Punya Kebun Sawit 298.10 Hektar, Koperasi di Siak Hanya Terima Rp150 Juta per Bulan Dari PT KTU
Lahan seluas 298,10 hektar (ha) itu kini dikelola sepenuhnya oleh koperasi di bawah payung Yayasan Islamic Center Siak
Raih Dua Penghargaan SIEXPO 2026, Bukti BPDP Komitmen Dukung UMKM Sawit
Pekanbaru, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), BLU Kemenkeu kukuhkan komitmen majukan industri kelapa sawit nasional dengan meraih dua penghargaan sekaligus di kegiatan SIEXPO (Sawit Indonesia Expo & Conference) 2026 yang berlansung di COEX Convention and Exhibition Center, Pekanbaru, Riau pada 6 hingga 8 Agustus 2026 lalu. Apresiasi tersebut diberikan atas kinerja serta kontribusi nyata BPDP, khususnya dalam kategori Dukungan program UMKM Sawit di wilayah Riau dan Best Hospitality Penghargaan diberikan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang diwakili Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah. Penghargaan ini menjadi wujud pengakuan atas kerja keras seluruh tim BPDP dalam menghadirkan pelayanan terbaik serta komitmen berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem komoditas sawit dari hulu hingga hilir. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas penghargaan yang diraih ini. "Kita bangga BPDP mendapatkan dua penghargaan di Siexpo 2026. Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dan kita akan terus bekerja keras. Kita akan terus berkolaborasi membangun UMKM Perkebunan naik kelas agar berkontribusi dalam upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen sebagaimana ditargetkan Presiden Prabowo Subianto” ucap Helmi Dari Januari 2026 sampai bulan Juli 2026 Dukungan BPDP untuk program UMKM Sawit di wilayah Riau antara lain Workshop Gen-Z Sawit kerja sama dengan SAMADE di Pekanbaru Riau pada 8 hingga 9 Februari 2026, Workshop Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Wanita Perkebunan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Keluarga di Bidang Oleofood di Pekanbaru Riau pada 2 hingga 3 Maret 2026 lalu, Kegiatan Inovasi Sawit Untuk Perempuan “Praktik Membuat Fresh Care dari Sawit, Snack Stik dari Umbut Sawit dan Mengolah Lidi Sawit Siap Ekspor bagi Perempuan dan UMKM Petani Sawit“ di Kampar, Riau pada 31 Maret 2026, Workshop & Praktek Produksi Batik Sawit se Provinsi Riau “Melalui Batik, Menumbuhkan Kreatifitas dan Brand Baru Berbasis Turunan Kelapa Sawit” pada 21 hingga 22 April 2026, Praktik dan Pembuatan Pupuk Solid dan Tandan Kosong Kelapa Sawit Ramah Lingkungan di Pekanbaru Riau pada 17 hingga 18 Juni 2026 serta Promosi Diversifikasi Produk Turunan Kelapa Sawit di Wilayah Riau Melalui Program Inkubasi Bisnis Sawit Baik di Dumai Riau pada 30 Juni hingga 3 Juli 2026. Pada kegiatan SIEXPO 2026 booth BPDP menampilkan beragam produk UMKM Sawit serta mainan edukasi dari sawit dan turunannya seperti Clay Sawit dengan kandungan kelapa sawit fungsinya untuk membuat clay tidak keras, Kanvas melukis terbuat dari tangkos kelapa sawit, Mainan Balok dari batang sawit serta Rumah Bongkar pasang dari tangkos sawit. Booth BPDP juga dikunjungi berbagai stakeholders untuk berkomunikasi terkait program-program BPDP. Nampak Hadir di booth antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Pj Gubernur Riau SF Hariyanto, Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, Bupati Rokan Hilir, Bistaman, Perwakilan Asosiasi Petani, Perguruan Tinggi, Pelaku UMKM dan para Mahasiswa. Melalui sinergi yang terus dibangun BPDP optimistis dapat membawa industri sawit Indonesia ke arah yang lebih inklusif, berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi para pelaku usaha di berbagai daerah.
Mahasiswa Ditantang Hadirkan Riset Tingkatkan Produktivitas Sawit, Kakao dan Kelapa Berkelanjutan
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) ajak mahasiswa Indonesia menghadirkan inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit, kakao, dan kelapa tanpa menambah luasan lahan. Tantangan tersebut disampaikan ketika Web Seminar Call for Proposal Lomba Riset Tingkat Mahasiswa Tahun 2026–2027. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, yang buka kegiatan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dan perguruan tinggi dalam menghasilkan riset yang relevan dengan kebutuhan sektor perkebunan serta dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan industri. “Mahasiswa memiliki ruang yang sangat besar untuk menghadirkan perspektif baru dan solusi yang berani. Melalui lomba ini, kami berharap lahir inovasi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga dapat menjawab persoalan nyata serta meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit, kakao, dan kelapa,” ujar Mohammad Alfansyah. Program Lomba Riset Tingkat Mahasiswa bagian dari dukungan BPDP terhadap penelitian dan pengembangan komoditas perkebunan. Melalui program ini, mahasiswa didorong untuk menghasilkan gagasan yang kreatif, inovatif, aplikatif, dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut, terutama untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan kesejahteraan pekebun. Dalam paparannya bertajuk “Riset Inovatif untuk Masa Depan Industri Perkebunan Indonesia”, Dr. Bandung Sahari, anggota Tim Penilai Lomba Riset BPDP, menyoroti besarnya peran pekebun rakyat dalam tiga komoditas tersebut. Saat ini, sekitar 41 persen areal perkebunan kelapa sawit dikelola oleh pekebun rakyat. Sementara itu, lebih dari 90 persen perkebunan kakao dan kelapa berada dalam pengelolaan pekebun rakyat. Besarnya porsi tersebut menjadikan peningkatan produktivitas pekebun rakyat sebagai salah satu kunci bagi masa depan industri perkebunan Indonesia. Di sisi lain, upaya peningkatan produksi tidak dapat lagi hanya mengandalkan perluasan lahan karena harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, pengendalian konversi lahan, dan komitmen terhadap pembangunan rendah karbon. “Pertanyaan penting yang perlu dijawab melalui riset adalah bagaimana meningkatkan produktivitas sawit, kakao, dan kelapa tanpa menambah luasan lahan, sekaligus memastikan inovasi tersebut tetap terjangkau dan dapat diterapkan oleh pekebun rakyat,” jelas Bandung. Pada komoditas kelapa sawit, tantangan produktivitas pekebun rakyat antara lain berkaitan dengan akses terhadap benih unggul, pupuk, pembiayaan, praktik pembibitan, pengendalian penyakit, dan penerapan praktik budidaya yang baik. Tantangan serupa juga dihadapi pekebun kakao dan kelapa, termasuk tanaman tua, perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, mutu hasil panen, serta keterbatasan akses terhadap teknologi dan pasar. Lantaran itu, mahasiswa diharapkan tidak berhenti pada gagasan yang menarik secara akademis. Proposal riset perlu berangkat dari persoalan nyata, memiliki analisis kesenjangan yang kuat, menggunakan metodologi yang tepat, dan menawarkan solusi yang memungkinkan untuk diterapkan di lapangan. Inovasi yang ditawarkan dapat mencakup pengembangan varietas unggul dan tahan iklim, perbaikan kesehatan tanah, pemupukan presisi, pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan, pengelolaan air, mekanisasi, hingga pemanfaatan Internet of Things, kecerdasan buatan, dan data geospasial. Peluang riset juga terbuka pada bidang pascapanen, ketertelusuran rantai pasok, pemanfaatan limbah, ekonomi sirkular, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penguatan kelembagaan dan kapasitas pekebun. “Riset harus mampu menjadi jembatan antara pengetahuan di perguruan tinggi dan kebutuhan nyata industri serta pekebun. Ukuran keberhasilannya bukan hanya publikasi, melainkan juga seberapa besar solusi tersebut dapat memberikan dampak,” tutur Bandung. Dalam webinar tersebut, Kepala Divisi Penyaluran Dana Riset BPDP, Rahmat Widiana, turut menjabarkan mekanisme pengajuan proposal. Peserta lomba merupakan mahasiswa aktif jenjang sarjana atau diploma dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Setiap kelompok terdiri atas tiga hingga lima mahasiswa dan didampingi satu dosen pembimbing. “Kami mencari proposal yang mampu menunjukkan dengan jelas persoalan yang ingin diselesaikan, kebaruan solusi yang ditawarkan, dan manfaat yang dapat dihasilkan. Gagasan yang baik perlu diterjemahkan menjadi rancangan riset yang terukur, realistis, serta memiliki peluang untuk diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut,” ucap Rahmat Widiana. Penilaian proposal meliputi analisis kesenjangan, kualitas dan kreativitas kegiatan riset, kebermanfaatan, serta prospek pengembangan hasil penelitian. Ruang lingkup riset mencakup bidang budidaya, tanah dan lahan; pascapanen dan pengolahan; pangan dan kesehatan; bioenergi; biomaterial dan oleokimia; pengolahan limbah dan lingkungan; serta sosial, ekonomi, manajemen, bisnis, dan teknologi informasi. Melalui Lomba Riset Tingkat Mahasiswa Tahun 2026–2027, BPDP berharap lahir inovasi yang bukan hanya meningkatkan hasil per hektare, tetapi juga menekan biaya produksi, menjaga kesehatan ekosistem, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan memperkuat kesejahteraan pekebun rakyat. Tantangan kini berada di tangan mahasiswa: menghadirkan terobosan yang membuat kebun yang sudah ada menjadi lebih produktif, efisien, tangguh, dan berkelanjutan tanpa membuka lahan baru.
Teken PKS PSR, BPDP Salurkan Anggaran Tahap V Rp168 Miliar Bagi Kebun Seluas 2.800 Hektare
Medan, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) perkuat komitmen dorong peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahap V Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 29 hingga 30 Juli 2026 lalu di Kantor Pusat PT Bank Sumut (Perseroda), Medan, Sumatera Utara, menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, perbankan, dan kelembagaan pekebun dalam mempercepat pelaksanaan program PSR. Total 19 kelembagaan pekebun dari berbagai daerah sentra sawit mengikuti penandatanganan kerja sama tersebut. Dalam tahap ini, BPDP menyalurkan pendanaan untuk peremajaan kebun seluas 2.802,73 hektare dengan nilai mencapai Rp168,16 miliar. Sejumlah perbankan turut berkolaborasi dalam pelaksanaan program, yakni Bank Sumut, Bank Sumsel Babel, Bank Kalbar, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Aceh Syariah (BAS), dan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin Hidayat, menjelaskan keberhasilan Program PSR tidak hanya bergantung pada dukungan pembiayaan, tetapi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga kelembagaan pekebun. "Keberhasilan program ini memerlukan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga para pekebun. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen untuk menjalankan program secara efektif, transparan, dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan bersama," kata Normansyah. Menurutnya, Program PSR diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kebun rakyat sekaligus memperkuat tata kelola usaha perkebunan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekebun. "Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pekebun melalui peningkatan produktivitas, penguatan tata kelola, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya. Selain penandatanganan kerja sama, kegiatan ini menjadi forum penyelarasan mekanisme pelaksanaan program, mulai dari penyaluran dana, pemanfaatan sistem digital, hingga penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan. BPDP juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi PSR Online dan Smart-PSR untuk mendukung proses verifikasi, pemantauan, evaluasi, serta penyaluran dana secara lebih transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dana dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan kegiatan peremajaan di lapangan. Setiap tahapan didukung proses verifikasi yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pekebun, dan pendamping lapangan guna memastikan program berjalan tepat sasaran. Pendampingan teknis kepada pekebun juga terus dilakukan agar proses pengajuan, pencairan dana, hingga pelaksanaan peremajaan dapat berjalan sesuai ketentuan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya BPDP untuk memperkuat tata kelola Program PSR sekaligus meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat tanpa membuka lahan baru, sekaligus mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. Sejak diluncurkan pada 2016 lalu, program ini telah memberikan manfaat kepada ratusan ribu pekebun di berbagai daerah. Melalui pelaksanaan PKS Tahap V Tahun 2026, BPDP berharap sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pekebun semakin kuat sehingga Program PSR mampu mempercepat peningkatan produktivitas, memperbaiki kesejahteraan pekebun, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan keberlanjutan industri sawit Indonesia.
Press Tour Kalteng: BPDP Ajak Media Telusuri Kontribusi Industri Sawit Pada Perekonomian Nasional
Pangkalan Bun, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) taja Press Tour Media BPDP Tahun 2026 di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah (Kalteng), sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman publik mengenai peran strategis industri kelapa sawit dalam perekonomian nasional sekaligus memperlihatkan implementasi program-program pengembangan perkebunan yang didukung BPDP. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan industri kelapa sawit tidak hanya menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia, tetapi penggerak pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan pekebun, hingga penguatan ketahanan energi nasional. "Kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, energi, bahkan geopolitik. Makanya pengembangan memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat," kata Zaid. Menurutnya, kebutuhan minyak nabati dunia yang terus meningkat menjadikan sawit sebagai komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif. Dengan produktivitas sekitar 4 ton minyak per hektare, kelapa sawit mampu menghasilkan minyak nabati jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas lainnya, sehingga menjadi tanaman minyak nabati yang paling efisien dalam pemanfaatan lahan. Di sisi lain, lebih dari 80 persen ekspor sawit Indonesia kini telah berupa produk hilir, menunjukkan keberhasilan transformasi industri menuju penciptaan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Zaid menambahkan manfaat industri sawit tidak hanya tercermin dari capaian ekspor maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto, tetapi juga dari dampak sosial yang dirasakan masyarakat. Sekitar 41 persen luas perkebunan sawit nasional dikelola oleh pekebun rakyat, sementara industri sawit menopang mata pencaharian sekitar 16,5 juta tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan industri sawit sangat erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan jutaan keluarga Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, seperti peningkatan produktivitas kebun rakyat, tuntutan keberlanjutan, hingga dinamika perdagangan global, Zaid menegaskan bahwa keberhasilan industri sawit hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, media, dan para pekebun. "BPDP hadir sebagai bridging institution yang menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan pelaku usaha dan pekebun. Dana Perkebunan yang kami kelola dikembalikan kepada sektor perkebunan melalui program-program strategis yang bertujuan meningkatkan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan industri," jelasnya. Melalui mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024, BPDP menghimpun, mengelola, dan menyalurkan Dana Perkebunan untuk mendukung pengembangan komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Program tersebut diwujudkan melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, serta dukungan terhadap implementasi mandatori biodiesel melalui pembayaran insentif. Selama satu dekade terakhir, berbagai program tersebut telah memberikan dampak nyata. BPDP telah mendukung peremajaan lebih dari 408 ribu hektare kebun rakyat yang melibatkan lebih dari 182 ribu pekebun, menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 13 ribu mahasiswa, mendukung lebih dari 400 kontrak riset, mendukung pemenuhan Bahan Bakar Nabati hingga 83,8 juta KL, dan aktif dalam mempromosikan sawit Indonesia baik di dalam dan luar negeri. Melalui kegiatan Press Tour ini, BPDP mengajak insan media untuk melihat secara langsung ekosistem industri sawit dari hulu hingga hilir, termasuk implementasi praktik perkebunan berkelanjutan, proses pengolahan, fasilitas logistik dan kepabeanan, serta berbagai program pemberdayaan pekebun yang menjadi bagian dari upaya membangun industri sawit yang berdaya saing dan berkelanjutan. "Kami berharap rekan-rekan media dapat melihat secara langsung bagaimana kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat membangun ekosistem sawit Indonesia. Informasi yang utuh dan berimbang akan memberikan pemahaman kepada publik bahwa industri sawit bukan hanya menghasilkan komoditas ekspor, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong hilirisasi, memperkuat ketahanan energi, dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi bangsa," sebut Zaid.
PT RPN bersama BPDP Dukung Pengembangan UMKM Lewat Workshop Pangan Sehat Berbasis Minyak Sawit
Medan, katakabar.com - PT Riset Perkebunan Nusantara melalui Pusat Penelitian Kelapa Sawit, anak usaha dari Holding Perkebunan Nusantara sukses taja Workshop Pangan Sehat Berbasis Minyak Sawit untuk UMKM dan Masyarakat Umum pada 22 hingga 23 Juli 2026 lalu, di Hotel Le Polonia Medan dan AVROS Guest House PPKS. Kegiatan ini terlaksana atas dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai sponsor utama, yang terus berkomitmen mendukung pengembangan sumber daya manusia, inovasi, serta hilirisasi komoditas perkebunan Indonesia. Workshop diikuti oleh 46 pelaku UMKM yang berasal dari Kota Medan dan sekitarnya. Selama dua hari pelaksanaan, peserta memperoleh pembekalan komprehensif mengenai pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku pangan sehat, teknologi pengolahan produk, peluang usaha, perizinan pangan, branding, hingga strategi pemasaran digital dengan materi yang disampaikan oleh para peneliti PPKS, akademisi Universitas Sumatera Utara, praktisi bisnis, serta narasumber dari berbagai instansi terkait. Penyelenggaraan workshop ini merupakan bagian dari upaya PT Riset Perkebunan Nusantara melalui PPKS dalam mendorong hilirisasi kelapa sawit melalui pengembangan produk pangan bernilai tambah. Selain meningkatkan kompetensi teknis peserta, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran para pelaku UMKM mengenai besarnya potensi produk turunan kelapa sawit sebagai bahan baku untuk menghasilkan pangan yang sehat, bergizi, aman, dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Diharapkan peserta mampu mengembangkan inovasi produk yang dapat meningkatkan daya saing usaha sekaligus memberikan nilai tambah bagi komoditas sawit Indonesia. Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Dr. Winarna, menegaskan hilirisasi merupakan salah satu strategi utama untuk meningkatkan daya saing industri sawit nasional. "Kelapa sawit memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk pangan bernilai tambah tinggi. Melalui workshop ini kami ingin memastikan bahwa hasil-hasil riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat diimplementasikan oleh masyarakat dan UMKM menjadi peluang usaha yang nyata," jelasnya. Selama workshop, peserta mendapatkan materi mengenai hilirisasi minyak sawit sebagai produk lemak pangan sehat, pemanfaatan berbagai produk turunan seperti minyak makan merah, margarin, shortening, dan cocoa butter substitute (CBS), konsep pangan sehat berbasis minyak sawit, peluang bisnis UMKM, perizinan produk pangan, serta branding dan digital marketing. Rangkaian kegiatan juga dilengkapi dengan penyampaian informasi hasil riset PPKS yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Galeri Riset Sawit dan demo penggunaan produk minyak sawit padat dan minyak sawit merah di Oil Palm Education Center (OPEC) PPKS sebagai sarana memperkenalkan inovasi hasil penelitian kepada masyarakat. Sebagai penutup, Anwar Sadat, Senior Analis Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM Badan Pengelola Dana Perkebunan, menyampaikan BPDP memiliki berbagai program yang ditujukan untuk mendukung masyarakat, khususnya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. "BPDP memiliki banyak program dukungan kepada masyarakat, mulai dari peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan, fasilitasi kegiatan, hingga berbagai bentuk dukungan lainnya. Kami berharap kolaborasi seperti ini terus berlanjut agar semakin banyak UMKM yang mampu berkembang dan menghasilkan produk-produk bernilai tambah berbasis kelapa sawit," terangnya. Melalui workshop ini, PT Riset Perkebunan Nusantara bersama BPDP berharap semakin banyak pelaku UMKM yang memahami besarnya potensi produk turunan kelapa sawit sebagai bahan baku pangan sehat dan bergizi, serta mampu mengembangkannya menjadi usaha yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sinergi antara lembaga penelitian, pemerintah, akademisi, dan dunia usaha diharapkan menjadi penggerak percepatan hilirisasi kelapa sawit Indonesia, sehingga manfaat ekonomi komoditas strategis nasional ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Lewat Sirkular Ekonomi Sucofindo Perkuat Ekosistem Sawit Berkelanjutan
Jakarta, katakabar.com - PT Sucofindo terus memperkuat komitmen dorong pembangunan berkelanjutan menuju Visi Indonesia Emas 2045. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap implementasi circular economy di sektor kelapa sawit. Hal itu yang disampaikan saat ajang Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2026 lalu. Hal ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, peneliti, dan pelaku industri dalam membangun ekosistem sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing. Head of Climate Solution & Sustainable Energy Project Management Unit PT Sucofindo (Persero), Dikman Purnama, menjelaskan penerapan cicular economy merupakan strategi untuk menjembatani antara keberlanjutan industri dengan ketahanan bisnis di tengah berbagai tantangan khususnya pada sektor industri sawit. Tantangan tersebut meliputi tingginya kontribusi emisi, timbulan limbah, tingginya penggunaan air, energi dan lahan serta tekanan terhadap hutan dan keanekaragaman hayati hingga meningkatnya tuntutan standar keberlanjutan dan traceability dari pasar global. “Kelapa Sawit memiliki peran penting bagi ekspor, ketahanan energi, ketahanan pangan serta perekonomian daerah. Namun, di tengah berbagai tekanan yang dihadapi industri, circular economy dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing, mempertahankan nilai, memulihkan sumber daya sekaligus meregenerasi sistem produksi agar lebih berkelanjutan,” ucap Dikman Purnama. Menurut Dikman Purnama, implementasi circular economy sawit sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menempatkan sawit sebagai komoditas strategis nasional dan bagian dari hilirasasi berbasis sumber daya alam. “Melalui pendekatan ini, industri sawit didorong tidak hanya memenuhi kepatuhan regulasi, tetapi juga mampu menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan, kinerja keberlanjutan yang terukur, terverifikasi, dan semakin kompetitif di pasar global,” jelasnya. Selain mendukung agenda pembangunan nasional, circular economy pada sawit turut menjadi berkontribusi terhadap target penurunan emisi Gas Rumah Kaca Indonesia pada tahun 2030. Dalam model linear, residu sawit berakhir sebagai limbah yang menimbulkan biaya dan emisi. “Sehingga melalui circular economy, residu sawit tidak lagi dipandang sebagai limbah, melainkan sumber daya yang dapat menghasilkan energi, reduksi emisi karbon, pupuk, dan nilai pasar yang terukur,” jelas Dikman Purnama. Usung tema “Shaping the Palm Oil Industry Ecosystems for a Sustainable Future” PERISAI 2026 diharapkan menghasilkan berbagai inovasi dan rekomendasi riset untuk membentuk ekosistem industri sawit yang berkelanjutan. Selaras dengan hal tersebut, PT Sucofindo (Persero) sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa Testing, Inspection, Certification (TIC) menyambut baik terhadap sinergi lintas sektor dalam membangun industri sawit yang tangguh terhadap perubahan iklim sekaligus memiliki daya saing menuju akses pasar global. “Ekonomi sirkular tidak hanya menjadi inisiatif Corporate Social Responsibility, tetapi telah menjadi strategi bisnis untuk menjaga ketahanan industri, memperluas akses pasar global sekaligus mendukung swasembada energi nasional. Sehingga dalam mewujudkannya perlu adanya kolaborasi lintas sektor, inovasi berkelanjutan dan komitmen bersama untuk generasi mendatang,” tegas Dikman Purnama. Sebagai bentuk dukungan terhadap transisi strategis tersebut, PT Sucofindo (Persero) memiliki layanan yang membantu pelaku industri memenuhi regulasi sekaligus meningkatkan daya saing. Salah satunya melalui layanan Sertifikasi Indonesian Sustanaible Palm Oil (ISPO) yang menjadi instrumen wajib untuk seluruh pelaku usaha sawit sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025. Dikman Purnama melanjutkan, dalam mendukung kepatuhan, akses pasar global dan aksi dekarbonisasi, Indonesia memiliki sertifikasi ISPO guna memastikan pengelolaan usaha kelapa sawit di Indonesia dilakukan secara berkelanjutan, taat regulasi dan berwawasan lingkungan. Dalam mendukung hal tersebut, PT Sucofindo (Persero) menyediakan layanan Audit energi untuk efisiensi energi, konsultansi lingkungan, perijinan lingkungan, monitoring lingkungan hingga melayani inventarisasi emisi untuk transparansi pelaporan emisi sebagai bagian upaya perusahaan dalam dekarbonisasi sebagai bagian usaha menuju ekonomi rendah karbon,” terang Dikman Purnama. PT Sucofindk (Persero) juga turut menjalankan peran strategis sebagai Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada skema Gas Rumah Kaca (GRK) dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Peran ini memastikan setiap klaim penurunan emisi dilakukan secara terukur, transparan, dan sesuai standar. “Sucofindo siap mendukung sinergi strategis dalam mewujudkan upaya berkelanjutan melalui circular economy sawit, mulai dari proses fase hulu, proses produksi hingga hilir, sehingga tercipta industri yang tangguh, berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan pasar global,” tandasnya.
Melalui Inovasi Bioenergi Sawit di Rusia Indonesia Perkuat Diplomasi Industri
Jakarta, katakabar.com - Pasar Rusia dan Eurasia Kian Terbuka untuk produk kelapa sawit dan turunannya Pemerintah Indonesia memanfaatkan Forum Bisnis Indonesia–Rusia pada ajang INNOPROM 2026 di Ekaterinburg, Rusia, sebagai bagian dari upaya memperkuat diplomasi industri melalui pengembangan bioenergi berbasis kelapa sawit. Forum bertema Palm Oil and the Future of Sustainable Energy tersebut menjadi wadah untuk memperkenalkan inovasi industri nasional sekaligus membuka peluang kerja sama investasi, perdagangan, dan pengembangan teknologi dengan Rusia serta negara-negara di kawasan Eurasia. "Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam pengembangan bioenergi berbasis kelapa sawit melalui kerja sama dengan Rusia dan negara-negara Eurasia. Melalui inovasi, hilirisasi, dan kerja sama internasional, kami ingin menjadikan industri sawit tidak hanya sebagai penggerak ekonomi nasional, tetapi juga sebagai bagian dari solusi menuju ketahanan energi dan pembangunan industri yang berkelanjutan," ujar Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Rusia, di pekan kedua Juli 2026 lalu. Partisipasi Indonesia dalam forum tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pasar industri nasional melalui kolaborasi internasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap energi yang lebih bersih, Indonesia menawarkan pengalaman dan kapasitas industrinya dalam mengembangkan bioenergi berbasis kelapa sawit sebagai peluang kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Forum yang dihadiri lebih dari 100 pemimpin industri, pejabat pemerintah, pelaku usaha, dan pengunjung INNOPROM 2026 itu menjadi ruang dialog antara pelaku industri Indonesia dan Rusia untuk bertukar pengalaman, membangun jejaring bisnis, serta menjajaki peluang investasi dan pengembangan teknologi di sektor bioenergi. Pada kegiatan yang sama, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian RI, Tri Supondy, mengatakan forum tersebut menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan bahwa transformasi industri sawit Indonesia telah berkembang jauh melampaui perannya sebagai komoditas ekspor. "Forum ini sangat bagus dan merupakan kesempatan berharga untuk menyampaikan Indonesia bukan cuma menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, tapi juga terus berinovasi melalui produk unggulan industri nasional," beber Tri di Ekaterinburg Expo, Rusia. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia memanfaatkan forum tersebut untuk memperlihatkan kesiapan industrinya dalam mendukung transisi energi global. Salah satu langkah yang dipaparkan adalah penerapan mandatori biodiesel B50 yang mulai berlaku pada Juli 2026. Program ini mewajibkan penggunaan bahan bakar diesel yang mengandung 50 persen biodiesel berbahan baku minyak sawit, sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor, memperkuat ketahanan energi nasional, serta menekan emisi karbon. Indonesia juga memperkenalkan berbagai kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri sawit, mulai dari program peremajaan kebun rakyat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengembangan teknologi di industri biodiesel dan produk turunannya melalui Indonesia Plantation Fund (IPF). Selain itu, penerapan sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) terus diperkuat agar produksi kelapa sawit Indonesia memenuhi standar keberlanjutan global dan semakin kompetitif di pasar internasional. Direktur Urusan Hukum dan Kerja Sama Kelembagaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Pangihutan Siagian, mengatakan keberhasilan program biodiesel nasional menunjukkan bahwa pengembangan industri sawit dapat berjalan seiring dengan agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, dukungan BPDPKS juga mencakup program peremajaan kebun rakyat, pengembangan sumber daya manusia, riset dan inovasi, serta pembangunan sarana dan prasarana perkebunan untuk memperkuat daya saing industri sawit Indonesia dari hulu hingga hilir. Selain mempromosikan inovasi bioenergi, forum tersebut juga menjadi momentum untuk memperluas kerja sama ekonomi Indonesia dengan Rusia. Salah satu peluang yang mengemuka adalah penguatan hubungan perdagangan melalui penyelesaian perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU). Dengan posisi Rusia sebagai salah satu mitra utama di kawasan tersebut, kolaborasi di sektor bioenergi diharapkan menjadi pintu masuk bagi pengembangan kerja sama industri, investasi, transfer teknologi, dan perluasan akses pasar bagi produk manufaktur Indonesia. Melalui Forum Bisnis Indonesia–Rusia di INNOPROM 2026, Indonesia menegaskan inovasi bioenergi berbasis kelapa sawit bukan hanya menjadi bagian dari strategi transisi energi nasional, tetapi juga instrumen diplomasi industri untuk membangun kemitraan yang lebih erat dengan Rusia. Dengan memadukan kekuatan inovasi, keberlanjutan, dan kolaborasi internasional, Indonesia berharap dapat menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan industri sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis di kawasan Eurasia.
Perkuat PSR, BPDP Gelontorkan Dana Tahap V Rp168 Miliar Bagi 2.800 Hektare Kebun Rakyat
Medan, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) perkuat komitmen mendorong peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Tahap V Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 29 hingga 30 Juli 2026 di Kantor Pusat PT Bank Sumut (Perseroda), Medan, Sumatera Utara, jadi momentum perkuat sinergi antara pemerintah, perbankan, dan kelembagaan pekebun guna mempercepat pelaksanaan program PSR. Total 19 kelembagaan pekebun dari berbagai daerah sentra sawit mengikuti penandatanganan kerja sama tersebut. Dalam tahap ini, BPDP menyalurkan pendanaan untuk peremajaan kebun seluas 2.802,73 hektare dengan nilai mencapai Rp168,16 miliar. Sejumlah perbankan turut berkolaborasi dalam pelaksanaan program, yakni Bank Sumut, Bank Sumsel Babel, Bank Kalbar, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Aceh Syariah (BAS), dan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin Hidayat, mengatakan keberhasilan Program PSR tidak hanya bergantung pada dukungan pembiayaan, tetapi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga kelembagaan pekebun. "Keberhasilan program ini memerlukan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga para pekebun. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen untuk menjalankan program secara efektif, transparan, dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan bersama," terang Normansyah. Menurutnya, Program PSR diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kebun rakyat sekaligus memperkuat tata kelola usaha perkebunan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekebun. "Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pekebun melalui peningkatan produktivitas, penguatan tata kelola, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya. Selain penandatanganan kerja sama, kegiatan ini juga menjadi forum penyelarasan mekanisme pelaksanaan program, mulai dari penyaluran dana, pemanfaatan sistem digital, hingga penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan. BPDP juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi PSR Online dan Smart-PSR untuk mendukung proses verifikasi, pemantauan, evaluasi, serta penyaluran dana secara lebih transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dana dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan kegiatan peremajaan di lapangan. Setiap tahapan didukung proses verifikasi yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga pekebun, dan pendamping lapangan guna memastikan program berjalan tepat sasaran. Pendampingan teknis kepada pekebun juga terus dilakukan agar proses pengajuan, pencairan dana, hingga pelaksanaan peremajaan dapat berjalan sesuai ketentuan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya BPDP untuk memperkuat tata kelola Program PSR sekaligus meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di antara program strategis pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat tanpa membuka lahan baru, sekaligus mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. Sejak diluncurkan pada 2016 silam, program ini telah memberikan manfaat kepada ratusan ribu pekebun di berbagai daerah. Melalui pelaksanaan PKS Tahap V Tahun 2026, BPDP berharap sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pekebun semakin kuat sehingga Program PSR mampu mempercepat peningkatan produktivitas, memperbaiki kesejahteraan pekebun, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta keberlanjutan industri sawit Indonesia.
Lahan PT SSR Aneh, Masyarakat Talang Jerinjing Inhu Minta APH Bergerak
Konflik pembangunan kebun plasma PT Swakarsa Sawit Raya (SSR) di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, terus berlanjut.