Dorong
Sorotan terbaru dari Tag # Dorong
BP Tapera Perluas Sosialisasi KPR Sejahtera FLPP, Dorong Masyarakat Miliki Rumah Pertama
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus perluas sosialisasi Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat dari berbagai latar belakang dan profesi. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akses pembiayaan rumah subsidi sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat memiliki rumah pertama. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal dan kegiatan, baik secara langsung maupun daring, dengan menjangkau ASN, pegawai instansi pemerintah, pekerja swasta, komunitas, pelaku usaha, hingga masyarakat umum. Melalui kegiatan tersebut, BP Tapera memberikan informasi mengenai persyaratan KPR Sejahtera FLPP, manfaat program, pilihan rumah subsidi, simulasi pembiayaan, hingga mekanisme pengajuan melalui bank penyalur. Salah satu kegiatan sosialisasi terbaru dilaksanakan di Pelataran Makam Proklamator RI, Mohammad Hatta, Jakarta Selatan, Selasa (15/9) lalu, yang menyasar PJLP dan PPSU Petugas TPU Tanah Kusir. Kegiatan ini tindak lanjut kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam rangkaian kegiatan Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) 2026, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai akses pembiayaan rumah pertama melalui Program KPR Sejahtera FLPP. Sosialisasi diikuti sekitar 210 peserta, yang terdiri atas PJLP dan PPSU Kecamatan Kebayoran Lama, perawat makam, serta ASN Suku Dinas Pertamanan. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 calon debitur juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti dialog dan berdiskusi secara langsung mengenai peluang memperoleh pembiayaan rumah subsidi. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan Program KPR Sejahtera FLPP dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah pertama. Program tersebut memberikan sejumlah kemudahan, antara lain suku bunga tetap, cicilan tetap, uang muka ringan, serta pilihan tenor pembiayaan hingga maksimal 40 tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Penerima manfaat dapat berasal dari masyarakat dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap selama memenuhi persyaratan program. “Semua orang bisa punya rumah. Karena itu, kami mengajak masyarakat yang sampai saat ini masih tinggal dengan cara mengontrak atau belum memiliki rumah untuk mulai mencari informasi dan menghitung kemampuan. Jangan menunggu sampai merasa penghasilan sudah sangat besar. Program FLPP hadir untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan agar dapat memiliki rumah pertama dengan pembiayaan yang lebih terjangkau,” ujar Heru. Upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai program FLPP juga telah dilakukan BP Tapera melalui berbagai kegiatan di sejumlah daerah dan komunitas. Sosialisasi antara lain dilakukan secara daring bersama ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sosialisasi kepada pegawai Pengadilan Negeri Batam, ATR/BPN Batam, Universitas Islam Indonesia, pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah. BP Tapera juga memanfaatkan berbagai kegiatan publik untuk membuka akses informasi secara langsung kepada masyarakat melalui open booth dan sosialisasi. Kegiatan tersebut antara lain dilaksanakan pada Muktamar NU ke 35, Danantara Housing Expo, kegiatan HIPPINDO, Indonesia Retail Summit & Expo (IRSE), serta open booth dan sosialisasi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB. Sosialisasi daring juga dilakukan bersama Gojek dan pegawai Bank Mandiri, serta berbagai kegiatan lainnya. Beragam kegiatan tersebut menjadi sarana bagi BP Tapera untuk mendekatkan informasi program perumahan kepada masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi calon penerima manfaat untuk mendapatkan penjelasan secara langsung mengenai akses pembiayaan rumah subsidi. Heru menambahkan, akses terhadap informasi menjadi langkah awal yang penting sebelum masyarakat mengajukan KPR subsidi. Masyarakat dapat mencari informasi mengenai rumah subsidi melalui SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) yang dapat diakses melalui situs sikumbang.tapera.go.id. Melalui SiKumbang, masyarakat dapat mencari rumah subsidi berdasarkan wilayah lokasi. Pengguna dapat memilih provinsi dan kabupaten/kota untuk melihat pilihan rumah subsidi yang tersedia. BP Tapera juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya melihat informasi secara daring, tetapi melakukan kunjungan langsung ke lokasi perumahan untuk memastikan kondisi rumah, akses air, listrik, serta lingkungan hunian sebelum mengambil keputusan. Selain melalui SiKumbang, masyarakat juga dapat memanfaatkan Tapera Mobile untuk memperoleh informasi rumah, melakukan simulasi, serta mendapatkan akses pengajuan KPR subsidi FLPP. “Kami juga mengajak masyarakat untuk mengunduh Tapera Mobile. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat lebih mudah mencari informasi rumah subsidi, melakukan simulasi, dan mendapatkan informasi mengenai proses pengajuan KPR FLPP. Jadi, tidak perlu bingung harus mulai dari mana. Mulai saja dari genggaman, cari rumahnya, hitung kemampuannya, kemudian konsultasikan pengajuannya dengan bank penyalur,” jelas Heru. Hingga 15 September 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 148.712 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp18,50 triliun. Capaian tersebut merupakan bagian dari target penyaluran FLPP tahun 2026 sebanyak 350.000 unit rumah. Dari sisi jenis hunian, program FLPP tidak hanya menyediakan pilihan rumah tapak, tetapi juga memberikan alternatif rumah susun (rusun). Kehadiran skema pembiayaan rumah susun menjadi semakin relevan bagi masyarakat yang bekerja di kawasan perkotaan, termasuk Jakarta, yang menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan tingginya harga hunian. Rusun Menjadi Alternatif Buat Pekerja di Perkotaan Kebutuhan terhadap hunian yang dekat dengan lokasi pekerjaan menjadi salah satu tantangan utama masyarakat perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Perumahan 2026, persentase backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 di DKI Jakarta mencapai 39,36 persen pada 2026. Secara nasional, backlog 1 tercatat sekitar 9,29 juta rumah tangga atau 12,39 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan hunian di Jakarta tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat memperoleh hunian yang berada dalam jangkauan kemampuan finansial dan relatif dekat dengan pusat kegiatan ekonomi. Karena itu, rumah susun menjadi salah satu alternatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang bekerja di kota. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan rumah susun subsidi di kawasan perkotaan sebagai bagian dari perluasan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Sebagai gambaran, berdasarkan ketentuan harga rumah susun dalam Kepmen PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 tanggal 6 Agustus 2026, harga rumah susun di wilayah Jakarta dapat mencapai sekitar Rp13 juta hingga Rp14,5 juta per meter persegi. Dengan asumsi unit memiliki luas 21-45 m², harga unit berada pada kisaran Rp585 juta hingga Rp652,5 juta. Sebagai simulasi, unit rusun seluas 45 m² dengan harga Rp14 juta per meter persegi memiliki harga sekitar Rp630 juta. Dengan asumsi uang muka 1 persen, bunga tetap 6 persen per tahun dan tenor 40 tahun, estimasi angsurannya sekitar Rp3,43 juta per bulan. Sementara itu, unit seluas 45 m² dengan harga Rp14,5 juta per meter persegi memiliki harga sekitar Rp652,5 juta, dengan estimasi angsuran sekitar Rp3,55 juta per bulan. Simulasi tersebut digunakan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kisaran harga dan angsuran. Besaran uang muka dan perhitungan angsuran final mengikuti ketentuan pembiayaan dan hasil perhitungan bank penyalur.
Hukrim
Hukrim
Pimpin Sertijab Lima Perwira, AKBP Gede Adi Dorong Penguatan Kinerja Kepolisian
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, pimpin serah terima jabatan (Sertijab) lima perwira di lingkungan Polres Kepulauan Meranti, Kamis (17/9). Pergantian ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Upacara berlangsung di Lapangan Apel Mapolres Kepulauan Meranti, Jalan Raya Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti, Ny. Widya Gede Adi, Wakapolres Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., para pejabat utama, kapolsek jajaran, perwira, personel, serta pengurus Bhayangkari. Lima perwira yang menjalani sertijab mendapat penugasan baru pada sejumlah posisi strategis. AKP Gunawan, S.H., yang sebelumnya menjabat Kapolsek Rangsang, kini dipercaya sebagai Ps. Kabag SDM Polres Kepulauan Meranti. Jabatan Kapolsek Rangsang selanjutnya diemban AKP Aguslan, S.H., yang sebelumnya menjabat Kasat Binmas. Sedang, Iptu Abdul Roni, S.H., yang sebelumnya menjabat Kasat Polairud, ditugaskan sebagai Kasat Binmas. Posisi Kasat Samapta dipercayakan kepada AKP Hendri Berson, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat Kasubbagdalops Bagops Polres Kepulauan Meranti. Adapun jabatan Kasat Polairud diisi AKP Ridwan, S.H., M.H., yang sebelumnya bertugas sebagai Ps. Kanit 1 Subdit 2 Ditreskrimum. Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, mengatakan rotasi jabatan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel Polri. "Pergantian jabatan ini diharapkan dapat memberikan penyegaran dalam organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat," ujar AKBP Gede Adi. Dia meminta para perwira yang menerima amanah baru segera beradaptasi dengan tugas masing-masing serta menjaga kepercayaan yang diberikan. "Setiap pejabat harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan, memperkuat soliditas internal, dan memastikan tugas perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik," tegasnya.
Nasional
Nasional
Era AI, Syahrul Aidi Dorong Wartawan Perkuat Kompetensi dan Pahami Regulasi
Kampar, katakabar.com - Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa perubahan besar dalam dunia wartawan (jurnalistik). Teknologi ini dapat membantu percepat kerja pers, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, mulai dari akurasi informasi, deepfake, keamanan digital, perlindungan data hingga kebutuhan regulasi. Hal itu menjadi pembahasan dalam Webinar Merajut Nusantara bertajuk “Jurnalisme di Era AI: Antara Kebebasan Pers, Keamanan Digital, dan Regulasi” yang digelar melalui zoom meeting, Rabu (16/9). Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat hadir sebagai keynote speaker di kegiatan tersebut. Webinar dipandu moderator Indah Hudiria dan menghadirkan dua pemateri, yakni Woro Indah Widi Astuti, pakar dan praktisi dari Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, serta Aza El Munadiyan, akademisi sekaligus Ketua STIM Budi Bakti. Dalam pemaparannya, Woro Indah Widi Astuti membahas pentingnya pemerataan infrastruktur telekomunikasi, termasuk pembangunan dari wilayah pinggiran, dalam menghadapi perkembangan jurnalisme di era digital. Sementara, Aza El Munadiyan menyampaikan perspektif akademik terkait penataan regulasi penyiaran di tengah berlangsungnya konversi dan transformasi digital. Syahrul Aidi menekankan pentingnya peningkatan kompetensi jurnalis, terutama memahami berbagai regulasi yang berkaitan dengan profesi jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI. Menurutnya, jurnalis perlu memahami secara utuh Undang-Undang Pers, regulasi penyiaran, aturan terkait teknologi dan media, serta berbagai regulasi baru yang berpotensi bersinggungan dengan aktivitas jurnalistik. "Jurnalis tentu membutuhkan pemahaman tentang Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, maupun regulasi terkait teknologi dan media yang mereka berkecimpung di sana,” ujar Syahrul Aidi. Ia mengatakan perkembangan teknologi semakin cepat membuat pengetahuan dan kapasitas insan pers juga perlu terus diperbarui. Itu sebabnya, forum seperti webinar tersebut dinilai penting sebagai sarana meningkatkan pemahaman jurnalis sekaligus membuka ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan regulasi. “Pengetahuan itu perlu di-upgrade. Pada kesempatan ini kita memfasilitasi agar para jurnalis, khususnya di Riau, bisa mendapatkan pemahaman secara utuh terkait regulasi yang sedang dibahas di DPR RI, baik mengenai digital, media penyiaran maupun hal-hal yang berkaitan dengan itu,” jelasnya. Syahrul Aidi juga mengajak para jurnalis aktif memberikan masukan mengenai regulasi yang dibutuhkan di tengah perkembangan teknologi digital. Aspirasi dari kalangan pers, ucapnya, penting untuk menjadi bahan dalam mempersiapkan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus tetap memberikan perlindungan terhadap profesi jurnalistik. “Silakan ditampung hal-hal yang menjadi aspirasi teman-teman jurnalis agar kemudian bisa kita kaitkan dengan regulasi, sehingga kita bisa mempersiapkan regulasinya,” imbuhnya. Ia menyebut isu AI saat ini tidak hanya menjadi perhatian di tingkat nasional, tetapi juga telah dibahas dalam berbagai forum internasional. Melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), isu AI turut menjadi perhatian karena memiliki keterkaitan erat dengan media, penyiaran dan jurnalistik. “AI ini isu global dan sudah dibahas di forum-forum global, di IPU misalnya. AI sangat erat hubungannya juga dengan penyiaran, dengan media, dengan jurnalistik,” bebernya. Kata Syahrul Aidi, pihaknya juga telah menyurati pimpinan DPR RI terkait dorongan agar regulasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi terus diperkuat dan dibahas sesuai perkembangan zaman. Ia kembali meminta masukan dari kalangan jurnalis agar penguatan regulasi ke depan tetap memperhatikan kepentingan profesi jurnalistik dan prinsip kebebasan pers. “Kami sudah menyurati pimpinan. Mudah-mudahan secepatnya, dan tentu juga meminta masukan kepada teman-teman jurnalis,” tukasnya. Peningkatan kapasitas jurnalis dalam memahami teknologi dan regulasi, sambungnya, menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pers di tengah transformasi digital. Jurnalis tidak hanya dituntut mampu memanfaatkan teknologi, tetapi juga memahami risiko dan tanggung jawab yang menyertainya. “Profesi jurnalis tetap bisa menjadi profesi yang betul-betul menjadi pilar demokrasi. Salah satu pilar demokrasi itu adalah media, tentunya dalam hal ini adalah para jurnalis,” tegasnya. Webinar berlangsung interaktif. Peserta mengikuti pemaparan dan sesi diskusi dengan antusias. Sejumlah persoalan terkait pemanfaatan AI, keamanan digital, regulasi penyiaran, kebebasan pers serta tantangan jurnalisme di era digital turut dibahas. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman jurnalis mengenai perkembangan teknologi sekaligus mendorong pemanfaatan AI secara bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistik. Forum ini juga menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif parlemen, pemerintah, praktisi dan akademisi dalam membahas perkembangan teknologi, kebutuhan regulasi, keamanan digital, serta keberlangsungan kebebasan pers di Indonesia.
Nasional
Nasional
Dorong Ketersediaan Benih Unggul, PT RPN Bahas Relaksasi Regulasi Perbenihan Karet
Bogor, katakabar.com - PT Riset Perkebunan Nusantara melalui Pusat Penelitian Karet, sebagai salah satu entitas PTPN Group gelar Focus Group Discussion (FGD) “Relaksasi Regulasi Penyediaan Benih Karet” di Gedung Aula Hevea 1 PT RPN, Bogor, di pertengahan Agustus 2026 lalu. Forum ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemerintah, peneliti, akademisi, pelaku usaha, produsen benih, serta pemangku kepentingan perbenihan dalam membahas tantangan penyediaan benih karet unggul di Indonesia. Tidak hanya itu, forum ini mempertemukan unsur pemerintah, lembaga riset, perusahaan perkebunan, produsen benih, asosiasi petani, akademisi, peneliti, dan para ahli karet untuk membahas persoalan ketersediaan benih unggul serta kebutuhan penyesuaian regulasi perbenihan tanaman karet. Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara, Iman Yani Harahap, menekankan pentingnya forum lintas pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas persoalan penyediaan bahan tanam karet. “Kita perlu memastikan regulasi perbenihan tetap menjadi instrumen untuk menjaga kualitas bahan tanam, namun pada saat yang sama mampu menjawab dinamika dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan,' jelasnya. Ia juga menambahkan relaksasi regulasi perlu dilakukan secara terukur dan berbasis kajian sehingga tidak mengurangi standar mutu bahan tanam. “Relaksasi bukan berarti menurunkan standar. Yang kita dorong adalah regulasi yang lebih adaptif, tetap berbasis kajian ilmiah, dan memberikan kepastian bagi penyediaan benih karet unggul," ulasnya. Salah satu tantangan yang disoroti dalam forum adalah semakin terbatasnya keberadaan blok penghasil biji yang telah ditetapkan. Sebagian sumber biji mengalami penurunan produktivitas, perubahan kondisi tanaman, bahkan perubahan fungsi menjadi kebun komoditas lain. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pasokan biji batang bawah tidak mampu mengimbangi kebutuhan bahan tanam, terutama ketika permintaan benih meningkat. Hingga saat ini, penyediaan bahan tanam karet unggul masih banyak dilakukan melalui perbanyakan vegetatif menggunakan metode okulasi. Metode tersebut membutuhkan batang bawah yang berasal dari biji. Sejumlah metode alternatif, seperti sambung, cangkok stek, dan microcutting, juga telah dicoba untuk dikembangkan. Tetapi, penerapannya masih memerlukan penguatan agar dapat memberikan hasil yang optimal. Melalui forum ini, para pemangku kepentingan didorong untuk mendiskusikan kembali persyaratan yang masih relevan, persyaratan yang perlu disesuaikan, serta mekanisme pengawasan yang tetap harus dipertahankan apabila dilakukan relaksasi terhadap sumber biji batang bawah. Diskusi juga menegaskan bahwa perubahan regulasi harus tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian. Setiap bentuk relaksasi perlu memiliki dasar teknis, mekanisme pengawasan, serta parameter mutu yang jelas. Bagi PT RPN, forum ini merupakan bagian dari upaya membangun sistem perbenihan karet nasional yang lebih kuat, adaptif, dan berkelanjutan. Hasil FGD diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mampu menjaga kualitas bahan tanam sekaligus memberikan ruang yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan benih karet nasional.
Nasional
Nasional
Pakar Dorong Optimalisasi Satgas Migas Bisa Percepat Penyelesaian Permasalahan Daerah
Pekanbaru, katakabar.com - Keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Dukungan Operasional Kegiatan Migas Provinsi Riau dinilai dapat mempercepat penyelesaian persoalan daerah yang berpotensi menghambat aktivitas industri hulu minyak dan gas bumi. Pakar ekonomi Prof. Hamid Paddu menyambut baik langkah penguatan koordinasi antara PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Hamid, persoalan yang muncul di sekitar kegiatan operasional migas tidak seluruhnya dapat diselesaikan oleh perusahaan. Sejumlah persoalan, terutama menyangkut pertanahan dan ketenagakerjaan, memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi di daerah sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi. “Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan daerah tentu perlu koordinasi, karena persoalan tanah, persoalan ketenagakerjaan, dan sebagainya terkait di lokal,” kata Hamid. Meski demikian, ia menekankan koordinasi tersebut harus tetap berada dalam koridor kewenangan masing-masing lembaga. Jangan sampai keberadaan satgas justru menciptakan rantai birokrasi baru yang memperlambat penyelesaian persoalan. Hamid juga mengingatkan agar mekanisme koordinasi tidak dibarengi dengan munculnya biaya tambahan bagi perusahaan. “Tetapi sifatnya koordinasi dan tidak menimbulkan birokrasi tambahan dan tidak (boleh) menimbulkan biaya. Jika demikian, memang baik karena akan cepat menyelesaikan masalah kedaerahan yang mengganggu jalannya operasi Blok Rokan,” ujarnya. Guru Besar Universitas Hasanuddin tersebut menilai, efisiensi menjadi hal penting dalam setiap bentuk koordinasi. Jika koordinasi justru menghasilkan biaya yang tidak diperlukan, tujuan pembentukan mekanisme tersebut dikhawatirkan tidak tercapai. “Karena akan menjadi pola untuk memberikan cost atau biaya yang tidak perlu,” tegasnya. Di sisi lain, Hamid melihat optimalisasi Satgas tetap memiliki fungsi penting sebagai wadah koordinasi lintas instansi. Salah satunya dalam menangani persoalan pertanahan sekaligus memberikan perlindungan terhadap Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas. Koordinasi tersebut dapat dilakukan antara lain untuk memfasilitasi penyelesaian atau mediasi terhadap kasus perusakan, penyerobotan, maupun penguasaan tanpa hak atas aset BMN Hulu Migas. Hamid menilai keterlibatan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di tingkat daerah tetap dibutuhkan meski Blok Rokan merupakan bagian dari kepentingan nasional. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan prinsip desentralisasi, di mana pemerintah daerah maupun aparat hukum di daerah memiliki kewenangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. “Jadi kalau koordinasi, untuk kebaikan kebijakan silakan, sah-sah saja. Dan buktikan bahwa koordinasi yang dilakukan profesional, benar-benar berada pada tugas kewenangan masing-masing lembaga, sehingga tidak perlu menimbulkan biaya,” jelasnya. Sebelumnya, PHR bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta Polda Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada 6 Agustus 2026 lalu. Forum tersebut melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah, regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dalam menangani persoalan pertanahan yang berpotensi menghambat kegiatan operasional hulu migas, terutama yang berkaitan dengan aset BMN. Persoalan di lapangan selama beberapa tahun terakhir mencakup berbagai aktivitas ilegal di atas BMN Hulu Migas. Di antaranya perambahan liar, klaim tanah ulayat tanpa dasar hukum yang memadai, transaksi jual beli lahan secara ilegal, penerbitan dokumen pertanahan yang tumpang tindih, pembalakan liar, hingga gangguan akses di kawasan hutan. Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap kegiatan operasional, mulai dari kerusakan infrastruktur dan gangguan jaringan listrik hingga hilangnya potensi produksi migas serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Lantaran itu, langkah penanganan melalui koordinasi lintas instansi dan penegakan hukum dinilai diperlukan untuk mencegah gangguan yang lebih besar terhadap kegiatan operasional Blok Rokan.
Ekonomi
Ekonomi
Bitcoin Menuju US$100.000? BlackRock Dorong Lebih dari US$5 Miliar BTC Masuk ETF
Jakarta, katakabar.com - Bitcoin jadi sorotan setelah langkah BlackRock memperlihatkan semakin kuatnya integrasi aset kripto dengan sistem keuangan tradisional. Melalui iShares Bitcoin Trust (IBIT), BlackRock telah memproses lebih dari US$5 miliar konversi Bitcoin langsung menjadi saham ETF. Langkah tersebut memungkinkan pemegang Bitcoin memindahkan asetnya ke dalam ETF tanpa harus menjual BTC terlebih dahulu menjadi uang tunai. Di tengah harga Bitcoin yang berada di sekitar US$79.000, perkembangan ini kembali memunculkan spekulasi apakah BTC memiliki peluang untuk kembali menembus level psikologis US$100.000. BlackRock Perluas Akses Konversi Bitcoin ke ETF Salah satu perubahan penting terjadi pada Juli 2026 ketika BlackRock menurunkan batas minimum transaksi in-kind untuk IBIT dari US$25 juta menjadi US$1 juta. Artinya, mekanisme yang sebelumnya lebih terbatas bagi pemegang Bitcoin dengan aset sangat besar kini dapat menjangkau lebih banyak investor kaya, family office, maupun institusi. Dalam mekanisme in-kind, investor menyerahkan Bitcoin secara langsung kepada ETF melalui pihak yang berwenang dan menerima saham ETF dengan nilai yang sesuai. Investor tidak perlu menjalani proses menjual BTC menjadi uang tunai kemudian membeli ETF kembali. Perubahan ini menjadi semakin menarik karena investor tetap memperoleh eksposur terhadap Bitcoin, tetapi penyimpanannya berpindah dari kepemilikan langsung ke struktur ETF yang dikelola oleh institusi keuangan. Lebih dari US$5 Miliar BTC Masuk IBIT Menurut data yang dikutip Yahoo Finance dari Bloomberg, nilai konversi Bitcoin langsung ke IBIT kini telah melampaui US$5 miliar, naik dari lebih dari US$3 miliar pada Oktober 2025. Kepala digital assets BlackRock, Robbie Mitchnick, menilai aktivitas tersebut masih berpotensi terus berkembang seiring semakin luasnya akses. IBIT sendiri telah berkembang menjadi salah satu produk Bitcoin terbesar di pasar. Aset bersihnya tercatat lebih dari US$60 miliar per 25 Agustus 2026, menunjukkan besarnya minat investor terhadap produk investasi Bitcoin berbentuk ETF. Bagi investor institusional, ETF menawarkan alternatif terhadap tantangan menyimpan Bitcoin secara langsung, termasuk kebutuhan mengelola private key, wallet, serta risiko keamanan dan kustodian. Apakah Bitcoin Bisa Kembali ke US$100.000? Pergerakan dana menuju ETF menjadi salah satu alasan munculnya kembali optimisme terhadap Bitcoin. Selain konversi langsung, arus dana ke spot Bitcoin ETF juga disebut memperkuat argumen bahwa permintaan institusional terhadap BTC masih cukup kuat. Bitcoin sempat menembus level di atas US$81.000 sebelum kembali diperdagangkan di sekitar US$79.000. Dari level tersebut, BTC membutuhkan kenaikan sekitar 27% untuk kembali mencapai US$100.000. Sejumlah analis juga melihat potensi katalis dari kinerja Bitcoin pada kuartal keempat. Data historis sejak 2013 menunjukkan Bitcoin memiliki rata-rata return sekitar 77% pada tiga bulan terakhir tahun tersebut. Namun, pola historis tidak menjamin kinerja yang sama akan kembali terjadi. Pada kuartal IV 2025, misalnya, Bitcoin justru turun sekitar 23%. Wall Street Makin Dekat dengan Bitcoin Perkembangan IBIT menunjukkan perubahan besar dalam hubungan antara Bitcoin dan Wall Street. Aset yang awalnya dirancang sebagai alternatif terhadap sistem keuangan tradisional kini semakin banyak masuk melalui produk investasi yang dikelola institusi besar. Tren tersebut bahkan mulai meluas ke aset kripto lainnya. Grayscale mencatat porsi in-kind Bitcoin dalam gross creations meningkat dari 28% pada Maret menjadi 62% pada Juni. Bitwise juga telah mendukung mekanisme serupa untuk Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Jika tren ini terus berkembang, meningkatnya akses institusional dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung permintaan Bitcoin. Namun, investor tetap perlu memperhatikan volatilitas, kondisi likuiditas global, serta sentimen pasar sebelum menganggap US$100.000 sebagai target yang pasti. Ikuti pergerakan Bitcoin (BTC) dan saham teknologi Amerika lainnya melalui aplikasi Nanovest. Dapatkan juga update terbaru mengenai AI, saham AS, earnings, dan sentimen Wall Street lewat News serta Artikel Tips Nanovest.
Ekonomi
Ekonomi
Participatory AI Advertising Dorong Model Baru Ekonomi Periklanan: Dari Beli Traffic Menuju Reward atas Kreasi
Jakarta, katakabar.com - Perkembangan generative AI mulai membuka kemungkinan perubahan besar dalam model ekonomi industri periklanan. Konsep Participatory AI Advertising menawarkan pendekatan baru yang memungkinkan konsumen tidak hanya menerima pesan promosi, tetapi juga ikut menciptakan, mendistribusikan, dan menghasilkan nilai dari konten iklan. Dalam model ini, sebagian anggaran pemasaran yang sebelumnya difokuskan pada produksi konten dan pembelian traffic dapat dialokasikan kepada pengguna yang memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan sebuah brand. Dalam model periklanan tradisional, perusahaan biasanya mengeluarkan biaya untuk dua komponen utama, yakni content production dan traffic acquisition. Sebuah brand harus membayar proses perencanaan kreatif, copywriting, desain, video production, editing, animasi, voice production, serta kebutuhan produksi lainnya. Setelah konten selesai dibuat, perusahaan masih harus membeli exposure melalui media sosial, search platform, video platform, advertising network, influencer, atau media lainnya agar pesan tersebut dapat menjangkau calon konsumen. Participatory AI Advertising memperkenalkan mekanisme tambahan dalam aliran advertising budget. Dengan bantuan AI, pengguna dapat menerima tugas dari brand, membuat materi iklan, mempublikasikannya melalui akun media sosial pribadi, lalu memperoleh reward berdasarkan kontribusi dan performa yang dihasilkan. Aliran anggaran yang sebelumnya terutama bergerak dari Brand menuju Media Platform dapat berkembang menjadi model tambahan, yaitu Brand menuju User Creator. Dokumen penelitian mengenai model ini menyebutkan bahwa participatory AI advertising berkaitan dengan peningkatan brand favorability sekitar 50 persen dan purchase conversion sekitar 30 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa partisipasi konsumen berpotensi menciptakan nilai yang lebih luas dibandingkan engagement semata. Selain membantu membangun hubungan antara konsumen dan brand, konten yang dibuat pengguna juga dapat memberikan kontribusi terhadap transaksi yang terukur. Reward kepada pengguna dapat dirancang berdasarkan indikator performa seperti Cost per Acquisition atau CPA, Cost per Sale atau CPS, order value, new customers, dan valid views. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat menghubungkan sebagian advertising budget dengan hasil bisnis yang lebih konkret. Pengguna tidak memperoleh insentif secara acak, melainkan berdasarkan nilai yang benar-benar mereka bantu ciptakan bagi brand. Model ini juga membuka peluang terbentuknya Advertising Task Marketplace. Dalam sistem tersebut, brand dapat mempublikasikan tugas, misalnya membuat video pendek berdurasi 15 detik untuk sebuah produk. AI menyediakan production capability, pengguna membuat konten, sistem memeriksa kesesuaian dengan brand guidelines, lalu pengguna mempublikasikan hasilnya. Platform kemudian dapat melacak views, clicks, traffic, orders, dan indikator lainnya sebelum reward diberikan berdasarkan actual performance. Pendekatan tersebut berpotensi mengubah posisi konsumen dalam advertising value chain. Konsumen yang sebelumnya terutama menjadi penerima iklan dapat berkembang menjadi peserta aktif yang berkontribusi melalui creation, distribution, social trust, dan conversion. Sebagian nilai ekonomi yang tercipta dari proses tersebut kemudian dapat kembali kepada pengguna melalui cash, commission, coupons, points, performance bonuses, maupun bentuk insentif lainnya. Bagi brand, model ini tidak berarti menggantikan media platform. Platform tetap memiliki peran penting dalam menyediakan distribution infrastructure, recommendation systems, measurement, payments, traffic, dan fungsi pendukung lainnya. Perubahan utamanya adalah munculnya pilihan baru dalam alokasi anggaran pemasaran, sehingga perusahaan dapat menggabungkan centralized media traffic dengan participation investment yang berorientasi pada kontribusi pengguna. Dalam skala yang lebih luas, pendekatan ini dapat mendorong munculnya User Incentive Economy, yaitu model di mana pengguna tidak hanya memberikan attention, tetapi juga creation, distribution, trust, dan transactions. Advertising platform juga berpotensi berkembang dari sekadar traffic marketplace menjadi ekosistem yang mengoordinasikan advertising tasks, AI creation tools, content review, performance tracking, attribution, rewards, serta payments. Participatory AI Advertising pada akhirnya menunjukkan bahwa transformasi AI dalam industri periklanan tidak hanya berkaitan dengan cara konten diproduksi. Perubahan yang lebih mendalam menyangkut siapa yang menciptakan advertising value, bagaimana nilai tersebut diukur, dan siapa yang berhak memperoleh bagian dari nilai ekonomi yang dihasilkan. Pertanyaan bagi brand di masa depan dapat bergeser dari sekadar mencari traffic termurah menjadi menemukan cara terbaik untuk mendorong pengguna berpartisipasi aktif dalam proses pertumbuhan brand.
Pemerintah Dorong Penguatan Ekosistem Emas Dukung Sistem Moneter
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah mendorong penguatan sistem moneter Indonesia dengan mengoptimalkan potensi cadangan emas tambang sebesar 3.600 ton. Deputi Bidang ESDM Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, mengatakan Indonesia perlu membangun ekosistem emas dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, traceability, pemurnian, perdagangan hingga bullion banking. Hal ini akan berkontribusi besar bagi perekonomian negara. Dengan kata lain, emas tidak hanya menjadi komoditas tambang, tetapi juga dapat berkembang menjadi instrumen keuangan dan aset strategis negara dan mampu mendukung sistem moneter. "Kalau nanti ditambah lagi dengan penguatan cadangan devisa, emasnya BI semakin baik-semakin besar, maka ketika ada guncangan dinamika global, guncangan ekonomi, kita punya stabilizer namanya emas selain cadangan devisa tadi," kata Elen. Diketahui, emas yang tercatat sebagai cadangan moneter Bank Indonesia (BI) baru mencapai 87,1 ton, atau sekitar 7,7% dari total cadangan. Dengan kepemilikan tersebut, Indonesia berada di posisi ke 44 dunia dalam hal cadangan emas bank sentral. Sebagai gambaran, negara maju seperti Amerika Serikat memiliki cadangan emas mencapai 8.133,5 ton. Sementara Jerman memiliki 3.349,5 ton, Italia 2.451,8 ton, Prancis 2.437 ton, dan China 2.346,4 ton. Meski penyerapannya belum semasif negara maju, produksi emas Indonesia disebut telah mencapai kisaran 100 ton per tahun. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyebut produksi yang tercatat secara resmi belum sepenuhnya menggambarkan aktivitas emas di lapangan. Masih terdapat produksi dan perdagangan emas yang belum tercatat dalam sistem resmi. "Jadi memang ada beberapa catatan untuk emas ini memang yang mungkin teridentifikasi ada beberapa penjualan yang tanda petik ilegal gitu ya," ujar Tri. Ke depan, pemerintah akan mendorong penataan aktivitas pertambangan rakyat melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Upaya tersebut diharapkan membuat aktivitas pertambangan emas lebih tertata dan produksinya dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mengurangi peredaran emas melalui jalur ilegal. "Mungkin nanti penambangannya lebih dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, tidak lari ke mana-mana, ilegalitasnya sedikit," imbuhnya. Merujuk data Kemenko Perekonomian, Indonesia memiliki modal kuat untuk memperkuat ekosistem emas nasional. Sebagai gambaran, di dalam Grup MIND ID PT Antam Tbk saat ini memiliki fasilitas pemurnian (refinery) berkapasitas 150 ton per tahun. Selain itu, terdapat Smelter Manyar milik PT Freeport Indonesia yang mampu memurnikan emas hingga 50 ton per tahun. Sementara dari sektor swasta, smelter PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) mampu mengolah emas dengan kapasitas 18 ton per tahun. Adapun, potensi produksi bijih juga didukung oleh sejumlah perusahaan tambang lainnya, seperti PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) sebesar 2,4–2,7 ton, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) 2,9 ton, PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) 2,6 ton, PT Agincourt Resources (PTAR) 5,9–6,8 ton, serta PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) sebesar 2,2 ton per tahun. Besarnya kapasitas tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem emas nasional, yang pada akhirnya potensial untuk memperkuat cadangan devisa bank sentral. Atas dasar itulah, pemerintah terus mendorong Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan cadangan emasnya, sehinga semakin memperkuat stabilitas moneter dan ekonomi nasional.
Nasional
Nasional
Bank Sentral Didorong Perkuat Cadangan Emas, RI Punya 3.600 Ton
Jakarta, katakabar.com - Indonesia memiliki cadangan emas sekitar 3.600 ton dan menempati posisi keempat dunia sebagai negara dengan cadangan terbesar. Tetapi, emas yang tercatat sebagai cadangan moneter Bank Indonesia (BI) baru mencapai 87,1 ton, atau sekitar 7,7% dari total cadangan. Dengan kepemilikan tersebut, Indonesia berada di posisi ke-44 dunia dalam hal cadangan emas bank sentral. Angka tersebut terpaut jauh dari Amerika Serikat yang mencapai 8.133,5 ton, Jerman 3.349,5 ton, Italia 2.451,8 ton, Prancis 2.437 ton, dan China 2.346,4 ton. Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif, mempertanyakan kecilnya porsi emas dalam cadangan BI, mengingat Indonesia memiliki kekayaan emas yang besar. "Jadi pertanyaan kita kenapa Indonesia cuma sekian? Kenapa Bank Indonesia cuma sekian?" kata Irwandy dalam MINDialogue, Jakarta, Rabu (12/8) lalu. Dia menyebut kepemilikan emas bank sentral RI juga masih di bawah sejumlah negara di kawasan. Singapura, misalnya, memiliki 194 ton, sedangkan Thailand mencapai 234 ton. Menurut Irwandy, hal ini terjadi karena strategi BI selama ini lebih berorientasi pada cadangan valuta asing, terutama dolar Amerika Serikat. Aset tersebut dinilai lebih likuid sehingga dapat digunakan langsung ketika BI melakukan intervensi di pasar valuta asing. "Rupanya strategi Bank Indonesia itu mudah-mudahan saya nggak salah, lebih berorientasi pada cadangan valuta asing. Dolar," ujarnya. Irwandy menyebut cadangan devisa nasional saat ini sekitar US$146 miliar atau setara dengan 5,5 bulan impor. Menurut dia, keterbatasan cadangan devisa nasional turut membatasi ruang untuk memperbesar kepemilikan emas. "Yang persoalan kedua kenapa cuma 80 ton, keterbatasan total cadangan devisa nasional. Kita memang belum besar juga cadangan devisa nasionalnya," kata Irwandy. Lebih lanjut, Irwandy menilai strategi tersebut perlu dipertimbangkan kembali di tengah tren bank sentral dunia yang meningkatkan kepemilikan emas sebagai bagian dari diversifikasi cadangan. Sejumlah negara, seperti China, Rusia, India, Turki, dan Polandia, terus menambah kepemilikan emas. Langkah tersebut antara lain didorong oleh meningkatnya risiko geopolitik dan upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar. "Indonesia belum atau tidak mempunyai urgensi untuk melakukan diversifikasi dolar, padahal sekarang ini dedolarisasi sedang terjadi di dunia," jelas Irwandy. Lantaran itu, dia mengusulkan agar BI mulai menyerap sebagian produksi emas dalam negeri. Salah satu skema yang ditawarkan adalah pembelian sekitar 20 ton emas ketika produksi nasional mencapai 100 ton. "Misalnya kalau kita produksi 100 ton ya, maka Bank Indonesia itu nambah 20 ton," ucapnya. Merujuk data Kemenko Perekonomian, Indonesia memiliki modal kuat untuk memperkuat ekosistem emas nasional. Sebagai gambaran, di dalam Grup MIND ID PT Antam Tbk saat ini memiliki fasilitas pemurnian (refinery) berkapasitas 150 ton per tahun. Selain itu, terdapat Smelter Manyar milik PT Freeport Indonesia yang mampu memurnikan emas hingga 50 ton per tahun. Sementara dari sektor swasta, smelter PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) mampu mengolah emas dengan kapasitas 18 ton per tahun. Adapun, potensi produksi bijih juga didukung oleh sejumlah perusahaan tambang lainnya, seperti PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) sebesar 2,4–2,7 ton, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) 2,9 ton, PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) 2,6 ton, PT Agincourt Resources (PTAR) 5,9–6,8 ton, serta PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) sebesar 2,2 ton per tahun. Besarnya kapasitas tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem emas nasional, yang pada akhirnya potensial untuk memperkuat cadangan devisa bank sentral. Atas dasar itulah, pemerintah terus mendorong Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan cadangan emasnya, sehinga semakin memperkuat stabilitas moneter dan ekonomi nasional.
Nasional
Nasional
ATI Dorong Model Baru Pembiayaan Jalan Tol: Kurangi Beban APBN Perbesar Peran Swasta
Jakarta, katakabar.com - Penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, sebagai peran vital mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, menjadi bahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang akan diselenggarakan Asosiasi Tol Indonesia (ATI), Rabu (12/8), di Jakarta. Forum ini juga hadir sebagai ruang dialog solutif lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, menjaga kelayakan iklim investasi, termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol di seluruh Indonesia. Ketua Umum ATI, Rivan A. Purwantono, mengatakan ATI berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan jalan, serta modernisasi ekosistem transportasi nasional. “Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama Pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” kata Rivan. Jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia saat ini telah mencapai sepanjang 3.115,98 km (76 ruas jalan tol) yang dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp668 triliun untuk ruas beroperasi dan diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun termasuk ruas dalam tahap konstruksi dan persiapan. Di sisi lain, kapasitas pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan terobosan kebijakan dan skema pembiayaan yang dapat mendorong partisipasi swasta. Sebagian besar ruas jalan tol yang beroperasi saat ini masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi sehingga memerlukan keselarasan struktur keuangan yang sehat untuk menjaga keberlanjutan pengusahaan jangka panjang. Kondisi ini kian diperparah oleh maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mempercepat kerusakan fisik jalan dan juga membahayakan pengguna jalan. Penyelenggaraan FGD ini turut mengundang jajaran pemangku kepentingan kunci. Acara direncanakan dibuka dengan sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. serta Menteri Pekerjaan Umum RI, Ir. Dody Hanggodo, M.PE. Diskusi interaktif ini juga akan dipandu oleh pakar manajemen Prof. Rhenald Kasali, Ph.D., dengan menghadirkan narasumber utama Dr. Muhammad Chatib Basri dan Prof. Bambang Brodjonegoro. Forum ini akan melibatkan perwakilan legislatif dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta jajaran Kementerian dan Lembaga terkait. Unsur Kementerian mencakup Kementerian Pekerjaan Umum beserta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, hadir pula perwakilan lembaga negara dan pengawasan seperti Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Diskusi ini turut diperkaya oleh kalangan akademisi dan pakar, diantaranya Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan pengamat kebijakan publik. Sebagai pelengkap, sektor masyarakat dan dunia usaha juga hadir yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), kalangan perbankan, serta investor. Menanggapi pentingnya keterlibatan luas seluruh pemangku kepentingan tersebut, Plt. Sekretaris Jenderal ATI Kristianto menggarisbawahi bahwa keselarasan pandangan antara Pemerintah dan pelaku industri merupakan pilar utama dalam merumuskan skema pembiayaan dan regulasi jalan tol yang berkeadilan. "Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper)," terang Kristianto. Hasil rumusan tersebut nantinya diserahkan sebagai bahan masukan strategis yang bermanfaat bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan jalan tol nasional yang adil, berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan percepatan pembangunan Indonesia.
