Ranperda
Sorotan terbaru dari Tag # Ranperda
Sumut
Sumut
APBD 2027 Toba: Bupati Sampaikan Nota Pengantar serta Usulan Lima Ranperda
Bupati Toba menyampaikan nota pengantar APBD 2027, disertai usulan tiga Ranperda eksekutif dan dua inisiatif DPRD.
Sumut
Sumut
Taput Ajukan Ranperda BPBD untuk Penataan Organisasi Sesuai Regulasi Terbaru
Pemkab Tapanuli Utara mengajukan Ranperda penataan BPBD untuk menyesuaikan regulasi dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Politik
Politik
Wakil Wali Kota Binjai Sampaikan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD 2026
Wakil Walikota Binjai sampaikan Ranperda Kota Binjai tahun 2026, setelah sebelumnya dilakukan pembahasan bersama DPRD Binjai
Galeri
Galeri
DPRD Rohul Godok Empat Ranperda, Alokasi Penyertaan Modal Capai Rp34 Miliar
Rokan Hulu, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu akhirnya gelar rapat paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah, Selasa (16/6). Rapat ini sempat tertunda sebelumnya karena belum memenuhi kuorum.
Ekonomi
Ekonomi
Syah Afandin Sahkan Penyertaan Modal untuk Perseroda Langkat Setia Negeri
Langkat, Katakabar.com - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat dalam rangka pengesahan Rancangan Peraturan Daer...
Riau
Riau
Setuju! Fraksi DPRD Meranti Sampaikan Pandum Penyampaian Ranperda LPP APBD 2024
pelayanan publik. Catatan, Fraksi PDI Perjuangan meminta rincian belanja mana saja tidak terserap secara maksimal, dan menyarankan diperlukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program," tuturnya. Ketiga, pembiayaan daerah dan SILPA. Fraksi PDI Perjuangan mencatat terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA sebesar Rp2,56 miliar. Meski SILPA dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan tahun berikutnya, hal ini menunjukan adanya perencanaan yang kurang presisi. Menurut Pandangan kami Pemanfa'atan SILPA harus diarahkan untuk mendukung program prioritas rakyat. Pemerintah perlu menghindari penumpukkan SILPA karena dapat mengindikasikan ketidakefisienan anggaran. Keempat, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kami fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan serius terhadap Predikat WDP dari BPK. Meskipun ini hasil kerja keras bersama, tapi status ini masih menunjukan adanya kelemahan pengelolaan keuangan yang patut segera dibenahi. Dipertanyakan apa saja poin pengecualian Opini BPK tersebut, dan langkah konkrit apa yang telah dan akan dilakukan untuk mencapai Opini WTP di masa mendatang.
Riau
Riau
Bupati Rohul sampaikan Ranperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini buka Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 Kabupaten Rokan Hulu, di Ruang Rapat Paripurna DPRD kabupaten Rokan Hulu, Senin (16/6). Hadir ikuti rapat, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekda Rokan Hulu, Muhammad Zaki, S.STP, M.Si, Asisten, dan staf Ahli Bupati, serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rokan Hulu Dalam laporannya Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM menyatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2024 disampaikan merupakan laporan informasi yang telah diaudit BPK RI. Di man laporan hasil audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu telah diterima pada senin 26 Mei 2025 dan Rokan Hulu masih dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP sampai dengan laporan keuangan tahun 2024. "Laporan audit BPK RI atas laporan keuangan telah kita terima pada Senin 26 mei 2025 bahwa kita masih dapat mempertahankan Opini Wajar tanpa Pengecualian atau WTP sembilan tahun berturut-turut," jelas Anton. Menurut Anton, berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2024, realisasi belanja APBD Kab. Rokan Hulu adalah sebesar Rp1.850.379.767.711,25 dari anggaran Rp2.099.978.436.033. Sedang, untuk Pendapatan terealisasi sebesar 88.18 persen atau Rp1.787.833.016.749,49 dari target Rp2.027.353.825.501 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pusat, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya (dana penyesuaian) dan pendapatan transfer pemerintah provinsi tahun anggaran 2024.
Riau
Riau
Soal Tiga Ranperda Inisiatif DPRD, Ini Tanggapan Bupati Kepulauan Meranti
Bupati Apresiasi dan Tegaskan Komitmen Pemerintah Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD dalam menyusun Ranperda. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap pengaturan Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Menurutnya, Meranti memiliki potensi besar di bidang perkebunan, kehutanan, dan perikanan, tapi menghadapi persoalan agraria yang kompleks. “Ranperda ini diharapkan menjadi solusi dalam menangani konflik lahan melalui koordinasi kelembagaan, pendekatan sosial dan kultural, perlindungan hak rakyat, serta sinkronisasi dengan regulasi nasional,” ujar Bupati. Bupati menekankan pentingnya evaluasi terhadap Perda yang telah disahkan namun belum diterapkan secara optimal. Ia nyatakan komitmen Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti evaluasi tersebut demi meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan hak warga.
Galeri
Galeri
DPRD Bengkalis Gelar Paripurna Laporan Pansus Ranperda RPJPD 2025-2045
Bengkalis, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bengkalis melaksanakan rapat paripurna laporan pansus Ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045, Rabu (7/8). Rapat paripurna diawali laporan Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis, Rafiardhi Ikhsan terkait jumlah kehadiran anggota dewan telah kourum sehingga rapat sudah bisa dilaksanakan. Wakil ketua III DPRD, Syaiful Ardi dan didampingi Wakil Ketua II DPRD, Sofyan yang pimpin rapat paripurna, yang dihadiri Bupati Bengkalis, Kasmarni.
Riau
Riau
Plt Bupati Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepulauan Meranti 2023
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pelaksana Tugas atau Plt Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti atas peran, dan kemitraan yang telah terbangun selama ini, sehingga berbagai agenda pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. "Terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti atas peran, dan kemitraan yang telah terbangun selama ini, sehingga berbagai agenda pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik," ujar Plt Bupati Kepulauan Meranti saat hadiri Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Meranti, di Balai Sidang DPRD, Selatpanjang, pada Senin (29/7).
