Sertifikasi
Sorotan terbaru dari Tag # Sertifikasi
Nusantara
Nusantara
BP Tapera Perkuat Sinergi Percepatan Sertifikasi Tanah Perluas Akses Pembiayaan Rumah MBR
Jakarta, katakabar.com - Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama (SEB), serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selaras dengan itu, BP Tapera menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Direksi BRI, Wali Kota Bandung, Komisioner BP Tapera, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Pada rapat tersebut, dibahas langkah strategis mempercepat sertifikasi tanah lintas sektor sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat akses terhadap pembiayaan perumahan. Pemerintah juga mempersiapkan pelaksanaan penyerahan sertifikat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang direncanakan berlangsung pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Komisioner BP Tapera menyampaikan percepatan sertifikasi tanah merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih kuat. Dengan kepastian status kepemilikan tanah, masyarakat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses berbagai program pembiayaan rumah yang disiapkan pemerintah. "Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. Kepastian hukum atas tanah akan memperkuat ekosistem pembiayaan sehingga semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dapat memiliki rumah layak huni," ujar Komisioner BP Tapera. BP Tapera menyambut baik langkah pemerintah yang memprioritaskan percepatan sertifikasi tanah bagi penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan hasil verifikasi, masih terdapat sekitar 1,1 juta rumah penerima BSPS yang belum memiliki sertifikat. "Pemerintah menargetkan percepatan penerbitan sertifikat sebagai bagian dari agenda nasional penyerahan sertifikat kepada masyarakat," bebernya. Dalam rapat juga disepakati penyusunan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Pusat Statistik (BPS). SEB tersebut akan menjadi pedoman pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah lintas sektor, termasuk penyediaan dan pemutakhiran data, verifikasi penerima manfaat, serta pendampingan pelaksanaan sertifikasi di lapangan. BP Tapera mendukung pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima manfaat agar seluruh program perumahan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Integrasi data antarlembaga dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh manfaat secara optimal. Selain membahas percepatan sertifikasi tanah, rapat juga membahas penguatan ekosistem perumahan melalui kolaborasi lintas sektor, pengembangan UMKM yang bergerak di bidang perumahan, serta pemanfaatan konsep Smart City dalam mendukung pembangunan kawasan hunian yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Menteri PKP menegaskan percepatan sertifikasi tanah harus dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga terkait. "Kita harus membangun ekosistem perumahan secara menyeluruh. Sertifikasi tanah harus dipercepat agar masyarakat memiliki kepastian hukum, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan perumahan. Seluruh kementerian dan lembaga harus bekerja secara terpadu agar program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya. Di kegiatan yang sama, Wali Kota Bandung turut menyampaikan perkembangan penyelesaian persoalan pertanahan sebagai bagian dari rencana pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) di Kota Bandung. Menteri PKP menilai penyelesaian aspek pertanahan menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan. Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama, serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Nasional
Nasional
Intensifkan Daya Saing SDM, PalmCo Targetkan 5.120 Sertifikasi Kompetensi
Jakarta, katakabar.com - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo, Subholding Perkebunan Nusantara terus percepat transformasi sumber daya manusia melalui program sertifikasi kompetensi berskala besar. Dengan target 5.120 tenaga kerja tersertifikasi, PalmCo menegaskan komitmennya membangun sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berdaya saing sebagai fondasi utama peningkatan produktivitas, tata kelola perusahaan, dan keberlanjutan bisnis. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menegaskan pengembangan kompetensi merupakan investasi strategis perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. "Standardisasi kompetensi tidak hanya meningkatkan kualitas individu karyawan, tetapi juga menjadi penggerak utama peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, dan tata kelola perusahaan yang semakin baik," ujar Jatmiko. Hingga Juni 2026, kata Jatmiko, PalmCo telah berhasil mencetak 2.581 tenaga kerja tersertifikasi pada bidang tanaman, yang terdiri atas 86 Asisten Kepala, 336 Asisten Afdeling, serta 2.159 Mandor I dan Mandor Pemeliharaan. Seluruh tenaga kerja tersebut telah memiliki kompetensi yang terverifikasi sesuai standar industri dan menjadi garda terdepan dalam mendukung operasional perkebunan yang lebih efektif dan berkinerja tinggi. "Transformasi kompetensi juga diperluas ke sektor pengolahan melalui pelaksanaan pengukuran kompetensi terhadap 1.312 karyawan mekanik di Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keandalan operasional pabrik sekaligus menjaga konsistensi kualitas proses produksi," jelasnya. Selain membangun tenaga kerja yang kompeten, sambung Jatmiko, PalmCo juga memperkuat kapasitas internal melalui sertifikasi 42 asesor kompetensi, yang terdiri atas 29 Asisten dan 13 Asisten Kepala (Askep) di seluruh regional. Saat ini, 10 asesor telah aktif menjalankan tugas sebagai asesor kompetensi internal untuk mendukung percepatan sertifikasi di seluruh wilayah operasional. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, ucapnya, PalmCo juga menetapkan 30 Subject Matter Expert (SME) terbaik di bidang Tanaman dan Teknik Pengolahan dari Regional I hingga Regional VII. Para SME tersebut telah mengikuti program Train the Trainer di PT LPP Agro Nusantara (LPPAN) sebagai langkah membangun ekosistem pembelajaran internal yang kuat dan berkelanjutan. Holding Perkebunan Nusantara memandang penguatan kompetensi SDM sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung transformasi perusahaan. Peningkatan kompetensi para mandor dan asisten afdeling diyakini akan memberikan dampak nyata terhadap kinerja operasional, mulai dari peningkatan akurasi pemeliharaan tanaman, ketepatan aplikasi pemupukan, optimalisasi produktivitas, hingga pengurangan potensi losses pada proses panen. "Transformasi perusahaan hanya dapat diwujudkan melalui SDM yang terus belajar, berkembang, dan memiliki kompetensi yang terstandar. Karena itu, kami akan terus mengakselerasi program sertifikasi hingga mencapai target 5.000 tenaga kerja tersertifikasi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan dalam peningkatan kinerja, efisiensi, serta penguatan tata kelola perusahaan," tegas Jatmiko. Melalui percepatan program sertifikasi kompetensi ini, PTPN IV PalmCo semakin menegaskan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, profesional, adaptif, dan berdaya saing. Penguatan kompetensi tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan produktivitas, memperkuat tata kelola perusahaan, serta mendorong PalmCo menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia yang siap menghadapi dinamika industri kelapa sawit di masa depan.
Nasional
Nasional
Perkuat Kompetensi SDM, PTPN IV Regional VII Taja Pelatihan dan Sertifikasi Mandor Panen
Lampung, katakabar.com - Sebagai bagian dari komitmen Holding Perkebunan Nusantara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung operasional perkebunan yang semakin profesional, PTPN IV Regional VII taja Pelatihan dan Sertifikasi Mandor Panen yang diikuti oleh 25 mandor panen dari berbagai unit kerja. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan para mandor panen memiliki kompetensi yang terstandarisasi, terukur, dan diakui secara resmi sesuai kebutuhan industri perkebunan modern. Mandor panen memiliki peran penting dalam operasional perkebunan. Sebagai ujung tombak pengawasan di lapangan, mandor panen bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai standar, mulai dari pengelolaan tenaga kerja, pelaksanaan pemeliharaan tanaman, panen, hingga pengawasan kualitas pekerjaan. Lantaran itu, peningkatan kompetensi mandor panen menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas dan keberhasilan perusahaan. Kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini menghadirkan tim asesor dan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang sertifikasi perkebunan, yakni Rendy Dwi Hartanto, S.ST selaku Asesor Kementerian Pertanian, Habib Prayitno selaku Kasubbag Learning & Certification LPP, Tiara Syafa Maulidza selaku Staf Learning LPP, Roni Mulyawan selaku Ketua TUK Tim Asesor LSP Kementerian Pertanian, Ahmad selaku Pendamping Asesor Kementerian Pertanian, serta Royan Albab dari Tim TUK Kementerian Pertanian. Melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya mendapatkan pembekalan materi mengenai aspek teknis pekerjaan mandor panen, tetapi juga mengikuti proses asesmen kompetensi untuk memastikan kemampuan yang dimiliki telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi yang diperoleh nantinya diharapkan menjadi pengakuan resmi atas kompetensi para mandor panen sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari. Region Head PTPN IV Regional VII, Denny Ramadhan, menegaskan pengembangan kompetensi sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. “Keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, sarana, atau fasilitas yang dimiliki, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Mandor panen merupakan garda terdepan yang mengawal pelaksanaan operasional di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi seperti ini menjadi sangat penting agar setiap mandor panen memiliki kemampuan, pengetahuan, dan standar kerja yang semakin baik,” kata Denny. Ia menambahkan sertifikasi bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan menjadi bukti bahwa seorang mandor panen memiliki kompetensi yang diakui dan mampu menjalankan tugas secara profesional. “Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, menyerap ilmu sebanyak mungkin, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kapasitas diri. Ketika kualitas SDM meningkat, maka kualitas pengelolaan kebun juga akan meningkat, dan pada akhirnya akan berdampak positif terhadap produktivitas serta kinerja perusahaan secara keseluruhan,” jelasnya. Menurut Denny, di tengah tantangan industri perkebunan yang semakin dinamis, perusahaan membutuhkan insan perkebunan yang adaptif, kompeten, dan terus belajar untuk menjadi lebih baik. “Kita harus terus membangun budaya belajar di seluruh lini organisasi. Setiap peningkatan kompetensi yang dimiliki karyawan akan menjadi modal penting bagi perusahaan untuk menghadapi tantangan dan mencapai target-target yang semakin tinggi di masa depan,” tegasnya. Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai standar kompetensi mandor panen perkebunan, pengelolaan tenaga kerja, pengawasan kegiatan operasional, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan administrasi lapangan, hingga aspek kepemimpinan dalam mengelola tim kerja. Seluruh materi dirancang untuk memperkuat kemampuan teknis maupun manajerial para mandor panen dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, proses asesmen yang dilakukan oleh tim asesor bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta secara objektif berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Kementerian Pertanian. Dengan adanya sertifikasi ini, para mandor panen diharapkan mampu menjalankan tugas secara lebih profesional, efektif, dan sesuai dengan praktik terbaik di industri perkebunan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung transformasi dan peningkatan daya saing sektor perkebunan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia. PTPN IV Regional VII meyakini bahwa keberhasilan perusahaan dalam mencapai target produksi dan produktivitas tidak terlepas dari kemampuan para pemimpin lapangan dalam mengelola sumber daya secara optimal. Melalui Pelatihan dan Sertifikasi Mandor Panen ini, PTPN IV Regional VII kembali menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program-program pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Dengan SDM yang semakin kompeten, profesional, dan tersertifikasi, perusahaan optimistis mampu menghadapi berbagai tantangan industri serta terus memberikan kontribusi terbaik bagi PalmCo, Holding Perkebunan Nusantara, dan pembangunan sektor perkebunan nasional. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud implementasi nilai-nilai AKHLAK dalam membangun insan perkebunan yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing, sejalan dengan semangat transformasi perusahaan menuju pengelolaan perkebunan yang modern, produktif, dan berkelanjutan.
Sawit
Sawit
BPDP BLU Kemenkeu dan Samade Gandeng Tangan Dorong Sertifikasi Halal UMKM Sawit
Palembang, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Sawitku Masa Depanku (Samade) pacu penguatan kapasitas pelaku usaha melalui Workshop UMKM Naik Kelas di Sumatera Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan di pertengahan April 2026 lalu, usung tema 'Strategi Sertifikasi Halal UMKM Berbasis Bahan Turunan Sawit sebagai Bahan Pangan Potensial'. Tujuanya, fokus pada akselerasi sertifikasi halal dan inovasi produk berbasis bahan turunan sawit sebagai langkah strategis hilirisasi. Langkah tersebut sebagai upaya sistematis mendorong pelaku UMKM, koperasi, hingga petani agar mampu meningkatkan nilai tambah produk sehingga memiliki daya saing yang kuat di pasar domestik maupun global. Ketua DPW Samade Sumatera Selatan sekaligus Ketua Panitia Workshop, Jonli Sirait, menjelaskan kegiatan ini respons konkret untuk menjawab tantangan standarisasi produk yang dihadapi pelaku usaha di daerah. Menurutnya, pemahaman mengenai legalitas dan teknologi digital sangat krusial bagi keberlanjutan usaha. "Workshop ini kami desain untuk membekali pelaku UMKM dengan kompetensi teknis, terutama dalam aspek sertifikasi halal dan inovasi produk. Sebagai salah satu wilayah dengan potensi sawit terbesar, UMKM di Sumatera Selatan harus naik kelas dan mampu mengoptimalkan bahan baku turunan sawit menjadi produk pangan berkualitas tinggi yang siap bersaing di pasar modern," ucap Jonli. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menekankan posisi strategis kelapa sawit sebagai pilar devisa negara. Ia menegaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam ekosistem hilirisasi adalah kunci untuk memastikan perputaran ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat. "Sawit adalah miracle crop yang berkontribusi masif terhadap devisa negara. Kami ingin memastikan kegiatan ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi menghasilkan output nyata berupa peningkatan jumlah produk UMKM sawit yang tersertifikasi halal. Sertifikasi ini bukan sekadar administratif, melainkan instrumen peningkat daya saing global agar produk turunan sawit kita semakin dipercaya oleh konsumen," tegas Helmi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan melalui Kepala Divisi Pusat Pelayanan Hasil dan Diseminasi (PPHD) Dinas Perkebunan, Mupakanisin, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menyatakan kolaborasi antara asosiasi dan lembaga pendukung seperti BPDP sangat membantu program percepatan pembangunan perkebunan di daerah. "Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong penguatan UMKM agar mampu naik kelas, salah satunya melalui percepatan sertifikasi halal dan pemanfaatan potensi bahan turunan sawit sebagai komoditas unggulan daerah. Kami berharap melalui workshop ini, hambatan teknis yang dihadapi pelaku usaha di lapangan dapat teratasi secara efektif," terang Mupakanisin. Melalui sinergi yang didukung oleh BPDP ini, para pelaku UMKM di Sumatera Selatan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi bahan turunan sawit serta beradaptasi dengan ekosistem digital guna memperluas pangsa pasar di tengah kompetisi yang semakin ketat.
Nasional
Nasional
Sucofindo Perkuat Tata Kelola Transportasi Publik Lewat Sertifikasi ISO 37001 dan ISO/IEC 27001 LRT Jakarta
Jakarta, katakabar.com - PT Sucofindo (Persero) tegaskan perannya sebagai lembaga sertifikasi nasional perkuat tata kelola transportasi publik melalui penyerahan Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO/IEC 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi kepada LRT Jakarta. Sertifikat tersebut diserahkan oleh Kepala Divisi Regional Barat PT Sucofinso (Persero), Ambar Prawidiyanto, kepada Direktur Utama LRT Jakarta, Roberto Akyuwen, di Kawasan Depo LRT Jakarta. Ambar Prawidiyanto menegaskan bahwa proses sertifikasi dilakukan secara independen dan objektif sesuai dengan standar internasional yang berlaku. “Sebagai lembaga sertifikasi, SUCOFINDO memastikan seluruh tahapan audit dan sertifikasi dilaksanakan secara profesional, objektif, dan independen. Pemberian Sertifikat ISO 37001:2016 dan ISO/IEC 27001:2022 ini mencerminkan keseriusan LRT Jakarta dalam memenuhi persyaratan standar internasional, baik dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan maupun Sistem Manajemen Keamanan Informasi,” ujar Ambar. Kata Ambar Prawidiyanto, penerapan kedua standar tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola perusahaan yang berintegritas serta memperkuat perlindungan terhadap aset informasi. “Standar ISO 37001 membantu organisasi memperkuat sistem pencegahan terhadap risiko suap, gratifikasi, fraud, konflik kepentingan, serta risiko hukum dan reputasi. Sementara ISO/IEC 27001 memastikan pengelolaan keamanan informasi dilakukan secara sistematis berbasis prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data,” jelasnya. Roberto Akyuwen menyampaikan apresiasinya atas proses sertifikasi yang dilakukan oleh PT SUCOFINDO (PERSERO) serta menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. “Penerapan ISO 37001:2016 dan ISO/IEC 27001:2022 merupakan wujud komitmen nyata LRT Jakarta dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang transparan, berintegritas, dan bertanggung jawab. Sebagai penyelenggara layanan transportasi publik, kami menyadari bahwa kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama. Karena itu, seluruh proses bisnis kami kelola secara profesional dan sesuai standar internasional,” tuturnya. Roberto Akyuwen menimpali penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dilakukan secara menyeluruh melalui komitmen seluruh insan LRT Jakarta, penyusunan kebijakan dan prosedur anti penyuapan, pelatihan dan sosialisasi bagi insan LRT Jakarta serta mitra kerja, penyediaan saluran pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), serta penguatan pengendalian internal dan evaluasi berkala. Sementara, penerapan ISO/IEC 27001:2022 memastikan keamanan data operasional dan data pelanggan di tengah percepatan transformasi digital. Sebagai perusahaan jasa di bidang Testing, Inspection, and Certification (TIC), PT Sucofindo (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendampingi para mitra menerapkan standar internasional secara konsisten. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai layanan jasa, seperti pengujian sarana dan prasarana transportasi, inspeksi dan verifikasi teknis, audit dan sertifikasi sistem manajemen, penilaian kesesuaian, pengujian keselamatan dan keandalan operasional, hingga layanan konsultasi peningkatan mutu dan kepatuhan regulasi. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan layanan transportasi yang aman, andal, berkelanjutan, serta selaras dengan praktik terbaik internasional.
Nasional
Nasional
Kolaborasi Telkom AI Connect, AC dan HiColleagues Sertifikasi AI Taraf Global Bagi 69 Peserta di Makassar
Kolaborasi Telkom AI Connect, AC dan HiColleagues Sertifikasi AI Taraf Global Bagi 69 Peserta di Makassar
Nasional
Nasional
AnyMind Group Raih Sertifikasi Lazada Star Enabler di Pasar Indonesia
Jakarta, katakabar.com - Sertifikasi terbaru ini menegaskan keunggulan AnyMind Group dalam mendukung bisnis e-commerce dalam operasional dan pertumbuhan di platform Lazada AnyMind Group (TSE:5027), perusahaan BPaaS (Business-Process-as-a-Service) untuk pemasaran, e-commerce, dan transformasi digital, umumkan perusahaan telah meraih sertifikasi Lazada Star Enabler level tertinggi untuk pasar Indonesia. Pengakuan ini menegaskan posisi AnyMind Group sebagai mitra tepercaya bagi perusahaan, dan penjual yang ingin memaksimalkan kinerja mereka di platform Lazada. Sebagai Lazada Star Enabler, perusahaan telah menunjukkan kemampuannya dalam menyediakan solusi e-commerce end-to-end, mulai dari strategi dan manajemen kampanye pemasaran digital hingga optimalisasi penjualan dan keterlibatan pelanggan. Penghargaan ini menyoroti bagaimana AnyMind Group menghadirkan hasil nyata bagi perusahaan yang ingin mempercepat pertumbuhan mereka di pasar online. Kriteria ketat Lazada untuk kemitraan enabler bersertifikat mencakup kapabilitas teknologi, keunggulan operasional, dan hasil positif yang terbukti bagi merek yang mereka dukung. AnyMind Group dengan bangga telah memenuhi dan melampaui standar tinggi tersebut. Melalui teknologi milik AnyMind Group, seperti AnyX yang mempermudah pengelolaan toko e-commerce, AnyLive dengan kemampuan live commerce berbasis manusia dan AI, serta AnyChat yang menyederhanakan layanan pelanggan di platform e-commerce dan social commerce, perusahaan siap membantu lebih banyak bisnis untuk berkembang di Lazada terutama bagi merek FMCG, kecantikan, dan gaya hidup yang tengah mempercepat saluran penjualan online mereka. “Pengakuan ini bukan hanya bentuk apresiasi terhadap kualitas layanan kami, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berinovasi. Kami berkomitmen untuk membantu perusahaan di Indonesia mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dan berkelanjutan di Lazada,” ujar Tatum Kembara, Managing Director of E-Commerce Enablement, AnyMind Group.
Sawit
Sawit
SPKS: Petani Ingin Bersertifikat ISPO dan RSPO Wajib Pendampingan Pihak Ketiga
Kubu Raya, katakabar.com - Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin menegaskan para petani ingin bersertifikat Insonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) wajib pendampingan pihak ketiga yang sudah berpengalaman untuk pembangunan dan penguatan kelembagaan petani. "Para petani ingin bersertifikat Insonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) wajib pendampingan pihak ketiga yang sudah berpengalaman untuk pembangunan dan penguatan kelembagaan petani," terang Sabarudin saat 5th IPOSC, dilansir dari laman mediaperkebunan.id, Jumat siang. Pendampingan ini, ucap Sabarudin, untuk membangun Internal Control System (ICS) dan penguatan termasuk SOP/kebijakan, pelatihan GAP, pemetaan dan pendataan termasuk Surat Tanda Daftar Budidya (STDB) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), audit sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi, biaya monitoring dan surveillance. "SPKS saat ini memiliki 10 koperasi yang sudah bersertifikat RSPO dan ISPO dengan jumlah petani 2.385 orang, luas lahan 4.986,52 hektare. SPKS berkomitmen membawa anggotanya masuk dalam sertifikasi sebagai bagian dari perbaikan tata kelola sawit rakyat, memperkuat lembaga ekonomi petani, dan peningkatan kehidupan petani sawit," jelasnya. Cerita Sabarudin, pengalaman SPKS sertifikasi RSPO butuh biaya Rp2-3 juta/petani dan LS Rp150-200 juta/koperasi. SPKS sudah memetakan anggotanya, yakni petani sawit dengan luas lahan10 hektare, ada 40.000 data perkebunan rakyat dengan polygon tersebar di 23 kabupaten dan 10 provinsi. "Membantu pembuatan STDB di Sekadau dan ada 100 STDB petani sawit," kata Sabarudin. Menurutnya, sertifikasi ISPO petani wajib memenuhi 4 prinsip, 21 kriteria, 33 indikator melalui penyedian bukti-bukti yang bisa diverifikasi. Belum menarik bagi petani lantaran tidak ada insentif dan belum jelasnya dukungan anggaran dari pemerintah/BPDP. Sedang, sambungnya, untuk Sertifikasi RSPO petani wajib memenuhi 4 prinsip, 23 kriteria dan 58 indikator melalui penyedian bukti-bukti yang bisa diverifikasi. Banyak menarik petani karena ada kredit sertifikasi yang bisa diperdagangkan. Soal EUDR, bebernya, petani diminta menyediakan geolokasi semua bidang tanah, titik koordinat untuk 4 hektare, dan polygon untuk 4 hektar, termasuk legalitas tanah. Jadi, butuh biaya besar untuk polygon sedang insentif petani belum jelas, seperti pendanaan belum tersedia, kalaupun ada petani sulit mengaksesnya, belum ada rumusan insentif sehingga petani belum tertarik, harga TBS yang sudah bersertifikat sama dengan yang belum, petani swadaya masih banyak yang belum bergabung dalam kelembagaan.
Ekonomi
Ekonomi
Pelindo Tower, Ruang Bisnis dan Komersial Bersertifikasi Green Building di KPTI
Jakarta, katakabar.com - PT Pelindo Solusi Logistik atau SPSL sebagai subholding Badan Usaha Milik Negara atau BUMN kepelabuhanan Pelindo terus berkomitmen tingkatkan keterbukaan dan pelayanan kepada masyarakat. Di antara wujud nyata komitmen ini melalui pengelolaan Pelindo Tower, gedung ikonik di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok yang kini hadir bukan hanya sebagai kantor pusat Pelindo, tapi sebagai ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Pelindo Tower terapkan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG dengan meraih sertifikasi Green Building (Gold), serta mengimplementasikan inisiatif keberlanjutan seperti efisiensi energi dan pengelolaan limbah ramah lingkungan. Pengelolaan gedung juga mengikuti standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP ISO 37001) sebagai wujud komitmen SPSL terhadap tata kelola yang transparan dan berintegritas. Gedung ini dibangun dengan konsep eco-green dan smart building, dilengkapi berbagai fasilitas penunjang bisnis seperti meeting room, multifunction room, banking hall, wellness center, gym, food & beverage, klinik kesehatan, rooftop garden, masjid, dan area parkir. Seluruh fasilitas dapat diakses pengunjung dengan dukungan sistem pengamanan 24 jam. Pelindo Tower ini memiliki peran strategis sebagai bagian dari ekosistem logistik terintegrasi yang mendukung percepatan dan efisiensi proses bisnis di kawasan pelabuhan tersibuk di Indonesia. Kehadiran Pelindo Tower selaras dengan semangat Asta Cita, khususnya bidang ekonomi. Bangunan ini tidak hanya menjadi landmark baru, tapi juga pusat koordinasi dan layanan yang mengintegrasikan fungsi manajemen, operasional, dan dukungan bisnis Pelindo Group. Dengan fasilitas yang modern dan berorientasi layanan, Pelindo Tower memperkuat infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing nasional, dan mendorong tata kelola perusahaan yang efektif, serta profesional.
Riau
Riau
Bagikan Sertifikat Tanah Program PTSL dan Redistribusi TA 2024, Ini Harapan Bupati Rohul
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M dan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Rokan Hulu gelar kegiatan penyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di acara penyerahan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL, dan sertifikat Redistribusi Tahun Anggaran 2024, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (17/6). Acara ini dihadiri jajaran Forkopimda terkait, perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Camat, Kepala Desa, dan warga penerima sertifikat dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Bupati Rokan Hulu, Anton menyampaikan, program ini bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset milik masyarakat, serta mendorong peningkatan kesejahteraan melalui penguatan hak atas tanah. “Sertifikat ini bukan hanya bukti kepemilikan, tapi menjadi dasar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan kepastian hukum, masyarakat bisa lebih tenang dan bisa mengakses permodalan dari lembaga keuangan,” ujar Anton. Menurutnya, program PTSL, dan Redistribusi di Kabupaten Rokan Hulu terus digencarkan sebagai upaya percepatan legalisasi tanah masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan sebelumnya belum terdaftar. Tahun ini, ribuan bidang tanah telah berhasil disertifikasi melalui kolaborasi antara Pemkab Rokan Hulu, dan Kantor BPN. "Kegiatan hari ini membagikan 150 sertifikat secara simbolis, dengan total sertifikat Tahun Anggaran 2024 sebanyak 2.627 sertifikat untuk masyarakat yang berasal dari seluruh kecamatan." Jelasnya. Target sertifikasi tahun 2025 ditingkatkan, kata Anton, mengingat tingginya antusiasme dan pentingnya peran sertifikat tanah dalam pembangunan daerah.
