Pimpinan
Sorotan terbaru dari Tag # Pimpinan
Nasional
Nasional
Menteri PKP Pimpin Raper Realisasi FLPP 2026, BP Tapera Siapkan Akad Massal 71.000 Unit
Jakarta, katakabar.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin langsung rapat evaluasi dan percepatan penyaluran rumah subsidi tahun 2026 di Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin (21/9). Rapat tersebut dihadiri Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, serta jajaran terkait untuk membahas strategi percepatan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga akhir tahun. Hingga 21 September 2026, realisasi penyaluran FLPP tercatat mencapai 154.034 unit atau sekitar 44 persen dari target 350.000 unit rumah pada tahun ini. Capaian tersebut menjadi perhatian dalam rapat, mengingat masih terdapat selisih yang perlu dikejar dalam waktu sekitar tiga bulan menjelang akhir tahun. Dalam arahannya, Menteri PKP, Maruarar Sirait menyoroti perlunya pembenahan kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) BP Tapera untuk mendukung percepatan realisasi. Ia juga mendorong BP Tapera agar terus berinovasi dan menghadirkan terobosan yang mampu menjawab berbagai tantangan penyaluran rumah subsidi. “Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, BP Tapera harus melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM. Saya ingin jajaran BP Tapera mampu menghadirkan inovasi, menyelesaikan berbagai hambatan, dan bekerja lebih optimal agar target penyaluran rumah subsidi tahun 2026 dapat tercapai,” ujar Maruarar Sirait. Menindaklanjuti arahan Menteri PKP, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa BP Tapera terus mengakselerasi berbagai langkah strategis, baik melalui penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan maupun perluasan segmen hunian yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah menindaklanjuti Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 terkait rumah susun subsidi. BP Tapera telah mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produk hunian mereka ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), sehingga pilihan hunian subsidi dapat semakin beragam dan mendukung perluasan akses pembiayaan perumahan bagi MBR. “Kami menindaklanjuti arahan Menteri PKP melalui berbagai langkah percepatan, termasuk implementasi Kepmen PKP Nomor 1721 Tahun 2026. BP Tapera telah mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produknya ke aplikasi SiKumbang. Kami juga menyiapkan percepatan realisasi melalui rencana akad massal pada Desember mendatang, yang tidak hanya mencakup rumah tapak subsidi, tetapi juga rumah susun subsidi,” jelas Heru Pudyo Nugroho. Sebagai bagian dari strategi percepatan, BP Tapera menyiapkan sekitar 71.000 unit rumah subsidi untuk akad massal pada Desember 2026. Kegiatan yang direncanakan berlangsung di Jawa Timur tersebut akan mencakup rumah tapak subsidi dan rumah susun subsidi, sebagai upaya memperluas pilihan hunian terjangkau bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan realisasi FLPP hingga akhir tahun. Melalui evaluasi berkala, peningkatan kualitas SDM, penguatan sinergi dengan pengembang dan perbankan penyalur, serta perluasan realisasi rumah tapak dan rumah susun subsidi, BP Tapera berkomitmen mendukung percepatan penyaluran FLPP. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan capaian target tahun 2026 sekaligus memperluas akses kepemilikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ekonomi
Ekonomi
Pergantian Pimpinan Pengawas Kripto OJK Dorong Kolaborasi Regulator dan Industri
Jakarta, katakabar.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setujui Adi Budiarso untuk menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menggantikan Hasan Fawzi yang kini dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, Adi Budiarso saat ini menjabat sebagai Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya di Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Pelaku industri aset kripto menyambut baik kepemimpinan baru ini sekaligus menyampaikan apresiasi atas kontribusi Hasan Fawzi selama memimpin pengawasan sektor inovasi teknologi keuangan dan aset kripto. CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Hasan Fawzi atas perannya dalam memperkuat fondasi industri kripto di Indonesia. “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hasan Fawzi atas kepemimpinan dan kontribusinya selama menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas IAKD. Di bawah kepemimpinan beliau, ekosistem kripto di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari sisi tata kelola, penguatan regulasi, maupun peningkatan kepercayaan publik terhadap industri ini,” ujar Calvin. Ia menambahkan salah satu pencapaian penting dalam periode tersebut adalah proses peralihan pengawasan industri kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK yang berjalan dengan baik, dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem yang telah terbentuk. Tokocrypto juga menyambut baik penunjukan Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas IAKD yang baru. Industri berharap kepemimpinan baru ini dapat semakin memperkuat ekosistem inovasi teknologi keuangan dan aset digital di Indonesia. “Kami menyambut baik penunjukan Bapak Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas IAKD yang baru. Kami berharap di bawah kepemimpinan beliau, ekosistem aset kripto dan inovasi teknologi keuangan di Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan,” kata Calvin. Menurutnya, dukungan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi akan menjadi kunci bagi pertumbuhan industri di masa depan. “Ke depan, kami berharap OJK dapat terus mendorong terciptanya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memberikan ruang inovasi bagi pelaku industri, serta memperkuat kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang semakin kuat, kami optimistis industri aset kripto Indonesia dapat semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital nasional sekaligus memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat,” jelasnya. Pertumbuhan Transaksi dan Status Syariah Kripto Di tengah dinamika regulasi dan perkembangan industri, aktivitas perdagangan aset kripto di Indonesia masih menunjukkan tren yang kuat. Data dari Bursa Kripto PT Central Finansial X (CFX) mencatat volume transaksi di pasar spot mencapai Rp24,33 triliun selama periode 1–28 Februari 2026. Selain itu, aktivitas perdagangan di pasar derivatif juga mencatat nilai transaksi sebesar Rp3,88 triliun pada periode yang sama, mencerminkan tingginya minat pelaku pasar terhadap instrumen kripto di Indonesia. Calvin menilai, data tersebut menunjukkan minat masyarakat terhadap aset kripto di Indonesia masih tetap kuat, baik di pasar spot maupun derivatif. “Ini menjadi sinyal bahwa industri kripto nasional tetap memiliki daya tarik yang besar dan terus berkembang di tengah proses penguatan regulasi. Momentum ini juga menunjukkan pentingnya kehadiran kebijakan yang mendukung inovasi, menjaga kepercayaan pasar, serta memperkuat perlindungan bagi konsumen,” ujar Calvin. Perkembangan industri ini juga diikuti dengan perhatian dari berbagai kalangan, termasuk lembaga keagamaan. Muhammadiyah baru-baru ini menerbitkan fatwa terkait hukum kripto dalam Islam melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 4 Maret 2026. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa kripto pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai harta (māl mutaqawwam), yakni aset yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Lantaran itu, hukum dasar transaksi kripto pada prinsipnya adalah mubah atau diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Tetapi, Muhammadiyah menegaskan bahwa kebolehan tersebut bersifat bersyarat. Jika aset atau mekanisme transaksi kripto mengandung unsur riba, penipuan, perjudian, atau spekulasi berlebihan, maka hukumnya dapat berubah menjadi tidak diperbolehkan. Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan sejumlah aktivitas kripto yang dinilai diperbolehkan, antara lain investasi kripto di pasar spot, penggunaan kripto sebagai penyimpan nilai berbasis teknologi kriptografi, pemanfaatan utility token dalam ekosistem blockchain, governance token yang memberikan hak partisipasi dalam tata kelola proyek, serta airdrop kripto selama tidak melibatkan aktivitas yang melanggar prinsip syariah. Menanggapi hal tersebut, Calvin mengatakan pandangan Muhammadiyah menjadi salah satu perkembangan positif yang dapat membantu memperluas pemahaman publik terhadap aset kripto, khususnya dari perspektif syariah. “Kami melihat pandangan Muhammadiyah ini sebagai kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman masyarakat mengenai aset kripto. Ini memberikan perspektif kripto tidak hanya dilihat dari sisi tren investasi, tetapi juga dari aspek utilitas, tata kelola, dan mekanisme transaksinya. Ke depan, edukasi dan literasi tetap menjadi faktor penting agar masyarakat dapat memahami aset kripto secara lebih utuh dan bijak,” sebut Calvin.
Riau
Riau
Paripurna Penetapan Pimpinan DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah Sah Waka DPRD
Selatpanjang, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti gelar Rapat Paripurna ke 3 Masa Persidangan Pertama Tahun 2024, Kamis (17/10). Ketua Sementara DPRD, Khalid Ali yang pimpin rapat paripurna dengan agenda pengumuman dan penetapan dua calon Pimpinan DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk masa jabatan 2024-2029, yang dihadiri sejumlah anggota DPRD, Pjs Bupati, para pejabat OPD dan pejabat Forkopimda. Ketua Sementara DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali menekankan pentingnya memiliki pimpinan tetap di DPRD untuk memastikan fungsi legislatif dapat berjalan secara optimal dan segala kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Galeri
Galeri
Paripurna Pengucapan Sumpah dan Janji Pimpinan DPRD Bengkalis Masa Jabatan 2024-2029
Bengkalis, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis gelar Rapat Paripurna Pengucapan sumpah dan janji Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2024-2029, di lantai dua Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, Senin (14/10). Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al Quran oleh Ahmad Safi, S.Akun.
Politik
Politik
Khairul Umam: Mosi Tidak Percaya 37 Anggota DPRD Bengkalis Batal Dengan Sendiri
Duri, katakabar.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis, H Khairul Umam, sekaligus Ketua DPD PKS Kabupaten Bengkalis menjelaskan, mengenai surat Gubernur Riau (Gubri) Nomor 120/PEM-OTDA/13767 pada 5 Oktober 2023, tentang tidak dapat proses lebih lanjut usulan pemberhentian dua pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis, Khairul Umam dan Syahrial dari Bupati Bengkalis yang ditandatangani Sekdakab Bengkalis sesuai surat Nomor 100.1.4.2/Tapem-Setda /478 pada 29 September 2023. "Adanya surat dari Gubernur Provinsi Riau itu, soal mosi tidak percaya yang dilakukan 37 anggota DPRD Bengkalis ke saya dan Syahrial telah batal dengan sendirinya," tegas Khairul Umam didampingi Ketua Dewan Etik Daerah (DED) PKS Kabupaten Bengkalis, H Misno Syakirin dan Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bengkalis, Sanusi, pada Ahad (8/10) kemarin. Menurutnya, surat Gubernur Provinsi Riau secara tidak langsung turut menegaskan, Ketua DPRD Bengkalis masih dipimpin H Khairul Umam dan Syahrial, Wakil Ketua DPRD Bengkalis. Setelah terbitnya surat Gubernur itu, kata Khairul Umam, segala tindakan yang dilakukan rekan-rekan (37 anggota yang menyatakan mosi tidak percaya), yang difasilitasi Sekwan DPRD Kabupaten Bengkalis tanpa sepengetahuan saya, tanpa seizin saya. "Selaku Ketua DPRD Bengkalis saya menganggap itu tidak ada. Kalau mereka tetap lakukan, saya sebagai Ketua DPRD Bengkalis berlepas diri dan tidak bertanggung jawab," jelasnya. Hal ini, tegas Khairul Umam lagi, agar dikemudian hari dirinya tidak terbawa-bawa, apalagi ada konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan 37 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis itu.
