Lingkungan
Sorotan terbaru dari Kategori Lingkungan
Lingkungan
Lingkungan
Pemerintah Dua Desa Goro Perbaiki Jembatan, Asa Pembangunan Permanen Direalisasikan
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Desa (Pemdes) Mekar Baru, Kecamatan Rangsang Pesisir, bersama Pemerintah Desa Melai, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, inisiasi kegiatan gotong royong untuk memperbaiki jembatan penghubung antardesa yang telah lama mengalami kerusakan. Kegiatan yang dilaksanakan Jumat (10/7) itu dipimpin Kepala Desa Melai, Sulaiman, dengan melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, serta ratusan warga dari Desa Melai dan Desa Mekar Baru. Jembatan yang menghubungkan Jalan Gembol, Dusun Melati, Desa Melai, dengan Jalan Tok Garang, Dusun Cempaka, Desa Mekar Baru, akses utama yang menghubungkan Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Rangsang Pesisir. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di wilayah setempat. Pemerintah desa menyampaikan bahwa perbaikan yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat, sekaligus solusi sementara agar jembatan tetap dapat dilalui. Menurut pemerintah desa, ini merupakan kali ketiga masyarakat bersama pemerintah desa melakukan perbaikan secara swadaya karena pembangunan permanen yang diharapkan belum juga terealisasi. Setiap hari, jembatan tersebut dilalui oleh pelajar, ambulans, tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah Rangsang Pesisir, aparatur pemerintah, serta masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi. Selain itu, jembatan juga menjadi jalur distribusi hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan menuju pusat Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah Desa (Pemkab) Mekar Baru dan Melai berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dapat segera merealisasikan pembangunan jembatan permanen mengingat statusnya sebagai jalan poros yang menghubungkan dua kecamatan dan memiliki fungsi strategis bagi pelayanan publik maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Kami berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera direalisasikan. Infrastruktur ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi akses utama bagi berbagai aktivitas, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga perekonomian," ujar perwakilan pemerintah desa. Pemerintah desa menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah bergotong royong serta memberikan bantuan tenaga, material, dan dukungan lainnya sehingga perbaikan sementara dapat terlaksana dengan baik. Melalui semangat kebersamaan tersebut, pemerintah desa berharap budaya gotong royong terus terjaga. Tetapi, pembangunan jembatan permanen tetap menjadi harapan besar masyarakat demi terciptanya akses transportasi yang lebih aman, nyaman, dan mampu menunjang pembangunan di wilayah Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir.
Lingkungan
Lingkungan
Sinergi Multipihak Perkuat Aksi Iklim Berbasis Desa Lewat ProKlim di Sumsel
Palembang, katakabar.com - Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan United Nations Office for Project Services (UNOPS) menunjuk PT Sucofindo (Persero) sebagai mitra pelaksana Program Kampung Iklim (ProKlim) untuk melakukan melakukan kegiatan field visit di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran langsung atas implementasi program di tingkat tapak sekaligus memastikan efektivitas intervensi dalam mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Pokja Bidang Pengembangan Masyarakat Berketahanan Iklim Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLH/BPLH, Koko Wijanarka, menegaskan ProKlim tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga pada penguatan mata pencaharian masyarakat. Dukungan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan program pasca implementasi. “Hal ini diharapkan dapat mendorong integrasi ProKlim ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, sehingga upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat berjalan secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Project Manager UNOPS, Kannikar Wanthana, menyampaikan program ini telah bergerak dari tahap perencanaan menuju implementasi nyata di masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. “Fokus kami tidak hanya pada perlindungan lingkungan, tetapi juga memastikan adanya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya. Di kegiatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan, Aries Safrizal, mengapresiasi pemilihan Sumatera Selatan sebagai lokasi implementasi ProKlim. Menurutnya, program ini sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju Zero Net Emission. “Program ini diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab serta partisipasi masyarakat terhadap isu perubahan iklim global, sekaligus memperkuat langkah Sumatera Selatan menuju pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan,” ucapnya. Sementara, Kepala Divisi Regional Barat PT Sucofindo (Persero), Urip Utama Putra, mengatakan kunjungan lapangan menjadi bagian penting memastikan keberhasilan program yang telah menjangkau 100 desa di 10 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. “Pendekatan kolaboratif yang dilakukan dalam program ini telah mendorong peningkatan kapasitas masyarakat secara signifikan mencapai lebih dari 43 persen. Sinergi seluruh pihak menjadi kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan,” sebutnya. Urip Utama Putra menjelaskan program difokuskan pada penguatan literasi iklim, pengembangan mata pencaharian berkelanjutan berbasis digital, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendekatan yang praktis, inklusif, dan berkelanjutan. Implementasi program dilakukan melalui pengembangan pertanian adaptif dan agroforestry, pengelolaan sampah, penggunaan solar panel, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, hingga peningkatan kolaborasi multipihak. Hingga triwulan pertama 2026, program menunjukkan kemajuan positif dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pelatihan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, diversifikasi produk, serta pengembangan bisnis melalui Business Model Canvas (BMC) dan digital marketing telah dilakukan di berbagai desa sasaran. Pada kategori penguatan literasi iklim, program telah menjangkau 2.036 peserta dengan keterlibatan perempuan sebesar 54,32 persen. Sementara itu, pada kategori penguatan literasi digital dan pengembangan UMKM, program menjangkau 215 peserta dengan keterlibatan perempuan mencapai 59,07 persen. Selain itu, sebanyak 70 rumah tangga sasaran di 10 desa prioritas juga menerima pendampingan teknis dan workshop pengembangan usaha, dengan 71,4 persen di antaranya merupakan usaha milik perempuan. Selama kegiatan field visit, para stakeholder dari KLH/BPLH, UNOPS, perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dan Sekretaris Dinas LPH Provinsi Sumatera Selatan meninjau berbagai aksi nyata di lapangan, mulai dari penanaman pohon sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, hingga pengembangan UMKM yang menjadi bagian dari penguatan ekonomi lokal. “Kami mengunjungi beberapa lokasi intervensi, mulai dari lokasi penanaman pohon sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim, demonstrasi sistem pengelolaan sampah, melihat inovasi produk UMKM seperti opak, keripik, kopi, bawang goreng, jamur krispi, hingga produk non-pangan seperti kompos, maggot, eco-print, dan eco enzyme,” tandas Urip Utama Putra. Kegiatan field visit juga diisi dengan demonstrasi kesiapsiagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Megang Sakti IV yang menunjukkan praktik pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui patroli, sosialisasi, serta teknik pembuatan sekat bakar. “Melalui pendekatan terpadu yang menggabungkan aksi iklim, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi multipihak, ProKlim di Sumatera Selatan diharapkan dapat menjadi model pengembangan desa tangguh iklim yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di wilayah lainnya,” tambahnya.
Lingkungan
Lingkungan
Pemko Binjai Galakkan Gerakan Indonesia ASRI, Wujudkan Lingkungan Bersih dan Sehat
Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menggelar Aksi Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai dukungan terhadap program nasional yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto
Lingkungan
Lingkungan
PTPN IV PalmCo Gencarkan Gerakan Hijau dan Jaga Sumber Air Warga
Jakarta, katakabar.com - PTPN IV PalmCo, Subholding Perkebunan Nusantara terus perkuat komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air melalui gerakan penghijauan yang dilaksanakan secara masif di berbagai wilayah operasional perusahaan. Hingga pertengahan tahun 2026, perusahaan mencatat total penanaman 76.555 bibit pohon di seluruh Indonesia, mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Program ini merupakan bagian dari agenda keberlanjutan yang dijalankan perusahaan di bawah naungan Holding Perkebunan Nusantara. Tren penanaman pohon terus meningkat setiap tahunnya sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim. Pada tahun 2024, perusahaan menanam 8.750 pohon, kemudian meningkat menjadi 17.500 pohon pada 2025. Memasuki tahun 2026, realisasi penanaman melonjak signifikan hingga mencapai 50.305 pohon. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan peningkatan skala penanaman ini merupakan langkah konkret perusahaan dalam memperkuat ketahanan ekologi sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan. "Jumlah pohon yang terus kami tambah setiap tahunnya, hingga mencapai lebih dari 76 ribu pohon, adalah langkah konkret kami melihat kondisi cuaca dan lingkungan yang semakin tidak menentu. Menanam dalam skala besar mutlak dilakukan, namun menanam saja tentu tidak cukup. Pohon-pohon ini harus dirawat, karena itu dalam setiap pelaksanaannya kami selalu berkolaborasi dan mengajak warga sekitar untuk ikut menjaga agar bibit tersebut bisa tumbuh besar dan optimal," terang Jatmiko. Perkuat Sanitasi dan Jaga Sumber Air Jatmiko menjelaskan program penanaman pohon juga berkaitan erat dengan upaya menjaga kualitas sumber air dan mendukung kegiatan normalisasi sungai di sekitar area perkebunan. "Pohon dan air bersih itu tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada pohon yang akarnya menahan tanah, tanah itu akan longsor ke sungai menjadi lumpur. Sungainya jadi dangkal, kotor, dan akhirnya bikin banjir. Dengan menanam pohon yang banyak di pinggir bantaran air, erosi tanah bisa dicegah. Hasil akhirnya, air tanah yang sehari-hari dipakai oleh warga untuk mandi, mencuci, dan minum akan menjadi jauh lebih bersih dan sehat," tegas Jatmiko. Komitmen penghijauan tersebut juga diwujudkan melalui aksi kolaboratif di tingkat unit. Pada Senin (22/6), PTPN IV PalmCo bersama Ikatan Keluarga Besar Istri (IKBI), organisasi istri karyawan perusahaan, melakukan penanaman 1.000 bibit pohon di tujuh lokasi berbeda di wilayah Distrik Djaba (Jawa Barat dan Banten). Kegiatan dipusatkan secara simbolis di Kebun Sukamaju, Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 100 bibit pohon ditanam oleh anggota IKBI, sementara 900 bibit lainnya ditanam secara serentak oleh karyawan perusahaan bersama masyarakat di enam unit kebun lainnya. Jenis pohon yang ditanam merupakan kombinasi tanaman berkayu keras seperti gaharu, mahoni, jabon, sengon, dan jati, serta tanaman buah-buahan seperti durian, sawo, mangga, alpukat, rambutan, dan nangka. Ketua IKBI PTPN IV PalmCo, Ida Erlina, menuturkan pemilihan jenis pohon dilakukan agar masyarakat dapat merasakan manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonominya. "Pohon-pohon berkayu keras sengaja ditanam di pinggiran sungai atau lahan miring karena akarnya yang kuat sangat berguna untuk mengikat tanah agar tidak mudah longsor, menjaga sumber air warga tetap terjaga. Sedangkan pohon buah-buahan sengaja ditanam di tempat yang mudah dijangkau. Harapan kami, saat pohon-pohon ini berbuah nanti, hasilnya bisa dipetik dan dinikmati langsung oleh warga yang tinggal di sekitar kebun," jelas Ida. Ida menambahkan keterlibatan IKBI dalam penanaman simbolis 100 pohon merupakan bentuk dukungan moril keluarga karyawan terhadap target besar perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. "Kami dari perkumpulan istri karyawan merasa terpanggil untuk ikut turun tangan melengkapi upaya PTPN IV. Menjaga bumi ini bukan cuma tugas korporasi atau pemerintah, tapi juga tugas kita sebagai ibu-ibu di rumah untuk mengajarkan pentingnya menanam pohon dan menjaga kebersihan air kepada generasi anak-anak kita. Semangat inilah yang kami tularkan dalam aksi gotong royong hari ini bersama karyawan dan warga sekitar," tandas Ida.
Lingkungan
Lingkungan
PKC PMII Riau Laporkan Dugaan Pelanggaran Lingkungan PT APSL ke Timsus Ekologi
Jakarta, katakabar.com - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Riau secara resmi serahkan laporan terkait dugaan pelanggaran lingkungan hidup yang diduga berkaitan dengan aktivitas PT APSL di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan Kiri, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, kepada Tim Khusus Ekologi PB PMII dan DPR RI. Laporan tersebut disusun berdasarkan informasi, dokumentasi lapangan, serta pengaduan masyarakat yang kemudian dianalisis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan laporan tersebut bagian dari komitmen PKC PMII Riau dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, mendorong perlindungan lingkungan hidup, serta memperkuat pengawasan terhadap tata kelola sumber daya alam di Provinsi Riau. Ketua PKC PMII Riau, Ghulam Zaky, mengatakan penyampaian laporan tersebut merupakan bentuk keseriusan organisasi dalam mengawal berbagai persoalan lingkungan dan ekologi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di kawasan DAS Rokan Kiri. "Laporan ini bukanlah bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu, melainkan wujud tanggung jawab moral dan konstitusional kami sebagai organisasi mahasiswa untuk memastikan setiap informasi dan pengaduan masyarakat memperoleh perhatian dari negara. Kami berharap laporan ini dapat menjadi dasar bagi DPR RI untuk mendorong instansi terkait melakukan verifikasi, pemeriksaan, serta langkah-langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Isu lingkungan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut keberlanjutan ekosistem dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat," terang Ghulam Sementara, Direktur Tim Khusus Ekologi PB PMII, Aceng Ahmad Sehabudin, menegaskan persoalan lingkungan hidup telah menjadi isu nasional yang membutuhkan perhatian seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, setiap laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran lingkungan harus ditindaklanjuti secara profesional dan berbasis fakta. "PB PMII memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia, termasuk laporan yang disampaikan PKC PMII Riau mengenai dugaan pelanggaran di kawasan DAS Rokan Kiri. Laporan seperti ini harus dipandang sebagai bagian dari partisipasi publik dalam menjaga kelestarian lingkungan, sehingga perlu ditindaklanjuti melalui proses verifikasi, investigasi, dan penegakan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan perlindungan terhadap fungsi ekologis kawasan," ujarnya. Di kegiatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menyampaikan laporan tersebut telah diterima dan akan dipelajari sesuai mekanisme yang berlaku di DPR RI. "Kami menerima laporan yang disampaikan PKC PMII Riau sebagai bagian dari aspirasi masyarakat. Selanjutnya laporan ini akan kami pelajari secara mendalam sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Apabila diperlukan, kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan, termasuk peninjauan lapangan atau pembentukan tim sesuai kewenangan yang dimiliki, agar seluruh informasi yang disampaikan dapat diverifikasi secara objektif," ucap Syafruddin. PKC PMII Riau berharap laporan tersebut menjadi perhatian DPR RI sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Organisasi tersebut juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses tindak lanjut laporan hingga terdapat kepastian hukum dan kejelasan atas informasi yang telah disampaikan masyarakat.
Lingkungan
Lingkungan
Melongok Progres Remediasi TTM, PHR dan Komisi III DPRD Riau Perkuat Sinergi Pemulihan Lingkungan
Pekanbaru, katakabar.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melakukan peninjauan lapangan mengenai progres pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) di area operasi WK Rokan, Selasa (1/7). Kunjungan tersebut sebagai langkah sinergi strategis untuk memastikan pengerjaan proyek lingkungan ini memenuhi baku mutu ekologis sekaligus menjadi katalisator bagi pengembangan potensi ekonomi daerah di wilayah operasional. Bagi DPRD 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Riau, pengawasan langsung di lokasi ini menunjukkan fungsi legislatif guna memastikan proyek strategis memberikan multiplier effect yang nyata bagi Provinsi Riau. Dengan memastikan pemulihan lahan berjalan optimal, DPRD mendukung lahan tersebut kembali menjadi aset produktif bagi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah. Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, menyampaikan DPRD Riau berkomitmen mengawal keberhasilan program pemulihan lingkungan ini. Kami melihat kesungguhan PHR dalam menjalankan roadmap pemulihan hingga 2030. "Sinergi ini akan kami perkuat agar setiap kendala di lapangan teratasi secara kolaboratif, sehingga target pemulihan lahan mencapai sasaran lingkungan sekaligus membawa nilai tambah keekonomian yang signifikan bagi masyarakat Riau," ujar Edi. VP Remediation & Asset Retirement PHR, Ovulandra Wisnu Widyastho, menegaskan nilai strategis kolaborasi ini. “Kunjungan ini memperkuat transparansi kami kepada mitra kerja di DPRD Riau. Penanganan TTM merupakan mandat negara melalui SKK Migas untuk menuntaskan tanggung jawab pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja Rokan,” ulasnya lewat keterangan resmi. Ovu menambahkan, hingga saat ini 20 lokasi telah selesai dipulihkan, sementara 43 lokasi lainnya berjalan aktif. “Kami terus memastikan seluruh proses ini berjalan selaras dengan standar lingkungan yang tinggi, guna menjaga operasional migas tetap menjadi penggerak ekonomi utama di Provinsi Riau”, tegasnya. Hingga saat ini, PHR telah mengajukan 100 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Seluruh tahapan pengerjaan di lapangan dilakukan dengan pengawasan ketat, baik dari sisi teknis maupun prosedur pengadaan yang mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas. PHR dan DPRD Riau sepakat untuk terus mengedepankan koordinasi intensif guna memastikan keberlanjutan program, keterlibatan potensi ekonomi lokal, serta kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Lingkungan
Lingkungan
Perkuat Upaya Pemulihan Lingkungan, Ini Dilakukan Group MIND ID
Jakarta, katakabar.com - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID terus perkuat upaya pemulihan lingkungan melalui reklamasi lahan pascatambang dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di berbagai wilayah operasional. Secara kumulatif hingga 2025, Grup MIND ID telah mereklamasi lebih dari 8.000 hektare lahan pascatambang serta merehabilitasi lebih dari 37.700 hektare DAS. Capaian ini menjadi bagian dari implementasi praktik pertambangan berkelanjutan yang semakin terintegrasi, sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas keanekaragaman hayati. Division Head of Sustainability MIND ID, Binahidra Logiardi, mengatakan meningkatnya kebutuhan mineral strategis global harus diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang semakin baik. Menurutnya, peningkatan produksi harus berjalan beriringan dengan realisasi program pengelolaan lingkungan yang progresif dan terukur. Hal ini juga menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap regulator, investor, lembaga keuangan, hingga pasar global. “Realisasi reklamasi dan perlindungan biodiversitas menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi Sustainability Pathway Grup MIND ID. Melalui pendekatan ini, setiap entitas didorong memiliki protokol pengelolaan biodiversitas yang memadai, khususnya di wilayah dengan nilai konservasi tinggi,” ujarnya. Dampak dari program tersebut mulai terlihat pada peningkatan kualitas biodiversitas di sejumlah wilayah operasional. PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melalui Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara mencatat peningkatan indeks biodiversitas dari 1,757 menjadi 1,963. PT Freeport Indonesia melaksanakan konservasi mangrove yang secara kumulatif menjangkau lebih dari 2.200 hektar. Berbeda dengan program reklamasi lahan, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) berfokus pada rehabilitasi daerah tangkapan air Danau Toba yang hingga 2025 telah mencapai lebih dari 4.000 hektar sebagai bagian dari penguatan fungsi hidrologis kawasan. Selanjutnya, PT Timah Tbk mencatat kenaikan indeks biodiversitas dari 2,88 pada 2022 menjadi 3,26 pada 2025 melalui program reklamasi darat dan laut yang terintegrasi. Di sektor nikel, PT Vale Indonesia Tbk merealisasikan reklamasi lahan pascatambang seluas 156,67 hektare di Blok Sorowako dan 1,42 hektare di area Indonesia Growth Project (IGP) Morowali sepanjang 2025. Selain itu, rehabilitasi DAS yang dijalankan perusahaan telah mencapai 17.877 hektare di berbagai wilayah di Indonesia. Binahidra menegaskan keberlanjutan tidak lagi sekadar menjadi bagian dari operasional perusahaan, tetapi telah menjadi faktor penting dalam menjaga akses terhadap pendanaan dan pasar. “Sustainability Pathway bukan sekadar alat pelaporan, melainkan instrumen untuk mengelola dampak, memitigasi risiko, dan menciptakan nilai jangka panjang,” imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, memaparkan pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati. “Pembangunan itu bukan hanya soal pulau dan pariwisata, tetapi juga terkait perkapalan, aktivitas ekonomi maritim, hingga sektor perikanan. Namun yang harus selalu diingat adalah bahwa proses pembangunan harus tetap berorientasi pada pelestarian lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati,” ulas Jumhur dalam Indonesia International Environmental Technology and Innovation Expo & Conference (INVIROTECH) 2026.
Lingkungan
Lingkungan
PHR Gelar Pasar Murah dan Perbaikan Jalan Tegar, Ini Harapan Camat Mandau
Mandau, katakabar.com - Camat Mandau, Riki Rihardi, S.STP., M.Si., didampingi Sekretaris, Kasi dan Kasubbag Kecamatan Mandau hadiri kegiatan Pasar Murah dan Perbaikan Jalan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di sebelah barat Duri, persisnya di kawasan Jalan Tegar, Kelurahan Pematang Pudu, Kamis (25/6) lalu. Kegiatan Pasar Murah PT PHR kerja sama dengan Mitra Kerja PHR, dan Kelurahan Pematang Pudu, serta Desa Buluh Manis, dengan menyediakan 400 paket sembako, di mana satu paket sembako harga senilai Rp150 ribu dibandrol dengan harga Rp20 ribu. Selepas menghadiri Program Pasar Murah, Camat Mandau dan rombongan turun melihat perbaikan Jalan Tegar Kelurahan Pematang Pudu sepanjang 5,1 kilometer sedang pengerjaan oleh PT PHR. "Terima kasih dan apresiasi kepada Manajemen PT PHR atas kegiatan Pasar Murah dapat membantu masyarakat di tengah kondisi saat ini. Semoga kegiatan seperti ini terus terlaksana secara berkesinambungan. Apresiasi dan terima kasih kepada PT PHR atas realisasi perbaikan Jalan Tegar, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau," ujar Camat Mandau, Jumat (26/6) siang. Menurut Riki Rihardi, kami selama ini atas instruksi Bupati Bengkalis, Hj Kasmarni, S.Sos, MMP sudah berjuang melaksanakan perbaikan jalan ini kurun lebih dari lima tahun. Lantaran itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berkolaborasi menjaga jalan yang sudah diperbaiki. Untuk itu, harapa Camat Mandau, agar pihak manajemen PT PHR bisa terus berkomitmen untuk berkolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, terkhusus Kecamatan Mandau sebagai upaya menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Mandau.
Lingkungan
Lingkungan
Tutup Catatan Buruk: PT SSM Normalisasi Sungai Bawak, Tebar Bibit Ikan dan Bantu Yayasan
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Setelah sekian lama tertutup kabut masalah pencemaran yang membuatnya nyaris 'mati', kini Sungai Bawak di Desa Koto Tandun mulai menunjukkan harapan baru. Langkah konkret pemulihan ekosistem akhirnya terwujud berkat sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan, khususnya PT SSM yang telah merealisasikan berbagai kesepakatan hasil mediasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hulu. Kesepakatan yang dicapai tersebut kini bukan sekadar wacana di atas kertas. Erwinsyah Siregar, tokoh masyarakat setempat, membenarkan perusahaan telah menjalankan amanah sesuai arahan yang ditetapkan. Dua program utama menjadi fokus perhatian, yakni penebaran bibit ikan sebanyak 1.500 ekor untuk mengembalikan kehidupan perairan, serta kegiatan normalisasi sungai yang bertujuan memperbaiki aliran dan struktur sungai yang selama ini terganggu. "Apa yang selama ini disampaikan dan dituntut oleh masyarakat sudah direalisasikan oleh PT SSM. Semuanya sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama dalam proses mediasi di kantor DLH Rohul. Mulai dari penaburan bibit ikan hingga penormalisasian Sungai Bawak sudah berjalan," ungkap Erwin dengan penuh harap, Jumat (26/6). Tetapi, perusahaan tidak hanya berhenti pada pemulihan alam. PT SSM juga menunjukkan sisi tanggung jawab sosialnya dengan membantu dunia pendidikan. Perusahaan dikabarkan turun tangan membantu pembangunan fasilitas di Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), salah satunya dengan melakukan penimbunan lahan untuk pembuatan tujuh ruang kelas baru. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar bagi generasi muda di wilayah tersebut. Bayang-bayang Masa Lalu dan Sorotan Pengawasan Langkah positif ini tidak lepas dari latar belakang permasalahan pelik yang pernah terjadi. Belum lama ini, nama PT SSM sempat terseret dalam kasus pencemaran lingkungan yang cukup serius. Aktivitas pabrik kelapa sawit (PKS) diduga kuat menjadi penyebab utama kerusakan ekologis di Sungai Bawak. Pada masa puncak masalah, sungai ini kehilangan fungsinya; air berubah warna dan bau, hingga nyaris tidak ada lagi kehidupan biota air di dalamnya. Sungai itu benar-benar 'mati'. Kondisi ini menjadi tamparan keras bagi dunia industri di wilayah tersebut. Terungkap bahwa PT SSM bukan satu-satunya perusahaan yang menjadi sorotan. Terdapat tiga nama besar lainnya yang juga masih menyimpan catatan merah terkait persoalan lingkungan hidup, yakni PT KCN, PT Era Sawita, dan PT RSM. Keempat perusahaan ini menjadi perhatian khusus publik dan pemerintah karena dampak operasionalnya yang dinilai meresahkan. Melihat realitas tersebut, muncul harapan besar dari berbagai kalangan agar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rokan Hulu beserta seluruh dinas teknis terkait dapat bekerja lebih keras dan profesional. Pengawasan yang ketat mutlak diperlukan, tidak hanya terhadap PT SSM, tetapi juga terhadap grup-grup perusahaan lainnya, agar kasus pencemaran yang sama tidak terulang kembali di masa depan. Bukan Sekadar "Cuci Nama" Sikap tanggung jawab yang ditunjukkan PT SSM saat ini mendapat apresiasi, namun juga disertai catatan kritis dari pengamat dan aktivis lingkungan. F Hasibuan, seorang aktivis lingkungan, menegaskan bahwa segala bentuk tanggung jawab sosial dan pemulihan lingkungan semestinya bukan hanya menjadi agenda seremonial atau sekadar upaya branding untuk membersihkan citra perusahaan pasca masalah. "Tanpa adanya masalah pun, sesungguhnya mereka wajib mengeluarkan tanggung jawab tersebut untuk wilayah dan masyarakat yang berada di sekitar teritorial operasional mereka. Jangan sampai hal ini hanya terkesan menjadi ajang seremoni pencucian masalah semata," tegas Hasibuan. Lebih jauh, ia menekankan peran pemangku kebijakan sangat vital. Mulai dari level Bupati, dinas perizinan, DLH Rohul, DLHK Provinsi, hingga Kementerian Lingkungan Hidup pusat, dituntut untuk lebih peka dan berani mengambil sikap. "Para pemangku kepentingan harus benar-benar hadir dan bersikap tegas. Jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran, sanksi tegas harus segera ditindaklanjuti tanpa ragu-ragu demi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu," harapnya. Semoga langkah yang diambil PT SSM ini menjadi awal yang baik dan menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kelestarian lingkungan hidup.
Lingkungan
Lingkungan
Neraca Dagang Surplus, Arus Logistik Nasional Terus Bergerak
Semarang, katakabar.com - Arus logistik nasional terus bergerak seiring meningkatnya aktivitas perdagangan Indonesia. Pergerakan itu tercermin dari kinerja ekspor dan impor yang tetap tumbuh, dengan neraca perdagangan nasional mencatatkan surplus senilai USD5,64 miliar selama Januari-April 2026. Capaian ini menjadi sinyal positif aktivitas produksi, distribusi, dan perdagangan nasional masih berjalan di tengah dinamika ekonomi global. Menurut data dari BPS, pada periode Januari hingga April 2026, nilai ekspor Indonesia mencapai USD92,15 miliar atau tumbuh 5,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor nonmigas menjadi penopang utama dengan nilai USD87,74 miliar. Kinerja tersebut tidak lepas dari kontribusi sektor industri pengolahan yang terus menjadi tulang punggung ekspor Indonesia. Selama Januari-April 2026, BPS mencatat sektor industri pengolahan memberikan kontribusi ekspor senilai USD75,57 miliar. Tiongkok masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar selama Januari hingga April 2026, dengan nilai USD22,76 miliar, disusul Amerika Serikat USD10,17 miliar, dan India USD6,14 miliar. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar USD17,70 miliar dan USD6 miliar. Sedang, Jawa Tengah turut memberikan kontribusi terhadap kinerja ekspor nasional dengan nilai mencapai USD4,5 miliar pada periode Januari hingga April 2026. Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Tengah, Ade Siti Muksodah, mengatakan sejumlah komoditas menjadi andalan ekspor daerah, di antaranya produk kayu dan turunannya dari wilayah Temanggung serta Wonosobo, produk rajut, hingga gula aren atau brown sugar. Tetapi, aktivitas ekspor masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kenaikan biaya logistik hingga tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap biaya produksi dan daya saing produk ekspor. "Sekitar 70 persen bahan baku kita masih impor di negara China dan beberapa negara lainnya di Asia Timur. Beberapa bahan baku plastik itu naik yang otomatis mempengaruhi perdagangan ekspor di negara kita," ujar perempuan yang akrab disapa Ade saat dihubungi, Rabu (17/6) lalu. Ade menilai peningkatan kapasitas dan layanan logistik di Pelabuhan Tanjung Emas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekspor. Pembenahan fasilitas serta penambahan peralatan operasional, khususnya untuk mendukung proses bongkar muat dan pengelolaan peti kemas, dinilai mampu memperlancar arus distribusi barang. "Peran Pelabuhan Tanjung Emas sangat signifikan. Perputaran ekonomi dan logistik berawal dari pelabuhan. Jalur paling mudah dan mendasar untuk ekspor dan impor melalui jalur laut," jelas Ade. Diperlukan penguatan iklim usaha untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memperluas akses pasar ekspor. Pelaku usaha juga masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama tingginya biaya logistik yang menjadi salah satu faktor penghambat daya saing ekspor. Selain itu, dinamika geopolitik global, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), hingga perubahan kebijakan perpajakan turut menjadi perhatian pelaku industri karena dapat mempengaruhi perencanaan bisnis dan aktivitas perdagangan. Arus Peti Kemas Internasional Meningkat Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra, mengatakan terjadi peningkatan arus peti kemas internasional di TPK Semarang. Pada periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 382.093 TEUs atau meningkat sebesar 12,2 persen jika dibandingkat periode yang sama tahun 2025 sebanyak 340.535 TEUs. Dari jumlah tersebut 192.829 TEUs diantaranya adalah peti kemas import dan 189.162 TEUs adalah peti kemas eksport. "Arus peti kemas import di TPK Semarang sendiri tumbuh 10,7 persen, sementara untuk peti kemas eksport tumbuh 13,72 persen dari tahun sebelumnya," terang Widyaswendra. Pihaknya menyebut arus peti kemas di TPK Semarang terus tumbuh seiring perkembangan industri yang ada di Jawa Tengah. Perseroan mencatat tahun 2023 arus peti kemas yang melalui TPK Semarang sebanyak 781.841 TEUs, tahun 2024 sebanyak 895.904 dan tahun 2025 lalu tercatat lebih dari 1 juta TEUs. Merespon pertumbuhan tersebut, PT Pelindo Terminal Petikemas menyiapkan sejumlah langkah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti penambahan tambatan dermaga sepanjang 275 meter, penambahan lapangan penumpukan, hingga penambahan empat unit alat bongkat muat jenis quay container crane (QCC). "Saat ini empat unit alat baru tersebut (QCC) dalam tahap commissioning and testing, untuk memastikan segala aspek baik secara operasional dan safety dapat terpenuhi. Kami menargetkan alat tersebut dapat segera beroperasi untuk melayani pelanggan," ucapnya. Beberapa komoditas eksport yang melalui TPK Semarang adalah produk dari kayu, pakaian, alas kaki, produk olahan laut seperti ikan, krustasea, dan moluska, dan beberapa komoditas lainnya. Sementara untuk produk import diantaranya adalah mesin industri, peralatan mesin listrik, kendaraan dan bagiannya. Logistik dan Teknologi Menjadi Kunci Pengusaha garmen asal Semarang, Deddy Mulyadi, mengatakan Pelabuhan Tanjung Emas memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekspor produknya ke sejumlah pasar internasional, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Tetapi, menurut Deddy, kapasitas dan layanan pelabuhan masih perlu terus ditingkatkan agar mampu mengimbangi pertumbuhan kawasan industri serta peningkatan volume distribusi barang. Kepadatan arus logistik terkadang memicu antrean kapal yang berdampak pada jadwal pengiriman produk ke pasar global. "Tanjung Emas memang membantu aktivitas ekspor. Tetapi ritme pergerakan barang belum secepat pelabuhan besar seperti Jakarta atau Surabaya. Kadang masih ada antrean kapal," ujarnya, Kamis lalu. Deddy berharap pengembangan infrastruktur pelabuhan dapat terus dilakukan, termasuk peningkatan konektivitas transportasi menuju kawasan pelabuhan. Menurutnya, kelancaran akses distribusi menjadi faktor penting untuk menjaga efisiensi logistik sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global. Pakar ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Bhimo Rizky Samudro, menilai surplus perdagangan yang terus berlanjut menunjukkan produk Indonesia masih memiliki daya saing yang baik di pasar internasional. Capaian tersebut tidak terlepas dari peran sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor nasional. "Surplus perdagangan merupakan sinyal yang baik karena menunjukkan produk Indonesia masih memiliki daya saing di pasar internasional. Ini juga mencerminkan sektor industri pengolahan kita tetap mampu menjadi penggerak ekspor nasional," imbuhnya. Pertumbuhan ekspor menunjukkan industri manufaktur masih mampu menjaga produktivitas dan daya saing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih menjadi tantangan karena dapat membatasi nilai tambah industri nasional. Di sisi lain, meningkatnya impor bahan baku dan barang modal mencerminkan aktivitas produksi serta investasi industri dalam negeri masih terus berjalan. Bhimo menilai masa depan perdagangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan industri menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga oleh efisiensi sistem logistik nasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan konektivitas distribusi yang mampu menghubungkan pusat produksi dengan pasar domestik maupun global secara cepat dan efisien. "Pelabuhan peti kemas merupakan infrastruktur strategis bagi perdagangan Indonesia. Ketika pelabuhan bekerja secara efisien, distribusi barang menjadi lebih cepat dan daya saing produk nasional juga meningkat," timpalnya Penguatan logistik tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga transformasi digital untuk mempercepat distribusi, meningkatkan akurasi layanan, dan menekan biaya operasional. Pengembangan teknologi pendukung juga diperlukan untuk menjaga kualitas produk hingga sampai ke pasar tujuan. Surplus perdagangan yang berkelanjutan menjadi sinyal positif bagi ekonomi nasional. Namun, menjaga momentum tersebut membutuhkan penguatan sektor industri, perdagangan, serta logistik melalui peningkatan kapasitas pelabuhan, efisiensi distribusi, dan pemanfaatan teknologi. Dengan posisi strategis di jalur perdagangan dunia dan didukung pasar domestik yang besar, Indonesia memiliki peluang memperkuat peran sebagai pusat perdagangan dan logistik kawasan Asia. Pertumbuhan industri, peningkatan ekspor, serta sistem logistik yang semakin efisien akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
