pembangunan
Sorotan terbaru dari Tag # pembangunan
Riau
Riau
PMII Riau Soroti Sepuluh Persoalan Strategis Tentukan Arah Pembangunan Daerah
Pekanbaru, katakabar.com - Arah pembangunan Riau dinilai tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Persoalan lingkungan, konflik agraria, tata kelola sumber daya alam, pengelolaan anggaran, ketimpangan infrastruktur hingga kualitas sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Riau merangkum persoalan tersebut dalam 10 isu strategis yang dinilai penting untuk menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Ketua PKC PMII Riau, Ghulam Zaky, mengatakan pemetaan tersebut merupakan bagian dari upaya PMII membaca persoalan Riau secara lebih utuh. Menurutnya, berbagai persoalan daerah tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan dapat memengaruhi kualitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. “Kami tidak ingin melihat persoalan Riau secara parsial. Karhutla berkaitan dengan tata kelola lahan, konflik agraria berkaitan dengan kepastian hukum, sementara pertumbuhan ekonomi juga harus dilihat dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Ghulam. Sepuluh isu yang menjadi perhatian PMII Riau meliputi lingkungan dan karhutla; konflik agraria dan HGU; tata kelola sumber daya alam dan hilirisasi; APBD dan transparansi anggaran; BUMD dan optimalisasi PAD; pemerataan infrastruktur; tenaga kerja lokal; pendidikan dan kualitas SDM; penegakan hukum serta perlindungan kelompok rentan; dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Karhutla Tak Cukup Ditangani Saat Api Muncul Persoalan kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu perhatian utama PMII Riau. Organisasi mahasiswa tersebut menilai penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman ketika kebakaran telah terjadi. Menurut Ghulam, pencegahan, deteksi dini, pengawasan kawasan rawan, penegakan hukum, restorasi gambut dan pelibatan masyarakat harus ditempatkan sebagai satu rangkaian kebijakan. PMII Riau juga menilai pendekatan Green Policing perlu terus diperkuat dengan ukuran keberhasilan yang konkret. “Green Policing harus diterjemahkan ke dalam kerja yang terukur. Bukan hanya bagaimana memadamkan api, tetapi bagaimana mencegah kebakaran, memastikan kawasan rawan diawasi dan memastikan ada penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran,” ucapnya. PMII mendorong penguatan sistem peringatan dini, optimalisasi pemantauan titik panas, pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi, restorasi kawasan gambut terdegradasi serta penguatan koordinasi penanganan karhutla hingga tingkat kabupaten dan desa. Konflik Agraria dan HGU Perlu Data Terbuka Selain persoalan lingkungan, konflik agraria juga dinilai masih menjadi tantangan besar pembangunan Riau. Konflik yang berkaitan dengan HGU, kawasan hutan, perkebunan, tanah masyarakat dan tanah ulayat, menurut PMII, tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif. Ghulam menilai pemerintah membutuhkan basis data konflik agraria yang terbuka dan dapat diverifikasi agar penyelesaian tidak berhenti pada persoalan di permukaan. “Yang dibutuhkan bukan hanya mediasi ketika konflik sudah terjadi. Pemerintah harus memiliki peta persoalan yang jelas, mengetahui status lahannya, siapa yang menguasai, apa dasar hukumnya dan bagaimana sejarah konflik tersebut,” ulasnya. PMII Riau mendorong evaluasi terhadap HGU yang bermasalah atau tidak produktif, penguatan mekanisme penyelesaian konflik, serta keterbukaan informasi mengenai status lahan dan perizinan. SDA Jangan Berhenti pada Aktivitas Ekstraktif Pada sektor sumber daya alam, PMII Riau menyoroti persoalan pertambangan ilegal, pengawasan perizinan, distribusi energi serta tata kelola hasil sumber daya alam. Kata Ghulam, Riau memiliki sumber daya yang besar, tetapi besarnya potensi tersebut harus diikuti dengan kemampuan daerah menciptakan nilai tambah. “Riau jangan hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah. Hilirisasi harus memberikan nilai tambah bagi daerah sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi tenaga kerja dan pelaku usaha lokal,” jelasnya. PMII juga mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas ekstraktif serta penindakan terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan hukum. APBD Harus Bisa Diukur Manfaatnya Sementara, Sekretaris PKC PMII Riau, Supriadi, menyoroti tata kelola APBD, transparansi anggaran dan kinerja badan usaha milik daerah. Ia mengatakan, ukuran keberhasilan anggaran tidak berhenti pada terserapnya anggaran, tetapi harus dilihat dari manfaat dan hasil yang diterima masyarakat. “Masyarakat berhak mengetahui untuk apa anggaran digunakan, siapa penerima manfaatnya dan apa hasil yang dihasilkan. Transparansi anggaran harus berujung pada akuntabilitas,” tutur Supriadi. PMII Riau mendorong keterbukaan informasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program. Pengawasan terhadap belanja yang tidak produktif juga dinilai perlu diperkuat. Pada sektor BUMD, PMII meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan daerah yang tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah. Menurut PMII, BUMD seharusnya tidak hanya menjadi entitas bisnis milik pemerintah, tetapi juga instrumen untuk memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan PAD. Pemerataan Pembangunan Jangan Berhenti di Pusat Kota Persoalan infrastruktur juga masuk dalam daftar perhatian PMII Riau. Pembangunan jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik dan infrastruktur digital dinilai harus mempertimbangkan kesenjangan antarwilayah. Wilayah pesisir, kepulauan, pedalaman dan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, menurut PMII, harus mendapatkan perhatian yang proporsional. "Pembangunan tidak boleh hanya terlihat dari pusat pemerintahan. Ukurannya juga harus dilihat dari kondisi masyarakat yang berada jauh dari pusat pertumbuhan,” kata Supriadi. Investasi Harus Membuka Ruang bagi Tenaga Kerja Lokal Pada sektor ketenagakerjaan, PMII menilai investasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja daerah. Supriadi mengatakan pemerintah perlu memperkuat pelatihan, sertifikasi, program magang dan hubungan antara lembaga pendidikan dengan dunia industri. Menurutnya, masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton ketika investasi masuk ke daerah. “Investasi harus menciptakan ruang bagi masyarakat lokal. Karena itu, peningkatan kualitas SDM dan kesempatan kerja harus dirancang sebagai satu kebijakan,” ujarnya. Selain lapangan kerja, PMII juga menyoroti pemerataan akses pendidikan dan beasiswa serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Penegakan Hukum Harus Memberikan Rasa Aman Ketua Kopri PKC PMII Riau, Utari Nelviandi, menyoroti aspek penegakan hukum dan perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Menurut Utari, kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh rasa aman dan kepastian hukum yang diterima masyarakat. “Penegakan hukum harus memberikan keadilan sekaligus rasa aman. Perempuan, anak dan kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan ketika berhadapan dengan persoalan hukum,” terangnya. PMII mendorong penguatan kanal pengaduan, perlindungan identitas korban serta pendampingan hukum dan pemulihan bagi korban kekerasan. Pencegahan kekerasan seksual juga dinilai perlu diperkuat melalui edukasi dan sistem pelaporan yang mudah diakses serta memberikan jaminan keamanan bagi korban. Pertumbuhan Ekonomi Harus Terasa hingga Masyarakat Wakil Ketua I PKC PMII Riau, Hotib Sempura, menilai pertumbuhan ekonomi harus dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat. Menurutnya, peningkatan aktivitas investasi tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat meningkat apabila tidak diikuti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan penguatan pelaku ekonomi lokal. “Pertumbuhan ekonomi harus menghasilkan manfaat yang lebih merata. UMKM, koperasi, petani, nelayan dan pelaku usaha lokal harus memiliki ruang untuk tumbuh dalam pembangunan Riau,” tukas Hotib. PMII mendorong perluasan akses permodalan, teknologi dan pasar bagi pelaku usaha lokal serta penguatan hilirisasi komoditas unggulan daerah. PMII Siap Mengawal, Bukan Sekadar Mengkritik Ghulam menegaskan sepuluh isu tersebut tidak dimaksudkan sebagai daftar kritik semata. PMII, kata dia, ingin menempatkan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil yang ikut mengawasi sekaligus menawarkan gagasan bagi pembangunan daerah. “Kami ingin menjadi mitra kritis pemerintah. Kalau ada kebijakan yang baik, tentu harus kita dukung. Kalau ada yang perlu dikoreksi, kami akan menyampaikan kritik sekaligus menawarkan alternatif,” bebernya. Ia mengatakan rekomendasi tersebut akan menjadi bagian dari agenda PMII Riau dalam mengawal berbagai kebijakan daerah melalui kajian, dialog publik dan ruang partisipasi masyarakat. Menurut Ghulam, pembangunan Riau pada akhirnya harus diukur bukan hanya dari seberapa besar anggaran yang dibelanjakan atau seberapa banyak proyek yang dibangun, tetapi dari seberapa jauh perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. “Ukuran akhirnya sederhana: apakah pembangunan mampu membuat masyarakat lebih sejahtera, lingkungan lebih terlindungi, hukum lebih berkeadilan dan kesempatan ekonomi semakin terbuka. Di titik itulah kebijakan publik harus diuji,” tandas Ghulam.
Riau
Riau
Pastikan Progres Tepat Sasaran, Bupati Rohul Tinjau Pembangunan Mal Pelayanan Publik Rohul
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Langkah nyata pastikan pelayanan publik kian prima dan berkelas. Bupati Rokan Hulu, Anton, ST., MM., menyempatkan diri turun tinjau progres pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Rokan Hulu. Kehadirannya bukan sekadar memantau, melainkan memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan siap memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat. Peninjauan ini menjadi bukti keseriusan pemerintahan daerah untuk memprioritaskan kualitas pelayanan kepada warga. Bupati hadir melihat langsung kondisi fisik bangunan, kesiapan sarana penunjang, hingga tata ruang yang nantinya akan menjadi wajah pelayanan pemerintah daerah. “Kami ingin pastikan pekerjaan berjalan lancar, berkualitas, dan sesuai standar. Tempat ini nantinya akan menjadi jendela utama pelayanan bagi seluruh masyarakat Rokan Hulu,” ujar Bupati Anton di lokasi, Jumat (18/9). Hadirnya Mal Pelayanan Publik di Rokan Hulu bukan sekadar bangunan baru tetapi lompatan besar dalam tata kelola pemerintahan. Berbagai layanan yang selama ini tersebar kini akan terkumpul dalam satu atap. Warga cukup datang ke satu tempat untuk mengurus beragam keperluan, tanpa harus berpindah-pindah kantor, tanpa antre berbelit, dan tanpa keraguan akan kejelasan proses. Layanan yang terintegrasi, cepat, transparan, dan nyaman, itulah yang ditawarkan kehadiran MPP ini. Setiap sudutnya dirancang agar masyarakat merasa dihargai, dilayani dengan tulus, dan memperoleh kepastian atas setiap urusan yang diserahkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu di bawah kepemimpinan Bupati Anton terus bertekad memajukan kualitas pelayanan yang berpusat pada kebutuhan rakyat. Standar pelayanan publik ditingkatkan secara berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kewajiban, melainkan sebagai wujud tanggung jawab dan pengabdian kepada warga. “Pelayanan semakin dekat, urusan semakin mudah.” Inilah semangat yang diusung. Dengan MPP, Rokan Hulu bergerak menuju pelayanan yang lebih modern, responsif, dan ramah di mana setiap warga merasa diperhatikan dan dibantu. Rokan Hulu Bergerak, Rokan Hulu Maju. Lewat pembangunan Mal Pelayanan Publik ini, cita-cita pelayanan yang adil, mudah, dan bermartabat semakin dekat menjadi kenyataan bagi seluruh masyarakat.
Politik
Politik
DPC PKB Rohul Bertemu Bupati Bahas Sinergi Pembangunan
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Di ruang kerja yang penuh suasana kekeluargaan di Rumah Dinas (Rumdis) Bupati Rokan Hulu, jajaran Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Rokan Hulu melangkah bukan sekadar untuk bersilaturahmi. Mereka datang membawa niat tulus: menyatukan dukungan sekaligus menegaskan tanggung jawab mengawal jalannya pemerintahan demi kemaslahatan rakyat. Pertemuan berlangsung Rabu (16/9) dihadiri Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., didampingi Kepala Badan Kesbangpol, Gorneng, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Kominfo, Suharman Nst, S.Pi., M.M. Sementara dari barisan PKB hadir Ketua DPC, Ir. H. Hafith Syukri, M.M., Sekretaris, Arnold Syahputra B, S.H., M.H., Anggota DPRD, Alex Febrima, S.Pd., M.Si., beserta jajaran pengurus DPC dan PAC se-Kabupaten Rokan Hulu. Komunikasi terbuka antara kekuatan politik dan pemerintah bukan sekadar seremoni, itulah ruh pertemuan ini. Ketua DPC PKB Rohul, Hafith Syukri, menyampaikan bahwa kehadiran partai tidak boleh hanya terasa saat musim pemilihan. "PKB Rokan Hulu berdiri mendukung sepenuhnya program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Kami sangat mengapresiasi kinerja Bupati dan Wakil Bupati yang telah bergerak nyata," ujar Hafith tegas. "Kepuasan tidak boleh membuat kita lengah. Dukungan kami beriringan dengan tanggung jawab mengawal dan memastikan setiap kebijakan benar-benar membawa manfaat, dan roda pemerintahan terus berjalan ke arah yang lebih baik," terangnya Pernyataan ini menegaskan posisi PKB: tidak sekadar membenarkan segala sesuatu yang terjadi, melainkan mendampingi sekaligus mengawasi agar arah pembangunan tetap setia pada kepentingan publik. Hafith menekankan membangun Rokan Hulu bukan tugas satu pihak saja. Sinergi antar pemerintah, partai politik, lembaga legislatif, dan seluruh elemen masyarakat mutlak diperlukan agar setiap langkah yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan warga. Komunikasi yang terjalin terbuka, menurutnya, adalah jembatan agar persoalan yang muncul dapat dihadapi bersama, dicarikan solusi yang adil dan tepat. Bupati Rokan Hulu, Anton menyambut hangat kehadiran jajaran PKB. Baginya, keterbukaan dan kerjasama lintas elemen adalah fondasi kokoh yang menjaga jalannya pembangunan tetap stabil dan terarah. Pertukaran pandangan yang berlangsung hangat dan terbuka menjadi bukti: di Rokan Hulu, perbedaan peran bukan sekat, melainkan kekuatan untuk melangkah bersama. Audiensi ini akhirnya menjadi lebih dari sekadar pertemuan, ia menjadi janji bersama: pemerintahan yang berjalan transparan, didukung kekuatan politik yang bertanggung jawab, dan seluruh langkah pembangunan senantiasa dikawal demi kesejahteraan rakyat Rokan Hulu.
Lingkungan
Lingkungan
Respons Cepat Pembangunan Jembatan Panglima Sampul, Ketua PRABU Puji Kepemimpinan Nyata Plt Gubri
Pekanbaru, katakabar.com - Persatuan Sarjana Batak Muslim (PRABU) sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, atas komitmen dan gerak cepat Pemprov Riau dalam merealisasikan pembangunan kembali Jembatan Panglima Sampul di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketua Persatuan Sarjana Batak Muslim (PRABU), Abdul Rouf, menilai kebijakan ini sebagai bukti nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap urgensi kebutuhan dasar masyarakat pesisir. Ambruknya akses vital tersebut sebelumnya sempat melumpuhkan konektivitas antarwilayah serta berdampak langsung pada roda perekonomian warga lokal. "Ditengah efisiensi dan lumpuhnya keuangan daerah langkah berani dan tindakan nyata yang ditunjukkan Bapak SF Hariyanto sangat patut kita acungi jempol. Beliau tidak sekadar memberikan janji, tetapi langsung bergerak mengalokasikan perhatian dan anggaran prioritas agar Jembatan Panglima Sampul bisa segera dibangun kembali. Ini adalah kepemimpinan yang responsif dan solutif," tegas Abdul Rouf, Abdul Rouf menambahkan, keputusan percepatan pembangunan jembatan ini memberikan dampak multiplier yang sangat positif, yakni: - Pemulihan Ekonomi: Mengembalikan kelancaran arus distribusi barang, jasa, dan hasil bumi masyarakat Kepulauan Meranti. - Konektivitas Wilayah: Mempermudah akses mobilitas harian warga, mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik. - Simbol Pemerataan: Menegaskan hadirnya pemerintah provinsi dalam pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan terluar di Riau. Menurut abdul Rouf, sikap proaktif Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menjadi angin segar bagi pembangunan infrastruktur strategis daerah. Keberanian mengambil keputusan cepat di tengah situasi keuangan yang sulit beliau memberikan dedikasi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat yang terisolasi agar dapat kembali merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka, tidak perlu banyak media meliput beliau bekerja dengan hati nurani seorang pemimpin yang sangat dibutuhkan masyarakat Riau. Organisasi intelektual muslim Batak ini menegaskan kesiapannya untuk terus mengawal dan mendukung berbagai program strategis Pemprov Riau demi terciptanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Provinsi Riau.
Riau
Riau
Sambut HUT RI ke 81 2026, Kecamatan Mandau Gelar Pawai Pembangunan
Mandau, katakabar.com - Kecamatan Mandau gelar pawai pembangunan menyambut perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indinesia ke 81 Tahun 2026, Sabtu (15/8). Kegiatan pawai tersebuti dimulai dari Jalan Sudirman (Depan Bank Mega) menuju UPT Dukcapil Kecamatan Mandau. Pawai Pembangunan ini diikuti belasan ribu peserta dari seluruh Kelurahan dan Desa se Kecamatan Mandau guna memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 81. Pawai berlangsung semarak ini dilepas oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Septian Nugraha, SE.,M.IP., bersama Camat Mandau Riki Rihardi, S.STP., M.Si. Kehadiran puluhan ribu peserta tidak hanya menghadirkan kemeriahan, tetapi juga menjadi gambaran kuatnya kebersamaan masyarakat Mandau dalam merayakan kemerdekaan. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis mengingatkan peringatan kemerdekaan tidak semestinya berhenti sebagai kegiatan seremonial. Momentum 17 Agustus harus menjadi ruang untuk mengenang kembali perjuangan para pahlawan sekaligus meneguhkan tanggung jawab generasi saat ini dalam mengisi kemerdekaan. "Mari kita isi kemerdekaan ini dengan menjaga persatuan, membangun daerah, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat ekonomi masyarakat serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang," serunya. Sepanjang Jalan Sudirman, kemeriahan semakin terasa. Peserta dari seluruh Kelurahan dan Desa se Kecamatan Mandau menampilkan beragam kreasi, budaya dan atribut bernuansa kemerdekaan. Anak-anak sekolah, pemuda, organisasi masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat ikut semarakkan kegiatan pawai. Pawai ini menjadi bentuk antusiasme masyarakat merayakan HUT RI ke 81 Tahun 2026.
Nasional
Nasional
Bencana Mengancam, Pembangunan Jalan Tol Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin Mendesak
Sumatera Barat, katakabar.com - Kota Bukittinggi dan Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), dikenal sebagai kawasan wisata yang berada di dataran tinggi. Lantaran itu, tak mengherankan wilayah ini dikelilingi perbukitan dan tebing curam bisa saja mengacam setiap saat. Selain memiliki karakteristik topografi berupa lereng curam dan tebing yang rawan longsor, jalur nasional tersebut kerap mengalami kepadatan lalu lintas sehingga tingkat kerentanannya semakin tinggi. Masih jelas dalam ingatan belum lama ini, persis Kamis (30/7) sekitar pukul 19.40 WIB lalu, kembali terjadi tanah longsor di ruas Jalan Padang–Bukittinggi, tepatnya di Kilometer 66+700 kawasan Lembah Anai, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Akibatnya, arus lalu lintas dari Padang menuju Bukitinggi dan sebaliknya, terhambat. Apalagi bila kawasan Lembah Anai yang merupakan akses utama penghubung Padang–Bukittinggi tertimbun longsor, dipastikan semua aktivitas terancam lumpuh. Mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik juga turut terganggu. Jika terus begini, pentingkah hadirnya jalan tol sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat konektivitas di Sumatra Barat?. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum bahkan menilai pengembangan Jalan Tol Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin sebagai kebutuhan strategis, tidak hanya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi juga menyediakan koridor alternatif yang lebih andal ketika jalur Lembah Anai terdampak bencana. Rencana pembangunan ruas ini juga mencakup pembangunan terowongan (tunnel) sebagai solusi terhadap kondisi geografis kawasan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan keandalan jaringan transportasi, menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi, serta memperkuat ketahanan infrastruktur di Sumatera Barat terhadap risiko bencana di masa mendatang. Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha rental kendraan Indonesia (DPD Aspera) Sumatera Barat, Rino Zulyadi, seklaigus pengusaha penyewaan (rental) mobil di Ranah Minang yang kerap melayani wisatawan mengaku, pembangunan jalan tol tentu sangat penting dan sangat urgent, sebab peristiwa serupa terus berulang. "Harapannya tentu pembangunan tol bisa segera terealisasi. Apalagi kami dengar tahapan pembangunan jalan tol Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin yang dilaksanakan PT Hutama Karya segera dilakukan. Warga Sumbar pastinya akan sangat mendukung," ungkapnya, Sabtu (1/8). Selain mengurangi kerawanan bencana seperti tanah longsor, lanjut Rino, keberadaan jalan tol pastinya akan memangkas jarak tempuh bagi masyarakat untuk bepergian ke kota wisata seperti Bukittinggi dan Padang Panjang. "Hadirnya jalan tol juga menjadi bukti nyata pemerataan pembangunan sekaligus untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Apalagi jika nanti hadirnya tol di Sumbar ini, membuat jalur tol tran Sumatera (JTTS) bisa segera terealisasi sehingga akses dari Sumbar kemana-mana seperti ke Sumatera Utara, Riau, Jambi semakin mudah dan cepat," jelasnya. Menyinggung soal masih adanya penolakan dari sejumlah masyarakat dengan hadirnya jalan tol ini, Rino berharap semua bisa diselesaikan secara bijak. "Pastinya tidak ada warga di sini yang menolak pembangunan. Sosialisasi dan win win solution, tentu menjadi kunci agar semua masalah bisa teratasi, termasuk meredam ego masyarakat yang menolak hadirnya infrastruktur jalan tol ini," tutur Rino. Pengusaha SPBU asal Kota Padang, Khadafi aminkan Rino. Menurutnya, salah satu bukti pemerataan pembangunan adalah hadirnya jalan tol yang kini menjadi jalur transportasi utama yang sangat dibutuhkan siapapun. "Dengan hadirnya jalan tol nantinya, pasti akan membuka akses Sumbar lebih luas sehingga makin banyak wisatawan yang hadir karena jarak yang semakin dekat," bebernya. Di samping itu, sebagai pengusaha SPBU, dengan adanya jalan tol, pastinya pendistribusian BBM ke kawasan yang jauh dan daerah-daerah yang selama ini rawan bencana bisa lebih lebih mudah. "Adanya tol pasti akan menghemat jarak tempuh. Padang-Bukittinggu selama ini memakan waktu sampai 3 jam, dengan adanya tol maksimal bisa ditempuh antara 1 sampai 1,5 jam, tentu sangat hemat waktu. Semoga semuanya bisa terealisasi demi kemajuan Sumbar," sebutnya.
Riau
Riau
Buka Jalan Pembangunan: Pemkab dan DPRD Rohul Tuntaskan Dua Simpul Krusial Bersama BPKP Riau
Pekanbaru, katakabar.com - Suasana ruang rapat BPKP Perwakilan Riau terasa hangat penuh ketegasan. Bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi momen bersejarah di mana dua pilar Pemerintah Daerah (Pemda) Rokan Hulu, yakni Eksekutif dan Legislatif berjalan beriringan, bahu-membahu pecahkan simpul selama ini menjadi kunci percepatan kemajuan daerah. Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., dan Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini duduk berdampingan, memimpin langsung delegasi besar yang hadir Selasa (28/7). Tujuan mereka satu: memastikan setiap langkah pengelolaan kekayaan daerah dan rencana pembiayaan besar berjalan di atas jalur hukum yang paling kokoh, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat. Dua hal menjadi fokus utama menggema di ruangan itu: kejelasan status aset Pasar Modern Pasir Pengaraian, serta kelancaran skema pinjaman daerah demi pembangunan RSUD dan Mal Pelayanan Publik bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pasar Modern: Antara Aset Rakyat dan Peluang Baru Pasar Modern yang menjulang di Pasir Pengaraian bukan sekadar bangunan beton. Ia adalah aset berharga yang menanti sentuhan baru untuk berdenyut lebih hidup, termasuk rencana hadirnya wahana rekreasi bagi keluarga. Tetapi ketidakjelasan status pengelolaan, apakah sepenuhnya di tangan Pemkab atau sudah diserahkan sepenuhnya ke Perumda Rokan Hulu Jaya? Inilah menjadi tembok pembatas bagi calon mitra kerja sama. "Kami tidak ingin ada keraguan sedikit pun saat menandatangani kesepakatan. Kepastian hukum adalah kunci agar investasi masuk dan warga segera menikmati fasilitas yang lebih baik," ungkap Anton nada tegas. Mendengar itu, Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini, menawarkan jalan pintas yang cerdas: daripada memutar waktu dengan merevisi peraturan lama, lebih baik lahirkan Peraturan Daerah yang baru. "Bersama-sama, kita bisa selesaikan dalam waktu satu bulan. Ini jalan paling cepat dan kuat secara hukum," ujarnya disambut anggukan setuju. Pembiayaan Pembangunan: Kehati-hatian Demi Masa Depan Tak kalah penting, pertemuan ini juga menjadi ajang menyatukan pandangan soal pinjaman daerah. DPRD menyambut baik niat besar pemkab, namun meminta rincian yang terang: untuk apa saja dana digunakan, berapa lama waktu pengembalian, dan bagaimana dampaknya bagi keuangan daerah tahun-tahun mendatang. Kepala BPKP Perwakilan Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., M.Si., memuji keterbukaan dan kehati-hatian ini. Ia pun memaparkan arahan teknis: untuk Pasar Modern, proses lelang tetap menjadi wewenang Dinas Perkim dengan tim penilai independen, bukan langsung oleh Perumda agar kepentingan daerah tetap menjadi yang utama. Sementara soal pinjaman, transparansi rincian adalah jembatan paling kokoh untuk menyatukan pandangan antara pemkab dan dewan. Di penghujung pertemuan, tidak ada lagi keraguan. Ada kesepahaman yang utuh. Langkah selanjutnya sudah terlihat jelas: peraturan segera disiapkan, rincian disempurnakan, dan pintu bagi kemajuan Rokan Hulu kini terbuka lebar. Inilah wajah sinergi yang sesungguhnya bukan sekadar kesepakatan di atas kertas, melainkan langkah nyata untuk memastikan setiap harta dan peluang yang dimiliki 'Negeri Seribu Suluk' nama lain dari Rokan Hulu benar-benar berbuah manis bagi seluruh masyarakat.
Teknologi
Teknologi
ION Percepat Pembangunan Infrastruktur Publik Digital Generasi Baru Indonesia Didukung Google.org
Jakarta, katakabar.com - Indonesia mengambil langkah besar mempercepat transformasi ekonomi digital melalui Indonesia Open Network (ION), sebuah inisiatif Digital Public Infrastructure (DPI) nasional yang membangun ekosistem perdagangan digital terbuka dan interoperabel. Melalui inisiatif ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, koperasi, serta pelaku usaha lokal dapat berpartisipasi secara lebih kompetitif dalam ekonomi digital. Dikembangkan melalui kolaborasi erat dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM), ION memperkuat inisiatif SAPA UMKM melalui PASAR SAPA, sebuah lapisan transaksi interoperabel yang mengubah platform tersebut menjadi ekosistem perdagangan digital berskala nasional. Sistem ini menghubungkan UMKM dengan pembeli, penyedia logistik, lembaga keuangan, serta berbagai layanan pemerintah dalam satu jaringan yang saling terintegrasi. Berbeda dengan marketplace konvensional, ION tidak membangun platform perdagangan baru. Sebaliknya, ION memungkinkan berbagai marketplace, aplikasi, dan penyedia layanan yang telah ada untuk saling terhubung melalui infrastruktur digital nasional yang terbuka. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengakses pasar, layanan logistik, pembayaran digital, pembiayaan, hingga berbagai layanan digital lainnya tanpa bergantung pada satu platform tertentu. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, mengatakan inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan transformasi digital Indonesia. "Visi kami adalah memastikan setiap UMKM Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, tanpa memandang skala usaha maupun lokasi. Melalui SAPA UMKM dan Indonesia Open Network, kami membangun ekosistem terbuka yang menghubungkan pelaku usaha dengan pasar, logistik, pembiayaan, layanan publik terintegrasi, hingga layanan berbasis kecerdasan buatan. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana Digital Public Infrastructure dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujar Maman. ION dibangun untuk menjawab berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi ekonomi digital Indonesia. Hingga kini, jutaan pelaku usaha mikro belum terhubung dengan perdagangan digital. Pelaku usaha di wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Rantai pasok sektor pertanian masih terfragmentasi, sementara pelaku UMKM yang dipimpin perempuan serta pekerja sektor informal belum memperoleh akses yang merata terhadap layanan digital dan keuangan. Banyak pelaku usaha kecil juga masih harus menggunakan berbagai platform digital yang terpisah sehingga meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya saing mereka. Seiring upaya Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, penghapusan hambatan-hambatan tersebut menjadi salah satu prioritas nasional. Sebagai lapisan interoperabilitas nasional, ION menghubungkan aplikasi pembeli, aplikasi penjual, penyedia logistik, sistem pembayaran, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, serta berbagai layanan digital melalui protokol terbuka. Prinsip utamanya sederhana: Daftar Sekali. Jual ke Mana Saja. Daftar Sekali Jual ke Mana Saja Pelaku UMKM cukup mendaftar satu kali untuk kemudian dapat ditemukan melalui berbagai aplikasi pembeli yang tergabung dalam jaringan ION. Mereka juga memperoleh akses terhadap layanan logistik, pembayaran digital, pembiayaan, asuransi, dan berbagai layanan pendukung usaha lainnya yang saling terhubung. Dengan memisahkan infrastruktur dari aplikasi, ION mendorong inovasi, meningkatkan persaingan yang sehat, mengurangi hambatan transaksi, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Untuk mempercepat implementasi, Indonesia Open Network hari ini juga mengumumkan dukungan Google.org terhadap fase inkubasi pembangunan infrastruktur perdagangan digital terbuka nasional Indonesia. Dukungan ini menjadi tonggak penting dalam membangun Digital Public Infrastructure yang inklusif, interoperabel, dan berbasis kecerdasan buatan bagi ekonomi digital Indonesia. Dalam kolaborasi ini, Google Cloud mendukung implementasi teknis ION melalui pemanfaatan teknologi open source mutakhir. Sementara itu, Google.org, sebagai organisasi filantropi Google, memberikan dukungan terhadap fase inkubasi guna mempercepat inklusi perdagangan digital bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini mempertemukan Pemerintah Indonesia, pemikir global, inovator teknologi, mitra industri, serta kapabilitas teknologi dan filantropi Google untuk membangun infrastruktur digital bersama yang memperluas peluang ekonomi tanpa mengorbankan keterbukaan, interoperabilitas, maupun kedaulatan digital nasional. Vice President of Engineering Google Cloud, Anil Bhansali, mengatakan Digital Public Infrastructure memiliki potensi transformatif bagi masyarakat. "Bagi perajin di desa, petani, maupun wirausahawan muda, Digital Public Infrastructure menjadi jalan raya digital yang mampu menekan biaya dan memperluas akses perdagangan. Pengalaman kami mendukung berbagai implementasi DPI di India hingga Afrika menunjukkan bahwa infrastruktur terbuka dapat memberdayakan pedagang kecil dan petani secara nyata. Bersama ION, Beckn Labs, dan World Bank, kami membantu membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi mereka yang paling membutuhkannya," jelasna. ION juga menggandeng Networks for Humanity (NFH) sebagai Knowledge Partner yang menghadirkan keahlian global dalam pengembangan ekosistem digital terbuka dan interoperabel. Selain itu, inisiatif ini didukung oleh koalisi Founding Ecosystem Partners yang terdiri atas Indosat Ooredoo Hutchison, Protean e-Gov Technologies, Pidge, Remiges, Bajaj-Maxride, PlaceOrder, Haqdarshak, Integra Microsystems, Moving Tech Innovations, Infinys, dan Blitz. Berbagai organisasi lain dari Indonesia maupun internasional juga tengah bergabung seiring berkembangnya ekosistem ION. ION juga menjadi salah satu implementasi konkret dari Nota Kesepahaman Kerja Sama Pengembangan Digital antara Pemerintah Indonesia dan India yang ditandatangani saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada Januari 2025. Mengadopsi pengalaman Open Network for Digital Commerce (ONDC) di India, ION dirancang secara khusus sesuai karakteristik ekonomi, kondisi geografis, serta prioritas pembangunan nasional Indonesia. Anggota Dewan Penasihat ION sekaligus pendiri ONDC India, T Koshy, mengatakan bahwa kekuatan utama jaringan terbuka terletak pada kemampuannya menciptakan infrastruktur bersama yang memungkinkan inovasi berkembang di seluruh ekosistem, bukan hanya pada platform tertentu. "Dukungan Google.org dan komitmen para Founding Ecosystem Partners menunjukkan meningkatnya kepercayaan bahwa Digital Public Infrastructure yang terbuka dan interoperabel dapat menjadi katalis inovasi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tambahnya. Sebagai pelengkap lapisan perdagangan nasional, ION juga menghadirkan ION Hyperlokal, yang bertujuan membangun ekonomi digital berbasis komunitas dengan menghubungkan desa, kecamatan, pasar tradisional, petani, penyedia logistik, serta pelaku usaha lokal ke dalam ekosistem perdagangan digital yang saling terintegrasi. Tahap implementasi awal akan dimulai di sejumlah wilayah terpilih, dengan fokus memperluas partisipasi ekonomi bagi UMKM, petani, pelaku usaha perempuan, dan pekerja sektor informal, sekaligus meningkatkan akses terhadap pembayaran digital, pembiayaan, asuransi, dan berbagai layanan penting lainnya. Ketua Dewan Penasihat Indonesia Open Network sekaligus Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menegaskan sektor swasta berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur digital generasi baru Indonesia. "Indonesia memiliki peluang untuk membangun salah satu ekonomi digital paling inklusif di dunia melalui investasi pada infrastruktur digital bersama, bukan platform yang terpisah-pisah. Implementasi Indonesia menunjukkan bagaimana prinsip perdagangan digital terbuka dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasional," ucapnya. Menuju Indonesia Emas 2045, Digital Public Infrastructure akan menjadi fondasi penting bagi peningkatan daya saing nasional. Melalui pendekatan yang mengedepankan keterbukaan, interoperabilitas, dan kolaborasi, Indonesia Open Network berupaya memastikan ekonomi digital Indonesia tidak hanya tumbuh lebih besar, tetapi juga lebih adil, tangguh, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Dengan dukungan Google.org, Pemerintah Indonesia, serta semakin banyak mitra ekosistem, ION tengah membangun fondasi ekonomi digital yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tentang Indonesia Open Network (ION) Indonesia Open Network (ION) adalah Digital Public Infrastructure (DPI) nasional Indonesia untuk perdagangan digital yang interoperabel. Dibangun di atas protokol terbuka dan dirancang untuk interoperabilitas berbasis kecerdasan buatan (AI), ION menghubungkan aplikasi pembeli, aplikasi penjual, penyedia logistik, sistem pembayaran, lembaga keuangan, serta berbagai layanan digital melalui satu infrastruktur nasional bersama. Melalui prinsip "Daftar Sekali. Jual ke Mana Saja.", ION memperluas akses pasar, memperkuat inklusi keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Tentang Google.org Google.org merupakan organisasi filantropi Google yang memanfaatkan inovasi, riset, dan sumber daya Google untuk mendorong kemajuan serta memperluas kesempatan bagi semua orang. Tentang Networks for Humanity Networks for Humanity (NFH) adalah lembaga pemikir (think tank) global, jaringan laboratorium inovasi, sekaligus pengembang infrastruktur digital universal. Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk mendorong pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) yang terbuka, interoperabel, dan inklusif guna memperluas peluang serta memperkuat ekosistem digital di berbagai negara.
Lingkungan
Lingkungan
Pemerintah Dua Desa Goro Perbaiki Jembatan, Asa Pembangunan Permanen Direalisasikan
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Desa (Pemdes) Mekar Baru, Kecamatan Rangsang Pesisir, bersama Pemerintah Desa Melai, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, inisiasi kegiatan gotong royong untuk memperbaiki jembatan penghubung antardesa yang telah lama mengalami kerusakan. Kegiatan yang dilaksanakan Jumat (10/7) itu dipimpin Kepala Desa Melai, Sulaiman, dengan melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, serta ratusan warga dari Desa Melai dan Desa Mekar Baru. Jembatan yang menghubungkan Jalan Gembol, Dusun Melati, Desa Melai, dengan Jalan Tok Garang, Dusun Cempaka, Desa Mekar Baru, akses utama yang menghubungkan Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Rangsang Pesisir. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di wilayah setempat. Pemerintah desa menyampaikan bahwa perbaikan yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat, sekaligus solusi sementara agar jembatan tetap dapat dilalui. Menurut pemerintah desa, ini merupakan kali ketiga masyarakat bersama pemerintah desa melakukan perbaikan secara swadaya karena pembangunan permanen yang diharapkan belum juga terealisasi. Setiap hari, jembatan tersebut dilalui oleh pelajar, ambulans, tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah Rangsang Pesisir, aparatur pemerintah, serta masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi. Selain itu, jembatan juga menjadi jalur distribusi hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan menuju pusat Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah Desa (Pemkab) Mekar Baru dan Melai berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dapat segera merealisasikan pembangunan jembatan permanen mengingat statusnya sebagai jalan poros yang menghubungkan dua kecamatan dan memiliki fungsi strategis bagi pelayanan publik maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Kami berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera direalisasikan. Infrastruktur ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi akses utama bagi berbagai aktivitas, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga perekonomian," ujar perwakilan pemerintah desa. Pemerintah desa menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah bergotong royong serta memberikan bantuan tenaga, material, dan dukungan lainnya sehingga perbaikan sementara dapat terlaksana dengan baik. Melalui semangat kebersamaan tersebut, pemerintah desa berharap budaya gotong royong terus terjaga. Tetapi, pembangunan jembatan permanen tetap menjadi harapan besar masyarakat demi terciptanya akses transportasi yang lebih aman, nyaman, dan mampu menunjang pembangunan di wilayah Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir.
Nasional
Nasional
BLU Kemenkeu Perkuat Kolaborasi Pembangunan Berkelanjutan dan Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berpartisipasi dalam pergelaran Jakarta Fiscal Forum (JFF) 2026 yang dihelat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta. Forum ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat peran kebijakan fiskal guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Angkat tema “Fiskal Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta sebagai Kota Global”, JFF 2026 pertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akademisi, praktisi, dunia usaha, serta lembaga terkait untuk mendiskusikan berbagai isu strategis pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan penciptaan nilai tambah ekonomi. Kegiatan di Gedung Jusuf Anwar, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, tersebut dibuka Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, dan menghadirkan Prof. Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, sebagai pembicara kunci. Forum ini juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta, M. Syaibani, serta perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dan pelaku usaha. Partisipasi BPDP dalam forum ini bagian dari komitmen lembaga untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDP memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan melalui berbagai program, antara lain pengembangan biodiesel, peremajaan sawit rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan. Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP menyampaikan bahwa JFF 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring kerja sama sekaligus memperkenalkan kontribusi sektor perkebunan kepada berbagai pemangku kepentingan. "JFF 2026 menjadi ruang yang strategis bagi BPDP untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan berbagai program pengembangan perkebunan kepada khalayak yang lebih luas. Melalui partisipasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa sektor perkebunan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, mulai dari penciptaan nilai tambah, pengembangan SDM, hingga dukungan terhadap ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. Kami berharap forum ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong manfaat yang semakin besar bagi masyarakat," bebernya. Melalui partisipasi dalam JFF 2026, BPDP perkenalkan berbagai program strategis yang telah dijalankan dalam mendukung peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan, penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan. Ke depan, BPDP akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan program-program yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
