Pasir Pengaraian, katakabar.com - Pemerintah Pusat atau Pempus lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB gelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla nasional tahun 2025 di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Selasa (29/4). 

Kegiatan ini bentuk keseriusan BNPB tanggulangi Karhutla. Di mana apel Karhutla dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Budi Gunawan didampingi Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, Bupati Rokan Hulu Anton, ST MM bersama Bupati dan Walikota se Provinsi Riau, turut hadir. Sedang, Bupati Rohul Rokan Hulu didampingi Sekda Rokan Hulu, Muhammad Zaki, Kasatpol PP Rokan Hulu, Gorneng, serta Kalaksa BPBD Rokan Hulu, Ridarmanto.

Di kegiatan tersebut, Menkopolkam menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto terkait dengan Karhutla, di mana Presiden tidak ingin kebakaran lahan ini kembali menjadi isu nasional. 

"Presiden memberikan perhatian sangat besar terhadap isu kebakaran hutan. Ini lantaran dampaknya bukan hanya pada lingkungan dan kesehatan, tapi juga pada aspek politik kawasan, bahkan bisa memicu komplain atau gugatan dari negara-negara tetangga," ujar Budi Gunawan.

Menurut Budi Gunawan, sebagai bentuk keseriusan, Kepala Negara telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Karhutla sejak 13 Maret 2025, yang dikoordinasikan Kepala BNPB bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, serta Kapolri.

Satgas ini bertujuan mempercepat, menguatkan, dan mengkoordinasikan upaya pencegahan serta penanganan karhutla secara nasional.

"Semua kekuatan, baik pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, kementerian-lembaga, dunia usaha, dan masyarakat harus bersatu dalam satu komando untuk menekan kebakaran hutan hingga titik minimal, bahkan zero fire," jelasnya.

Untuk itu, Budi Gunawan meminta para gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang wilayahnya rawan Karhutla untuk segera menyiapkan seluruh sumber daya, memperkuat koordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait, serta mewajibkan perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan untuk aktif dalam upaya pencegahan.

"Pemerintah tidak akan ragu untuk menegakkan hukum kepada siapa pun yang lalai atau sengaja menyebabkan kebakaran," tegasnya. 

Menkopolkam memberi apresiasi kepada masyarakat, relawan, mahasiswa, Pramuka, kelompok tani, dan seluruh elemen yang telah ikut membantu pemerintah dalam pencegahan dan penanganan karhutla. 

"Kita semua punya peran. Mitigasi dan pencegahan harus dilakukan sedini mungkin," ucapnya.

Selepas pelaksanaan apel, Menkopolkam didampingi Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB meninjau langsung pasukan dan seluruh peralatan yang telah dipersiapkan sebagai upaya langkah cepat jika terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan khususnya di Wilayah Provinsi Riau.

Di tempat yang sama, Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM selesai pelaksanaan apel kepada Media Center Rokan Hulu menerangkan, di Rokan Hulu sendiri bakal digelar apel Karhutla dan Apel Gabungan Kesiapsiagaan Karhutla bersama Kapolda Riau di Kecamatan Bonai Darussalam.

"Kita seger gelar apel karhutla dimana untuk mencek secara langsung dan menyeluruh terhadap peralatan yang dimiliki daerah kita guna untuk kesiapsiagaan kita dalam menghadapi jika terjadinya Kebakaran di Rokan Hulu," tuturnya.

Anton berpesan kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembakaran jika membuka lahan, serta mengajak untuk senatiasa saling menjaga hutan dan lahan yang ada agar tidak terjadinya kebaakaran yang efeknya dapat merugikan terutama kesehatan diri.