Gelontorkan
Sorotan terbaru dari Tag # Gelontorkan
Perkuat PSR, BPDP Gelontorkan Dana Tahap V Rp168 Miliar Bagi 2.800 Hektare Kebun Rakyat
Medan, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) perkuat komitmen mendorong peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahap V Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 29 hingga 30 Juli 2026 di Kantor Pusat PT Bank Sumut (Perseroda), Medan, Sumatera Utara, jadi momentum perkuat sinergi antara pemerintah, perbankan, dan kelembagaan pekebun guna mempercepat pelaksanaan program PSR. Total 19 kelembagaan pekebun dari berbagai daerah sentra sawit mengikuti penandatanganan kerja sama tersebut. Dalam tahap ini, BPDP menyalurkan pendanaan untuk peremajaan kebun seluas 2.802,73 hektare dengan nilai mencapai Rp168,16 miliar. Sejumlah perbankan turut berkolaborasi dalam pelaksanaan program, yakni Bank Sumut, Bank Sumsel Babel, Bank Kalbar, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Aceh Syariah (BAS), dan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin Hidayat, mengatakan keberhasilan Program PSR tidak hanya bergantung pada dukungan pembiayaan, tetapi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga kelembagaan pekebun. "Keberhasilan program ini memerlukan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga para pekebun. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen untuk menjalankan program secara efektif, transparan, dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan bersama," terang Normansyah. Menurutnya, Program PSR diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kebun rakyat sekaligus memperkuat tata kelola usaha perkebunan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekebun. "Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pekebun melalui peningkatan produktivitas, penguatan tata kelola, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya. Selain penandatanganan kerja sama, kegiatan ini juga menjadi forum penyelarasan mekanisme pelaksanaan program, mulai dari penyaluran dana, pemanfaatan sistem digital, hingga penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan. BPDP juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi PSR Online dan Smart-PSR untuk mendukung proses verifikasi, pemantauan, evaluasi, serta penyaluran dana secara lebih transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dana dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan kegiatan peremajaan di lapangan. Setiap tahapan didukung proses verifikasi yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pekebun, dan pendamping lapangan guna memastikan program berjalan tepat sasaran. Pendampingan teknis kepada pekebun juga terus dilakukan agar proses pengajuan, pencairan dana, hingga pelaksanaan peremajaan dapat berjalan sesuai ketentuan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya BPDP untuk memperkuat tata kelola Program PSR sekaligus meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di antara program strategis pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat tanpa membuka lahan baru, sekaligus mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. Sejak diluncurkan pada 2016 silam, program ini telah memberikan manfaat kepada ratusan ribu pekebun di berbagai daerah. Melalui pelaksanaan PKS Tahap V Tahun 2026, BPDP berharap sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pekebun semakin kuat sehingga Program PSR mampu mempercepat peningkatan produktivitas, memperbaiki kesejahteraan pekebun, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta keberlanjutan industri sawit Indonesia.
PT Permata Citra Rangau Gelontorkan Bantuan Rutin ke Masyarskat Sekitar
Duri, katakabar.com - Seperti bulan-bulan sebelumnya, PT Permata Citra Rangau gelontorkan bantuan paket sembako ke masyarakat sekitat lingkungan operasional Pabrik Kelapa Sawit atau PKS, pada Jumat (28/6) kemarin. Menurut GM PT Permata Citra Rangau, Muhammad Ali melalui Nur Islami kepada wartawan, pada Sabtu (29/6) menyatakan, bantuan paket sembako ini rutin digelontorkan setiap bulan kepada masyarakat sekitar, berupa beras, gula, teh, mie instan, minyak goreng, dan lainnya. "Harapannya, bantuan bisa membantu dan meringankan beban masyarakat sekitar, khususnya warga yang kurang mampu di tengah perekonomian tidak stabil saat ini," ujar Nur Islami. Kegiatan bantuan paket sembako ini, kata Nur Islami, program corporate social responsibility atau CSR selaku tanggung jawab sosial perusahaan kepada warga di sekitar operasionalnya. Selain bantuan rutin paket sembako setiap bulan, terang Nur Islami,PT Permata Citra Rangau salurkan berbagai bantuan, berupa operasional pengurus masjid, dan mushala, santunan anak yatim, serta lainnya. Itu semua, lanjut Nur Islami, bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, terutama warga sekitar yang membutuhkan sekitar operasional pabrik. "Untuk itu, kepada masyarakat mohon doanya agar operasional perusahaan berjalan lancar dan lebih maju ke depan. Dengan lancar dan majunya operasional pabrik, penyaluran program CSR perusahaan dapat berjalan lancar dan masyarakat sekitar dapat terbantu secaea ekonomi," sebutnya.
Salurkan Rp28,7 Miliar, BRK Syariah Tanggung Biaya PSR 5 Koperasi di Riau
Pekanbaru, katakabar.com - Bank Riau Kepri (BRK) Syariah gelontorkan dana Rp28,7 miliar untuk membiayai program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada lima koperasi di Provinsi Riau. Penyaluran uang itu ditandai dengan ditekennya perjanjian kerja sama oleh tiga pihak, yakni BPDPKS, BRKS dan Lembaga Pekebun (LP) di salah satu hotel yang berada di kawasan Bogor Raya, pada Jum'at (21/7) lalu. "Bank Riau Kepri (BRK) Syariah salurkan dana kepada lima koperasi mitra BRKS ini kali kedua. Di mana sebelumnya telah disalurkan dana dan kegiatan yang sama kepada sepuluh koperasi setelah diteken kerja sama," ujar Pemimpin Divisi MKM M, Jazuli diteruskan Pemimpin Bagian MKM BRK Syariah, Jon Hendri lewat siaran persnya, pada Senin (24/7) dilansir dari laman elaeis.co. Menurut Jon, Koperasi Unit Desa (KUD) dapat dukungan dana PSR, meliputi Kelompok Tani (KT) Sumber Tani Mulya Jaya Kabupaten Indragiri Hilir, Kelompok Tani (KT) Aman Mulya Mugi Raharjo Kabupaten Indragiri Hilir, Koperasi Unit Desa (KUD) Jaya Makmur Kabupaten Siak, Koperasi Unit Desa (KUD) Bukit Makmur Kabupaten Indragiri Hulu, dan Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Rezeki Kabupaten Siak. PSR ini kata Jon, program BPDPKS sangat penting dan bermanfaat bagi negara. Untuk itu, dengan ditekennya perjanjian kerja sama antara tiga pihak ini, hendaknya dapat membangun sinergi antara BPDPKS, perbankan, dan KUD untuk dapat mengakselerasi target capaian program PSR di Provinsi Riau. Selain itu lanjutnya, peremajaan sawit salah satu solusi untuk pastikan keberlanjutan produksi perkebunan kelapa sawit milik petani, dan menjaga kepastian produksi Tandan Buah Segar (TBS) tetap optimal. PSR ini hibah langkah awal peremajaan kebun kelapa sawit. Di mana BRKS penyalur dana untuk membiaya replanting, meliputi persiapan, pemeliharaan kebun, dan siap mendampingi petani kelapa sawit hingga menghasilkan masa panen, sebutnya.
Pemkab Keerom Gelontorkan Rp5 Miliar Biaya Program PSR, Ini Kata Apkasindo
Papua, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, kucurkan anggaran sebesar Rp5 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) buat biaya peremajaan kelapa sawit (PSR) seluas 500 hektar kebun kelapa sawit. "Tahap awal tengah dilakukan peremajaan di Kampung Kwimi seluas dua hektar," kata Bupati Keerom, Piter Gusbager. Untuk target hingga 2024 mendatang ujar Piter, kita punya eks plasma, yakni Arso Kota, Kwimi, Pir I, Pir II dan Pir III segera ditanam bibit sawit. Pemerintah Daerah (Pemda) Keerom mendukungnya mulai dari pengadaan bibit, pembersihan dan penanaman. "Kita bentuk gugus tugas melibatkan semua pohak guna mendukung target itu," imbuhnya. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Papua, Albert Yoku sangat mendukung Pemkab Keerom. Lantaran langkah itu sangat membantu petani yang memang membutuhkan peremajaan bagi kebun kelapa sawit. "Peremajaan mendukung upaya pemerintah terkait program kelapa sawit berkelanjutan nasional," tuturnya. Selain itu lanjut Alberth, upaya yang dilakukan untuk melawan kampanye negatif tentang perkebunan kelapa sawit, lantaran dapat mensejahterakan petani dan memajukan daerah. Selaku petani kelapa sawit pihaknya menolak semua bentuk penindasan dan penghancuran usaha dan kerja keras petani. Petani bekerja hanya untuk melanjutkan kehidupan dan masa depan anak cucu ke depan. "Bertani dan berkebun adalah budaya orang indonesia. Hutan-hutan milik masyarakat adat adalah milik kami. Kita punya komitmen mencintai produk dalam negeri. Kita butuh minyak goreng, mentega, dan alternatif bahan bakar rakyat NKRI. Di sisi itu kita masih butuh negara yang membela rakyatnya bukan membela dan tunduk pada tuntutan dari luar," jelasnya. Untuk itu terang Alberth, anak Papua Indonesia menolak intervensi asing atas NKRI tercinta dan meminta pemerintah RI tidak tunduk pada tuntutan mereka. "Kita minta pemerintah tidak tunduk pada tuntutan negara asing," tandasnya. Bicara potensi, perkebuna kelapa sawit di Papua cukup menjanjikan. Di mana terdapat kebun yang terdiri dari 2.506,38 hektar kebun inti, 3.600 hektar plasma, 5.710,50 hektar Kebun Kredit Koperasi Perkebunan untuk anggota (KKPA), sisanya, 193,6 lokasi pabrik dan fasilitas umum.