MoU
Sorotan terbaru dari Tag # MoU
Internasional
Internasional
RI Teken 7 MoU di INNOPROM 2026 Demi Tembus Pasar Eurasia
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah Republik Indonesia terus mendorong perluasan jaringan pasar industri domestik ke kancah global. Langkah strategis ini terlihat nyata melalui partisipasi aktif Indonesia sebagai negara mitra (Partner Country) dalam pameran industri internasional INNOPROM 2026 yang berlangsung di Yekaterinburg, Rusia. "Indonesia membawa agenda industri yang tegas, yaitu mempercepat hilirisasi mulai dari mineral kritis dan manufaktur maju, hingga energi, ketahanan pangan, dan kawasan industri," ujar Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam sambutannya pada acara Business Forum: Russia–Indonesia Industrial Dialogue di Yekaterinburg, Rusia, di penghujung pekan pertama Juli 2026 lalu. Agus juga menambahkan Indonesia sangat optimistis untuk memperdalam kemitraan teknologi dengan Rusia, serta mengintegrasikan manufaktur bernilai tambah tinggi ke dalam pasar Eurasia. Sektor manufaktur atau Industri Pengolahan (IP) terbukti masih menjadi penopang utama atau tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor IP pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 5,04 persen. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi jika kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang menyentuh angka 4,55 persen. Selain itu, sektor IP memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yaitu mencapai 19,07 persen atau setara dengan Rp1.179,62 triliun. Kinerja memukau ini juga terlihat dari realisasi investasi pada Triwulan I Tahun 2026, di mana sektor IP menyumbang hingga 36,49 persen atau senilai Rp182,04 triliun. Tidak hanya dari sisi modal, sektor ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat masif, yakni sebanyak 20,04 juta orang per Februari 2026. Sementara pada sektor perdagangan internasional, kontribusi ekspor IP pada periode Januari–Februari 2026 mendominasi hingga 83,61 persen dengan nilai penjualan mencapai Rp622,68 triliun. Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Rusia sendiri memperlihatkan perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nilai total perdagangan bilateral kedua negara tumbuh sebesar 5,4 persen hingga mencapai USD 4,8 miliar pada tahun 2025. Nilai ekspor produk Indonesia ke Rusia pun melonjak tajam sebesar 7,5 persen dengan total nilai sekitar USD 1,8 miliar pada tahun 2025. Indonesia secara rutin mengekspor komoditas unggulan seperti karet, kopi, coklat, teh, alas kaki, komponen elektronik, serta produk kimia. Sebaliknya, Indonesia mengimpor komoditas penting dari Rusia seperti pupuk, besi, baja, sereal, kimia organik, hingga pesawat terbang. Lebih lanjut, pelaksanaan forum bisnis ini mengangkat tiga topik kunci, antara lain Joint industrial projects, Investment opportunities for industrial companies in Russia and Indonesia, dan Tools and mechanisms to support exporters. “Saya yakin forum hari ini akan membawa kedua negara, khususnya sektor industri dapat berkolaborasi secara konkret melalui inisiasi proyek-proyek kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan” tambah Menperin. Guna memperkokoh jalinan kerja sama strategis ini, kedua negara sepakat menandatangani tujuh dokumen perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) baru di bidang industri. Dokumen tersebut meliputi kerja sama antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia, serta lima dokumen kerjasama teknis dan komersial yang melibatkan pelaku usaha seperti Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), PT PCM Kabel Indonesia, PT Athira Maritim Indonesia, Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) bersama United Industrial Corporation AK Bars dan MoU antara PT Minang Jordanindo dengan CHETRA LLC, serta nota kesepahaman antara Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia dengan the Association of Clusters dan Technology Parks, and SEZs of the Russian Federation (ACTPRF). Kerja sama baru ini melengkapi dua MoU terdahulu yang sudah berjalan sejak Desember 2025 di bidang galangan kapal dan studi krisotil asbestos. Peran Indonesia sebagai Partner Country diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan, baik bagi Indonesia dan Rusia maupun pada skala global, ditengah tantangan geoekonomi dan geopolitik.
Sawit
Sawit
The 4th PIT POCM IMT-GT Sukses Perkuat Kerja Sama Regional dan Penandatanganan MoU Kelapa Sawit
Medan, katakabar.com - Pemerintah Indonesia tuan rumah pergelaran The 4th Project Implementation Team (PIT) Palm Oil Cooperation Meeting dalam rangkaian The 19th Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Working Group on Agriculture and Agribusiness (WGAA) Meeting. Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk perkuat sinergi dalam pengembangan sektor kelapa sawit yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Sebagai tiga negara produsen utama kelapa sawit dunia, Indonesia, Malaysia, dan Thailand memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan pasokan minyak sawit global. Secara bersama-sama, ketiga negara menyumbang sekitar 87 persen produksi minyak sawit dunia, dengan Indonesia sebagai produsen terbesar, diikuti Malaysia dan Thailand. Posisi strategis tersebut menjadikan kerja sama di bawah kerangka IMT-GT semakin penting dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari peningkatan produktivitas, keberlanjutan, pemberdayaan pekebun, hingga penguatan akses pasar internasional. Pertemuan dibuka secara resmi oleh Chairman PIT POC, Dato' Razali bin Mohamad. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Head of Delegation (HoD) Indonesia, Hendratmojo Bagus Hudoro, sementara Delegasi Malaysia dipimpin oleh Norhayati binti Md. Husin dan Delegasi Thailand dipimpin oleh Ms. Hirunya Srasom. Selaku tuan rumah, Hendratmojo Bagus Hudoro, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh delegasi serta menegaskan bahwa kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Thailand di sektor kelapa sawit perlu terus diperkuat untuk menghadapi dinamika perdagangan internasional, tuntutan keberlanjutan, serta tantangan perubahan iklim. "Melalui IMT-GT, ketiga negara diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam peningkatan produktivitas, hilirisasi, pemberdayaan pekebun rakyat, inovasi, serta harmonisasi berbagai inisiatif yang mendukung pembangunan industri kelapa sawit yang berkelanjutan," ujarnya. Salah satu capaian utama pertemuan ini adalah penyampaian konfirmasi mengenai persetujuannya terhadap MoU on the Palm Oil on IMT-GT. Dengan perkembangan tersebut, seluruh negara anggota menyambut baik tercapainya kesepakatan terhadap substansi naskah MoU sebagai tonggak penting dalam memperkuat kerja sama regional di sektor kelapa sawit. MoU tersebut diharapkan menjadi landasan bagi penguatan kolaborasi di berbagai bidang, antara lain peningkatan produktivitas, pengembangan industri hilir, penguatan sistem ketertelusuran (traceability), promosi praktik budidaya berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pertukaran informasi dan pengalaman antarnegara di subregional Indonesia Malaysia dan Thailand. Sejalan dengan hal tersebut, para delegasi mengusulkan agar penandatanganan MoU dilaksanakan pada The 32nd IMT-GT Ministerial Meeting yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2026. Penandatanganan pada tingkat Menteri diharapkan mencerminkan komitmen politik yang kuat dari ketiga negara dalam memperkuat kerja sama strategis di sektor kelapa sawit. Pertemuan juga berhasil mengadopsi Terms of Reference (ToR) PIT POC sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama ke depan. Adopsi ToR ini akan memperjelas mekanisme koordinasi, pelaksanaan program, serta pembagian peran antarnegara anggota dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif yang telah disepakati. Selain itu, para peserta memberikan apresiasi atas keberhasilan penyelenggaraan Webinar on Oil Palm Smallholder Empowerment pada Juni 2026. Webinar tersebut menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam meningkatkan kapasitas serta kesejahteraan pekebun kelapa sawit rakyat. Perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Normansyah Syahrudin, turut menyampaikan apresiasi terhadap hasil penyelenggaraan webinar tersebut dan berharap berbagai rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti menjadi program konkret dalam mendukung pemberdayaan pekebun kelapa sawit. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, PIT POC mengusulkan agar webinar serupa kembali menjadi bagian dari program kerja tahun 2027. Soal pembahasan agenda mendatang, Malaysia menyampaikan kesediaannya menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan PIT POC berikutnya. Pertemuan menyepakati bahwa The 5th PIT POC Meeting akan dilaksanakan secara virtual, sedangkan The 6th PIT POC Meeting akan diselenggarakan secara tatap muka dan dilaksanakan secara back-to-back dengan penyelenggaraan WGAA Meeting. Seluruh agenda pembahasan dalam The 4th PIT POC Meeting berlangsung dengan lancar dan menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang semakin memperkuat komitmen Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk membangun industri kelapa sawit yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pekebun, industri, serta perekonomian kawasan. Kerja sama ini diharapkan juga semakin memperkuat posisi ketiga negara sebagai produsen utama minyak sawit dunia sekaligus mendorong kontribusi sektor kelapa sawit terhadap pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ekonomi
Ekonomi
Produk UMKM Terbang ke Malaysia: Koperasi PRJ Riau Teken MoU Ekspor Dengan Koperasi PB Selangor
Pekanbaru, katakabar.com - Yuneli tak mampu sembunyikan rasa haru dan senang di raut wajahnya. Ia begitu percaya diri saat membubuhkan tekanan di atas lembar Nota Kesepahaman (MoU). Bagi perempuan yang akrab disapa Nunik ini, bukan sekadar seremoni formal, Jumat (8/5) kemarin. Selaku Ketua Koperasi Pucuk Rebung Jaya, tanda tangan itu langkah awal bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bawah naungan Koperasi Pucuk Rebung Jaya melintasi Selat Malaka, merambah pasar Malaysia melalui kemitraan strategis dengan Koperasi Petaling Berhad, Shah Alam, Selangor. “Ini pencapaian yang luar biasa. Tidak pernah bermimpi sebelumnya produk kami bisa tembus pasar internasional,” kata Nunik, sembari mengenang perjalanan panjang kelompoknya dari usaha kecil hingga kini berdiri sejajar di panggung ekspor. Kemitraan ini bukan sekadar soal angka atau transaksi dagang. Lebih dari itu, kerja sama ini adalah jembatan budaya. Tuan Haji Adli bin Dato’ Aj’ad Ghazi, Wakil Ketua Koperasi Pembangunan Daerah Petaling Berhad Malaysia, bilang momen ini sebagai langkah awal persahabatan dua komunitas serumpun. "Kami sangat berbesar hati. Semoga kemitraan ini membuahkan hasil kesejahteraan bersama," ujarnya. Bagi para pelaku usaha di bawah naungan Pucuk Rebung Jaya, dukungan dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan SKK Migas menjadi napas utama. Melalui pendampingan yang intens mulai dari perbaikan kualitas rasa, standar kemasan yang estetik, hingga strategi branding produk-produk lokal Riau yang tadinya hanya beredar di pasar lokal, kini "naik kelas," dengan percaya diri. Manager Relations Zona Rokan, Rudi Arief, mengatakan pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras dan keikhlasan para ibu-ibu penggerak UMKM. "Hari ini adalah momen bersejarah, momen di mana produk-produk yang lahir dari tangan-tangan terampil ibu-ibu kelompok UMKM binaan PHR Zona Rokan, SKK Migas, dan Pemerintah Riau, kini resmi melangkah menuju panggung internasional. Dari bumi Riau, menuju Malaysia, dan insya Allah, suatu hari nanti ke seluruh penjuru dunia," sebut Rudi Arief. Ketua Dekranasda Pekanbaru, Sulastri Agung Nugroho aminkan Rudi Arief. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan PHR-SKK Migas terhadap UMKM di Pekanbaru. Menurutnya, keberhasilan Koperasi Pucuk Rebung Jaya harus menjadi pemantik semangat bagi UMKM lain untuk terus maju dan berkembang sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat. “Ini adalah langkah strategis bagaimana memperluas pemasaran produk UMKM hingga ke luar negeri. Semoga memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi masyarkat. Kami mengajak seluruh masyarakat dan pelaku UMKM untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas produk, menjaga kepercayaan konsumen, serta terus beradaptasi dengan teknologi dan kondisi pasar yang berdaya saing,” jelasnya. Kemitraan Koperasi Pucuk Rebung Jaya dengan Koperasi Petaling Berhad Malaysia ini merupakan suatu keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh KKKS PHR. Program ini dinilai mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal dari skala lokal menuju panggung internasional. “Hal ini menegaskan komitmen industri hulu migas untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat di sekitar wilayah operasi. Industri hulu migas tidak hanya fokus pada ketahanan energi, tetapi juga pada kemandirian ekonomi rakyat,” tutur Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison. Kolaborasi strategis antara Koperasi Pucuk Rebung Jaya dan Koperasi Petaling Berhad Malaysia ini diharapkan dapat terus berkembang, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha dan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat Riau. Di kegiatan ini juga dilakukan diskusi terkait peluang kolaborasi dan penguatan UMKM antara Indonesia dan Malaysia. Turut hadir juga eksportir Jepang dengan harapan pemasaran produk UMKM Riau semakin luas di tingkat global. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Riau
Riau
Langkah Strategis PMI Rohul: Gandeng Seluruh OPD Lewat MoU Atasi Krisis Stok Darah
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Di tengah kekhawatiran akan menipisnya stok darah yang jadi urat nadi pelayanan kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu, Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Rokan Hulu tidak tinggal diam. Di bawah komando Ketua PMI Rokan Hulu, dr. Yeni Dwi Putri, langkah proaktif dan strategis segera diambil, Senin (6/4) menjadi tanggal bersejarah, saat PMI resmi menjalin ikatan kerja sama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Langkah ini bukan sekadar seremoni administratif belaka, melainkan sebuah komitmen nyata untuk menjamin ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan, baik dalam situasi darurat maupun rutin, agar selalu tersedia dengan cepat dan berkesinambungan. MOU: Dari Kertas Jadi Gerakan Nyata Inti dari kesepakatan yang ditandatangani ini sangat tegas, yakni setiap pimpinan OPD diinstruksikan untuk menggerakkan seluruh staf dan jajarannya agar rutin melakukan donor darah di PMI Rokan Hulu. Tujuannya jelas, membangun pasokan darah yang stabil dan tidak lagi bergantung pada inisiatif sesaat. "Kami ingin memastikan stok darah di Rokan Hulu tetap terjaga di titik aman. Dengan adanya MOU ini, diharapkan setiap OPD memiliki jadwal rutin sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi tanpa kendala," kata dr. Yeni Dwi Putri dengan penuh semangat. Antusiasme terhadap langkah ini terlihat sangat positif. Di acara yang berlangsung khidmat tersebut, dari 30 OPD yang diundang, total 19 OPD telah hadir dan langsung menandatangani kesepakatan. Sebagai bukti keseriusan awal, rata-rata setiap instansi mengirimkan 10 orang perwakilannya untuk langsung mendonorkan darahnya saat itu juga. Sementara, PMI masih menantikan kehadiran 11 OPD lainnya untuk memperkuat barisan kemanusiaan ini, menyatukan tekad demi nyawa sesama. Menuju 'Titik Aman': Target 3.000 Kantong Darah per Tahun dr. Yeni memaparkan tantangan nyata yang dihadapi PMI Rokn Hulu. Untuk mencapai kondisi "titik aman" dalam pelayanan kesehatan di seluruh penjuru Rokan Hulu, dibutuhkan minimal 3.000 kantong darah setiap tahunnya. Angka yang cukup besar ini, menurutnya, sangat mungkin tercapai jika ada sinergi yang kuat antara birokrasi dan kesadaran masyarakat luas. "Target ini bukan mimpi di siang bolong. Jika kita bersatu, birokrasi bergerak bersama masyarakat, 3.000 kantong darah itu pasti bisa kita penuhi," tegasnya. Tetapi, PMI Rokn Hulu tidak hanya menaruh harapan pada sektor pemerintahan. dr. Yeni juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Rokan Hulu, dari berbagai kalangan usia dan profesi, untuk tidak ragu menyisihkan sebagian kecil dari diri mereka untuk kebaikan yang besar. Satu Tetes Darah, Satu Nyawa Diselamatkan "Mari kita sumbangkan darah kita untuk membantu sesama. PMI Rohul selalu siap menyambut masyarakat di Kantor PMI kapan saja. Setetes darah Anda adalah nyawa bagi mereka," seru dr. Yeni dengan nada yang menyentuh hati. Kolaborasi lintas instansi yang dibangun melalui MOU ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang. Dengan adanya gerakan terstruktur ini, Rokan Hulu diharapkan tidak lagi dilanda krisis stok darah. Pelayanan darurat bagi pasien yang menunggu transfusi dapat berjalan lebih optimal, dan harapan untuk sembuh pun semakin terbuka lebar berkat kepedulian bersama.
Riau
Riau
Pemkab Kepulauan Meranti dan Kanwil DJP Riau Teken MoU Pelayanan Perpajakan di Mal PP
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti resmi teken Nota Kesepakatan Bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (4/2). Penandatanganan berlangsung di Gedung Kuning Kantor Bupati Kepulauan Meranti, diteken oleh Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau Ardiyanto Basuki. Turut hadir di kegiatan tersebut Kepala KPP Pratama Bengkalis Teguh Hadi Wardoyo, para Kepala Bidang di lingkungan Kanwil DJP Riau, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala KP2KP Selatpanjang, serta para Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sinergi Pusat dan Daerah Hadirkan Layanan Terintegrasi Kepala Kanwil DJP Riau, Ardiyanto Basuki, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja sama selama ini terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya mencerminkan hubungan kelembagaan yang kuat, tetapi juga kesamaan visi dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi. “Penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat melalui integrasi layanan pusat dan daerah dalam satu lokasi Mal Pelayanan Publik,” ujarnya. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyelenggaraan layanan perpajakan di MPP, penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana, penugasan dan pengelolaan sumber daya manusia, dukungan sistem dan teknologi informasi, pelaksanaan operasional layanan sesuai standar pelayanan publik, hingga sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi layanan. Kanwil DJP Riau, lanjut Ardiyanto, siap memberikan layanan prima di MPP Kepulauan Meranti dengan menugaskan pegawai yang kompeten serta memastikan seluruh layanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Di kegiatan itu, Ardiyanto juga memaparkan kondisi kepatuhan perpajakan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hingga saat ini, tercatat 7.559 wajib pajak atau sekitar 54,89 persen dari total 13.771 wajib pajak aktif telah menyampaikan SPT Tahunan. “Khusus untuk wajib pajak Aparatur Sipil Negara, tingkat kepatuhan telah mencapai 86,70 persen. Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama dalam pertukaran data dan pengawasan bersama,” jelasnya. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai aktif dalam pelaksanaan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB), penghimpunan data ILAP, serta implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada sejumlah layanan perizinan daerah. Bupati: Dorong Peningkatan Pendapatan dan Pelayanan Modern Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, menyampaikan terima kasih kepada Kanwil DJP Riau dan seluruh pihak terkait atas terwujudnya kerja sama tersebut. Ia berharap penandatanganan nota kesepakatan ini dapat menjadi pemicu peningkatan pendapatan dari sektor pajak, yang berdampak langsung pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. “Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik membutuhkan sinergi yang kuat. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan instansi vertikal dan seluruh perangkat daerah sangat menentukan keberhasilan MPP ini,” tegasnya. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus melakukan penyederhanaan prosedur layanan, memperkuat digitalisasi, serta memastikan standar pelayanan publik semakin mudah dipahami oleh masyarakat. “Keberadaan MPP harus mampu menghadirkan birokrasi yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ulasnya. Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui nota kesepahaman ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap kualitas pelayanan publik yang terintegrasi, modern, dan berbasis digital dapat terus meningkat, sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah. “Kerja sama ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah strategis untuk memperkuat basis data perpajakan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” sebutnya.
Sawit
Sawit
Kolaborasi ITB Indragiri Sejumlah Organisasi dan Perusahaan Plat Merah Demi Masa Depan Sawit
Indrgiri Hulu, katakabar.com - Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Indragiri bangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk masa depan industri kelapa sawit di 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Provinsi Riau. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Asosiasi Petani Sawit Swadaya Indragiri (APSSI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Inti Rakyat (Aspek-PIR) Riau, APKASINDO Kabupaten Indragiri Hulu, serta PTPN V, Kamis (8/1) lalu di Ruang Rapat Rektorat, Lantai 2 ITB Indragiri, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan mulai pukul 10.00 hingga 12.00 WIB ini dihadiri jajaran rektorat, akademisi, serta pimpinan asosiasi dan perwakilan perusahaan. Kerja sama ini digagas sebagai upaya konkret untuk menyelaraskan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Melalui MoU ini, mahasiswa diharapkan mendapatkan akses untuk melakukan praktik langsung di lapangan, sementara pihak kampus mendapatkan masukan terkait perkembangan regulasi dan teknologi terkini guna merumuskan kurikulum yang relevan. Kepala Program Studi Agribisnis ITB Indragiri, Khairudin, S.P., M.MA, menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra industri sawit yang hadir. "Saya berharap dengan adanya kerja sama ini, ITB Indragiri dapat mengirimkan mahasiswa untuk magang di dunia industri," ujar Khairudin. Ia menekankan pentingnya pengalaman lapangan bagi mahasiswa. "Tujuannya agar mereka mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan menyerap pengalaman teknis yang mungkin tidak didapatkan di bangku kuliah," jelasnya. Ia menyoroti peluang beasiswa bagi mahasiswa. "Saya berharap dukungan dari banyak pihak agar dapat menyukseskan program beasiswa BPDP di Kampus ITB Indragiri," ucapnya. Direktur APSSI, Yazid Fauzi, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, kolaborasi antara praktisi dan akademisi sangat dibutuhkan untuk kemajuan petani sawit swadaya. "Saya berharap kerja sama ini dapat memberi dampak luas kepada petani sawit, khususnya terkait penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para akademisi dari ITB Indragiri," tutur Yazid.
Riau
Riau
Pemkab Kepulauan Meranti dan DPRD Teken MoU KUA-PPAS APBD 2026
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti resmi teken Nota Kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan tersebut berlangsung saat Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Meranti di Balai Sidang DPRD, Jumat (21/11). Rapat dipimpin langsung Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, bersama Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, SE, Wakil Ketua DPRD, Ardiansyah, SH., M.Si, serta Wakil Ketua DPRD, Anthony, SH., MH. Turut hadir anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Sekda Meranti, pejabat eselon, camat, serta jajaran OPD. Rapat Paripurna diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD tahun berikutnya. Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar menegaskan penyusunan APBD 2026 merupakan bagian penting dari siklus penganggaran daerah yang harus berpedoman pada regulasi nasional, yakni: * UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah * PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah * Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 Bupati menjelaskan APBD 2026 merupakan tindak lanjut dari RKPD 2026 yang disusun berdasarkan RPJMD, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. H Asmar menyebut Tahun Anggaran 2026 sebagai momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan menekan kesenjangan sosial. Prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam penyusunan anggaran. Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti juga mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro nasional dalam APBN 2026 sebagai pijakan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah. Di kegiatan itu, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama selama proses pembahasan KUA-PPAS. “Proses ini tentu tidak lepas dari dinamika dan perbedaan pandangan, namun semuanya merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan anggaran digunakan seefektif dan seefisien mungkin demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Usai penandatanganan MoU, Bupati menegaskan proses belum selesai. Ia langsung menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh OPD untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut. “Seluruh OPD harus segera menyusun APBD sesuai pagu yang telah disepakati dan menyiapkannya untuk diajukan dalam Ranperda Nota Keuangan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026,” tegasnya.
Pendidikan
Pendidikan
Bupati Langkat Syah Afandin Jalin MoU dengan UMSU, Dukung Penuh Mukhtamar Muhammadiyah 2027
Langkat, Katakabar.com - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utar...
Pendidikan
Pendidikan
Pemkab Langkat Jalin Kerjasama Pendidikan dan Lingkungan Dengan Tiga Institusi
Langkat, Katakabar.com - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Prima Indonesia (UNPRI), U...
Pendidikan
Pendidikan
Lagi, Positive Technologies Sambangi UGM Bahas Tindak Lanjut MoU dan Kolaborasi Cybersecurity Internasional
Yogyakarta, katakabar.com - Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani pada kunjungan 11 Juni 2025 lalu, JSC Positive Technologies kembali melakukan kunjungan resmi ke Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin, 13 Oktober 2025. Pertemuan di Yogjakarta tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) keamanan siber serta pengembangan program edukasi internasional. Di kunjungan itu, perwakilan Positive Technologies berdiskusi dengan para pimpinan UGM mengenai implementasi nyata dari MoU yang sebelumnya telah disepakati, khususnya pengembangan kurikulum keamanan siber, program magang internasional, dan kolaborasi riset di bidang keamanan digital. Kedua belah pihak membahas potensi pembentukan cybersecurity center of excellence yang dapat menjadi penghubung antara dunia akademik Indonesia dan industri keamanan siber global. UGM sendiri sebagai salah satu perwakilan dari Indonesia, menjadi universitas dengan kontribusi paling besar dalam ajang Positive Hack Camp 2025. Di ajang yang dihelat di Moscow 26 Juli hingga 8 Agustus 2025 tersebut, UGM mengirimkan mahasiswa terbanyak dari 25 negara yang hadir, sekaligus menunjukkan antusiasme tinggi mahasiswa Indonesia terhadap kompetisi dan edukasi di bidang keamanan siber. Setelah acara Positive Hack Camp tersebut, mahasiswa UGM kembali berpartisipasi dalam ajang International Online Cyber Battle yang sedang diselenggarakan oleh Positive Technologies. Kompetisi ini menjadi wadah pembelajaran sekaligus ajang unjuk kemampuan para talenta muda Indonesia di kancah global. Keterlibatan aktif ini menegaskan komitmen UGM untuk menyiapkan talenta digital yang siap bersaing di tingkat internasional.
