Home / Sawit / ETIKAP 2024, GPPI Usung Tema Atasi Tantangan Hilirisasi Sawit dan Perkebunan Berkelanjutan
ETIKAP 2024, GPPI Usung Tema Atasi Tantangan Hilirisasi Sawit dan Perkebunan Berkelanjutan
GPPI gelar ETIKAP 2024. Foto ist/katakabar.com.
Jakarta, katakabar.com - Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) kesekian kalinya gelar acara Evaluasi Tahunan Ilmiah Kinerja Agribisnis dan Perkebunan (ETIKAP) ke 5 pada tahun 2024.
Acara ini kegiatan tahunan rutin dilaksanakan, ETIKAP kali ini angkat tema "Tantangan Hilirisasi Sawit dan Perkebunan Berkelanjutan", pada Selasa, 20 Februari 2024, dari pukul 08.30 WIB, di Ballroom di salah satu hotel Jakarta, Jalan H.R Rasuna Said Kav C-22 Jakarta Selatan.
Ketua Umum GPPI, Dr. Ir. Hj. Delima Hasri Azahari, MS menuturkan, ETIKAP 2024 bertujuan untuk satukan para pemangku kepentingan di industri perkebunan untuk mengevaluasi kinerja sektor agribisnis dan perkebunan menghadapi berbagai tantangan, terutama hilirisasi kelapa sawit dan upaya menjaga keberlanjutan industri perkebunan secara keseluruhan.
“ETIKAP ini terus kita gelar. Pada tahun ini mengenai hilirisasi kelapa sawit dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar global,” ujar Delima, dilansir dari laman website resmi BPDPKS, pada Sabtu (24/2).
Acara ini diisi diskusi dengan beberapa narsumber, yakni Ardi Praptono, Direktur Jenderal Kelapa Sawit dan Aneka Sawit (SALMA) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
"Kita punya program prioritas kelapa sawit berkelanjutan lewat Ditjen SALMA yang telah dibentuk 10 bulan lalu. Pembentukan direktorat ini upaya mengfokuskan komoditas sawit menjadi komoditas utama dari Ditjen Perkebunan. Jadi, ada penguatan tata kelola perkebunan sawit rakyat,” kata Ardi.
Program tersebut, terang Ardi, inisiatif perbaikan tata kelola kelapa sawit dan diintegrasikan ke dalam rangkaian program yang mencakup beberapa program seperti program reboisasi kelapa sawit rakyat (PSR), ISPO, SARPRAS, dan program pengembangan sumber daya manusia.
“Dari empat kegiatan (program) itu, kita lakukan regulasi yang berkaitan dengan program dan beberapa aktivas dari masing-masing program tersebut. Dari empat program, ada aplikasi dan peta spasial yang harus disiapkan yaitu BABEBUN (Bank Benih Perkebunan), Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB),” jelasnya.
Direktur Jenderal Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika menyatakan, untuk hilirisasi kelapa sawit diperlukan sistem teknologi produksi (pengolahan CPO), saat ini sangat tidak efisien dan semuanya terletak di dekat sungai.
“Saat ini sedang kami dorong produksi secara efisien dan inklusif. Kami mendorong teknologi yang tidak menggunakan uap (steamless). dengan teknologi ini akan menghasilkan biomassa yang dapat dikembalikan kelahan. Di samping masih banyak nilai tambah lain dari teknologi ini,” ucapnya.
“Kami dari kementerian perindustrian mencoba mendorong petani swadaya dengan dana bagi hasil (DBH) yang diperoleh oleh masing-masing daerah yang mendapat dana tersebut. Kami sediakan pula skema restrukturisasi, jadi kita memberikan insentif 25 persen dari investasi. Di mana memberikan insentif 30 persen dari biaya investasi dengan syarat TKDN mesin peralatan 25 persen,” sebutnya.
Direktur Perencanaan dan Pengoperasian Dana serta Pj Direktur Kemitraan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kabul Wijayanto menekankan, perdebatan mengenai kelapa sawit berkelanjutan sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari BPDPKS yang memang ditugaskan untuk mendukung pengembangan minyak sawit berkelanjutan dari hulu hingga hilir.
“Maka di dalam regulasi di dalam programnya dari hulu hingga hilir. Bagaimana mengintegrasikan program-program yang ada di BPDPKS. Kita punya program hulu sawit, yakni program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) guna meningkatkan produktivitas," tuturnya.
Lalu, ulas Kabul, ada program SDM, SARPRAS, itu semua program hulu sawit. Ada pula program hilir sawit, yakni program Biodiesel. Ada program penelitian dan pengembangan (riset) yang posisinya ada di tengah. Program ini untuk pengembangan hulu dan hilir sawit. Salah satunya BENSA kerjasama BPDPKS dengan ITB (Pusat Rekayasa Katalis), dan masih banyak riset yang dilakukan. Selain itu, ada program promosi sawit untuk hulu dan hilir.
Kita mesti perlu menjaga harga CPO, kata Kabul, sebab semua program memerlukan pendanaan untuk mengembangkan kelapa sawit berkelanjutan.
“Menstabilkan harga CPO, menyeimbangkan supply dan demand terkait pasar ekspor, dengan penerapan tarif pungutan ekspor. Penguatan industri hilir sawit yang dilakukan dengan riset-riset yang sudah dilakukan,” imbuhnya.
Para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang, termasuk perusahaan perkebunan, akademisi, pemerintah, LSM, Lembaga Serifikasi, dan media, untuk bergabung dalam ETIKAP 2024 ini guna memastikan keberlanjutan dan kemajuan industri perkebunan di masa datang turut hadir.
Para profesional hadir, seperti, Dr. Rusman Heryawan, Ir. Bambang, MM., Ir. Gamal Nassir, MS., Dr. Ir. Agus Pakpahan, Ir. Achmad Manggabarani, MM., Ir. Subagyono, Prof Erliza Hambali, Prof Nuri Andarwulan, Dr. Rosediana, Dr. Tjahyono Herawan, Dr. Herdradjat Natawidjaya, Dr. Petrus Chandra, Dr. Sahat Sinaga, Andi Setianto, Bandung Sahari, Iman, Kemas Fachrudin, Petrus Gunarso, PhD.
Komentar Via Facebook :