PW IWO
Sorotan terbaru dari Tag # PW IWO
Politik
Politik
Marwah DPRD Riau Tercoreng Rapat Ricuh, PW IWO Dorong Penyelidikan Terbuka
Pekanbaru,.katakabar.com - Kericuhan yang terjadi di Gedung DPRD Provinsi Riau saat rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (16/7/) tuai sorotan. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, meminta insiden tersebut diusut secara terbuka. Muridi menyayangkan terjadinya keributan di lingkungan lembaga legislatif yang seharusnya menjadi contoh dalam menjaga etika, komunikasi politik, dan penyelesaian perbedaan secara demokratis. "Ini sangat disayangkan. Gedung DPRD adalah rumah rakyat, tempat para wakil rakyat menyampaikan aspirasi dan mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat. Bukan tempat mempertontonkan tindakan yang mencederai nilai-nilai demokrasi," tegas Muridi. Ia meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau segera memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan internal guna mengetahui akar persoalan yang menyebabkan kericuhan tersebut. Selain itu, Muridi juga mendesak Polda Riau melakukan penyelidikan apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut. "Kami meminta BK DPRD Riau dan Polda Riau tidak tinggal diam. Peristiwa ini harus diusut secara profesional, transparan, dan objektif. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah rakyat," jelasnya. Kericuhan terjadi saat rapat Banggar DPRD Provinsi Riau bersama TAPD Pemerintah Provinsi Riau berlangsung di Ruang Medium DPRD Riau, Pekanbaru. Video yang merekam kejadian tersebut beredar luas di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang terlibat ketegangan hingga terjadi aksi saling dorong dan dugaan adu fisik. Informasi awal menyebutkan keributan diduga bermula dari perselisihan antara Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Pariaman Ihwan, dengan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Indra Gunawan Eet. Ketegangan disebut kembali memanas setelah rapat berakhir sekitar pukul 14.30 WIB. Sejumlah pihak kemudian terlibat keributan di area Gedung DPRD Riau. Di insiden tersebut, seorang pria dilaporkan terjatuh dan tidak sadarkan diri setelah diduga terkena pukulan. Belum ada informasi resmi mengenai identitas maupun kondisi terkini pria tersebut. Keributan akhirnya berhasil dihentikan setelah sejumlah anggota DPRD yang berada di lokasi bersama petugas pengamanan berupaya melerai pihak-pihak yang terlibat. Hingga kini, DPRD Provinsi Riau maupun pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab pasti insiden tersebut. PW IWO Riau menilai kejadian ini menjadi evaluasi penting bagi seluruh pihak agar menjaga kehormatan lembaga publik dan mengedepankan penyelesaian persoalan melalui mekanisme sesuai aturan.
Riau
Riau
Soal Parkir Inhil, Diduga Ada Kebocoran PAD PW IWO Riau Layangkan Surat Terbuka ke Presiden RI
Indragiri Hilir, katakabar.com - Polemik dugaan ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi setoran retribusi parkir di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, kian mengemuka. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, resmi menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, guna meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana parkir di daerah tersebut. Surat tersebut disampaikan melalui media online sebagai bentuk aspirasi publik dan kontrol sosial terhadap tata kelola keuangan daerah. Muridi menilai terdapat indikasi ketidakseimbangan antara potensi pendapatan parkir dan realisasi setoran yang masuk ke kas daerah. “Retribusi parkir adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diatur melalui Peraturan Daerah. Jika ada selisih signifikan antara potensi dan realisasi, maka perlu audit independen untuk memastikan tidak ada kebocoran,” jelas Muridi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3). Polemik ini mencuat setelah muncul laporan masyarakat terkait pungutan parkir hingga Rp5.000 per kendaraan di sejumlah titik. Padahal, berdasarkan Perda yang berlaku, tarif parkir ditetapkan sebesar Rp1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp2.000 untuk kendaraan roda empat per sekali parkir. Selain persoalan tarif, publik juga menyoroti setoran resmi retribusi parkir yang disebut hanya berada pada kisaran ratusan juta rupiah per tahun. Angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan aktivitas kendaraan di pusat-pusat keramaian dan kawasan perdagangan yang beroperasi setiap hari. jika dikelola secara optimal dan transparan, potensi pendapatan parkir di Inhil dapat mencapai miliaran rupiah per tahun. Dalam suratnya, PW IWO Riau meminta Presiden mendorong lembaga yang memiliki kewenangan audit dan pengawasan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, di antaranya, -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebagai auditor eksternal pengelolaan keuangan negara dan daerah. -Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk pengawasan terhadap kinerja dan tata kelola pemerintah daerah. -Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. -Kementerian Dalam Negeri dalam fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. -Ombudsman Republik Indonesia jika terdapat dugaan maladministrasi atau pungutan liar. Muridi menegaskan langkah audit bukan untuk menyalahkan masyarakat kecil seperti juru parkir, melainkan untuk memperbaiki sistem agar lebih transparan dan akuntabel. “Kami tidak ingin masyarakat kecil dikorbankan. Yang harus dibenahi adalah sistem pengelolaan, distribusi karcis, mekanisme setoran, dan pengawasannya,” tegasnya. Redaksi telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, Dwi Budianto, S.Sos., M.Si., melalui telepon seluler dan pesan singkat WhatsApp untuk meminta penjelasan terkait dugaan tersebut. Tetapi hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons. PW IWO Riau berharap surat terbuka kepada Presiden tersebut dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh, sehingga pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Indragiri Hilir berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat.
Riau
Riau
Satintelkam Polres Inhil dan Ketua IWO Riau Rajut Silaturahmi Perkuat Sinergitas Pers-Polri
Indragiri Hilir, katakabar.com - Satuan Intelkam Polres Indragiri Hilir gelar kegiatan silaturahmi bersama Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, Selasa (18/11). Pertemuan yang bertujuan memperkuat sinergitas antara aparat kepolisian dan insan pers tersebut berlangsung di Kedai Kopi Bahagia, Tembilahan. Kasat Intelkam Polres Indragiri Hilir, Iptu Jamaluddin, S.H. yang diwakili Kanit III Satintelkam, Aiptu Suprianto Arief, S.E., pimpin jalannya silaturahmi. Kegiatan dikemas dalam suasana santai melalui momentum coffee break sehingga memungkinkan terjadinya dialog terbuka, komunikatif, dan produktif antara kedua pihak. Di kegiatan itu, Aiptu Suprianto Arief, menyampaikan apresiasi Satintelkam kepada IWO atas kontribusinya dalam menjaga kualitas informasi yang beredar di ruang publik. Ia menegaskan media memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, terutama dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif. “Kami memandang IWO dan para wartawan sebagai mitra strategis. Peran media sangat penting dalam memberikan informasi yang benar serta membantu menjaga stabilitas daerah,” ujarnya. Ketua PW IWO Riau, Muridi Susandi, turut memberikan pandangan mengenai dinamika informasi di era digital. Ia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara jurnalis dan aparat kepolisian menghadapi maraknya potensi penyebaran hoaks, isu provokatif, hingga konten yang dapat memicu ketegangan sosial. “Sinergi dengan aparat kepolisian menjadi kunci untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab,” kata Muridi. Perbincangan juga menyinggung isu-isu aktual di Kabupaten Indragiri Hilir, seperti kegiatan kepemudaan, dinamika organisasi mahasiswa, serta peran media dalam memberikan edukasi yang konstruktif kepada masyarakat. Bagi Satintelkam, kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi insan pers sekaligus mengidentifikasi potensi kerawanan sebagai bagian dari fungsi deteksi dini dan cegah dini.
