BPJS
Sorotan terbaru dari Tag # BPJS
Salurkan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Untuk 550 Pekerja Rentan Kalbar, Ini Harapan PTPN IV
Kalimantan Barat, katakabar.com - Total 550 pekerja rentan sektor informal yang tersebar di empat wilayah di Provinsi Kalimantan Barat kini memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPN IV PalmCo¸Subholding PTPN III (Persero). Perlindungan tersebut diberikan melalui pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan, terhitung sejak Juli hingga Desember 2026. Program ini menyasar para pekerja sektor informal yang memiliki risiko kerja tinggi dan belum memperoleh akses perlindungan sosial secara memadai. Inisiatif tersebut bagian dari komitmen PTPN IV PalmCo dalam memperkuat jaring pengaman sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Program ini sekaligus mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat untuk meningkatkan peran perusahaan dalam memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menerangkan program tersebut tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga merupakan implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam ekosistem bisnis PTPN IV PalmCo. "Perlindungan ketenagakerjaan adalah hak dasar yang esensial, terutama bagi mereka yang berada di sektor informal dengan risiko tinggi dan tanpa kepastian pendapatan. Melalui program TJSL ini, PTPN IV PalmCo ingin memastikan bahwa negara dan korporasi hadir untuk memberikan rasa aman. Dengan begitu, para pekerja rentan memiliki bantalan ketahanan sosial yang kuat ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja atau musibah tak terduga," kata Jatmiko, di penghujung Agustus 2026 lalu. Sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN Group, PTPN IV PalmCo terus mendorong pelaksanaan program TJSL yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan kepada masyarakat. Program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tersebut menjangkau empat wilayah operasional perusahaan di Kalimantan Barat. Penerima manfaat terdiri atas 200 pekerja di Kabupaten Sanggau, 150 pekerja di Kabupaten Landak, 100 pekerja di Kota Pontianak, dan 100 pekerja di Kabupaten Sintang. Program ini menjadi wujud sinergi PTPN IV PalmCo dalam merespons kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait peningkatan peran perusahaan dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Suhuri, menyampaikan kolaborasi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan sektor korporasi memiliki peran penting dalam memperluas kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). "Sinergi lintas sektor antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan korporasi sangat kami butuhkan. Kontribusi PTPN IV PalmCo memberikan dampak yang langsung terasa bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Ini bukan sekadar angka kepesertaan, melainkan langkah konkret dalam menjaga keberlangsungan hidup dan stabilitas ekonomi pekerja di tengah dinamika saat ini," tegas Suhuri. Hadirkan Rasa Aman bagi Pekerja Rentan Program tersebut secara khusus menyasar masyarakat dengan beragam profesi berisiko, mulai dari petani, nelayan, hingga pedagang kaki lima yang selama ini belum mendapatkan akses perlindungan ketenagakerjaan secara memadai. Salah seorang penerima manfaat, Bejo Supriyono, warga Kelurahan Daratsekip, Kota Pontianak, mengatakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan rasa aman dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. "Sebagai pekerja harian, kami sering khawatir kalau terjadi apa-apa di jalan, apalagi penghasilan seringkali hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan jaminan dari PTPN IV PalmCo ini sangat melegakan, karena sekarang ada kepastian perlindungan yang jelas untuk keluarga di rumah," jelas Bejo. Manfaat serupa dirasakan Nobertus Aten, pekerja asal Dusun Sengkuang Daok, Kuala Buayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Risiko pekerjaan dan kondisi lapangan selama ini menjadi salah satu sumber kekhawatiran baginya dalam mencari nafkah. "Kerja di lapangan itu tantangannya besar. Selama ini kami bekerja modal nekat saja tanpa asuransi. Kartu jaminan sosial ini benar-benar menjawab kekhawatiran kami. Sekarang kami bisa bekerja lebih tenang dan lebih fokus," ucap Nobertus. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan, PTPN IV PalmCo berharap program tersebut dapat memperkuat perlindungan pekerja rentan sekaligus menjaga ketahanan sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat di Kalimantan Barat.
Wabup Tiorita Pelajari Strategi Sukses UHC Karo, Langkat Targetkan Keaktifan BPJS Meningkat
Langkat, Katakabar - Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, untuk mempelajari strategi percepatan Universal Health Coverage (UHC) sebagai upaya meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Langkat.
Bupati Syah Afandin Dukung Perluasan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Hingga Desa
Langkat, Katakabar.com - Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH menerima audiensi Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Binjai, Inggrid Maya Sari, guna membahas upaya peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Langkat. Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Bupati Langkat, Kamis (12/3/2026).
Pelayanan Terpadu Dukcapil–BPJS Hadir di Pantai Cermin, Ombudsman Kawal Langsung
Warga Kecamatan Pantai Cermin memadati Kantor Desa Besar II Terjun untuk mengurus administrasi kependudukan dan layanan BPJS Kesehatan
Pemkab Langkat Tegaskan Dukungan, BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Bentuk Perlindungan Negara Bagi Para Pekerja
Langkat, Katakabar.com - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH melalui Wakil Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, SH, menegaskan komitmen Pemerintah K...
'Kota Sagu' Siapkan Perlindungan Bagi 5.005 Pekerja Rentan Lewat APBD 2025
Kepulauan Meranti, katakabar.com - 'Kota Sagu' nama lain dari Kepulauan Meranti siapkan perlindungan bagi 5.005 pekerja rentan lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD tahun 2025. Bupati Kabupaten Kepulauan, H. Asmar telah terima kunjungan koordinasi terkait rencana peluncuran program perlindungan bagi 5.005 pekerja rentan bakal dibiayai melalui APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025. Di pertemuan tersebut, pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai menyampaikan laporan, sejak tahun 2024 hingga 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat sebesar Rp1,466 miliar kepada pekerja, dan ahli waris di Kepulauan Meranti. Manfaat ini mencakup program Jaminan Hari Tua atau JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, Jaminan Kematian atau JKM, Jaminan Pensiun atau JP, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Dumai, Dina Khairina mengungkapkan, manfaat yang telah disalurkan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di Meranti. Bupati Kepulauan Meranti sambut baik inisiatif tersebut, dan berkomitmen mendukung program tersebut agar seluruh pekerja di Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan perlindungan yang memadai. Ia juga menyebutkan program ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Perlindungan terhadap pekerja rentan menjadi prioritas kami sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar H Asmar.
Bupati Syah Afandin Apresiasi Gubsu Bobby Nasution Serahkan 1.600 Kartu BPJS untuk Nelayan Langkat
Langkat, Katakabar.com - Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Nasution, SE, MM, menyerahkan secara simbolis 6.100 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada...
Peduli Kepada Sesama, AKBP David Triyo Prasojo Bantu Lunasi Tunggakan BPJS Warga di Langkat
Langkat, Katakabar.com - Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, membatu warganya yang membutuhkan bantuan dengan membayar tunggakan biaya BPJS Sri Rahayu...
BPJS Pekanbaru Laksanakan Forum Komunikasi Bersama Pemkab Rohul
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) cabang Pekanbaru menjalin kemitraan dengan berbagai pihak pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul), Ruang Rapat Kantor Bupati Lantai III, Senin (17/3). Forum Komunikasi dan Kemitraan dilaksanakan agar diperoleh kesamaan persepsi dan penguatan strategi dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Di kegiatan hadir Wakil Bupati, H. Syafaruddin Poti, S.H, M.M, Asisten II Drs. Ibnu Ulya. M.Si, Kepala Cabang BPJS Pekanbaru, Muhammad Fakhriza, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rokan Hulu, serta pihak terkait lainnya. Wakil Bupati, Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, S.H, M.M menyampaikan, pengelolaan Fasilitas Kesehatan di daerah kita tanggung jawab bersama, di mana pada era yang penuh tantangan bidang kesehatan, kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama untuk mencapai sistem kesehatan yang baik. "Pelayanan kesehatan berkualitas tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana yang memadai, tapi pada sinergi antar pihak," jelasnya. Melalui kerja sama yang erat, kata Wakil Bupati Rokan Hulu, baik antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat, kita dapat mencapai sistem yang baik dalam bidang kesehatan. Kepala Cabang BPJS Pekabaru, Muhammad Fakhriza menyampaikan, kerja sama yang solid antara semua pihak diharapkan mampu menciptakan inovasi dalam penyediaan layanan kesehatan. "Kita akan bersama-sama mendorong program-program pencegahan penyakit, mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, serta meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan," tuturnya.
Hari Pertama Bertugas, Afandin dan Tiorita Tandatangi Program UHC Berobat Pakai KTP di Langkat
Serah terima jabatan Penjabat Bupati Langkat H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP kepada Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH telah resmi dilaksanakan. Pasca sertijab, dihari pertamanya bekerja, Bupati Langkat H. Syah Afandin langsung bergerak menerapkan pelaksanaan Universal Health Converage (UHC) di Kabupaten Langkat.