Praktik
Sorotan terbaru dari Tag # Praktik
Kesehatan
Kesehatan
Terobosan Baru Bupati Rohul: Dokter RSUD Dilarang Praktik Luar Fokus Layani Masyarakat
Pasir Pengaraian, katakabar.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu berupaya maksimal tingkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian khusus Bupati Rokan Hulu, Anton, pembenahan total di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu. Sebagai upaya menghadirkan pelayanan yang cepat, profesional, dan maksimal, Anton menegaskan langkah strategis ke depan. Pihaknya akan tindaklanjuti aturan agar tenaga medis yang bertugas di RSUD Rokan Hulu tidak lagi membuka praktik di luar, sehingga konsentrasi, dan waktu mereka bisa tercurahkan sepenuhnya untuk melayani pasien di rumah sakit daerah. “Nanti kita dalami lagi bagaimana ke depan dokter yang praktik di RSUD tidak lagi praktik di luar, sehingga mereka bisa fokus melayani masyarakat di RSUD kita,” tegas, di pekan ketiga April 2026 lalu. Menjawab tantangan kesejahteraan yang selama ini menjadi alasan dokter mencari penghasilan tambahan di luar, Ia memastikan Pemkab Rokan Hulu mencari solusi terbaik. Kalau pendapatan dan insentif di RSUD Rokan Hulu bisa disetarakan atau setidaknya mendekati nilai pasar, diyakini para tenaga medis lebih betah dan fokus bekerja di instansi pemerintah. “Kalau pendapatan para dokter bisa setara dengan di luar, kita yakin mereka bisa fokus di RSUD,” jelasnya. Selain perbaikan sistem manajemen SDM, pembangunan infrastruktur juga terus digenjot. Saat ini Pemkab Rokan Hulu tengah membangun gedung baru RSUD setinggi enam lantai. Kehadiran fasilitas modern ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing RSUD agar bisa bersaing secara sehat dengan rumah sakit swasta. “Target kita, RSUD Rokan Hulu ke depan mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya. Di sisi lain, perwakilan Ombudsman RI menjelaskan sistem penilaian pelayanan publik kini telah berubah. Jika dulu berfokus pada kepatuhan standar, kini penilaian lebih menitikberatkan pada aspek maladministrasi, dan persepsi masyarakat, terutama di sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. “Ini layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat. Meski kondisi keterbatasan anggaran, kualitas pelayanan tetap harus ditingkatkan,” terangnya. Ombudsman pun mencatat perubahan positif yang signifikan di Rokan Hulu. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya dinilai kurang transparan, seperti Dinas Sosial, Pendidikan, dan Disdukcapil, kini pelayanannya sudah jauh lebih terbuka dan mudah diakses secara daring maupun luring. “Sekarang masyarakat sudah bisa mengakses layanan secara online, seperti mutasi siswa atau perbaikan data ijazah. Ini bentuk nyata transparansi dan akuntabilitas,” bebernya. Ke depan, Pemkab Rokan Hulu juga berencana mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu atap, serta terus mendorong transformasi digital berbasis aplikasi agar masyarakat semakin dimudahkan. Langkah nyata dan komitmen kuat Bupati Rokab Hulu mendorong perubahan ini pun mendapat apresiasi tinggi dari Ombudsman. “Pak Bupati sangat serius dan bahkan meminta pendampingan langsung di beberapa OPD. Ini menunjukkan komitmen nyata untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” sebut perwakilan Ombudsman.
Nasional
Nasional
Lindungan Baja Nasional Praktik Global dan Fondasi Kedaulatan Industri
Jakarta, katakabar.com - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk atau Krakatau Steel Group (IDX: KRAS) sambut pernyataan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita soal pentingnya keberanian Indonesia melindungi industri dalam negeri sebagai sinyal kebijakan yang konstruktif dan strategis. Pernyataan tersebut diungkapkan saat membuka Business Matching Produk Dalam Negeri di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, di pertengahan Desember 2025 lalu. Di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks dan tidak sepenuhnya simetris, sikap tersebut mencerminkan kesadaran negara dalam menjaga keberlanjutan industri nasional yang bersifat fundamental, termasuk industri baja. Sebagai industri hulu yang menopang berbagai sektor strategis, baja memiliki peran sentral dalam pembangunan nasional. Proteksi Baja Sebagai Arus Utama Global Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji, menegaskan perlindungan industri baja bukanlah praktik eksklusif atau menyimpang, melainkan bagian dari arus utama kebijakan perdagangan internasional. “Pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa bahkan kampiun baja dunia sekalipun tetap membutuhkan instrumen perlindungan perdagangan. Proteksi baja bukan tanda kelemahan industri, tetapi bagian dari tata kelola untuk menjaga keberlanjutan di tengah distorsi pasar global,” kata Widodo. Ia menjelaskan Korea Selatan secara konsisten menggunakan instrumen trade remedies, termasuk bea anti dumping, untuk menjaga pasar domestik dari tekanan impor yang merugikan produsen nasional. Pendekatan serupa juga dilakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, hingga negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia. Mewujudkan Persaingan Adil Bagi Krakatau Steel Group, sinyal kebijakan tersebut memiliki arti penting dalam menciptakan level playing field yang adil bagi industri baja nasional. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan, menerangkan industri baja nasional membutuhkan proteksi dalam negeri agar transformasi yang tengah dilakukan dapat berjalan optimal. “Industri baja adalah fondasi industrialisasi. Tanpa kebijakan yang adil dan berimbang, industri strategis nasional akan terus tertekan oleh praktik perdagangan global yang tidak simetris,” jelas Akbar Djohan, sekaligus Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA). Ia menambahkan Krakatau Steel terus melakukan pembenahan internal melalui peningkatan efisiensi, kualitas produk, serta penguatan struktur bisnis, tetapi upaya tersebut perlu ditopang oleh kebijakan industri yang berpihak pada kepentingan nasional. “Proteksi yang terukur memastikan industri baja nasional tumbuh sehat, berkelanjutan, dan mampu menopang pembangunan jangka panjang,” tambahnya. Diketahui, industri baja merupakan tulang punggung pembangunan infrastruktur, energi, transportasi, manufaktur, hingga pertahanan. Dengan demikian, menjaga keberlanjutan industri baja nasional berarti memastikan Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan ketahanan nasional dalam jangka panjang. Dalam hal ini Danantara menjadi faktor yang kuat mendukung Krakatau Steel Group. Dan program ini menjadi bagian penting bagi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk kemakmuran bangsa.
Sawit
Sawit
Multi Pihak Dorong Kesetaraan gender dan Praktik Kerja Inklusif Industri Sawit
Samarinda, katakabar.com - Kabupaten Paser dan Kutai Timur jadi pilot projeck kolaborasi multi pihak dorong kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan praktik kerja inklusif di industri sawit. Adalah Solidaridad bersama Jaringan Ketenagakerjaan Sawit Berkelanjutan (JAGASAWITAN), sebuah inisiatif bersama antara Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), inisiasi sebuah sinergi multi-pihak. Sinergi ini bertujuan mendorong kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan praktik kerja inklusif di industri sawit. Sinergi ini diimplementasikan melalui program Powerrr, yakni Kesetaraan Perempuan dan Kelapa Sawit melalui Sumber Daya, Hak, dan Keterwakilan di Indonesia. Program ini menjadikan Kalimantan Timur, dengan fokus utama di Kabupaten Paser dan Kutai Timur, sebagai pilot project percontohan nasional. Keberhasilan model yang dikembangkan di sini diharapkan dapat menjadi cetak biru untuk transformasi praktik kerja yang lebih luas di industri sawit Indonesia. Peluncuran program ini sangat relevan dengan momentum transformasi ekonomi Kalimantan Timur, yang menjadikan sektor sawit berkelanjutan sebagai salah satu pilar strategisnya. Di tengah upaya daerah memenuhi standar keberlanjutan global (RSPO) dan nasional (ISPO), isu sosial dan ketenagakerjaan, khususnya terkait posisi pekerja perempuan, masih menjadi tantangan serius. Program POWERRR hadir untuk menjawab tantangan tersebut, sekaligus memperkuat narasi positif industri sawit. Program ini hadir untuk mengatasi tantangan mendesak di Kalimantan Timur, di mana sektor sawit masih menghadapi segregasi gender di pasar kerja. Perempuan seringkali menjadi mayoritas pekerja harian lepas (BHL), tidak diakui secara formal sebagai 'petani'. Akibatnya, mereka sulit mengakses kepemilikan lahan, serta menghadapi risiko kesehatan kerja (K3), upah tidak setara, dan kekerasan berbasis gender (GBV). Country Manager Solidaridad Indonesia, Yeni Fitriyanti, menyatakan kolaborasi ini momentum penting untuk beralih dari sekadar wacana menjadi aksi konkret. “Kami memulai dari Kalimantan Timur, khususnya Paser, sebagai pilot untuk menciptakan model yang teruji. Fokus kami pada '3R', yakni Resources, Rights, and Representation, bertujuan memastikan petani dan pekerja perempuan di rantai pasok kelapa sawit Kaltim memiliki akses setara terhadap sumber daya, hak-hak mereka di tempat kerja dilindungi, dan suara mereka terwakili dalam pengambilan keputusan,” ucap Yeni, dilansir dari laman agrofarm.co.id, Jumat (24/10) sore. Kata Yeni, ini bukan hanya tentang keadilan sosial, tetapi tentang meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan industri sawit, yang terhubung langsung dengan pemenuhan standar ISPO dan RSPO. Model percontohan di Kalimantan Timur ini akan menjadi landasan untuk penguatan sawit berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dukungan penuh datang dari mitra strategis, yakni Sumarjono Saragih, Presidensi JAGASAWITAN, sekaligus Ketua GAPKI Bidang Pengembangan SDM, menegaskan meski industri sawit adalah pilar ekonomi penting, sektor ini tidak bisa menutup mata terhadap tantangan sosial. “Kegiatan ini adalah langkah konkret untuk menyatukan pemahaman dan membangun sinergi. GAPKI terbuka dan aktif berkolaborasi dengan multipihak; termasuk dengan mitra terbaru kami, Solidaridad. Kami memulai inisiatif baru ini untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Hak pekerja perempuan harus dipenuhi, dihormati, dan mereka terhindar dari kekerasan. Dengan cara itu, akan terwujud sawit Indonesia ramah perempuan yang merupakan indikator penting dalam sawit berkelanjutan,” tegasnya. Di sisi lain, Sumarjono mengutarakan serikat pekerja bukan hanya mitra dialog sosial, tetapi aktor penggerak perubahan di tingkat kebun. “Kami berkomitmen untuk memastikan suara perempuan pekerja sawit dan perempuan petani sawit didengar dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan mereka,” jelasnya. “Melalui program Powerrr, kami akan memperkuat kapasitas serikat di tingkat perusahaan agar dapat mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan mekanisme perlindungan dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja,” imbuhnya. Peluncuran program ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan strategis, termasuk perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA), Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Perkebunan dari tingkat Provinsi Kaltim, Kabupaten Paser, dan Kutai Timur. Turut hadir pula perwakilan dari GAPKI, serikat pekerja F HUKATAN, 15 perusahaan kelapa sawit, serta organisasi masyarakat sipil. Program Powerrr dirancang untuk menjangkau, memberi manfaat, dan memberdayakan secara langsung 3.500 perempuan di rantai pasok kelapa sawit Kalimantan Timur, dengan fokus khusus pada mereka yang berasal dari kelompok terpinggirkan. Target ini terbagi menjadi 1.500 petani perempuan dan 2.000 pekerja perempuan. Seluruh 3.500 perempuan ini akan menerima pelatihan literasi keuangan dari Syngenta, Solidaridad, dan anggota konsorsium Powerrr lainnya, seperti Perempuan Mahardika dan Pusat Studi Gender/PSG Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur.
Hukrim
Hukrim
Ungkap Praktik Perambahan Kawasan Hutan, Polda Riau Tegaskan Komitmen Green Policing
Hal ini bagian dari implementasi kebijakan Green Policing, sambunya, yakni pendekatan Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui fungsi preemtif, preventif, dan represif secara terintegrasi. "Sebanyak 21 kasus kehutanan telah kami tangani sepanjang tahun 2025. Total luas lahan terdampak 2.360 hektar," rinci Irjen Pol Herry.
Lingkungan
Lingkungan
Green Skilling 19: Dorong Praktik Bisnis Berkelanjutan Lewat Digital Marketing dan Konten Viral
Semarang, katakabar.com - Di tengah urgensi krisis iklim dan perubahan pola konsumsi masyarakat, pendekatan komunikasi yang cerdas dan bertanggung jawab menjadi kebutuhan penting dalam mendorong bisnis menuju keberlanjutan. Menjawab tantangan ini, program Green Skilling #19 yang digagas oleh LindungiHutan menghadirkan diskusi strategis bertajuk “Optimalisasi Digital Marketing: Gabungan Kekuatan Viral Content, Copywriting, dan Platform Digital untuk Bisnis yang Berkelanjutan”. Program ini menghadirkan Harisenin, lembaga edutech yang fokus pada pengembangan talenta digital, untuk membagikan wawasan praktis rancang konten digital yang tidak hanya menarik perhatian tapi membawa pesan sosial dan lingkungan. Dalam sesi ini, para peserta diajak memahami strategi pembuatan konten yang mampu menggerakkan audiens. Ini termasuk menggabungkan pendekatan kreatif, seperti storytelling, copywriting berbasis empati, dan distribusi lintas platform, dengan tujuan akhir membentuk perilaku konsumsi yang lebih sadar terhadap keberlanjutan. Lebih dari sekadar edukasi teknis, kegiatan ini menjadi upaya membangun kapasitas pelaku usaha, khususnya bisnis berbasis nilai-nilai ESG (Environmental, Social, Governance), dalam memanfaatkan digital marketing sebagai alat transformasi. Pendekatan ini penting dalam membangun merek yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga mampu merespons krisis lingkungan secara lebih sistemik dan kolaboratif. Melalui pengalaman Harisenin dalam mendesain pelatihan berbasis teknologi, peserta belajar menerapkan teknik, seperti AIDA dan PAS dalam pembuatan konten kampanye, serta memahami bagaimana elemen emosional dalam narasi dapat memperkuat penyampaian pesan keberlanjutan. Studi kasus dan praktik langsung yang dibahas selama sesi memberikan ruang bagi peserta untuk menggali strategi kampanye yang relevan dengan realitas bisnis mereka, mulai dari bisnis lokal, komunitas kreatif, hingga sektor edukasi dan sosial.
Riau
Riau
Praktik Jual Beli Internet Ilegal di Inhil Marak, BUMDes dan Individu Diduga Terlibat
Indragiri Hilir, katakabar.com - Praktik jual beli layanan internet secara ilegal marak di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, semakin menjadi perhatian publik. Tak hanya dilakukan oleh individu, sejumlah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, diduga terlibat dalam penyediaan jaringan Wi-Fi tanpa mengantongi izin resmi. Fenomena ini menimbulkan keresahan warga dan berpotensi melanggar hukum yang berlaku di sektor telekomunikasi. Layanan internet lokal yang dikenal dengan istilah RT/RW Net sebetulnya lahir dari semangat gotong royong dan upaya meningkatkan konektivitas di pedesaan. Tapi di lapangan, tak sedikit dari penyelenggara RT/RW Net ini menjalankan usahanya tanpa badan hukum yang sah, tidak memiliki izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta tidak bermitra dengan penyedia layanan internet resmi (ISP). Seorang warga Indragiri Hilir berinisial SI 32 tahun, yang aktif memantau persoalan ini, menyampaikan keprihatinannya atas situasi yang semakin tidak terkendali. “Pelanggaran ini bukan hal sepele. Sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin bisa dipidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp600 juta,” ujar SI saat ditemui wartawan.Jum'at (9/5). SI menekankan pentingnya pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi teknis serta administratif dalam penyediaan layanan internet. Tanpa standar tersebut, jaringan ilegal sangat rentan disalahgunakan untuk aktivitas kriminal seperti penipuan digital, penyebaran malware, hingga pelanggaran hak cipta.
Tekno
Tekno
Sediakan 'ASUENE' Industri Logistik Indonesia Rintis Dekarbonisasi dan Praktik Berkelanjutan
Jakarta, katakabar.com - Asuene APAC, anak perusahaan Asuene Inc. di luar negeri, telah menjalin kemitraan dengan PT ASLI Satu Indonesia, perusahaan rintisan TI terkemuka di Indonesia, untuk menyediakan "ASUENE", platform penghitungan karbon. Layanan ini memfasilitasi visualisasi, pengurangan, dan pelaporan emisi CO2. Kemitraan ini bertujuan untuk memajukan upaya dekarbonisasi dalam industri logistik dan transportasi Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030 dan mencapai nol emisi pada tahun 2060. Meski ada tujuan nasional yang ambisius ini, industri logistik saat ini tidak memiliki pedoman khusus untuk keberlanjutan. Padahal ini sangat penting di Indonesia, negara kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau di mana berbagai metode transportasi darat, feri, laut, dan udara menciptakan jaringan logistik yang sangat kompleks. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peran penting industri dalam perekonomian Indonesia menggarisbawahi pentingnya inovasi sektor swasta dorong keberlanjutan.
Lingkungan
Lingkungan
Workshop Gratis dan Terbatas: Praktik Berkelanjutan Report Bagi Perusahaan Keuangan
Semarang, katakabar.com - LindungiHutan taja workshop gratis bertajuk “Empowering Financial Officers: Practical Insights on Sustainability Reporting” di pekan kedua Desember 2024 secara daring. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para profesional perusahaan keuangan di Indonesia tentang laporan keberlanjutan (sustainability report) yang dapat mendukung perkembangan bisnis. Workshop hadirkan tiga pembicara, yakni Regina Inderadi (Sustainability Expert & GHG Verifier Head of External ISSP Indonesia), Disya Berliani Salsabila, S.T, CSRS, CSP (Sustainability Consultant PT Properindo Enviro Tech), dan Muthi'ah Aini Rahmi (Product Assistant LindungiHutan).
Sawit
Sawit
Kebijakan Naker Sektor Sawit Diadopsi dari Praktik Terbaik dari Australia dan Thailand
Jakarta, katakabar.com - Klaster Interaksi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Sosial, Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia atau UI serahkan rekomendasi kebijakan guna mendukung keberlanjutan sektor kelapa sawit kepada Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker)l. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Estiarty Haryani mengatakan, dokumen tersebut dapat menjadi masukan penting menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sawit
Sawit
Workshop UKMK Sawit, Peserta Antusias Praktik Olah Pangan Berbahan Dasar Sawit
Muara Bungo, katakabar.com - Semangat dan antusiasme gambarkan suasana hari kedua Workshop Usaha Kecil Mikro dan Koperasi atau UKMK berbasis kelapa sawit yang digelar di Hotel Swarnabhumi, Muara Bungo, Jambi. Kegiatan yang dihelat Elaeis Media Group didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS ini dilaksanakan mulai Jumat (29/11) hingga Sabtu (30/11).