Nasional
Nasional
Wali Kota Binjai Hadiri Rapat Paripurna DPRD Peringati HUT ke-81 RI
Wali Kota Binjai Amir Hamzah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Binjai dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI
Nasional
Nasional
Terbang ke Cibubur, Bupati Rohul Bawa Semangat Pramukadi Panggung Jambore Nasional XII
Jakarta, katakabar.com - Di bawah langit Jakarta yang cerah, semangat ribuan pramuka dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur. Pertengahan Agustus 2026, tiga hari jelang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan RI menjadi hari bersejarah saat Jambore Nasional (Jamnas) XII sekaligus Peringatan Hari Pramuka ke 65 resmi dibuka di Lapangan Utama Buperta. Dan di tengah kerumunan itu, nama Rokan Hulu turut hadir membawa harapan besar, lewat sosok Bupati Anton, ST., MM. Bukan sekadar pejabat daerah, Bupati Anton hadir selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Rokan Hulu. Ia tak datang sendirian; didampingi Ketua Kwarcab Rokan Hulu, Alreza Ahyu, S.E., M.Si., Ak., Sekretaris Kwarcab, Budimin, S.Sos., serta jajaran pengurus dan andalan lainnya. Kehadiran mereka adalah bukti nyata: pembinaan generasi muda bukan sekadar tugas rutin, melainkan tanggung jawab besar yang dijunjung tinggi oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Pembukaan agung ini dipimpin langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus unsur Mabinas Gerakan Pramuka, Kak Erick Thohir. Di hadapan ribuan peserta, ia membacakan amanat tertulis Presiden Prabowo Subianto yang menyentuh hati: di tengah derasnya arus informasi dan pesatnya perubahan zaman, peran Gerakan Pramuka justru semakin dibutuhkan oleh bangsa ini. “Saya percaya Indonesia membutuhkan Pramuka lebih dari sebelumnya. Pramuka yang kuat, aktif, menjadi tempat anak-anak tumbuh, belajar bekerjasama, dan berbuat nyata bagi sesama,” bunyi pesan Presiden RI bergema di lapangan luas itu. Lebih dalam lagi, Kepala Negara mengingatkan Pramuka bukan sekadar kegiatan tambahan di sekolah. Ia adalah ladang pembentukan karakter—tempat disiplin, gotong royong, kepedulian, dan cinta tanah air ditempa lewat pengalaman nyata, bukan sekadar teori di dalam ruangan tertutup. “Karakter tidak lahir dalam semalam. Ia butuh latihan, pengalaman, keteladanan, dan lingkungan yang mendukung,” tegasnya, seraya mengajak semua elemen bersinergi mempersiapkan jalan menuju Indonesia Emas 2045. “Seratus tahun Indonesia nanti adalah milik kalian. Kalianlah yang akan membangunnya," jelasnya. Momen sakral ditutup dengan bunyi sirine yang berkumandang, ditandai bersama oleh Kak Erick Thohir, Ketua Kwartir Nasional Kak Budi Waseso, serta Sekretaris Gerakan Kepanduan Dunia (WOSM) Mr. David Berg. Satu bunyi, satu semangat, satu tekad untuk masa depan. Bagi Rokan Hulu, kehadiran Bupati Anton dan rombongan bukan sekadar ikut meramaikan pesta nasional. Ini adalah pernyataan sikap: Rohul berkomitmen menjadikan Pramuka sebagai benteng generasi muda yang tangguh, mandiri, dan menjunjung tinggi persatuan. Meski zaman terus berubah, nilai luhur kepramukaan tetap menjadi kompas yang tak akan pernah digoyahkan. Dari Cibubur, semangat itu akan dibawa pulang ke Negeri Seribu Suluk—untuk terus menyalakan api karakter di dada setiap pemuda Rokan Hulu, demi negeri yang lebih baik.
Nasional
Nasional
Di Tengah Ancaman Konflik, Sebelas Prajurit Koops TNI Habema Evakuasi Warga Ugimba dengan Dua Helikopter
Papua, katakabar.com - Koops TNI Habema mengerahkan dua unit Helikopter Bell dan 11 personel untuk mengevakuasi seorang warga lokal yang membutuhkan pertolongan dari wilayah Ugimba, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Minggu (9/8) lalu. Evakuasi dilakukan setelah warga tersebut ditemukan berada jauh dari pemukiman dan sulit dijangkau melalui akses darat, sehingga membutuhkan tindakan cepat untuk memastikan keselamatan dan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Evakuasi tersebut berlangsung di tengah kondisi wilayah Ugimba yang memiliki tantangan geografis, keterbatasan akses darat, perubahan cuaca, serta situasi keamanan yang masih dinamis. Aktivitas kelompok OPM Kodap VIII/Kemabu pimpinan Guspi Waker juga masih menjadi perhatian karena menimbulkan keresahan masyarakat dan melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan. Di tengah kondisi tersebut, prajurit tetap mengambil langkah untuk memberikan pertolongan kepada warga yang membutuhkan. Saat melaksanakan patroli dan pemantauan wilayah, personel Koops TNI Habema menemukan seorang warga lokal yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Lantaran berada jauh dari pemukiman dan sulit dijangkau menggunakan kendaraan darat, prajurit segera mengambil keputusan untuk melakukan evakuasi. Keselamatan warga menjadi prioritas, dengan setiap tahapan tetap memperhitungkan kondisi medan, cuaca, serta faktor keamanan di lapangan. Kepala Penerangan Koops TNI Habema, M.Wirya Arthadiguna , S.H, M.Si, menegaskan evakuasi tersebut merupakan bentuk nyata komitmen prajurit dalam mengedepankan nilai kemanusiaan. “Prajurit TNI tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan wilayah, tetapi juga memberikan perlindungan, bantuan, dan rasa aman kepada masyarakat yang membutuhkan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pengabdian prajurit di lapangan," ujarnya. Untuk mempercepat proses penyelamatan, Koops TNI Habema mengerahkan dua unit Helikopter Bell Minggu (9/8) sekitar pukul 12.25 hingga 12.48 WIT. Total 11 personel terlibat dalam pelaksanaan misi tersebut. Pengerahan helikopter menjadi langkah nyata untuk mengatasi keterbatasan akses darat sekaligus memastikan warga dapat segera dibawa ke lokasi yang lebih aman untuk mendapatkan penanganan. Setibanya di Distrik Sugapa, warga tersebut kemudian diserahkan kepada Misael Sondegau selaku Ketua Tim Penanganan Konflik Kabupaten Intan Jaya. Penyerahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari koordinasi lanjutan agar warga dapat memperoleh penanganan dan pendampingan sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, proses evakuasi tidak berhenti setelah warga berhasil dibawa keluar dari lokasi yang sulit dijangkau. Rangkaian evakuasi tersebut menunjukkan medan sulit, cuaca, maupun situasi keamanan tidak menjadi penghalang bagi prajurit Koops TNI Habema untuk membantu masyarakat. Mulai dari menemukan warga yang membutuhkan pertolongan, mengambil keputusan cepat, mengerahkan dua helikopter dan 11 personel, hingga memastikan adanya penanganan lanjutan, seluruh langkah tersebut menjadi wujud nyata kepedulian dan pengabdian prajurit di wilayah penugasan. Di Ugimba, pengabdian prajurit tidak hanya diwujudkan melalui penjagaan dan pengamanan wilayah, tetapi juga melalui keberanian untuk bergerak ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Saat akses darat terbatas dan keselamatan warga berada dalam risiko, prajurit hadir dengan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menyelamatkan satu kehidupan. Bagi Koops TNI Habema, menjaga masyarakat berarti hadir saat dibutuhkan, bergerak saat diperlukan, dan memastikan setiap warga yang membutuhkan pertolongan tidak dibiarkan menghadapi kesulitan seorang diri.
Nasional
Nasional
ATI Dorong Model Baru Pembiayaan Jalan Tol: Kurangi Beban APBN Perbesar Peran Swasta
Jakarta, katakabar.com - Penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, sebagai peran vital mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, menjadi bahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang akan diselenggarakan Asosiasi Tol Indonesia (ATI), Rabu (12/8), di Jakarta. Forum ini juga hadir sebagai ruang dialog solutif lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, menjaga kelayakan iklim investasi, termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol di seluruh Indonesia. Ketua Umum ATI, Rivan A. Purwantono, mengatakan ATI berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan jalan, serta modernisasi ekosistem transportasi nasional. “Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama Pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” kata Rivan. Jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia saat ini telah mencapai sepanjang 3.115,98 km (76 ruas jalan tol) yang dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp668 triliun untuk ruas beroperasi dan diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun termasuk ruas dalam tahap konstruksi dan persiapan. Di sisi lain, kapasitas pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan terobosan kebijakan dan skema pembiayaan yang dapat mendorong partisipasi swasta. Sebagian besar ruas jalan tol yang beroperasi saat ini masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi sehingga memerlukan keselarasan struktur keuangan yang sehat untuk menjaga keberlanjutan pengusahaan jangka panjang. Kondisi ini kian diperparah oleh maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mempercepat kerusakan fisik jalan dan juga membahayakan pengguna jalan. Penyelenggaraan FGD ini turut mengundang jajaran pemangku kepentingan kunci. Acara direncanakan dibuka dengan sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. serta Menteri Pekerjaan Umum RI, Ir. Dody Hanggodo, M.PE. Diskusi interaktif ini juga akan dipandu oleh pakar manajemen Prof. Rhenald Kasali, Ph.D., dengan menghadirkan narasumber utama Dr. Muhammad Chatib Basri dan Prof. Bambang Brodjonegoro. Forum ini akan melibatkan perwakilan legislatif dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta jajaran Kementerian dan Lembaga terkait. Unsur Kementerian mencakup Kementerian Pekerjaan Umum beserta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, hadir pula perwakilan lembaga negara dan pengawasan seperti Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Diskusi ini turut diperkaya oleh kalangan akademisi dan pakar, diantaranya Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan pengamat kebijakan publik. Sebagai pelengkap, sektor masyarakat dan dunia usaha juga hadir yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), kalangan perbankan, serta investor. Menanggapi pentingnya keterlibatan luas seluruh pemangku kepentingan tersebut, Plt. Sekretaris Jenderal ATI Kristianto menggarisbawahi bahwa keselarasan pandangan antara Pemerintah dan pelaku industri merupakan pilar utama dalam merumuskan skema pembiayaan dan regulasi jalan tol yang berkeadilan. "Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper)," terang Kristianto. Hasil rumusan tersebut nantinya diserahkan sebagai bahan masukan strategis yang bermanfaat bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan jalan tol nasional yang adil, berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan percepatan pembangunan Indonesia.
Nasional
Nasional
Dukung Hiilirisasi, BPDP dan Pemda Kepulauan Talaud Kuatkan Program Hulu Perkebunan Kelapa
Talaud, katakabar.com -.. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaud kolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Kementerian Keuangan, menggelar sosialisasi Program Hulu Perkebunan Kelapa untuk mendukung Program Hilirisasi Kelapa di Gereja Ebenhaezer Melonguane, Kamis (30/7) lalu. Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi komoditas kelapa yang selama ini masih banyak dijual dalam bentuk kopra di Kabupaten Kepulauan Talaud. Kegiatan yang dihadiri sekitar 300 peserta ini dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Daud Malensang. Kegiatan menghadirkan Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan (PDSHP) Kelapa BPDP, Kementerian Keuangan, Triana Meinarsih, serta Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bidang Tanaman Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, Natalia Pangkerego, sebagai narasumber. Sosialisasi ini turut dihadiri pejabat pimpinan tinggi pratama, camat, lurah, kepala desa, penyuluh pertanian, kelompok tani dan koperasi perkebunan kelapa dari seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Kepala Divisi PDSHP Kelapa BPDP, Triana Meinarsih, menjbarkan luas areal perkebunan kelapa di Kabupaten Kepulauan Talaud tercatat sekitar 22.382 hektare dan menempati peringkat keenam di Sulawesi Utara. Kecamatan Kalongan, Kabaruan, dan Tampan'Amma menjadi tiga sentra penghasil utama, dengan kopra sebagai produk unggulan. Triana memetakan sejumlah tantangan di lapangan, antara lain sekitar 3.562 hektare areal tanaman kelapa tua dan rusak, serangan organisme pengganggu tumbuhan, tingginya biaya logistik antarpulau, minimnya fasilitas pengolahan pascapanen, serta dukungan pendanaan pembangunan perkebunan kelapa yang belum optimal. Di sisi lain, Triana menyampaikan Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki sejumlah kekuatan, antara lain dominasi perkebunan rakyat, agroklimat tropis pesisir yang sesuai untuk pertumbuhan kelapa, serta posisi strategis di wilayah perbatasan Indonesia–Filipina. “Apabila kita membahas hilirisasi kelapa, kekuatan di sektor hulu harus dipersiapkan dengan baik. BPDP hadir melalui program penguatan sektor hulu perkebunan kelapa, yaitu Program Peremajaan Kelapa Rakyat dan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa yang terdiri atas delapan bidang,” jelasnya. BPDP melalui Direktorat Penyaluran Dana Sektor Hulu menjalankan dua program strategis, yakni Program Peremajaan Kelapa Rakyat serta Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa. Program Peremajaan Kelapa Rakyat menyasar tanaman tua dan tidak produktif melalui bantuan benih unggul bersertifikat. Sedang, Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa mencakup penyediaan benih, pupuk dan pestisida; alat pascapanen dan unit pengolahan; jalan kebun dan jalan akses; alat transportasi; mesin pertanian; hingga infrastruktur pasar. Pengajuan usulan untuk kedua program dapat dilakukan melalui jalur dinas maupun jalur kemitraan. Setiap usulan akan diverifikasi secara teknis oleh dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota sebelum ditetapkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud, dalam sambutan yang disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Daud Malensang, menyebut kelapa bukan sekadar tanaman perkebunan, melainkan identitas daerah dan warisan leluhur yang menopang kehidupan masyarakat Talaud secara turun-temurun. Kelapa juga menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah, tetapi nilai tambahnya belum optimal karena pemanfaatannya masih didominasi penjualan dalam bentuk bahan mentah. "Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan program hilirisasi kelapa guna meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan sektor perkebunan, peningkatan produktivitas, serta pengembangan hilirisasi berbasis potensi daerah," serunya. BPDP menegaskan keberhasilan penguatan sektor hulu kelapa di Kabupaten Kepulauan Talaud tidak hanya bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah, kelembagaan pekebun, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar Program Peremajaan Kelapa Rakyat serta Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan pekebun kelapa Talaud secara berkelanjutan.
Nasional
Nasional
Perkuat Ketapang dan Energi Nasional, Presiden RI Tinjau Hilirisasi Bioetanol PTPN I
Malang, katakabar.com - PT Perkebunan Nusantara I (Persero), Subholding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), menegaskan komitmen dukung ketahanan pangan dan energi nasional melalui hilirisasi tebu menjadi bioetanol. Komitmen itu ditunjukkan melalui partisipasi perusahaan Panen Raya TNI dalam rangka Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional yang dihadiri Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7) lalu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto beserta Anggota, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI, Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI, Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria, Sekretaris Kabinet, Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Bupati Malang, Wali Kota Malang, para kepala daerah, serta jajaran direksi BUMN. Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan sejumlah booth yang menampilkan komoditas strategis dan produk hilirisasi oleh Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Salah satu booth yang dikunjungi adalah booth PTPN I (Persero). Dalam kesempatan tersebut, Presiden beserta rombongan disambut langsung oleh Direktur Utama PTPN I (Persero), Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.Si., IPU., ASEAN Eng., yang memaparkan pengembangan bioetanol hasil hilirisasi tetes tebu melalui PT Energi Agro Nusantara (Enero), anak perusahaan PTPN I (Persero). “Melalui PT Energi Agro Nusantara (Enero), kami mengolah tetes tebu menjadi bioetanol dengan kapasitas produksi 100 kiloliter per hari. Bioetanol tersebut dimanfaatkan sebagai fuel grade ethanol untuk campuran bahan bakar, termasuk Pertamax Green 95. Selain itu, kami juga menghasilkan extra neutral alcohol untuk kebutuhan kosmetik dan farmasi, spiritus, serta pupuk hayati,” jelas Rivai. Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk TNI, Polri, pemerintah, BUMN, dunia usaha, dan masyarakat, sebagai fondasi dalam mewujudkan kemandirian bangsa. “Kegiatan ini menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Saya mengajak semua kekuatan bangsa, bersatulah untuk bangsa dan rakyat kita,” ujar Kepala Negara. Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto aminkan Presden RI. Ia menyampaikan bahwa Panen Raya TNI wujud sinergi lintas sektor dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara TNI, pemerintah, BUMN, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. “Capaian ini adalah hasil dari sinergi TNI, pemerintah, BUMN, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kami memohon arahan Bapak Presiden agar seluruh program yang kami laksanakan tetap selaras dengan kebijakan pemerintah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” jelas Panglima TNI. Panglima TNI juga menekankan hilirisasi tebu menghasilkan berbagai produk bernilai tambah, di antaranya molase, bioetanol, bahan baku industri dan farmasi, pupuk organik, serta produk turunan lainnya yang memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Sejalan dengan upaya tersebut, PTPN I (Persero) terus memperkuat hilirisasi tebu melalui pengembangan bioetanol sebagai salah satu energi terbarukan. Selain dimanfaatkan sebagai fuel-grade ethanol untuk campuran bahan bakar, bioetanol yang dihasilkan juga menjadi bahan baku berbagai produk turunan, seperti extra neutral alcohol untuk industri kosmetik dan farmasi, spiritus, serta pupuk hayati. Pengembangan hilirisasi ini menjadi bagian dari komitmen PTPN I (Persero) dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan melalui inovasi yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN I terus memperkuat transformasi industri perkebunan melalui hilirisasi komoditas strategis, pengembangan energi terbarukan, dan inovasi berbasis keberlanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri perkebunan Indonesia di tingkat global.
Nasional
Nasional
Dukung Penciptaan Lapangan Kerja, PTPN I Serap 15 hingga 20 Ribu Pekerja di Pabrik Tembakau
Jakarta, katakabar.com - Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN I Regional 5 terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi daerah melalui industri tembakau yang mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja sepanjang satu siklus produksi. Mulai dari persiapan lahan hingga pengolahan di pabrik, aktivitas usaha perusahaan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat Kabupaten Jember dan sekitarnya. Sebagai salah satu sentra produksi tembakau unggulan nasional, PTPN I Regional 5 mengelola lebih dari puluhan area tanam yang setiap tahun menjalankan siklus budidaya secara berkesinambungan mulai November hingga November tahun berikutnya. Seluruh tahapan produksi, mulai dari perolehan lahan, pembibitan, pengolahan tanah, persiapan media tanam, penanaman, pemeliharaan, panen, pengeringan, hingga pengolahan di pabrik, melibatkan tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Penyerapan tenaga kerja meningkat seiring perkembangan siklus produksi. Pada tahap pengolahan tanah, setiap area tanam rata-rata mempekerjakan lebih dari 50 pekerja per hari dengan dominasi tenaga kerja laki-laki karena karakter pekerjaan yang membutuhkan kemampuan teknis dan fisik. Sementara pada fase penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pengeringan, kebutuhan tenaga kerja perempuan lebih besar karena pekerjaan tersebut memerlukan ketelitian dan keterampilan tinggi. Aktivitas kemudian mencapai puncaknya pada proses pengolahan tembakau yang berlangsung pada Juli hingga November. Operasional pabrik mampu menyerap sekitar 15.000 hingga 20.000 tenaga kerja, menjadikan industri tembakau PTPN I Regional 5 sebagai salah satu penyerap tenaga kerja musiman terbesar di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Direktur Utama PTPN I, Dr. Abdul Rivai Ras, menegaskan pertumbuhan bisnis perusahaan harus berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikannya di Jakarta, Rabu (15/7) lalu, sebagai bagian dari upaya PTPN I memperkuat peran perusahaan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. “PTPN I tidak hanya mengelola perkebunan untuk menghasilkan komoditas berkualitas, tetapi juga memastikan setiap aktivitas usaha memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Industri tembakau yang kami kelola telah menjadi sumber penghidupan bagi puluhan ribu pekerja dan menggerakkan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja yang luas, mulai dari proses budidaya hingga pengolahan di pabrik,” ujar Abdul Rivai Ras. Menurutnya, tingginya penyerapan tenaga kerja merupakan implementasi nyata prinsip Creating Shared Value, di mana pertumbuhan bisnis harus berjalan beriringan dengan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. “Kami meyakini keberlanjutan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh produktivitas dan kinerja bisnis, tetapi juga oleh besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat. Lantaran itu, PTPN I akan terus memperkuat pengelolaan perkebunan yang produktif, berkelanjutan, dan inklusif dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem usaha perusahaan,” jelas bro Rivai sapaan akrab Abdul Rivai Ras. Selain menciptakan lapangan kerja secara langsung, keberadaan Kebun dan Pabrik Pengolahan Tembakau Ajong juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Aktivitas ribuan pekerja sepanjang musim tembakau mendorong pertumbuhan sektor transportasi, perdagangan, logistik, jasa, usaha mikro, hingga pelaku usaha kuliner di sekitar kawasan operasional. Melalui penguatan rantai bisnis dari hulu hingga hilir, PTPN Group terus menegaskan komitmennya sebagai perusahaan perkebunan negara yang tidak hanya menghasilkan tembakau berkualitas untuk pasar nasional dan internasional, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memberdayakan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Nasional
Nasional
Holding PTPN Perkuat Kolaborasi Global, PT RPN Terima Kunjungan Duke Corporate Education
Bogor, katakabar.com - PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN), entitas dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), menerima kunjungan delegasi Duke Corporate Education (Duke CE) dalam rangka company visit yang bertujuan memperkuat kolaborasi di bidang pengembangan kepemimpinan, inovasi, serta implementasi praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) pada sektor perkebunan. Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan transformasi yang tengah dilakukan PTPN Group melalui RPN, khususnya dalam pengembangan riset, inovasi, digitalisasi, dan praktik bisnis berkelanjutan yang mendukung daya saing industri perkebunan di tingkat global. Delegasi Duke CE disambut oleh jajaran manajemen PT RPN dan mengikuti berbagai sesi, mulai dari pemaparan profil perusahaan, demonstrasi teknologi digital seperti Chat OPA, e-Hara, dan NusaGIS, hingga diskusi interaktif mengenai tantangan dan peluang industri perkebunan masa depan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Unit Bogor Getas serta Kebun Percobaan Kopyor Ciomas untuk melihat secara langsung aktivitas riset dan inovasi yang dikembangkan RPN. SEVP Riset, Inovasi & Sustainability PT RPN, Dr. Misnawi, menegaskan industri perkebunan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis seiring dengan pertumbuhan pasar global bisnis sektor perkebunan yang senantiasa berubah. “Perkebunan semakin berkembang dan semakin besar. Tantangan yang kita hadapi pun semakin besar. Karena itu, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci. Pertemuan antara Duke Corporate Education, PT RPN, dan PTPN Group merupakan kesempatan berharga untuk mempererat kerja sama dalam membangun industri perkebunan yang lebih maju, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga memperluas jejaring dan dampaknya di tingkat global,” kata Misnawi. Managing Director for Middle East & APAC Duke Corporate Education, Mr. Dennis Foo, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari PTPN Group dan PT RPN. “Terima kasih kepada PTPN Group dan seluruh panitia yang telah menerima kami hari ini. Berbagi wawasan mengenai ESG menjadi sangat penting karena keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kita membutuhkan ESG hari ini, besok, dan di masa depan sebagai fondasi bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujar Dennis. Kunjungan ini menjadi langkah awal dalam membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara dunia industri dan institusi pendidikan global. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik diharapkan mampu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mempercepat inovasi, dan mendorong transformasi sektor perkebunan menuju industri yang lebih modern, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas negara dan lintas sektor ini, PT Riset Perkebunan Nusantara sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi industri perkebunan Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam ekosistem perkebunan berkelanjutan di tingkat dunia.
Nasional
Nasional
Jaga Ketahanan Energi Nasional: SKK Migas, PHR dan Polda Riau Perkuat Sinergi Lindungi Aset Negara
Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau perkuat sinergi lintas instansi untuk melindungi aset negara sekaligus menjaga keberlanjutan operasi hulu migas yang menjadi salah satu penopang ketahanan energi nasional. Penguatan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Strategi Penyelesaian Klaim Tanah Adat di atas BMN Tanah Hulu Migas Melalui Pemahaman Regulasi dan Kolaborasi Guna Mendukung Peningkatan Produksi Hulu Migas" di Gedung Rumbai Country Club (RCC), Pekanbaru, Kamis (6/8) kemarin. Forum tersebut mempertemukan aparat penegak hukum, pemerintah, regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi mengenai penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi menghambat kegiatan operasional hulu migas, khususnya pada aset Barang Milik Negara (BMN). Sebagai salah satu aset strategis negara, Wilayah Kerja (WK) Rokan mencakup area sekitar 6.400 kilometer persegi yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Riau dan lebih dari 12.600 sumur aktif. Keberlangsungan operasi di wilayah ini memiliki peran penting dalam menjaga pasokan energi nasional sehingga memerlukan kepastian hukum dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Kurun beberapa tahun terakhir, aktivitas ilegal di atas BMN Hulu Migas telah menimbulkan berbagai gangguan terhadap kegiatan operasi PHR. Di antaranya praktik perambahan liar, klaim tanah ulayat yang tidak memiliki dasar hukum yang memadai, transaksi jual beli lahan secara ilegal, penerbitan dokumen pertanahan yang tumpang tindih, pembalakan liar, hingga gangguan akses di kawasan hutan Berbagai aktivitas tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya jaringan listrik, hilangnya potensi produksi migas, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk meminimalkan kerugian yang lebih besar, aparat penegak hukum melakukan berbagai langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena berpotensi menghambat keberlanjutan operasi hulu migas dan menimbulkan kerugian bagi negara. Lantaran itu, diperlukan adanya pemahaman mengenai regulasi hukum agraria yang berlaku. Salah satunya terkait kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aset negara yang digunakan untuk kepentingan strategis sektor hulu migas. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) melalui Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi, Yanin Kholison mengatakan dinamika pertahanan di wilayah operasi hulu migas perlu disikapi melalui dialog, pemahaman regulasi, dan kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kesamaan persepsi menjadi fondasi penting untuk menghadirkan solusi yang memberikan kepastian bagi semua pihak sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan hulu migas. “Melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaksana hulu migas, akademisi, dan masyarakat, berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara konstruktif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapannya, kegiatan operasi hulu migas dapat berjalan dengan baik sehingga mampu terus mendukung ketahanan energi nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara,” kata Yanin. Corporate Secretary PHR, Eviyanti Rofraida, menegaskan perlindungan BMN di wilayah operasi hulu migas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keberlanjutan produksi migas nasional. "Barang Milik Negara di wilayah kerja hulu migas merupakan aset strategis yang menopang keberlangsungan produksi energi nasional. Karena itu, setiap bentuk perambahan maupun praktik jual beli lahan yang tidak sesuai ketentuan perlu ditangani secara komprehensif melalui kepastian hukum dan kolaborasi lintas instansi,” jelas Eviyanti. Kata Eviyanti, PHR berkomitmen menjalankan pengamanan BMN sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pendekatan administrasi, fisik, dan hukum sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 140 Tahun 2020. Upaya tersebut juga diperkuat melalui sinergi lintas instansi dalam penegakan hukum, koordinasi penanganan mafia tanah, serta perlindungan hukum bagi pekerja yang menjalankan tugas pengamanan aset negara dengan tetap mengedepankan aspek kepatuhan dan kehati-hatian. FGD menghadirkan Kepala Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Yan Dharmadi, S.H., M.H., dan Pakar Hukum Agraria Universitas Andalas, Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. Dalam paparannya, Prof. Kurnia Warman menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aset negara yang telah digunakan untuk kepentingan strategis sektor hulu migas. Kegiatan ini juga dihadiri jajaran Polda Riau, SKK Migas, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kejaksaan Tinggi Riau, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Forum ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus membangun kesamaan persepsi dalam perlindungan aset negara yang mendukung kegiatan hulu migas, melalui kesepakatan dalam penanganan perambahan yang lebih terukur dan tegas. Salah satu kesepakatan penting yang dihasilkan dalam forum ini adalah optimalisasi peran Satgas Dukungan Operasional Kegiatan Migas Provinsi Riau sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam menangani persoalan pertanahan dan melindungi BMN Hulu Migas, khususnya dalam memfasilitasi mediasi atas kasus perusakan, penyerobotan, atau penguasaan tanpa hak terhadap BMN Hulu Migas, namun dengan batas waktu yang jelas. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan aset negara yang semakin kuat, iklim investasi yang kondusif, serta keberlanjutan produksi migas sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Nasional
Nasional
Lewat Program TJSL PTPN I Perkuat Daya Saing UMKM Kopi
Jakarta, katakabar.com - Holding Perkebunan Nusantara melalui Sub Holding PTPN I (Persero) terus perkuat komitmen dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu wujud nyata komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan mesin roasting kopi kepada UMKM binaan di Kabupaten Pesawaran, Lampung, melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sekretaris Perusahaan PTPN I, Aris Handoyo, menegaskan pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. "PTPN I memandang UMKM sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem ekonomi yang inklusif. Karena itu, Program TJSL kami arahkan tidak hanya sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, dan daya saing pelaku UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan," kata Aris. Menurut Aris, komoditas kopi memiliki prospek yang sangat besar sebagai produk unggulan daerah. Dukungan terhadap pelaku usaha menjadi bagian dari kontribusi PTPN I dalam memperkuat hilirisasi produk perkebunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. "Kami ingin bantuan yang diberikan benar-benar menghadirkan manfaat jangka panjang. Ketika produktivitas UMKM meningkat, kualitas produknya semakin baik, dan akses pasarnya semakin luas, maka manfaat ekonomi akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah esensi kehadiran PTPN I sebagai perusahaan yang bertumbuh bersama lingkungan dan masyarakat," tambahnya. Bantuan mesin roasting tersebut diserahkan oleh Asisten Humas, Protokoler, dan TJSL PTPN I Regional 7, Skondra Syarief, kepada pelaku UMKM kopi binaan, Sapturi, di Dusun Kampung Sawah, Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, di penghujung Juni 2026 lalu. Skondra Syarief menjelaskan bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, menjaga konsistensi kualitas hasil sangrai, serta memberikan nilai tambah bagi produk kopi lokal sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sementara, Sapturi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan PTPN I. Selama ini proses roasting masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lebih lama dengan hasil yang belum seragam. "Dengan mesin ini, proses produksi menjadi lebih cepat, hasil sangrai lebih merata, dan kami dapat memenuhi permintaan pasar dalam jumlah yang lebih besar. Bantuan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan usaha kopi," ujar Sapturi. Melalui Program TJSL, Perkebunan Nusantara melalui PTPN I terus menghadirkan berbagai program pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen perusahaan untuk menciptakan nilai bersama (creating shared value) melalui pengembangan UMKM yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung penguatan hilirisasi komoditas perkebunan serta pembangunan ekonomi yang inklusif di wilayah operasional perusahaan.
