Sulawesi Barat
Sorotan terbaru dari Tag # Sulawesi Barat
Sawit
Sawit
Di Sulbar Petugas Pendamping dan Pekebun Sawit Ikuti Pelatihan ISPO, Ini Tujuannya
Mamuju, katakabar.com - Lembaga Pelatihan ISPO PT Titian Karsa Mandiri atau TKM bersama Dinas Perkebunan Sulawesi Barat taja pelatihan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO pekebun. Kepala Dinas Perkebunan atau Disbun Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail didampingi Sekretaris Disbun Provinsi Sulawesi Barat, Andi Sitti Kamalia, yang buka kegiatan tiga hari lamanya. Narasumber pelatihan dari Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Prasetyo Djati, sekaligus Auditor ISPO dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya. Total 50 peserta yang mengikuti pelatihan, meliputi petugas pendamping provinsi, petugas pendamping masing-masing kabupaten, pengurus gapoktan dan koperasi dari Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasang Kayu. Kegiatan ini terlaksana berkat pengelolaan program dana bagi hasil atau DBH perkebunan kelapa sawit. Pelatihan sertifikasi ISPO dilaksanakan untuk mendukung tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan sebagai standar keberterimaan produk minyak sawit di pasar ekspor. Ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 tahun 2020 tentang sertifikasi ISPO.
Nasional
Nasional
Wow! Sulbar Dijadikan Percontohan Korpri Mart dan Koperasi Petani Sawit
Mamuju, katakabar.com - Provinsi Sulawesi Barat dijadikan percontohan atau pilot project dua koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM). Itu diketahui selepas Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, sekaligus Ketua Umum DPN Korpri temui Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di Kantor KemenkopUKM, tiga hari lalu, paruh dua Januari 2023. Diceritakan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, pilot project pertama adalah Koperasi Konsumsi Korpri Mart dan Koperasi Simpan Pinjam. Kata Zudan, di pertemuan berdurasi 90 menit itu dibahas mengenai langkah-langkah dalam menyejahterakan ASN. "Saya diterima Pak Menteri dan ada beberapa keputusan. Pemprov Sulawesi Barat jadi pilot project untuk Korpri membuat Koperasi Konsumsi Korpri Mart dan Koperasi Simpan Pinjam dengan bunga murah, dana kita ajukan ke LPDP," ulas Zudan dilansir dari laman website resmi Pemprov Sulawesi Barat, pada Sabtu (13/1). Sestama BNPP ini berharap ASN Pemprov Sulawesi Barat memanfaatkan program. Apalagi ini kesempatan Pemprov Sulawesi Barat untuk mengembangkan unit-unit usaha bagi ASN. "Ini peluang ASN untuk lahirkan usaha lainnya di luar tugas sebagai ASN, sehingga lahir profesi-profesi yang bisa dikerjakan mandiri, pendapatannya bisa bertambah. Jadi, ASN itu harus bisa mencetak passive income," terangnya. Selain membahas koperasi Kopri, pertemuan antara Zudan dan Teten Masduki bahas persiapan menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai pilot project Koperasi Petani Sawit. Tapi, setakat ini belum ada penjelasan resmi dari Zudan maupun pihak kementerian tentang koperasi yang terakhir ini. Apakah koperasi produksi, pengolahan Tandan Buah Segar (TBS), atau unit usaha lainnya.
Nasional
Nasional
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulbar Nilai Pemda Lamban Realisasi DBH Sawit dan Insentif
Sulawesi Barat, katakabar.com - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Tjahjo Purnomo ketika Media Breafing Perkembangan APBN per November 2023 Provinsi Sulawesi Barat di Kantor DJPb Sulawesi Barat, kemarin, menuturkan Pemerintah Daerah (Pemda) se Provinsi Sulawesi Barat telah memperoleh tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI pada 2023. "Tapi realisasinya sangat lamban, padahal anggaran ini sangat besar dampaknya bagi masyarakat," kata Purnomo, dilansir dari laman Radar Sulbar, pada Kamis (28/12). Tambahan anggaran itu, ulas Purnomo, berupa Dana Insentif (DI) diperoleh atas kinerja Pemda dalam melakukan pengendalian inflasi dan penurunan angka kemiskinan ekstrem. "Untuk pengendalian inflasi telah diperoleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat sebesar Rp8,6 miliar, sedang Pemkab Mamuju Rp10,18 miliar. Terus, untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem insentif daerah dikucurkan ke Pemkab Polman," terangnya. Selain itu, kata Purnomo, Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah penghasil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebesar 242.733 ton per tahun dengan luas 73.578 hektar, telah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp41, 5 miliar tersebar di Pemda se Provinsi Sulawesi Barat. "Tambahan anggaran ini yang belum terealisasi hingga November 2023," jelasnya. Padahal, ucap Purnomo, anggaran tersebut sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Makanya, kepada Pemda segera merampungkan belanja dari pengelolaan DBH sawit dan insentif yang telah diberikan pemerintah pusat. “Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kontraksi karena belum terdapat realisasi penyaluran DBH Sawit yang telah dialokasikan sebesar Rp41,8 miliar berdasarkan PMK Nomor 91 Tahun 2023 dan belum dipenuhinya dokumen syarat salur berupa Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Penyetoran Pajak atas belanja daerah khususnya DBH PPh. Hal sama terjadi pada Insentif Fiskal mengalami kontraksi lantaran adanya perubahan dalam periode penilaian sebagai dasar penyaluran Insentif Fiskal pada Tahun Anggaran (TA) 2023,” bebernya. Sebenarnya, sambung Purnomo, belanja TKD per November 2023 naik 3 persen dibandingkan November 2022. Jadi, bakal lebih optimal realisasi belanja jika dua jenis TKD tersebut, yakni DBH Sawit dan Insentif Daerah dapat lebih cepat direalisasikan, dengan begitu lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Pada Desember ini mudah-mudahan sudah terkejar, ini sangat memberi manfaat untuk masyarakat Sulbar," sebutnya Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Sulawesi Barat, Bekti Wicaksono menimpali, DBH Sawit menyasar enam kabupaten meski tidak semua Pemda di Sulawesi Barat daerah pengelola sawit. Untuk program yang dikerjakan dapat dicek di masing masing Pemda yang mengelola DBH Sawit. Soal peruntukannya itu telah diatur dalam PMK 91 Tahun 2023, tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit. “Sebesar 80 persen digunakan infrastruktur, mengurangi kerusakan jalan,” tandasnya.
Nasional
Nasional
DBH Kelapa Sawit Tidak Cair Tahun ini, Hanguskah!
Mamuju, katakabar.com - Para kepala daerah penerima alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit saat ini berpacu dengan membuat Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) agar dana transfer bisa masuk di dalam Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun anggaran 2023. Salah satu diantara sekian banyak daerah yang dapat DBH kelapa sawit, yakni Provinsi Sulawesi Barat. Nominal DBH kelapa sawit yang diterima Provinsi Sulawesi Barat Rp41 miliar lebih dari pemerintah pusat. Di mana DBH kelapa sawit bak dibagi dan dialokasikan kepada enam kabupaten. Kabupaten yang mendapatkan DBH kelapa Sawit terbesar adalah Pasangkayu, mencapai Rp11,6 miliar lebih. Disusul Kabupaten Mamuju Tengah Rp8,5 miliar, Mamuju Rp5,1 miliar, Polewali Mandar Rp4,1 miliar, Mamasa Rp1,9 miliar, dan yang terendah Kabupaten Majene Rp1,7 miliar. Sementara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat Rp8,6 miliar. Lantaran tahun 2023 ini hanya menyisakan tiga bulan lagi, apakah DBH kelapa sawit masih bisa dicairkan? Bila tak bisa dicairkan hanguskah! Menurut Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Sulawesi Barat, Syamsul Ma'rif, dilansir dari laman elaeis.co, pada Rabu (4/10), anggaran DBH kelapa sawit tidak akan hangus. Pencairannya bisa dilakukan di tahun 2024 nanri. Tapi, kita tetap berupaya agar DBH kelapa sawit bisa masuk di APBD Perubahan melalui dana transfer daerah. Kita kebut proses pencairan DBH Sawit, kata Syamsul, saat ini sedang proses pengajuan RKP dan selanjutnya berkonsultasi dengan Ditjen Perkebunan Kementan RI. "Kalau RKP kelar, proses selanjutnya asistensi di Ditjen Perkebunan Kementan RI. Jika sudah disetujui, baru diajukan ke Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu untuk proses transfer ke daerah," jelasnya. DBH kelapa sawit, sebut Syamsul, total 80 persen bakal dialokasikan untuk infrastruktur terutama jalan yang dilewati armada sawit. Sisa 20 persen lagi dialokasikan untuk pembinaan kelompok petani kelapa sawit.
Nusantara
Nusantara
Palm Kernell Expeller Sawit Sulbar Berlayar ke Tiongkok, Ekspor Pertama 5.500 Ton
Mamuju, katakabar.com - Palm Kernell kelapa sawit dari Sulawesi Barat berlayar ke Tiongkok. Ekspor pertama Bungkil kata lain dari Palm Kernell expelerr kelapa sawit banyaknya 5.500 ton dari pelabuhan Belang-Belang Mamuju. Karantina Pertanian Mamuju telah menerbitkan sertifikat kesehatan tumbuhan (Phytosanitary Certifikate) atas komoditas bungkil kelapa sawit asal Sulawesi Barat ini. Kepala Karantina Pertanian Mamuju, Agus Karyono menuturkan, sertifikat phytosanitary menjadi persyaratan wajib agar bungkil sawit senilai Rp13,4 miliar diterima negara tujuan. “Sebelum sertifikat diterbitkan, pejabat karantina melakukan pengawasan proses fumigasi dengan phospine dan pengambilan sampel yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bungkil sawit terbebas dari Organisme Penyakit Tumbuhan Karantina (OPTK) yang dapat mempengaruhi kualitas dan nilai jualnya,” ujar Agus, dilansir dari laman elaeis.co, pada Jumat (1/9). Data Karantina Pertanian Mamuju menunjukkan, dari Januari hingga Agustus 2023 Sulawesi Barat telah dua kali melakukan ekspor bungkil kelapa sawit. Pada 21 Januari 2023 telah diekspor 3.800 ton PKE dengan tujuan Thailand, dan kedua ekspor ke Tiongkok ini. “Dari data sistem otomasi kami, nilai ekspor pertanian sepanjang tahun 2023 di Sulawesi Barat sudah mencapai Rp2,5 triliun dan masih didominasi komoditas sawit dan turunannya. Tren positif ini diharapkan terus berlanjut hingga akhir tahun,” jelasnya. Untuk capaian ekspor mengalami peningkatan signifikan di bulan Agustus 2023 dibandingkan bulan yang sama tahun 2022 (secara month to month/mtm) mencapai sebesar 95 persen. “Capaian ekspor Agustus 2023 sebesar Rp615 miliar signifikan peningkatannya dibanding Agustus 2022 sebesar Rp 315 miliar. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh volume, permintaan negara tujuan, dan harga komoditas yang terus naik," bebernya. Menurutnya, capaian ini tak lepas dari kerja sama dan sinergisitas antara Karantina Pertanian dan stakeholder terkait seperti Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan, Bea Cukai dan otoritas pelabuhan. "Saya optimis melalui peningkatan layanan perkarantinaan, Karantina Pertanian Mamuju mampu mendorong ekspor komoditas pertanian dan sukseskan program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Pertanian (Gratieks) yang digagas Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia.
Nasional
Nasional
Dukung DBH Sawit Dibagikan ke Daerah Penghasil, Ini Kata DPW Apkasindo
Mamuju, katakabar.com - Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW Apkasindo) Provinsi Sulawesi Barat dukung Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit dibagikan ke daerah penghasil. Menurut Ketua DPW Apkasindo Provinsi Sulawesi Barat, Raja Muda DBH mesti dikembalikan ke daerah memang menjadi penghasil kelapa sawit, terutama disalurkan bagi kepentingan para petani kelapa sawit. "Tidak logis kalau dana DBH justru disalurkan ke wilayah yang tidak memproduksi kelapa sawit. Soalnya, dana tersebut bersumber dari kelapa sawit," jelasnya, dilansir dari laman elaeis.co, pada Minggu (6/8). Pemerintah kata Raja, baiknya sinkronkan data antara perkebunan dan data BPS agar tidak ada perbedaan data yang satu dan lainnya. Dari informasi yang diterimanya, terdapat perbedaan data antara BPS, Ditjenbun dan Kementan untuk wilayah Sulawei Barat. Di mana menurut data perkebunan 145.149 hektar, sedang data BPS 242.773 hektar. "Kita dukung rencana ini, sebab berpotensi untuk memajukan perkebunan kelapa sawit dan daerah," imbuhnya. Diketahui, pemerintah berencana bakal menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit kepada provinsi sentra kelapa sawit. Di mana totalnya 350 daerah. Dari tiga ratus lebih daerah calon penerima DBH, salah satunya Provinsi Sulawesi Barat. Anggaran yang hendak disalurkan mencapai Rp3,4 triliun dari Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK). Masing-masih daerah sentra kelapa sawit bakal menerima minimal DBH sebesar Rp1 miliar.