Teknologi
Teknologi
Alita Gandeng Fujitsu Bawa Teknologi Analitik Gerak Berbasis AI ke Indonesia
Jakarta, katakabar.com - PT Alita Praya Mitra (Alita) menggandeng Fujitsu Limited untuk menghadirkan teknologi analitik gerak manusia berbasis kecerdasan buatan, Human Motion Analytics, ke Indonesia. Kerja sama ini menyasar sektor olahraga dan kesehatan, dan teknologinya sudah dapat dicoba langsung oleh publik mulai hari ini di Indonesia Sports Summit 2026, Jakarta Convention Center. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan di Jakarta pada Jumat (11/9) oleh Direktur Utama Alita Joseph Lumban Gaol dan Corporate Executive Officer, EVP, Global Solutions Business Group Fujitsu Limited Naoko Otsuka, dalam rangkaian kunjungan delegasi Fujitsu ke kantor pusat Alita. Di booth bersama Alita dan Fujitsu, pengunjung Indonesia Sports Summit 2026 dapat mencoba empat penerapan teknologi ini secara langsung. AI Gait Analysis menganalisis pola jalan dan mobilitas. Senior Functional Training ditujukan untuk kebugaran lansia dan pengurangan risiko jatuh. Rowing Performance Analysis mengukur teknik dan efisiensi gerakan mendayung. Golf Swing Analysis membedah mekanika ayunan untuk kebutuhan pelatihan. Booth terbuka untuk umum pada 11 sampai 13 September. "Selama lebih dari 30 tahun, Alita membangun infrastruktur digital yang diandalkan banyak institusi di Indonesia. Sekarang kami membawa kemampuan itu ke ranah yang baru," kata Direktur Utama Alita Joseph Lumban Gaol. "Teknologi ini membuat analisis gerak yang tadinya hanya bisa dilakukan di laboratorium menjadi jauh lebih terjangkau. Bagi kami, ini bukan sekadar mendatangkan produk dari luar, tetapi Alita sebagai perusahaan teknologi lokal akan mengembangkan penggunaan teknologinya dengan konteks Indonesia agar benar-benar menjawab kebutuhan atlet, pelatih, dan tenaga kesehatan di Indonesia." Teknologi yang dikembangkan Fujitsu ini, dikenal sebagai skeleton recognition AI, mendigitalkan gerak tubuh manusia secara tiga dimensi hanya dari rekaman video biasa. Tidak diperlukan sensor yang dikenakan di tubuh maupun studio motion capture khusus. Selama ini, analisis gerak yang objektif menuntut laboratorium dan peralatan mahal, sehingga sulit dijangkau sebagian besar klub olahraga, klinik, dan pusat pelatihan di Indonesia. Dengan kamera biasa dan pengolahan berbasis AI, analisis serupa dapat dilakukan di lapangan, di ruang latihan, atau di klinik. Penerapannya mencakup identifikasi bakat, peningkatan performa atlet, pencegahan cedera, hingga pemantauan proses rehabilitasi. Bagi Alita, kerja sama ini memperluas penerapan pilar Business Productivity, salah satu dari empat pilar solusi bisnis yang dikembangkan Alita, yang mencakup pemanfaatan kecerdasan buatan untuk kebutuhan organisasi. Sektor olahraga dan kesehatan menjadi segmen baru di luar basis pelanggan telekomunikasi, korporasi, dan institusi publik yang selama ini dilayani Alita. Teknologi Human Motion Analytics merupakan bagian dari Fujitsu Uvance, portofolio solusi lintas industri Fujitsu. Alita telah disetujui berpartisipasi dalam program Uvance Partner, yaitu program kemitraan strategis Fujitsu untuk mengembangkan peluang bisnis bersama di pasar masing-masing mitra. "Indonesia menyimpan peluang besar bagi teknologi yang mendukung kesehatan, performa manusia, dan kualitas hidup," kata Naoko Otsuka. "Melalui kerja sama dengan Alita, yang memiliki pemahaman pasar lokal, keahlian di bidang infrastruktur, dan jangkauan nasional yang kuat, kami akan menjajaki bagaimana teknologi dan keahlian Fujitsu dapat menjawab kebutuhan sektor olahraga dan kesehatan di Indonesia," jelasnya. Ke depan, kedua perusahaan akan mengidentifikasi prioritas penerapan, menjajaki kerja sama dengan pemangku kepentingan di ekosistem olahraga, kesehatan, dan pendidikan, serta mengevaluasi kebutuhan teknis dan komersial untuk implementasi di Indonesia. Nota Kesepahaman ini merupakan kerangka kerja yang tidak mengikat, dan setiap kesepakatan komersial yang dihasilkan akan tunduk pada perjanjian terpisah.
Ekonomi
Ekonomi
Menkeu Baru Dilantik, Bagaimana Arah Kebijakan Kripto di Indonesia?
Jakarta, katakabar.com - Pergantian Menteri Keuangan menjadi perhatian industri aset kripto Indonesia, terutama terkait arah kebijakan fiskal dan perpajakan di sektor aset digital. Presiden RI, H Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin (14/9), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Meski pengaturan dan pengawasan aset kripto berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan tetap memiliki peran dalam menentukan kebijakan fiskal dan perpajakan sektor tersebut. Saat ini, ketentuan perpajakan aset kripto mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025. Regulasi tersebut menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan aset kripto, namun tetap mengenakan PPh Pasal 22 final sebesar 0,21 persen atas transaksi melalui Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) dalam negeri. Dari rekam jejak publiknya, Suahasil belum secara spesifik menyatakan sikap mendukung atau menolak aset kripto sebagai instrumen investasi. Pandangannya selama ini lebih banyak berkaitan dengan perkembangan fintech, transformasi keuangan digital, serta pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas sistem keuangan. Suahasil juga pernah terlibat dalam riset akademik mengenai central bank digital currency (CBDC) pada 2022. Namun, pembahasan mengenai CBDC tersebut tidak secara langsung menunjukkan sikap terhadap aset kripto terdesentralisasi seperti Bitcoin. Industri Soroti Daya Saing Pasar Kripto Indonesia Selain arah kebijakan fiskal, struktur perpajakan juga menjadi perhatian pelaku industri aset kripto. Pajak transaksi dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi daya saing platform domestik, terutama ketika industri Indonesia berhadapan dengan pasar global. CEO dan Founder FLOQ, Yudhono Rawis, mengatakan pelaku industri terus mencermati perkembangan kebijakan perpajakan aset kripto di Indonesia. Menurutnya, dialog antara industri dan regulator menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem aset digital yang dapat berkembang secara berkelanjutan. “Kami melihat pentingnya dialog yang konstruktif antara industri dan regulator untuk terus menyempurnakan ekosistem aset digital di Indonesia, termasuk dari sisi kebijakan perpajakan,” ujar Yudho. Ia menilai kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal, kepatuhan, dan pertumbuhan industri akan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ekosistem aset digital Indonesia. Menurutnya, penyesuaian kebijakan tetap menjadi bagian dari pembahasan untuk menciptakan kondisi industri yang lebih sehat. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pelaku industri tetap perlu menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Yudho juga menilai tantangan Indonesia untuk berkembang sebagai pusat industri kripto global tidak hanya berkaitan dengan jumlah pengguna maupun nilai transaksi domestik. “Menjadi pasar besar berbeda dengan menjadi pusat kripto global,” ucapnya. Pandangan dia, Indonesia perlu membangun produk dan ekosistem yang kompetitif agar mampu menarik likuiditas serta pelaku industri dari pasar global. Dengan fondasi regulasi aset digital yang semakin terbentuk, tahap berikutnya dinilai akan berkaitan dengan bagaimana Indonesia meningkatkan daya saing ekosistem domestik sekaligus menciptakan ruang bagi inovasi dan partisipasi pelaku global. Potensi Pajak Kripto Global Capai US$457 Miliar Perhatian terhadap perpajakan aset kripto juga muncul di tengah besarnya potensi penerimaan pajak dari aktivitas aset digital secara global. Laporan perusahaan analitik blockchain Chainalysis yang dirilis pada 26 Agustus 2026 mencatat aktivitas kripto on-chain global yang berpotensi dikenakan pajak mencapai sedikitnya US$457 miliar sepanjang 2025. Aktivitas tersebut mencakup capital gain dari central exchange maupun terdesentralisasi, pendapatan dari staking dan mining, serta aktivitas pinjaman dan pembayaran berbasis aset kripto. Amerika Serikat tercatat memiliki potensi terbesar dengan nilai US$112,6 miliar. Posisi berikutnya ditempati Jerman, China, Inggris, dan India. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-12 dengan potensi aktivitas kena pajak mencapai sekitar US$10,1 miliar. Angka tersebut terdiri dari sekitar US$3,6 miliar capital gain, US$2,6 miliar pendapatan dari imbal hasil, dan US$3,9 miliar dari aktivitas pembayaran. Tetapi, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh sistem pengawasan pajak transaksi aset, seperti Bitcoin yang ada. Chainalysis memperkirakan kerangka pelaporan pajak internasional OECD, Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), baru mencakup sekitar 14 persen aktivitas transaksi kena pajak di jaringan blockchain. Sejumlah aktivitas seperti decentralized finance (DeFi), transaksi peer-to-peer, dan aktivitas melalui self-custody wallet juga menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas pajak karena tidak seluruhnya dapat dipantau melalui mekanisme pelaporan konvensional. Pergantian Menteri Keuangan dan besarnya aktivitas ekonomi aset kripto yang berpotensi menjadi sumber penerimaan negara, arah kebijakan fiskal sektor aset digital diperkirakan masih akan menjadi perhatian industri. Di tengah perkembangan tersebut, Yudho melihat Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya di industri aset digital global, selama pengembangan ekosistem berjalan seiring dengan kepastian regulasi. “Indonesia memiliki pasar dan potensi yang besar. Tantangan berikutnya adalah bagaimana potensi tersebut dapat berkembang menjadi ekosistem yang kompetitif secara global, dengan tetap mengedepankan kepatuhan dan perlindungan konsumen,” sebut CEO FLOQ.
Internasional
Internasional
India dan Indonesia Perkuat Kerja Sama Pertambangan, Bidik Mineral Kritis dan Peluang Hilirisasi
Jakarta, katakabar.com - India dan Indonesia mendorong penguatan kerja sama di sektor pertambangan dan batu bara dengan memperluas kolaborasi dari perdagangan komoditas menuju investasi, teknologi, mineral kritis, industri hilir, dan keamanan rantai pasok. Peluang tersebut dibahas dalam roundtable “Boosting India-Indonesia Collaboration in Mining and Coal Sectors” di Tagore Hall, New Chancery, Kedutaan Besar India di Jakarta, 11 September 2026. Pertemuan mempertemukan pejabat pemerintah, perusahaan pertambangan, asosiasi industri, investor, kontraktor, dan pemangku kepentingan dari kedua negara. Indonesia menawarkan sumber daya mineral yang besar, sementara India memiliki kemampuan industri, teknologi, investasi, dan kebutuhan pasar yang terus berkembang. India Ingin Menjadi Mitra, Bukan Sekadar Pembeli Bahan Mentah Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, menegaskan bahwa India tidak tertarik hanya mendapatkan akses bahan baku. “Kami tidak tertarik hanya mengambil bahan mentah. Kami ingin bermitra dengan Anda, dan kami ingin menjadi mitra dalam kemajuan Anda," kata Sandeep. Menurutnya, kebijakan hilirisasi Indonesia telah mengubah lanskap investasi. Perusahaan India perlu melihat Indonesia bukan hanya sebagai sumber mineral, tetapi juga sebagai tempat membangun fasilitas pengolahan, manufaktur, dan industri bernilai tambah. Mineral Kritis Jadi Area Strategis Baru Vivek Kumar Bajpai, Joint Secretary, Ministry of Mines, Government of India, menjelaskan transformasi sektor pertambangan India melalui eksplorasi, pengelolaan data geologi, keterlibatan swasta, dan pengembangan pengolahan mineral. India juga memberikan perhatian besar terhadap National Critical Mineral Mission (NCMM), yang mencakup eksplorasi, lelang blok, akuisisi aset luar negeri, fasilitas pengolahan, daur ulang, serta penelitian dan pengembangan. “Perusahaan-perusahaan India sangat tertarik untuk datang ke Indonesia dan melakukan investasi di sini,” kata Bajpai. Langkah berikutnya, menurutnya, adalah mempertemukan perusahaan India dengan proyek dan mitra yang tepat di Indonesia. Batu Bara Tetap Strategis, India Dorong Modernisasi Bhuvaneshwari S., Deputy Secretary, Ministry of Coal, Government of India, menjelaskan batu bara masih berperan penting dalam sistem energi India. Namun, pemerintah mendorong reformasi kebijakan, modernisasi teknologi, serta pemanfaatan batu bara untuk menghasilkan nilai tambah. India membuka sektor pertambangan batu bara melalui commercial mining dan mendorong penggunaan AI, GPS, GIS, serta sistem pemantauan terintegrasi. Melalui National Coal Gasification Mission, India juga mengembangkan teknologi untuk mengubah batu bara menjadi produk dan bahan baku industri, dengan tetap memperhatikan lingkungan dan keselamatan. Indonesia Punya Potensi Besar Mineral Kritis Debdutta Ganguly, President Director PT HDJ Consultant Indonesia, menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam industri pertambangan global, termasuk batu bara, nikel, tembaga, emas, bauksit, dan timah. Indonesia telah mengidentifikasi 47 mineral kritis, sementara India memiliki sekitar 30. Nikel, kobalt, tembaga, grafit, timah, dan rare earth elements menjadi sejumlah mineral yang memiliki kepentingan bagi kedua negara. Ganguly mendorong kedua negara segera menentukan proyek prioritas. “Identifikasi beberapa proyek prioritas. Kita cocokkan kemampuan India dengan proyek-proyek di Indonesia. Kemudian kita dapat meluncurkan dua atau tiga proyek percontohan," ucapnya. APNI Buka Peluang bagi Perusahaan India Meidy Katrin Lengkey, Secretary General Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), memaparkan pesatnya perkembangan industri nikel Indonesia. Menurutnya, sekitar 450 perusahaan tambang nikel aktif berproduksi, sementara hilirisasi telah mendorong pembangunan berbagai fasilitas pengolahan dan pemurnian. Indonesia kini memasok sekitar 65 persen kebutuhan nikel dunia. Tetapi, Meidy menyoroti dominasi investor China di sektor hilir. “Sayangnya, sejak program hilirisasi dimulai, kita dapat melihat bahwa sekitar 90 persen sektor hilir berasal dari China," timpalnya. Kondisi tersebut membuka ruang bagi India untuk menjadi mitra baru Indonesia, tidak hanya di nikel tetapi juga 47 mineral kritis yang telah diidentifikasi Indonesia. Dari Nikel Menuju Produk Bernilai Tambah Kamlesh Kumar, COO Tata Power Indonesia, menilai peluang nikel seharusnya tidak hanya diarahkan untuk menambah kapasitas produksi. Sejumlah segmen telah menghadapi oversupply, sehingga peluang lebih menarik dapat berada pada tahapan lebih tinggi dalam rantai nilai. Selain nickel pig iron (NPI), perusahaan dapat mempertimbangkan bahan kimia dan material yang digunakan dalam rantai nilai baterai. Tembaga, timah, bauksit, dan coal gasification juga dinilai memiliki peluang kerja sama. Ashok Mitra, mantan CEO Kaltim Prima Coal (KPC), menambahkan bahwa gasifikasi batu bara bukan konsep baru di Indonesia, tetapi masih menghadapi tantangan ekonomi proyek, kebutuhan investasi, serta ketersediaan batu bara yang sesuai. Adani Dorong Perusahaan India Lebih Agresif Siddharth Taparia, Country Head Adani Indonesia, mengatakan perusahaan India perlu melihat peluang lebih luas dan tidak hanya berfokus pada batu bara. Nikel, tembaga, dan bauksit dapat menjadi pintu masuk baru. Ia menilai perusahaan China telah bergerak sangat agresif dengan membawa modal, teknologi, peralatan, dan kemampuan engineering. “Kita harus lebih agresif.” Namun, perusahaan yang masuk ke Indonesia juga harus memahami ekosistem lokal dan memberikan nilai tambah. Danantara Melihat Peluang dari Tambang hingga Baterai Suryadi Wijaya, Director Investment Danantara, mengatakan peluang investasi dapat dikembangkan melalui co-investment dan kemitraan dengan investor strategis, dengan tetap berorientasi pada commercial return. Rantai nilai tersebut mencakup pengolahan mineral, material baterai, anode, cathode, battery cell, hingga kendaraan listrik. Indonesia juga membutuhkan diversifikasi teknologi agar tidak bergantung pada satu pendekatan atau sumber teknologi. Mineral Kritis Bukan Sekadar “Dig and Sell” Naveen Chandralal, Director PT Amman, menekankan bahwa mineral kritis membutuhkan perspektif jangka panjang. “Mineral kritis bukan sekadar dig and sell," tuturnya. Pengembangan mineral kritis membutuhkan fasilitas pengolahan, modal besar, teknologi, dan kepastian pasar. Tembaga, misalnya, semakin penting bagi India seiring meningkatnya kebutuhan industri. Indonesia dapat menjadi mitra strategis karena memiliki sumber daya dan pengalaman dalam operasi pertambangan berskala besar. Tantangan Pasokan Nikel Arief Perdana Kusumah, Chairman Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), menyoroti konsentrasi pasar nikel Indonesia ke China. Ia menyebut sekitar 93 persen produksi logam nikel Indonesia mengalir ke China. Arief juga menyoroti kebutuhan impor bijih nikel dari Filipina, terutama karena Maluku Utara menghadapi defisit bijih di tengah terkonsentrasinya kapasitas pengolahan nikel di wilayah tersebut. Salah satu opsi yang dibahas untuk menjamin pasokan adalah long-term offtake agreement dengan produsen yang telah beroperasi. Pilihan lainnya adalah kepemilikan saham atau akuisisi fasilitas yang sudah beroperasi. Meidy menjelaskan bahwa impor bijih dari Filipina berkaitan dengan karakteristik bijih yang dibutuhkan fasilitas pengolahan dan dapat dicampur dengan bijih domestik. Di tengah oversupply pada sejumlah segmen, Indonesia dinilai perlu semakin berfokus pada nilai tambah. Peluang bagi Kontraktor Pertambangan India Roundtable juga membahas peluang bagi perusahaan India untuk masuk sebagai kontraktor pertambangan maupun melalui model Mine Developer and Operator (MDO). Kuhan Selvaretnam, Director Sumbar Mitra Jaya, memberikan perspektif dari sisi kontraktor pertambangan Indonesia. Menurutnya, Indonesia telah berkembang pesat dari sisi teknologi pertambangan. “Dari perspektif pertambangan, Indonesia sudah cukup maju. Kita memiliki akses terhadap teknologi terbaru, baik untuk alat berat, pengawasan tambang, pengembangan tambang dan sebagainya," katanya. Ia juga melihat perbedaan model kontraktor Indonesia dan MDO di India sebagai peluang untuk saling belajar. Kuhan turut mengapresiasi perkembangan regulasi pertambangan India dan upaya menuju praktik pertambangan batu bara yang lebih ramah lingkungan. Saatnya Mengubah Dialog Menjadi Aksi Bijay Selvaraj, Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar India di Jakarta, menilai forum tersebut mempertemukan keahlian dari pembuat kebijakan, perusahaan, investor, perbankan, dan Danantara. “Sudah menjadi sangat jelas bahwa Indonesia adalah tempat di mana hampir segala sesuatu terjadi dalam hal pertambangan. Anda dapat menyebut mineral apa pun, dan mineral itu ada di sini,” tukasnya. Menurutnya, peluang tersebut harus berjalan bersama kebijakan hilirisasi dan transisi menuju industri yang lebih bersih. “Kita tidak bisa hanya berada di apa yang disebut sebagai ruang kotor. Kita harus masuk ke ruang yang bersih dan juga menunjukkannya,” bebernya. India Mining Week Jadi Forum Lanjutan Selvaraj mengundang pelaku industri Indonesia untuk melanjutkan pembicaraan melalui India Mining Week pada 15 hingga 17 November 2026. Forum tersebut diharapkan menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi peluang investasi dan kemitraan yang lebih konkret. Pertemuan di Jakarta menunjukkan bahwa kerja sama pertambangan India dan Indonesia mulai bergerak melampaui perdagangan komoditas. Batu bara tetap menjadi bagian penting, tetapi peluang masa depan semakin mengarah pada mineral kritis, hilirisasi, teknologi, pengolahan, manufaktur, investasi bersama, dan keamanan rantai pasok. Tantangan berikutnya adalah mengubah komplementaritas kedua negara menjadi proyek nyata dengan menentukan proyek prioritas, mempertemukan perusahaan yang tepat, dan membangun proyek percontohan sebagai dasar kemitraan industri jangka panjang.
Internasional
Internasional
Jepang Bidik Pasar Indonesia di Era AI: Firma Hukum dan Startup Legal-Tech Seminar Strategi Masuk Pasar Tokyo
Tokyo, katakabar.com - Seiring dengan meningkatnya minat perusahaan Jepang untuk berekspansi ke Indonesia, sebuah seminar yang digelar di Shibuya membahas pertanyaan yang kerap dihadapi perusahaan Jepang: bukan lagi sekadar apakah akan memasuki perekonomian terbesar di Asia Tenggara, melainkan kapan, bagaimana, dan melalui struktur apa langkah tersebut sebaiknya dilakukan. Seminar berjudul “Indonesia Market Entry Strategy Seminar in the Age of AI” yang digelar di Shibuya Scramble Square tersebut merupakan kolaborasi antara GHP Law Firm, Gani.AI, dan Marunouchi Sogo Law Office. Seminar ini menghadirkan para praktisi di bidang hukum, investasi lintas batas, dan teknologi hukum untuk membahas berbagai aspek praktis dalam memasuki pasar Indonesia, termasuk semakin besarnya peran kecerdasan buatan dalam pelaksanaan pekerjaan hukum lintas batas. Panel menghadirkan Ruly Fitrah Nasrullah, Direktur Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Tokyo Office, Bintang Hidayanto, Co-Founder dan CEO Gani.AI sekaligus Founder GHP Law Firm, Naufal Fileindi, Co-Managing Partner GHP Law Firm, serta Kyota Konnai, Attorney-at-Law pada Marunouchi Sogo Law Office. Sesi tersebut dimoderatori oleh Ayuki Kamata. Melampaui Besarnya Pasar: Mengutamakan Struktur Tepat Alih-alih melakukan pitching mengenai kekuatan ekonomi maupun jumlah penduduk Indonesia. Hal yang pada umumnya telah diketahui oleh para eksekutif Jepang panel berfokus pada berbagai keputusan yang perlu diambil setelah perusahaan memutuskan untuk memasuki pasar Indonesia. Keputusan tersebut mencakup pemilihan antara kemitraan lokal, skema distribusi, joint venture, atau entitas yang dimiliki sepenuhnya, pengelolaan anak perusahaan di Indonesia yang berkantor pusat di Jepang, serta melakukan navigasi atas ketentuan regulasi dalam menjalankan kegiatan usaha yang melibatkan dua yurisdiksi hukum. Topik yang dibahas meliputi: * Peluang investasi dan pasar bagi perusahaan Jepang di Indonesia * Pemilihan struktur masuk pasar yang sesuai dengan model bisnis dan profil risiko * Tata kelola dan koordinasi antara kegiatan operasional di Indonesia dan kantor pusat di Jepang * Pertimbangan khusus bagi perusahaan manufaktur yang mempertimbangkan produksi lokal * Aspek regulasi dan kepatuhan dalam kegiatan usaha lintas batas * Peluang-peluang baru di Indonesia di luar sektor investasi tradisional “Industri otomotif selama ini menjadi sektor utama bagi pelaku usaha Jepang. Tetapi, sektor F&B dan e-commerce belum berkembang seprogresif sektor tersebut, meskipun pasar Indonesia terbuka terhadap keduanya," kata Naufal Fileindi, Co-Managing Partner GHP Law Firm Peran AI Semakin Besar dan Kompleks dalam Pekerjaan Hukum Cross-Border Pembahasan lainnya dalam seminar tersebut mengulas bagaimana artificial intelligence mulai mengubah pelaksanaan kegiatan hukum dan bisnis cross-border. Para panelis membahas potensi AI dalam meningkatkan efisiensi pekerjaan hukum sekaligus berbagai risiko praktis yang perlu diperhatikan, khususnya terkait kerahasiaan klien, pengawasan manusia, serta ketertelusuran dalam konteks hukum dan sektor publik. Dengan mengacu pada pengalaman Gani.AI di bidang teknologi hukum, diskusi ini fokus pada bagaimana pelaku usaha dan penyedia jasa profesional dapat mengadopsi teknologi AI tanpa mengesampingkan mekanisme perlindungan dan pertimbangan manusia yang tetap diperlukan dalam pekerjaan hukum cross-border. “Tidak dapat dipungkiri bahwa AI memiliki peran penting. Dengan AI, manusia akan mampu berkembang melampaui kemampuan yang kita miliki saat ini," timpal Bintang Hidayanto, Co-Founder dan CEO GANI.AI Pendekatan Spesifik Tiap Perusahaan, Bukan Pendekatan Berlaku untuk Semua Penyelenggara seminar menegaskan tidak terdapat satu strategi yang dapat diterapkan secara seragam bagi seluruh perusahaan yang hendak memasuki pasar Indonesia. Pesan utama yang disampaikan panel adalah bahwa pendekatan masing-masing perusahaan perlu disesuaikan dengan model bisnis, tahap ekspansi, profil risiko, struktur organisasi, serta tujuan jangka panjangnya, bukan semata-mata didasarkan pada besarnya potensi pasar. GHP Law Firm, Gani.AI, dan Marunouchi Sogo Law Office, menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong dialog antara pelaku usaha Jepang dan mitra mereka di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara, seiring dengan meningkatnya minat perusahaan Jepang terhadap peluang investasi, manufaktur, teknologi, dan pasar konsumen di Indonesia.
Internasional
Internasional
Indonesia Tuntaskan Misi Kerja Sama Industri di INNOPROM 2026, Hasilkan Belasan Kerja Sama Strategis
Rusia, katakabar.com - Total tiga belas MuU ditandatangani dari berbagai macam sektor industri nasional Indonesia menutup keikutsertaannya sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026 dengan berbagai pencapaian strategis untuk memperkuat kemitraan industri, membuka peluang investasi, dan memperluas akses pasar Indonesia di kawasan Eurasia. Selama empat hari penyelenggaraan pameran industri internasional tersebut, Kementerian Perindustrian memanfaatkan setiap agenda bilateral meeting, business forum, business talk, dan business matching sebagai sarana untuk memperluas kerja sama industri, membuka peluang investasi, mempercepat alih teknologi, serta meningkatkan akses pasar bagi produk manufaktur Indonesia. “Partisipasi Indonesia sebagai Partner Country pada INNOPROM 2026 telah memperkuat posisi industri nasional di pasar Eurasia. Hal ini terlihat dari tingginya antusias pelaku industri dari pasar Eurasia yang menginginkan kerja sama dengan industri nasional dan bahkan telah melakukan penandatanganan MOU sepanjang kehadiran kita di Rusia” ujar Menteri Perindustrian Republik Indonesia (Menperin RI), Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rangkaian kegiatan INNOPROM 2026 di Yekaterinburg, Federasi Rusia, Kamis (9/7). Pencapaian tersebut diwujudkan melalui 8 bilateral meeting dengan pemerintah Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Tajikistan, Wilayah Chelyabinsk, Wilayah Kirov, dan Wilayah Sverdlovsk. Pertemuan tersebut menghasilkan berbagai komitmen untuk memperkuat kerja sama industri, perdagangan, investasi, hilirisasi, pengembangan kawasan industri, penguatan rantai pasok, alih teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia industri yang diwujudkan melalui penandatanganan 13 Memorandum of Understanding (MoU). Ke tiga belas MoU tersebut meliputi kesepakatan antara Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia, serta kerja sama dengan Kyrgyzstan, Kazakhstan, Wilayah Chelyabinsk, Wilayah Kirov, dan Wilayah Sverdlovsk. Selain itu, kerja sama business-to-business (B2B) juga diwujudkan melalui penandatanganan MoU yang melibatkan Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), PT PCM Kabel Indonesia, PT Athira Maritim Indonesia, dan Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) bersama United Industrial Corporation AK Bars, MoU antara PT Minang Jordanindo dan CHETRA LLC, serta nota kesepahaman antara Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia dan Association of Clusters, Technology Parks and Special Economic Zones of the Russian Federation (ACTPRF). MoU yang ditandatangani akan menjadi landasan bagi pengembangan kerja sama industri di berbagai sektor strategis, meliputi pengembangan industri manufaktur, rekayasa mesin, industri alat berat,otomotif, metalurgi, industri kimia, industri halal, pengolahan mineral, pengembangan kawasan industri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia industri, serta penguatan investasi dan perdagangan. Selain itu Kementerian Perindustrian RI juga sukses menyelenggarakan 8 business talk & business forum yang konsisten dihadiri oleh para pelaku industri, calon investor dan stakeholders industri di Eurasia. Diplomasi bisnis melalui penyelenggaraan business forum dan business talk ini membahas berbagai isu strategis, antara lain manufaktur maju, semikonduktor, telematika, industri maritim, hilirisasi, industri sawit berkelanjutan, serta penguatan rantai nilai industri antara kawasan Eurasia dan ASEAN. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII), Tri Supondy, menyampaikan berbagai capaian yang diperoleh selama INNOPROM 2026 menunjukkan besarnya minat mitra internasional untuk membangun kerja sama dengan Indonesia. “Capaian yang diraih Indonesia selama INNOPROM 2026 menunjukkan bahwa industri nasional semakin dipercaya dan berbagai kerja sama yang terbangun melalui ajang ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang investasi, perdagangan, dan kolaborasi industri yang memberikan nilai tambah bagi penguatan daya saing manufaktur Indonesia,” timpal Tri Supondy. Direktur Program Bisnis Formika Event, Anton Atrashkin, turut mengapresiasi partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026. “Kami sangat mengapresiasi atas kerja sama dan kontribusi yang luar biasa dalam menyukseskan partisipasi Indonesia sebagai Partner Country di INNOPROM 2026. Ini merupakan kali pertama pelaku usaha Indonesia hadir di Rusia dalam skala sebesar ini, dan kami melihat begitu banyak talenta serta energi yang dicurahkan untuk menghadirkan paviliun dan rangkaian kegiatan yang sangat mengesankan,” ujar Direktur Program Bisnis Formika Event, di Paviliun Indonesia, INNOPROM 2026, Yekaterinburg, Rusia. Keberhasilan Indonesia sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026 menegaskan bahwa diplomasi industri tidak hanya memperluas jejaring kemitraan internasional, tetapi juga menghasilkan kerja sama konkret yang mendukung investasi, pengembangan industri bernilai tambah, dan perluasan akses pasar. Berbagai capaian tersebut menjadi fondasi bagi penguatan kemitraan industri Indonesia dengan negara-negara di kawasan Eurasia sekaligus mendukung transformasi industri nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Ekonomi
Ekonomi
Pacu Investasi Manufaktur, Indonesia Amankan Perjanjian Industri Strategis dengan Wilayah Sverdlovsk
Rusia, katakabar.com - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperluas jaringan kemitraan internasional guna mempercepat kemandirian dan hilirisasi manufaktur di dalam negeri. Langkah taktis ini berjalan nyata melalui penguatan kolaborasi ekonomi spesifik dengan wilayah industri utama di Federasi Rusia. "Saya berharap Dokumen Memorandum yang akan ditandatangani nanti dapat menjadi awal dari komitmen bersama yang lebih kuat untuk ditindaklanjuti melalui saluran-saluran resmi yang ada, dalam upaya meningkatkan kerja sama industri, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan wilayah Sverdlovsk," ujar Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, memenuhi undangan Gubernur Sverdlovsk, Denis Pasler, di Yekaterinburg, Rusia, Selasa (7/7) lalu. Ia menambahkan momentum berharga ini merupakan buah dari partisipasi terhormat Indonesia sebagai negara mitra (Partner Country) dalam ajang pameran teknologi industri internasional INNOPROM 2026. Wilayah Sverdlovsk memegang reputasi global sebagai salah satu pusat kekuatan industri terbesar di Rusia yang memiliki keunggulan masif pada sektor pertambangan, metalurgi, serta rekayasa mesin. Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) pada akhir tahun lalu juga ikut memicu perluasan ruang kolaborasi kedua pihak. Menperin RI secara aktif memanfaatkan keunggulan teknologi Sverdlovsk dengan mengajak para investor Rusia membangun fasilitas pengolahan bersama di Indonesia. Sinergi ini bertujuan penuh untuk memperkuat program hilirisasi industri nasional. Selain sektor pertambangan, Pemerintah Indonesia membuka peluang kerja sama yang luas pada industri rekayasa mesin, alat berat, serta rantai pasok metalurgi untuk menyuplai kebutuhan industri otomotif, galangan kapal, dan pengolahan pangan domestik. Indonesia yang saat ini tengah berfokus membangun ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) juga menyambut baik rencana pertukaran keahlian teknologi manufaktur kendaraan dengan Sverdlovsk. Tri Supondy selaku Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian melakukan penandatangan MoU dengan Menteri Hubungan Ekonomi Internasional dan Luar Negeri Wilayah Sverdlovsk (Federasi Rusia), V. Yarin, yang telah digagas sebelumnya oleh Menperin RI dan Gubernur Sverdlovsk. “Penandatanganan MOU ini menjadi bukti bahwa kerjasama industri tidak hanya berhenti di level nasional, tapi juga dapat diperkuat dengan kerjasama provinsi dari sebuah negara dengan berfokus pada klaster khusus” ujar Tri Supondy Rabu (8/7). Kedua pihak, disepakati akan saling bertukar informasi mengenai entitas bisnis yang tertarik dalam pertukaran teknologi, pembentukan jaringan sektoral atau rantai pasok dan pendirian usaha patungan (joint venture) atau fasilitas produksi bersama. Melalui jalinan hubungan diplomatik yang telah terbina kuat lebih dari tujuh dekade, Kemenperin berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh poin kesepakatan ini agar tidak berhenti di atas kertas, melainkan segera mewujud menjadi investasi fisik di lapangan. Pertemuan ini juga menjadi sinyal positif bagi pelaku pasar bahwa Pemerintah Indonesia siap memfasilitasi kemitraan yang aman, berkelanjutan, dan saling menguntungkan demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi kedua negara.
Internasional
Internasional
India dan Indonesia: Dua Sahabat Sejiwa di Era Baru
Jakarta, katakabar.com - India-Indonesia Track 1.5 Dialogue merupakan inisiatif kerja sama selama dua tahun yang digagas oleh Gateway House: Indian Council on Global Relations di Mumbai dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia di Jakarta. Forum ini mempertemukan para pakar dari lembaga pemikir, pejabat pemerintah, serta pelaku usaha dari kedua negara setiap dua tahun sekali untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan penguatan hubungan strategis India dan Indonesia. India dan Indonesia memiliki hubungan strategis komprehensif yang dibangun di atas ikatan sejarah panjang, baik pada masa kuno maupun modern. Hubungan tersebut terus berkembang melalui perdagangan, kerja sama ekonomi, serta interaksi antar masyarakat yang semakin erat. Seiring kedua negara terus tumbuh sebagai kekuatan penting di kawasan, terbuka pula berbagai peluang baru untuk memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan, energi, serta kawasan Indo-Pasifik. Pada konteks tersebut, Track 1.5 Dialogue menjadi wadah yang tepat untuk mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Forum ini bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendorong inovasi sekaligus membantu kedua negara merespons berbagai tantangan tata kelola yang terus berkembang melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. Sebagai langkah awal, pada 23 hingga 24 September 2024, Gateway House bersama CSIS Indonesia menyelenggarakan India-Indonesia Track 1.5 Dialogue perdana di Mumbai. Kegiatan ini digelar bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri India, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, serta didukung oleh Pemerintah Negara Bagian Maharashtra, India, bersama Indorama dan Sinarmas dari Indonesia. Selama dua hari penyelenggaraan, forum ini mengangkat gagasan untuk mentransformasikan hubungan India dan Indonesia dari konsep "companion souls" atau sahabat sejiwa yang pernah diperkenalkan oleh Rabindranath Tagore saat kunjungannya ke Indonesia pada 1927, menjadi kemitraan geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi yang relevan dengan tantangan abad ke 21. Semangat tersebut mencerminkan posisi India dan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar dan ketiga terbesar di dunia yang memiliki peluang untuk semakin memperkuat peran di panggung global. Berbagai sesi diskusi dirancang untuk menyoroti keunggulan masing-masing negara sekaligus mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama teknis yang dapat dikembangkan secara bersama. Forum dialog diselenggarakan secara tatap muka di Mumbai dengan menghadirkan pejabat pemerintah, pelaku usaha, wirausahawan, akademisi, serta para pakar terkemuka dari India dan Indonesia. Acara pembukaan dihadiri oleh Ashish Kumar Sinha, Joint Secretary (South), Kementerian Luar Negeri India; Y. Jatmiko Heru Prasetyo, Direktur Asia Selatan dan Tengah, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia; Sandeep Chakravorty, Duta Besar India untuk Indonesia; serta Ina H. Krisnamurthi, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk India.
Opini
Opini
Makna Strategis Kunjungan Modi ke Indonesia bagi Asia
Oleh: Rajiv Bhatia Jakarta, katakabar.com - Setelah melewati perjalanan panjang yang diwarnai kedekatan, periode saling menjauh, hingga hubungan yang sempat berkembang di bawah potensi sebenarnya, India dan Indonesia kini memasuki babak baru dalam kemitraan strategis mereka. Sejak kedua negara meningkatkan hubungan menjadi Comprehensive Strategic Partnership pada 2018, berbagai upaya terus dilakukan untuk memberikan makna yang lebih besar bagi hubungan bilateral tersebut. Momentum itu semakin menguat setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India pada Januari 2025 yang dinilai sukses membuka babak baru kerjasama kedua negara. Sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam 18 bulan terakhir dan bagaimana hubungan tersebut akan berkembang ke depan akan semakin terlihat ketika Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Jakarta pada pekan pertama Juli. Indonesia menjadi salah satu tujuan dalam lawatan tiga negaranya, bersama Australia dan Selandia Baru. Kunjungan ini juga berlangsung saat penting dalam dinamika kawasan. Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi lebih dahulu melakukan kunjungan ke India. Rangkaian diplomasi tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian India terhadap kawasan Indo-Pasifik. Di tengah munculnya tanda-tanda melemahnya komitmen Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik maupun Quadrilateral Security Dialogue (Quad), dialog Modi dengan para pemimpin empat negara demokrasi utama di kawasan memiliki arti strategis yang jauh melampaui hubungan bilateral semata. Saat ini, hubungan India dan Indonesia berada pada kondisi yang sangat kondusif. Tidak terdapat sengketa besar ataupun isu yang berpotensi mengganggu hubungan kedua negara. Hubungan personal antara Perdana Menteri Modi dan Presiden Prabowo juga terjalin dengan baik. Prabowo dikenal mengapresiasi berbagai kebijakan pembangunan yang dijalankan Modi di India, sementara Modi melihat Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang lebih seimbang dan realistis dalam memandang peran Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Kedekatan tersebut memberikan ruang bagi kedua pemimpin untuk mendorong para pejabat pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar mempercepat implementasi berbagai agenda kerja sama yang telah disepakati. Semangat tersebut tercermin dalam Pertemuan Komisi Bersama (Joint Commission Meeting) India–Indonesia ke-8 yang digelar pada 7 Juni lalu dan dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar dan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. Setelah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap hubungan bilateral, kedua menteri mengidentifikasi berbagai peluang baru untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang, mulai dari politik, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, perdagangan dan investasi, farmasi dan kesehatan, ekonomi digital, energi, konektivitas, antariksa, pendidikan, pelayanan konsuler, kebudayaan, hingga hubungan antar masyarakat. Dari hasil pertemuan tersebut, besar kemungkinan kunjungan Modi ke Jakarta akan menghasilkan sejumlah nota kesepahaman baru sekaligus peta jalan yang lebih jelas untuk memperdalam hubungan kedua negara dalam beberapa tahun mendatang. Tetapi, arti penting kunjungan ini sesungguhnya jauh melampaui penandatanganan berbagai kesepakatan. India dan Indonesia diperkirakan akan semakin menyelaraskan pandangan mereka terhadap berbagai perkembangan global, terutama setelah perang di Ukraina dan Timur Tengah, serta munculnya kemungkinan membaiknya hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Jika dinamika tersebut benar-benar berkembang, dampaknya akan sangat besar bagi kawasan Indo-Pasifik, tempat India dan Indonesia sama-sama memainkan peran penting. Indo-Pasifik merupakan rumah bersama bagi India dan Indonesia, sebagaimana juga bagi Jepang, Australia, Filipina, dan Korea Selatan. Keenam negara tersebut memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan sebagai fondasi bagi kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Dalam situasi ketika sejumlah forum kerja sama seperti Quad mulai menghadapi tantangan internal akibat berkurangnya perhatian Amerika Serikat, muncul kebutuhan akan wadah konsultasi politik dan diplomatik baru yang lebih inklusif bagi negara-negara demokrasi utama di kawasan. Inilah salah satu dimensi strategis yang layak dicermati selama kunjungan Modi ke Jakarta. Di bidang pertahanan, terdapat harapan baru bahwa kedua negara akhirnya akan mencapai kesepakatan mengenai rencana pembelian rudal jelajah supersonik BrahMos oleh Indonesia. Menteri Pertahanan India Rajesh Kumar Singh sebelumnya mengungkapkan dalam forum Shangri-La Dialogue bahwa negosiasi mengenai transaksi tersebut telah mendekati tahap final. Apabila terealisasi, kerja sama tersebut berpotensi menjadi tonggak penting dalam hubungan pertahanan kedua negara dan membuka jalan bagi peningkatan kerja sama industri pertahanan di masa mendatang. Di bidang ekonomi, target peningkatan perdagangan bilateral dari 30 miliar dolar AS menjadi 50 miliar dolar AS memang belum tercapai sesuai jadwal. Meski demikian, target tersebut tetap menjadi agenda penting karena akan memperkuat keterkaitan ekonomi kedua negara melalui perdagangan dan investasi yang lebih produktif. Kerja sama dalam pengembangan mineral kritis serta perdagangan digital juga diperkirakan akan menjadi salah satu fokus utama pembahasan kedua pemimpin. Pernyataan bersama yang akan dikeluarkan setelah pertemuan diperkirakan akan memberikan gambaran mengenai strategi kedua pemerintah dalam mewujudkan target-target tersebut. Di era diplomasi plurilateral yang semakin berkembang, India dan Indonesia juga dipastikan akan membahas cara memperkuat koordinasi dalam berbagai forum internasional seperti G20, BRICS, maupun Indian Ocean Rim Association (IORA). Keanggotaan Indonesia sebagai anggota baru BRICS membuka peluang besar untuk memperdalam kerja sama dengan India sebagai salah satu anggota pendiri organisasi tersebut. Di sisi lain, India juga memerlukan dukungan Indonesia dalam menyukseskan penyelenggaraan KTT BRICS mendatang di New Delhi. Dalam konteks kawasan, India juga diperkirakan akan menyoroti semakin eratnya hubungan dengan ASEAN, di mana Indonesia selama ini memainkan peran sentral. Kedua pemimpin kemungkinan juga akan bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi di Myanmar. Perbedaan pendekatan masih terlihat antara ASEAN yang tetap mengedepankan implementasi Konsensus Lima Poin dan kebijakan India yang mulai beradaptasi dengan realitas politik baru di Myanmar, sebagaimana tercermin dari kunjungan resmi pemimpin Myanmar Min Aung Hlaing ke New Delhi beberapa waktu lalu. Sementara itu, pengumuman India mengenai Great Nicobar Project pada 1 Mei lalu juga memberikan dimensi baru bagi hubungan kedua negara. Proyek yang bertujuan menjadikan Kepulauan Andaman dan Nicobar sebagai pusat maritim dan ekonomi strategis tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan Indonesia mengingat kedekatan geografis kedua wilayah. Pada konteks yang sama, kedua negara juga memiliki kepentingan bersama untuk memperkuat konektivitas kawasan dan mendorong pengembangan Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC). Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mewujudkan visi terbentuknya komunitas ekonomi Teluk Benggala yang lebih terintegrasi. Berbagai isu tersebut sesungguhnya telah menjadi pembahasan dalam dua putaran Dialog Track 1.5 antara Gateway House: Indian Council on Global Relations dari Mumbai dan Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia yang diselenggarakan di Mumbai dan Jakarta pada September 2024 dan September 2025. Rekomendasi yang dihasilkan dari dialog tersebut bahkan mendapat pengakuan resmi dan dicantumkan dalam pernyataan bersama India dan Indonesia pada Januari 2025. Kini, kedua ibu kota telah memiliki berbagai gagasan kebijakan yang bersifat visioner sekaligus pragmatis. Tantangan berikutnya bukan lagi mencari ide baru, melainkan menerjemahkan berbagai gagasan tersebut menjadi langkah nyata yang mampu mempererat hubungan India dan Indonesia, sekaligus memperkuat keterhubungan antara Asia Selatan dan Asia Tenggara.
Internasional
Internasional
MoraRepublic dan HMN Tech Bangun Jalur Arteri Digital Menghubungkan Indonesia dan Singapura
Jakarta, katakabar.com - MoraRepublic dan HMN Tech berhasil selesaikan Factory Acceptance Testing (FAT) untuk proyek kabel bawah laut MIC-3, menandai langkah penting dalam memperkuat konektivitas digital berkapasitas tinggi antara Indonesia dan Singapura. PT Ekamas Mora Republik Tbk (MoraRepublic) bersama HMN Technologies Co., Limited (HMN Tech) berhasil menyelesaikan Factory Acceptance Testing (FAT) untuk perangkat wet plant pada proyek Moratelindo International Cable System-3 (MIC-3). Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan sistem kabel bawah laut yang akan menghubungkan Indonesia dan Singapura melalui infrastruktur berkapasitas tinggi. Proyek MIC-3 menghubungkan Singapura dengan Pulau Batam, Indonesia, melalui pemasangan dua 32FP branching unit di sepanjang jalur kabel bawah laut. Ke depan, MoraRepublic juga berencana memperluas konektivitas ke berbagai destinasi potensial melalui dua reserved branching unit yang telah disiapkan, termasuk menuju Jakarta. Sistem ini akan menghadirkan komunikasi berkecepatan tinggi antara Singapura sebagai salah satu gerbang digital internasional dan Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Selain memperkuat konektivitas kedua negara, MIC-3 juga akan mendorong interkoneksi infrastruktur digital di koridor Singapura–Johor–Batam, mempercepat pertumbuhan ekonomi digital, serta mendukung perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan pusat data di kawasan Asia Tenggara. Sistem MIC-3 dirancang dengan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan masa depan melalui penggunaan dua 32FP branching unit terbaru dari HMN Tech yang dilengkapi dengan teknologi 16FP optical switch terdepan di industri. Teknologi ini menghadirkan kemampuan optical switching berperforma tinggi yang memungkinkan proyek MIC-3 mendukung akses yang lebih fleksibel bagi dua sistem 16FP di masa mendatang, sekaligus menyediakan skalabilitas yang memadai untuk mengakomodasi pertumbuhan kebutuhan jaringan. Selain itu, teknologi optical switch tersebut memungkinkan proses pengalihan layanan komunikasi secara presisi dan fleksibel antara jalur utama (trunk) dan jalur percabangan (branch). Kemampuan ini memungkinkan sistem beradaptasi secara dinamis terhadap peningkatan kebutuhan bandwidth seiring berkembangnya ekonomi digital, sekaligus memberikan nilai strategis jangka panjang bagi pertumbuhan ekosistem digital regional. Sebagai salah satu jalur strategis yang menghubungkan pusat-pusat digital di Asia Tenggara, proyek MIC-3 menggunakan kabel bawah laut repeatered 32FP milik HMN Tech yang menawarkan kapasitas sangat tinggi (ultra-high capacity) serta latensi yang sangat rendah (ultra-low latency). Infrastruktur ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan bandwidth yang terus meningkat di kawasan sekaligus menjadi fondasi jaringan yang kokoh bagi perkembangan industri digital regional. Setelah mulai beroperasi secara komersial, sistem MIC-3 akan terintegrasi dengan jaringan domestik maupun internasional yang telah dimiliki MoraRepublic. Sinergi tersebut diharapkan dapat semakin mempercepat kolaborasi digital antarnegara di Asia Tenggara. Michael C. McPhail, Chief Technology Officer MoraRepublic, mengatakan bahwa proyek kabel bawah laut MIC 3 merupakan salah satu inisiatif strategis perusahaan dalam memperkuat interkoneksi digital di kawasan. "Proyek kabel bawah laut MIC-3 merupakan inisiatif strategis utama dalam memperkuat interkoneksi digital regional. Proyek ini menghadirkan gerbang konektivitas berkapasitas tinggi yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura, sekaligus memungkinkan perluasan cakupan jaringan berkapasitas besar di masa depan melalui fleksibilitas branching yang telah disiapkan. Kehadiran MIC-3 akan memberikan dorongan baru bagi pertumbuhan ekonomi digital di kawasan," ujar Michael. Executive Vice President HMN Tech, Ma Yanfeng, mengatakan bahwa HMN Tech bangga dapat mendukung MoraRepublic dalam membangun jaringan backbone kabel bawah laut berkecepatan tinggi. "Seiring dengan berkembangnya teknologi AI di tingkat global, kebutuhan akan konektivitas internasional terus bergerak menuju kapasitas yang lebih besar, fleksibilitas yang lebih tinggi, serta ketahanan jaringan yang semakin kuat. Ke depan, HMN Tech akan terus mendukung konektivitas digital global melalui teknologi inti yang dirancang untuk era kecerdasan buatan," jelasMa Yanfeng.
Opini
Opini
Jembatan Tak Terlihat: Bagaimana Infrastruktur Digital Diam-diam Ubah Hubungan India dan Indonesia
Oleh: Sachin V. Gopalan Jakarta, katakabar.com - Ketika Perdana Menteri India, Narendra Modi tiba di Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026, kunjungannya akan dilihat dari berbagai sudut pandang. Para diplomat akan menyoroti kemitraan strategis. Pelaku bisnis akan mencari peluang investasi baru. Para analis keamanan akan mengamati dinamika keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Tetapi, di balik tema-tema yang sudah akrab tersebut, terdapat kisah yang jauh lebih tenang, tetapi mungkin akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan perjanjian perdagangan atau kerja sama pertahanan mana pun. India dan Indonesia kini semakin menemukan titik temu pada bidang yang akan menentukan daya saing ekonomi abad ke-21: Digital Public Infrastructure (DPI) atau Infrastruktur Digital Publik. Pentingnya momentum ini melampaui teknologi. Yang sedang terjadi adalah bagaimana dua negara demokrasi terbesar di dunia, yang secara bersama-sama mewakili hampir 1,7 miliar penduduk, dapat bekerja sama membangun sistem digital yang inklusif, terjangkau, dan berdaulat. Ketika Presiden RI, H Prabowo Subianto berkunjung ke India pada Januari 2025 sebagai tamu utama perayaan Hari Republik India, yang sekaligus menandai 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara, kedua pemerintah menempatkan kerja sama digital sebagai salah satu pilar strategis hubungan bilateral. Pernyataan bersama yang diterbitkan setelah kunjungan tersebut menegaskan bahwa teknologi, transformasi digital, dan infrastruktur digital publik merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi masa depan. Komitmen tersebut kini mulai bergerak dari deklarasi menuju implementasi. Pada Maret 2025, delegasi tingkat tinggi beranggotakan sepuluh orang dari Dewan Ekonomi Nasional Indonesia berkunjung ke India secara khusus untuk mempelajari kerangka kebijakan Digital Public Infrastructure India. Sejak saat itu, kedua negara juga mulai mengimplementasikan nota kesepahaman mengenai kerja sama digital. Momentum tersebut tidak bisa datang pada waktu yang lebih tepat. Membangun Jembatan Digital Baru "Dalam beberapa dekade terakhir, India dan Indonesia dihubungkan oleh geografi, sejarah, dan budaya. Kini kita memiliki kesempatan untuk membangun jembatan baru antara kedua negara, yaitu jembatan digital yang memungkinkan inovasi, inklusi, dan kesejahteraan bersama dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya." Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, ketika membahas pentingnya kerja sama digital antara kedua negara. Menurutnya, jaringan digital terbuka dapat memberikan daya ungkit struktural bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dengan memperluas pasar bagi pelaku usaha kecil yang selama ini masih menghadapi keterbatasan geografis maupun digital. Indonesia saat ini sedang menjalani apa yang dapat disebut sebagai kalibrasi ulang strategi nasional. Di saat Indonesia berupaya memperkuat kedaulatan ekonomi dan ketahanan nasional, negara ini juga memperluas hubungan dengan berbagai pusat kekuatan dunia. Eropa semakin penting dalam kerja sama teknologi dan mineral kritis. Timur Tengah menjadi sumber investasi dan kemitraan ketahanan pangan. China tetap menjadi mitra utama dalam investasi manufaktur dan industri. Amerika Serikat dan negara-negara Barat masih memainkan peran penting dalam akses pasar dan keseimbangan geopolitik. Sedang, India muncul sebagai mitra pilihan Indonesia dalam bidang Digital Public Infrastructure dan kolaborasi teknologi berskala populasi. Hal tersebut bukanlah sebuah kebetulan. Pelajaran dari India Selama satu dekade terakhir, India telah membangun salah satu ekosistem Digital Public Infrastructure paling sukses di dunia. Alih-alih bergantung pada platform tertutup dan teknologi yang mahal, India membangun fondasi digital terbuka yang memungkinkan inovasi berkembang dalam skala besar. Hasilnya sangat signifikan. Aadhaar, sistem identitas biometrik India, telah mencatat lebih dari 150 miliar transaksi autentikasi dan memberikan identitas digital kepada hampir seluruh populasi dewasa India. Sementara itu, Unified Payments Interface (UPI) memproses lebih dari 17.221 crore transaksi pada tahun 2024 dan menyumbang sekitar 83 persen dari total transaksi pembayaran digital India. Dalam tujuh tahun terakhir, sistem tersebut mencatat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 114 persen. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan mengakui UPI sebagai sistem pembayaran ritel real-time terbesar di dunia berdasarkan volume transaksi, yang mencakup hampir 49 persen dari seluruh transaksi pembayaran real-time global. India kini telah menandatangani kerja sama Digital Public Infrastructure dengan 23 negara, dan sistem UPI telah beroperasi di delapan negara, mulai dari Singapura hingga Prancis. Tantangan Indonesia Serupa Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan yang sebelumnya juga dihadapi India. Bagaimana mendigitalisasi masyarakat yang tersebar di ribuan pulau? Bagaimana memastikan pelaku usaha kecil mampu bersaing di tengah dominasi platform besar? Bagaimana mencegah ketergantungan digital berubah menjadi bentuk baru ketergantungan ekonomi? Dan bagaimana membangun sistem teknologi yang melayani kepentingan nasional tanpa menciptakan ketergantungan terhadap vendor tertentu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini berada di pusat agenda transformasi digital Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet seluler, sementara nilai ekonomi digital sektor e-commerce diperkirakan mencapai 194,5 miliar dolar AS pada 2030. ION dan Masa Depan Perdagangan Digital Salah satu contoh paling nyata dari poros digital baru India-Indonesia adalah Indonesia Open Network (ION), yang diperkirakan akan mencatat transaksi perdananya saat pertemuan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Prabowo Subianto. Terinspirasi dari keberhasilan Open Network for Digital Commerce (ONDC) di India, ION dibangun menggunakan protokol terbuka Beckn 2.0. Berbeda dengan marketplace tradisional, ION berfungsi sebagai jalur digital netral yang menghubungkan pembeli, penjual, penyedia logistik, sistem pembayaran, dan lembaga keuangan dalam satu ekosistem yang interoperabel. Ambisinya sangat besar. Saat ini, banyak UMKM Indonesia masih belum menikmati manfaat penuh dari ekonomi digital. Komisi dan biaya platform yang sering kali berkisar antara 25 hingga 40 persen dari nilai transaksi menjadi hambatan bagi pedagang kecil, petani, koperasi, dan pelaku usaha di daerah. Ketua APINDO, Shinta Kamdani, pernah menyampaikan bahwa fase pertumbuhan ekonomi Indonesia berikutnya akan sangat bergantung pada kemampuan memastikan UMKM tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam ekonomi digital. ION berupaya menurunkan biaya transaksi hingga di bawah 8 persen, sejalan dengan visi Presiden Prabowo mengenai ekonomi digital yang lebih inklusif. Tujuannya sederhana tetapi sangat kuat: memungkinkan siapa pun menjual apa pun, dari mana pun, kepada siapa pun. Melalui interoperabilitas logistik, pembiayaan terintegrasi, konektivitas sistem pembayaran, serta penguatan ekosistem perdagangan di tingkat desa, ION menargetkan lebih dari 30 juta penjual dan 150 juta pembeli di 38 provinsi Indonesia. Mantan Managing Director ONDC, T. Koshy, yang kini menjadi penasihat berbagai inisiatif perdagangan digital Indonesia, menyatakan bahwa jaringan terbuka berhasil karena mendemokratisasi peluang, bukan memusatkannya. Konektivitas Pembayaran Inisiatif kedua yang tidak kalah penting adalah integrasi antara sistem pembayaran UPI India dan QRIS Indonesia. QRIS telah menunjukkan bagaimana pembayaran interoperabel dapat mengubah perekonomian secara besar-besaran. Hingga akhir 2025, QRIS telah digunakan oleh 59 juta pengguna dan 42 juta merchant, melampaui target tahunan yang ditetapkan. Sistem tersebut memproses 13,66 miliar transaksi sepanjang tahun, jauh di atas target 6,5 miliar transaksi. QRIS Cross Border kini telah beroperasi di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Bank Indonesia juga tengah mengeksplorasi integrasi formal dengan UPI India. Apabila terwujud, integrasi tersebut berpotensi menciptakan salah satu koridor pembayaran paling penting di Asia. Bagi destinasi seperti Bali, yang jumlah wisatawan India terus meningkat, pembayaran lintas negara yang mulus akan menghilangkan salah satu hambatan terakhir dalam pengalaman perjalanan. Lebih penting lagi, langkah ini akan menjadi fondasi bagi koridor perdagangan digital antara ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pakar transformasi digital, Dr. Bayu Prawira Hie, bahkan menegaskan bahwa interoperabilitas bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan isu daya ungkit ekonomi. Infrastruktur Digital yang Berdaulat Bidang kerja sama ketiga mungkin akan menjadi yang paling strategis. Protean e-Gov Technologies, salah satu perusahaan yang berperan membangun berbagai lapisan Digital Public Infrastructure India, saat ini menjajaki peluang untuk mendukung ambisi DPI nasional Indonesia. Visi yang dibangun melampaui implementasi teknologi. Melalui inisiatif Digital Nusantara, Dewan Ekonomi Nasional menargetkan pembangunan infrastruktur digital nasional yang terpadu, interoperabel, dan dapat dikembangkan dalam skala besar untuk mendukung layanan pemerintah, bantuan sosial, dan pemberdayaan UMKM. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital juga memiliki ambisi untuk menjadikan Indonesia bukan hanya konsumen teknologi digital, tetapi juga produsen solusi digital bagi kawasan ASEAN. Ketua Dewan TIK Nasional, Ilham Habibie, bahkan menegaskan bahwa daya saing Indonesia di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan membangun kapasitas digital yang berdaulat dan tidak sepenuhnya bergantung pada platform impor. Modernisasi Pasar Modal Inisiatif keempat menyentuh bidang yang semakin penting bagi Indonesia, yaitu modernisasi pasar modal. Pasar saham Indonesia saat ini menghadapi perhatian yang semakin besar terkait tata kelola, transparansi, dan kepercayaan investor. Diskusi tengah berlangsung dengan perusahaan teknologi India seperti Remiges Technologies serta berbagai institusi yang terkait dengan ekosistem Bursa Efek Bombay untuk mengeksplorasi pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengawasan pasar, integritas pasar, dan platform investasi digital. India telah melakukan modernisasi pasar modalnya melalui teknologi dan otomatisasi sejak tiga dekade lalu. Pengalaman tersebut memiliki relevansi langsung bagi Indonesia. CEO InvestorTrust Media dan DataTrust, Primus Dorimulu, menyatakan bahwa pasar modal Indonesia kini memasuki fase baru ketika kepercayaan dan transparansi berbasis teknologi akan menjadi faktor penting dalam menarik investor jangka panjang. Jembatan Tak Terlihat Jika dilihat secara terpisah, seluruh inisiatif tersebut mungkin tampak sangat teknis. Namun jika dilihat secara keseluruhan, semuanya menceritakan sebuah kisah yang jauh lebih besar. Hubungan India dan Indonesia kini berkembang melampaui perdagangan dan diplomasi menuju sesuatu yang lebih mendasar, yaitu penciptaan bersama infrastruktur digital yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, inklusi, dan inovasi dalam skala populasi. Jika abad ke 20 menghubungkan negara-negara melalui jalur pelayaran dan rute perdagangan, maka abad ke-21 akan semakin menghubungkan negara melalui jalur digital. Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi hadir pada saat Indonesia sedang mencari mesin pertumbuhan baru, ketahanan ekonomi yang lebih kuat, dan pembangunan yang lebih inklusif. Digital Public Infrastructure mungkin tidak akan menghasilkan perhatian sebesar investasi bernilai miliaran dolar. Tetapi dampak jangka panjangnya terhadap perdagangan, keuangan, tata kelola pemerintahan, dan kehidupan ekonomi sehari-hari dapat jauh lebih besar.
