersama dengan BP Tapera adalah berupa tenor mencapai 40 tahun hingga layanan pelunasan dipercepat tanpa dikenakan denda. Usulan tersebut termasuk sudah mengakomodir layanan FLPP yang selama ini telah berjalan, seperti uang muka ringan, suku bunga tetap dan angsuran yang terjangkau. “Jika kita meninjau keterjangkauan berdasarkan upah minimum, maka apabila calon debitur mengajukan tenor hingga 40 tahun, angsuran per bulannya hanya sekitar Rp700 ribu hingga Rp800 ribu untuk rumah susun,” sebut Heru. Dengan realisasi yang telah lebih dari 77 ribu unit hingga saat ini, program FLPP menunjukkan tren positif dalam mendukung kepemilikan rumah bagi MBR sekaligus mempercepat pencapaian target penyediaan hunian layak dan terjangkau yang ditetapkan pemerintah.
