Minggu, 20 September 2026 | 12:30 WIB
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus perluas sosialisasi Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat dari berbagai latar belakang dan profesi.
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akses pembiayaan rumah subsidi sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat memiliki rumah pertama.
Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal dan kegiatan, baik secara langsung maupun daring, dengan menjangkau ASN, pegawai instansi pemerintah, pekerja swasta, komunitas, pelaku usaha, hingga masyarakat umum.
Melalui kegiatan tersebut, BP Tapera memberikan informasi mengenai persyaratan KPR Sejahtera FLPP, manfaat program, pilihan rumah subsidi, simulasi pembiayaan, hingga mekanisme pengajuan melalui bank penyalur.
Salah satu kegiatan sosialisasi terbaru dilaksanakan di Pelataran Makam Proklamator RI, Mohammad Hatta, Jakarta Selatan, Selasa (15/9) lalu, yang menyasar PJLP dan PPSU Petugas TPU Tanah Kusir. Kegiatan ini tindak lanjut kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam rangkaian kegiatan Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) 2026, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai akses pembiayaan rumah pertama melalui Program KPR Sejahtera FLPP.
Sosialisasi diikuti sekitar 210 peserta, yang terdiri atas PJLP dan PPSU Kecamatan Kebayoran Lama, perawat makam, serta ASN Suku Dinas Pertamanan. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 calon debitur juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti dialog dan berdiskusi secara langsung mengenai peluang memperoleh pembiayaan rumah subsidi.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan Program KPR Sejahtera FLPP dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah pertama.
Program tersebut memberikan sejumlah kemudahan, antara lain suku bunga tetap, cicilan tetap, uang muka ringan, serta pilihan tenor pembiayaan hingga maksimal 40 tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Penerima manfaat dapat berasal dari masyarakat dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap selama memenuhi persyaratan program.
“Semua orang bisa punya rumah. Karena itu, kami mengajak masyarakat yang sampai saat ini masih tinggal dengan cara mengontrak atau belum memiliki rumah untuk mulai mencari informasi dan menghitung kemampuan. Jangan menunggu sampai merasa penghasilan sudah sangat besar. Program FLPP hadir untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan agar dapat memiliki rumah pertama dengan pembiayaan yang lebih terjangkau,” ujar Heru.
Upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai program FLPP juga telah dilakukan BP Tapera melalui berbagai kegiatan di sejumlah daerah dan komunitas. Sosialisasi antara lain dilakukan secara daring bersama ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sosialisasi kepada pegawai Pengadilan Negeri Batam, ATR/BPN Batam, Universitas Islam Indonesia,
pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah.
BP Tapera juga memanfaatkan berbagai kegiatan publik untuk membuka akses informasi secara langsung kepada masyarakat melalui open booth dan sosialisasi. Kegiatan tersebut antara lain dilaksanakan pada Muktamar NU ke 35, Danantara Housing Expo, kegiatan HIPPINDO, Indonesia Retail Summit & Expo (IRSE), serta open booth dan sosialisasi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB. Sosialisasi daring juga dilakukan bersama Gojek dan pegawai Bank Mandiri, serta berbagai kegiatan lainnya.
Beragam kegiatan tersebut menjadi sarana bagi BP Tapera untuk mendekatkan informasi program perumahan kepada masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi calon penerima manfaat untuk mendapatkan penjelasan secara langsung mengenai akses pembiayaan rumah subsidi.
Heru menambahkan, akses terhadap informasi menjadi langkah awal yang penting sebelum masyarakat mengajukan KPR subsidi. Masyarakat dapat mencari informasi mengenai rumah subsidi melalui SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) yang dapat diakses melalui situs sikumbang.tapera.go.id.
Melalui SiKumbang, masyarakat dapat mencari rumah subsidi berdasarkan wilayah lokasi. Pengguna dapat memilih provinsi dan kabupaten/kota untuk melihat pilihan rumah subsidi yang tersedia. BP Tapera juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya melihat informasi secara daring, tetapi melakukan kunjungan langsung ke lokasi perumahan untuk memastikan kondisi rumah, akses air, listrik, serta lingkungan hunian sebelum mengambil keputusan.
Selain melalui SiKumbang, masyarakat juga dapat memanfaatkan Tapera Mobile untuk memperoleh informasi rumah, melakukan simulasi, serta mendapatkan akses pengajuan KPR subsidi FLPP.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk mengunduh Tapera Mobile. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat lebih mudah mencari informasi rumah subsidi, melakukan simulasi, dan mendapatkan informasi mengenai proses pengajuan KPR FLPP. Jadi, tidak perlu bingung harus mulai dari mana. Mulai saja dari genggaman, cari rumahnya, hitung kemampuannya, kemudian konsultasikan pengajuannya dengan bank penyalur,” jelas Heru.
Hingga 15 September 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 148.712 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp18,50 triliun. Capaian tersebut merupakan bagian dari target penyaluran FLPP tahun 2026 sebanyak 350.000 unit rumah.
Dari sisi jenis hunian, program FLPP tidak hanya menyediakan pilihan rumah tapak, tetapi juga memberikan alternatif rumah susun (rusun). Kehadiran skema pembiayaan rumah susun menjadi semakin relevan bagi masyarakat yang bekerja di kawasan perkotaan, termasuk Jakarta, yang menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan tingginya harga hunian.
Rusun Menjadi Alternatif Buat Pekerja di Perkotaan
Kebutuhan terhadap hunian yang dekat dengan lokasi pekerjaan menjadi salah satu tantangan utama masyarakat perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Perumahan 2026, persentase backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 di DKI Jakarta mencapai 39,36 persen pada 2026. Secara nasional, backlog 1 tercatat sekitar 9,29 juta rumah tangga atau 12,39 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan hunian di Jakarta tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat memperoleh hunian yang berada dalam jangkauan kemampuan finansial dan relatif dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.
Karena itu, rumah susun menjadi salah satu alternatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang bekerja di kota. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan rumah susun subsidi di kawasan perkotaan sebagai bagian dari perluasan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Sebagai gambaran, berdasarkan ketentuan harga rumah susun dalam Kepmen PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 tanggal 6 Agustus 2026, harga rumah susun di wilayah Jakarta dapat mencapai sekitar Rp13 juta hingga Rp14,5 juta per meter persegi. Dengan asumsi unit memiliki luas 21-45 m², harga unit berada pada kisaran Rp585 juta hingga Rp652,5 juta.
Sebagai simulasi, unit rusun seluas 45 m² dengan harga Rp14 juta per meter persegi memiliki harga sekitar Rp630 juta. Dengan asumsi uang muka 1 persen, bunga tetap 6 persen per tahun dan tenor 40 tahun, estimasi angsurannya sekitar Rp3,43 juta per bulan. Sementara itu, unit seluas 45 m² dengan harga Rp14,5 juta per meter persegi memiliki harga sekitar Rp652,5 juta, dengan estimasi angsuran sekitar Rp3,55 juta per bulan.
Simulasi tersebut digunakan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kisaran harga dan angsuran. Besaran uang muka dan perhitungan angsuran final mengikuti ketentuan pembiayaan dan hasil perhitungan bank penyalur.
Nasional
