Pilot Project
Sorotan terbaru dari Tag # Pilot Project
Nasional
Nasional
Dorong Percepatan SPN, PTPN IV PalmCo Matangkan Pilot Project Kedelai
Jakarta, katakabar.com - Komitmen Holding Perkebunan Nusantara lewat PTPN IV PalmCo mendukung percepatan swasembada pangan nasional terus berlanjut. Memasuki Juli 2026, perusahaan tengah mematangkan pilot project pengembangan kedelai sebagai bagian dari kontribusi BUMN perkebunan terhadap penguatan ketahanan pangan sekaligus pengurangan ketergantungan impor kedelai. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan pengembangan kedelai merupakan salah satu bentuk diversifikasi komoditas strategis yang sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat produksi pangan nasional. "Kedelai komoditas yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Lantaran itu, PalmCo terus mematangkan pilot project pengembangannya agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi kedelai nasional," ujar Jatmiko. Menurutnya, Langkah ini tindak lanjut dari kunjungan lapangan ke sentra kedelai Nganjuk, Jawa Timur, bersama Menteri Pertanian, Panglima TNI, dan Ketua Komisi IV DPR RI pada Mei 2026. Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, PTPN IV PalmCo langsung mengimplementasikan ground breaking Gerakan Tanam Kedelai di Desa Sarang Giting, Kecamatan Dolok Masihul. Kolaborasi strategis bersama Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Utara ini mengintegrasikan pendampingan teknis serta penerapan teknologi budidaya varietas unggul Grobogan. Sinergi lintas sektor ini diharapkan menjadi akselerator dalam memperkuat ketahanan pangan serta mewujudkan swasembada kedelai yang modern dan berkelanjutan di Sumatera Utara. Pengembangan kedelai menjadi salah satu upaya mendukung program swasembada pangan di tengah tingginya kebutuhan nasional. Konsumsi kedelai Indonesia saat ini diperkirakan mencapai sekitar 2,6 hingga 2,7 juta ton per tahun, sementara produksi domestik masih belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut sehingga pasokan impor masih mendominasi. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mendorong peningkatan produksi melalui perluasan areal tanam, penyediaan benih unggul, penerapan teknologi budidaya, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu contoh keberhasilan pengembangan kedelai nasional. Berdasarkan hasil peninjauan PalmCo, petani di Desa Ngudikan menerapkan pola tanam satu kali padi, satu kali kedelai, dan dua kali bawang merah dalam setahun. Dengan dukungan irigasi yang memadai dan kelembagaan petani yang kuat, produktivitas kedelai di wilayah tersebut mampu mencapai 1,7 hingga 2,1 ton per hektare, bahkan berpotensi meningkat hingga sekitar 3,5 ton per hektare melalui penerapan teknologi organik dan prebiotik. Sebagai bagian dari persiapan implementasi pilot project, PalmCo saat ini terus melakukan kajian teknis terhadap sejumlah areal yang berpotensi dikembangkan untuk budidaya kedelai. Kajian tersebut meliputi karakteristik tanah, ketersediaan air, topografi, hingga kesesuaian agroklimat guna memastikan pengembangan kedelai dapat berlangsung secara produktif dan berkelanjutan. "Kami ingin memastikan pilot project ini dibangun di lokasi yang benar-benar memiliki tingkat keberhasilan tinggi. Karena itu seluruh aspek teknis terus kami kaji sebelum implementasi dilakukan," jelas Jatmiko. Melalui sinergi antara BUMN, pemerintah, petani, serta berbagai pemangku kepentingan, PalmCo berharap pilot project kedelai dapat menjadi model pengembangan komoditas pangan yang mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Kesehatan
Kesehatan
Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Pemkab Langkat Buka Workshop Integrasi Data Program Sehati Bunda
Langkat, Katakabar.com - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH melalui Wakil Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, SH secara resmi membuka Workshop Integrasi Dat...
Riau
Riau
Kanwil BPN Riau Luncurkan Pilot Project Pemetaan Partisipasif Petani Kelapa Sawit
Pekanbaru, katakabar.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau launching Pilot Project Pemetaan Partisipatif Petani Kelapa Sawit di Riau, di salah satu hotel Pekanbaru, pada Rabu (11/10) kemarin. Peluncuran ditandai dengan menekan tombol di layar videotron oleh Sekretaris Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN, Fitriani Hasibuan, Kadisbun Riau, Zulfadli, Wakil Bupati Siak, Husni Merza, dan Kakanwil BPN Riau, Asnawati. Lepas itu, kemudian dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, Tarbarita Simorangkir dan perwakilan Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS) disaksikan Kadisbun Riau, Zulfadli, Wakil Bupati Siak, Husni Merza, dan Kakanwil BPN Riau, Asnawati. Kakanwil BPN Provinsi Riau, Asnawati menjelaskan, tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Artinya, di sini sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam negeri yakni petani kelapa sawit. Rata-rata produksi kelapa sawit di Indonesia, ujar Asnawati, dilansir dari laman riaupos.co, pada Kamis (12/10), Riau termasuk salah satu penyumbang kelapa sawit terbesar mencapai 21,47 persen. “Jadi, hampir seperempat produksi kelapa sawit di Indonesia berasal dari Provinsi Riau,” jelasnya. Diceritakannya, pemetaan partisipatif petani kelapa sawit di Provinsi Riau ini sangat penting dilakukan. Di mana pelaksanaan pekerjaan ini bakal dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data fisik tahun selanjutnya. “Output yang ditargetkan dalam kegiatan ini peta bidang tanah,” bebernya. Sekretaris Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Fitriani Hasibuan menekankan, saat ini pihaknya diminta untuk melakukan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia. Kegiatan ini sudah dimulai dari tahun 2018 lalu dilakukan secara masif. Endingnya pada tahun 2025 semua bidang tanah di negara ini terpetakan yang diperkirakan jumlahnya sebesar 126 juta bidang. “salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut melakukan pilot project dalam pemetaan partisipatif perkebunan sawit di Provinsi Riau,” bebernya. Seluruh pihak yang terlibat terkait seluruh stakeholder agar sukseskan program ini agar dapat dikembangkan. Untuk itu, sebut Fitriani, saya harap ini menjadi cikal bakal promotor daripada pemetaan berbasis partisipasi masyarakat.
Nasional
Nasional
Lewat E-STDB, Kalimantan Barat Provinsi Pilot Project Penomoran STDB Nasional
Pontianak, katakabar.com - Pengembangan kelapa sawit tidak bis dipungkiri masih diterpa kampanye hitam. Terkait ini, pemerintah tak tinggal diam, terus berupaya agar kelapa sawit Indonesia diakui dan bersertifikat agar punya nilai tambah dan berdaya saing di pasar global. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System ISPO. Untuk memperoleh sertifikasi ini, pekebun rakyat harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang dikeluarkan Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kementerian Pertanian RI lewat Direktorat Jenderal Perkebunan gelar kegiatan Sosialisasi Penomoran STDB Nasional, Konsultasi Teknis, dan Migrasi Data melalui aplikasi E-STDB dari 26 hingga 27 Juni 2023 lalu, di Pontianak. Kegiatan itu bertujuan untuk mengakselerasi penomoran STDB usaha perkebunan nasional. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bukti administrasi legal dari usaha perkebunan yang dimiliki pekebun dengan luas lahan kurang dari 25 hektar. Pekebun di sini mencakup pekebun rakyat, koperasi, hingga perusahaan perkebunan. "STDB penting untuk transparansi ISPO dan menjadi sertifikasi telusur dan produk sawit,” kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan RI, Prayudi Syamsuri saat memberikan arahan secara daring di acara itu, seperti dilansir dari laman ditjenbun.pertanian.go.id pada Selasa (4/7). Dijelaskan Prayudi, kegiatan ini sejalan dengan tindak lanjut konferensi pers oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mewajibkan pelaporan data luas kebun hingga perizinan kepada Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara yang direncanakan dilaksanakan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023 bagi pelaku usaha perkebunan. "Tahapan proses penomoran STDB saat ini dapat dilakukan melalui aplikasi E-STDB, meliputi lima tahapan, yakni pertama melalui sosialisasi dan persiapan kepada pelaku usaha, kedua melakukan pendataan pekebun dan kebun, ketiga melakukan verifikasi data, keempat melakukan pemetaan kebun, dan terakhir kelima, penerbitan STDB," ulasnya. Tim Pusat Ditjen Perkebunan mendampingi tim teknis STDB di 16 provinsi dan 52 kabupaten untuk melakukan registrasi penomoran STDB dan migrasi data melalui E-STDB. Menurut Prayudi, registrasi penomoran STDB yang sebelumnya diterbitkan secara manual, nantinya diterbitkan secara elektronik melalui E-STDB. Selain itu, migrasi data dilakukan tim teknis agar database STDB yang telah ada (existing) dapat terintegrasi pada aplikasi tersebut. “Di kegiatan kali ini, Provinsi Kalimatan Barat menjadi provinsi percontohan Penomoran STDB Nasional melalui E-STDB dengan target penomoran untuk 1.500 persil tahun 2023, meliputi Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sanggau,” terangnya. Ke depan harap Prayudi, proses perencanaan dan monitoring perkebunan semakin efektif dan efisien. Bagi pekebun sendiri, STD-B akan membantu mendapatkan berbagai fasilitas pembinaan dari pemerintah seperti program penyaluran benih, peremajaan, pemasaran, dan lainnya. “Kegiatan ini mudah-mudahan dapat mempermudah dan mengakselerasi penomoran STDB Nasional pada akhirnya nanti akan mempercepat sertifikasi ISPO,” tandasnya.
