9 Maret 2026, 15:32

Berita Trending

Sorotan terbaru dari Kategori

Pekan Inovasi dan Investasi Sumut 2026: BPDP BLU Kemenkeu Promo Inovasi UMKM Turunan Sawit Sawit
Sawit
Minggu, 14 Juni 2026 | 16:10 WIB

Pekan Inovasi dan Investasi Sumut 2026: BPDP BLU Kemenkeu Promo Inovasi UMKM Turunan Sawit

Medan, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai Badan Layanan Umum Kemenkeu turut ambil bagian pada Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara 2026 digelar di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, pada 10 hingga 13 juni 2026 Melalui partisipasi tersebut, BPDP menghadirkan berbagai produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis kelapa sawit sebagai bentuk dukungan terhadap hilirisasi, inovasi, dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis perkebunan. Kegiatan yang dihelat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, serta dirangkaikan dengan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, unsur Forkopimda, kepala daerah se Sumatera Utara, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Di kegiatan ini, BPDP menampilkan beragam produk inovatif hasil pengembangan UMKM turunan sawit, mulai dari produk pangan, kerajinan, kosmetik, hingga berbagai produk bernilai tambah lainnya yang memanfaatkan potensi kelapa sawit secara berkelanjutan. Kehadiran BPDP menjadi bagian dari upaya memperkenalkan luasnya potensi industri hilir sawit sekaligus membuka peluang investasi dan pengembangan usaha berbasis komoditas strategis nasional tersebut. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, mengatakan keikutsertaan BPDP dalam kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan produk-produk inovatif yang dihasilkan oleh UMKM mitra BPDP serta promosi kebaikan sawit khususnya di Sumatera Utara. “ Partisipasi BPDP dalam ajang ini juga menjadi sarana promosi bagi UMKM binaan untuk memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan daya saing produk, serta memperkenalkan inovasi yang telah dikembangkan kepada masyarakat dan diharapkan dapat menginspirasi masyarakat membangun UMKM berbasis sawit dalam upaya mendukung target  pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto  sebesar 8 persen,“ ujarnya. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan kegiatan ini penting mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyampaikan Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara digelar bersamaan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data yang mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan. "Kegiatan Pekan Inovasi dan Investasi ini berbarengan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Hasil sensus akan memberikan data yang mutakhir dan terupdate, yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat," jelasnya. Melalui keikutsertaan dalam Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara 2026, BPDP berharap produk-produk turunan sawit karya UMKM Indonesia semakin dikenal luas, mampu menembus pasar yang lebih besar, serta mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan sektor perkebunan kelapa sawit nasional. Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan bahwa industri kelapa sawit tidak hanya berperan sebagai penghasil bahan baku, tetapi juga menjadi sumber inovasi dan penggerak ekonomi kerakyatan melalui pengembangan produk hilir yang kreatif, bernilai tinggi, dan berdaya saing.

Kabarnya Diperiksa Soal Kasus Rp82,8 Miliar, dr Zuldi Afki: Itu Cuma Koordinasi Limbah Hukrim
Hukrim
Jumat, 19 Juni 2026 | 19:00 WIB

Kabarnya Diperiksa Soal Kasus Rp82,8 Miliar, dr Zuldi Afki: Itu Cuma Koordinasi Limbah

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Kedatangan personel kepolisian di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu icu spekulasi keras, dan bikin heboh di tengah masyarakat. Beredar kabar kuat, Direktur RSUD Rokan Hulu, dr. Zuldi Afki, didatangi pihak berwajib terkait kasus korupsi mega proyek gedung baru senilai Rp82,8 miliar. Tetapi, pihak manajemen rumah sakit berkilah, kunjungan itu murni hanya soal pembinaan pengelolaan limbah dan kepatuhan aturan. Benarkah demikian? Padahal kedatangan petugas seragam coklat di lingkungan RSUD Rokan Hulu, Jumat (19/6), memantik pembicaraan hangat. Apalagi kasus pembangunan gedung baru enam lantai yang menghabiskan anggaran fantastis Rp82,8 miliar itu masih menjadi tanda tanya besar, dan belum terungkap secara jelas ke publik, dugaan kuat pun muncul hal ini berkaitan dengan proses hukum. Bahkan, isu yang beredar menyebutkan yang datang adalah personel dari Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap dr. Zuldi Afki selaku Direktur RSUD Rokan Hulu. Tetapi, ketika dikonfirmasi langsung oleh wartawan, Zuldi Afki dengan tegas membantah hal tersebut. Ia menegaskan tidak ada sama sekali proses pemeriksaan atau konteks pidana korupsi dalam pertemuan tersebut. "Terima kasih atas konfirmasinya. Perlu kami sampaikan kunjungan personel Polri pada hari ini bukan terkait pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi. Kegiatan tersebut merupakan kunjungan dalam rangka pembinaan dan koordinasi terkait pengelolaan limbah rumah sakit serta aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku," ujar dr. Zuldi Afki kepada katakabar.com, Jum'at (19/6). Tetapi, jawaban itu justru memunculkan tanda tanya baru. Ketika ditanya lebih mendalam, apakah kegiatan semacam ini merupakan agenda rutin atau insidental, serta dari satuan mana personel tersebut berasal, apakah dari Polres Rokan Hulu, Polda Riau, atau bahkan Mabes Polri. Tetapi, Zuldi Afki enggan menjelaskan secara rinci. Ia memilih untuk tidak merespons pertanyaan mendalam tersebut. "Apakah kegiatan pembinaan dan pengawasan seperti ini merupakan agenda rutin yang dilakukan kepolisian bekerja sama dengan instansi terkait, atau merupakan kegiatan insidental?" Pertanyaan ini hingga kini belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kasus Rp82,8 Miliar "Mengambang" Kepastian soal kedatangan polisi ini menjadi sangat krusial, lantaran publik masih mengingat jelas kasus pembangunan gedung RSUD Rohul yang nilainya fantastis. Proyek enam lantai yang menghabiskan anggaran Rp82,8 miliar itu hingga saat ini penanganannya dinilai stagnan dan berjalan sangat lambat di Polda Riau. Ironisnya, kasus yang uang negara yang hilang nilainya jauh lebih kecil saja sudah bisa sampai ke meja hijau dan memakan korban hukum. Namun, kasus raksasa senilai Rp82,8 miliar ini seolah "hilang ditelan bumi", tidak ada kejelasan, dan tidak pernah terungkap apa sebenarnya yang terjadi di dalamnya. Masyarakat menuntut, kasus sebesar ini tidak boleh didiamkan. Penanganan yang lambat dan tidak transparan justru memunculkan berbagai spekulasi negatif. Kehadiran polisi di RSUD hari ini, meski dibantah berkaitan dengan korupsi, namun tetap menjadi sorotan tajam mengingat kasus lama yang belum usai. Apakah ini sekadar kunjungan biasa, ataukah ini adalah langkah awal dari serangkaian proses hukum yang akan segera bergulir? Publik menunggu kepastian, bukan sekadar jawaban diplomatis yang berputar-putar. Kasus Rp82,8 miliar ini harus terungkap, keadilan harus ditegakkan, dan duit rakyat harus dipertanggungjawabkan.

Di Tengah Gejolak Harga Sawit, Holding PTPN Konsisten Serap TBS Petani Sawit
Sawit
Selasa, 16 Juni 2026 | 15:45 WIB

Di Tengah Gejolak Harga Sawit, Holding PTPN Konsisten Serap TBS Petani

Jakarta, katakabar.com -  Polemik penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani kembali menjadi perhatian beberapa pekan terakhir. Kementerian Pertanian (Kementan) bahkan mengingatkan akan memberikan sanksi hingga pencabutan izin terhadap 139 pabrik kelapa sawit (PKS) swasta yang diduga membeli TBS petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Penurunan harga tersebut dipicu kepanikan sebagian pelaku industri menyusul transisi kebijakan ekspor satu pintu serta praktik pembelian TBS di bawah harga acuan. Kondisi ini terutama dirasakan oleh petani swadaya yang belum memiliki kemitraan dengan perusahaan maupun pabrik pengolahan, sehingga di sejumlah daerah harga TBS sempat merosot jauh di bawah ketetapan pemerintah. Ketika rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar akhir pekan lalu, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono meminta seluruh pelaku industri sawit tetap menjalankan transaksi perdagangan secara normal dengan mengacu pada harga yang terbentuk secara wajar. "Pelaku usaha khususnya di hilir, yaitu refinery dan eksportir untuk tetap melaksanakan atau melakukan transaksi perdagangan seperti biasa melalui acuan harga PT KPBN dan menghindari terjadinya withdraw terhadap harga yang terbentuk secara wajar," kata Sudaryono. Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan tata niaga sawit. "Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali. Dan jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan," tegasnya. Serapan TBS Tetap Berjalan Di tengah sorotan terhadap ratusan PKS swasta tersebut, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui subholding PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo pastikan aktivitas pembelian TBS dari masyarakat dan petani mitra tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan hingga April 2026 perusahaan telah menyerap sekitar 1,03 juta ton TBS dari masyarakat dan mitra. Volume tersebut meningkat 2,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Jatmiko, keberlanjutan serapan TBS menjadi faktor penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat di sentra-sentra perkebunan sawit. "Peningkatan volume serapan ini berjalan beriringan dengan penerapan standar mutu yang jelas. Hingga April 2026, perolehan rendemen CPO kami terjaga di angka 18,69 persen," jelasnya. Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Arya Sandhiyudha, menimpali perusahaan terus berkoordinasi dengan dinas perkebunan di berbagai wilayah operasional untuk memastikan implementasi ketentuan harga sesuai regulasi pemerintah. Menurutnya, keberadaan Holding Perkebunan Nusantara melalui PalmCo di sektor sawit tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas tata niaga ketika pasar mengalami gejolak. "PTPN IV PalmCo terus berkoordinasi dengan dinas perkebunan untuk memastikan implementasi Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Kehadiran BUMN di daerah harus menjadi referensi harga yang wajar dan jangkar pengaman tata niaga, terutama saat pasar sedang mengalami gejolak," ucap Arya. Mekanisme Harga Melindungi Petani Harga TBS yang diterima petani pada dasarnya ditetapkan melalui mekanisme tim perumus harga di tingkat provinsi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, perusahaan pengolahan sawit, serta perwakilan petani. Skema tersebut dirancang agar harga TBS mencerminkan perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, sekaligus memberikan perlindungan bagi petani dari praktik pembelian yang tidak wajar. Keberadaan mekanisme tersebut dirasakan langsung oleh petani yang tergabung dalam pola kemitraan dengan perusahaan. Selain memperoleh kepastian penjualan hasil panen, mereka juga menerima harga yang mengacu pada ketetapan pemerintah daerah. Suparman, Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Makmur di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mengatakan anggota koperasinya tidak mengalami gejolak harga seperti yang dialami sebagian petani swadaya. Menurut dia, ketika harga TBS di tingkat petani swadaya sempat turun hingga sekitar Rp2.400 per kilogram pada pekan lalu, anggota koperasi tetap menerima harga sesuai ketetapan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan. "Karena posisi kami adalah mitra resmi, kami menggunakan harga ketetapan dari Dinas Perkebunan Provinsi. Gejolak informasi di luaran tidak membawa pengaruh ke dalam," tuturnya. Data Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan menunjukkan harga TBS tanaman menghasilkan berusia 10–20 tahun selama Mei berada pada kisaran Rp3.781 hingga Rp3.841 per kilogram. Kondisi serupa juga dirasakan petani di Riau. Ketua Koperasi Produsen Makarti Jaya, Kabupaten Rokan Hulu, Hadiyanto, mengatakan anggota koperasinya relatif terlindungi dari gejolak harga yang terjadi di pasar. Koperasi yang mengelola sekitar 731 hektare kebun sawit dan telah bermitra dengan PTPN selama hampir empat dekade tersebut tetap memperoleh harga sesuai ketentuan yang berlaku. "Di saat petani swadaya sangat terimbas dengan anjloknya harga, kami masih tersenyum. Selisih harga kami dengan pabrik-pabrik swasta terdekat lumayan signifikan, berkisar Rp600 sampai Rp1.000 per kilogram," imbuhnya. Cerita Hadiyanto, kepastian harga menjadi faktor penting terutama ketika produktivitas kebun sedang menurun akibat usia tanaman maupun proses peremajaan. "Sangat membantu anggota kami. Di saat tren produksi sedang menurun dan harga di PKS lain anjlok, PTPN tetap hadir dengan harga stabil," katanya. Turunnya harga TBS dalam beberapa pekan terakhir kembali menunjukkan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku industri terhadap mekanisme penetapan harga yang telah disepakati. Di sisi lain, kemitraan yang kuat serta konsistensi serapan TBS oleh Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN IV PalmCo menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas pendapatan petani ketika pasar menghadapi ketidakpastian.

Tangis di Tengah Ladang yang Hancur Sumut
Sumut
Sabtu, 13 Juni 2026 | 18:03 WIB

Tangis di Tengah Ladang yang Hancur

Aceh, Katakabar – Air matanya tak mampu dibendung saat mengenang hari ketika banjir bandang meluluhlantakkan lahan pertanian yang menjadi tumpuan hidup keluarganya.

Pemulihan Pascabanjir Langkat Diperpanjang hingga Desember 2026 Sumut
Sumut
Jumat, 19 Juni 2026 | 16:19 WIB

Pemulihan Pascabanjir Langkat Diperpanjang hingga Desember 2026

Langkat, Katakabar – Pemerintah Kabupaten Langkat memperpanjang masa transisi dari darurat menuju pemulihan pascabanjir selama enam bulan, terhitung mulai 25 Juni hingga 25 Desember 2026. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat penanganan bencana yang dipimpin Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, di Rumah Dinas Bupati Langkat, Kamis (18/6/2026) kemarin.

Politisi Senayan Tinjau Inovasi CEOR Minas, Dukung Langkah Pertamina Jaga Ketahanan Energi Nasional Nasional
Nasional
Jumat, 19 Juni 2026 | 18:03 WIB

Politisi Senayan Tinjau Inovasi CEOR Minas, Dukung Langkah Pertamina Jaga Ketahanan Energi Nasional

Pekanbaru, katakabar.com -  Sebagai upaya pastikan keberlanjutan pasokan energi nasional, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI tinjau fasilitas operasi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Lapangan Minas, Riau, Kamis (18/6) kemarin. Kunjungan ini berfokus pada pengawasan optimalisasi produksi minyak dan gas bumi, khususnya melalui penerapan inovasi teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR). Rombongan Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, disambut langsung oleh Senior Director Specialist O&G PT Danantara Asset Management Wiko Migantoro, Direktur Perencanaan Strategis Badan Pengelola BUMN Abdi Mustakim, Direktur SDM & Penunjang Bisnis PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Eri Sulistyo Sutikno serta Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Muhamad Arifin. Pada tinjauan lapangan tersebut, Komisi VI mengamati langsung infrastruktur fasilitas injeksi Alkali Surfactant Polymer (ASP). Teknologi mutakhir ini diimplementasikan guna meningkatkan perolehan minyak bumi di Lapangan Minas, yang saat ini masih menjadi salah satu andalan produksi nasional dengan capaian sekitar 28.000 barel per hari. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan pentingnya langkah strategis BUMN dalam mengelola aset negara. "Berbagai inovasi teknologi, termasuk implementasi CEOR, telah berhasil meningkatkan produksi di Lapangan Minas ini. Berkat kerja keras seluruh pekerja PHR serta penerapan inovasi tersebut, kami optimis target nasional dapat tercapai. PHR sudah sangat baik dan perlu terus didukung demi mewujudkan swasembada energi nasional," kata Andre. Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Muhamad Arifin, menegaskan komitmen perusahaan dalam memaksimalkan potensi lapangan-lapangan mature (tua) di WK Rokan. "Penerapan CEOR di Lapangan Minas merupakan manifestasi dari komitmen kami untuk terus meningkatkan produksi, termasuk melalui penerapan teknologi enhanced ini, yang mampu menjangkau sisa minyak yang tidak mungkin diperoleh dengan cara-cara konvensional. Kami mengapresiasi dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI. Sinergi antara legislatif dan BUMN memberikan landasan yang kuat bagi kami untuk mengeksekusi peta jalan strategis ketahanan energi, memberdayakan kapasitas rantai pasok nasional secara optimal, dan tentunya dengan senantiasa mengedepankan prinsip Safety First dalam setiap aspek operasi kami," jelasnya. WK Rokan saat ini masih menjadi salah satu penopang utama produksi minyak mentah di Indonesia dengan kontribusi sekitar 30 persen secara nasional. Melalui pendekatan "Back to Geology" dan pemanfaatan teknologi lanjutan, PHR terus berupaya mentransformasi tantangan operasional menjadi peluang peningkatan produksi yang berkelanjutan. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.

Di Karawang BPDP BLU Kemenkeu Seru Gen Z Gunakan Produk Hilirisasi Sawit Bangun Bisnis UMKM Sawit
Sawit
Minggu, 14 Juni 2026 | 13:06 WIB

Di Karawang BPDP BLU Kemenkeu Seru Gen Z Gunakan Produk Hilirisasi Sawit Bangun Bisnis UMKM

Karawang, katakabar.com - Awal Juni 2026 lalu, Karawang, Jawa Barat jadi tempat Workshop Gen-Z Preneur UMKM Sawit usung tema “Rintisan Wirausaha Perkebunan dan Oleofood”. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) BLU Kemenkeu dan majalah sawit, yang menggelar kegiatan selama dua hari. Hal ini selaras dengan potensi besar industri kelapa sawit sebagai sumber inovasi dan peluang usaha bagi generasi muda. Workshop diikuti pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, serta generasi muda yang ingin kembangkan usaha berbasis produk turunan sawit. Bupati Karawang yang diwakili Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, Dindin Rachmadhy, mengatakan pemerintah daerah sambut baik penyelenggaraan kegiatan tersebut karena sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kewirausahaan dan UMKM. Meski bukan daerah penghasil sawit, Karawang memiliki keterkaitan erat dengan industri sawit melalui sektor pengolahan dan UMKM. Ia menyebut sekitar 70 persen pelaku usaha kuliner di Karawang menggunakan produk berbasis sawit dalam kegiatan usahanya. "Kami melihat banyak peluang yang bisa dikembangkan dari produk turunan sawit. Tadi kami juga mendapat informasi sawit dapat dimanfaatkan untuk kriya dan fesyen. Karawang memiliki batik khas daerah, sehingga tidak menutup kemungkinan ke depan bahan turunan sawit seperti parafin dapat dimanfaatkan dalam proses produksinya," jelasnya. Dindin mengusulkan agar program beasiswa sawit yang dikelola BPDP dapat diperluas untuk menjangkau anak-anak pelaku UMKM yang memanfaatkan produk berbasis sawit. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menimpali BPDP terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia di sektor sawit, salah satunya melalui program beasiswa pendidikan. Selain pendidikan, BPDP juga mendorong hilirisasi dan inovasi produk sawit. Berbagai hasil riset yang dikembangkan saat ini telah menghasilkan beragam produk bernilai tambah, mulai dari material industri hingga produk UMKM. "Kami memiliki banyak hasil penelitian berbasis sawit, mulai dari bahan untuk rompi antipeluru, helm, hingga berbagai produk konsumen. Sejumlah hasil riset tersebut telah dikomersialisasikan oleh UMKM. Di website BPDP juga terdapat katalog100 UMKM berbasis produk turunan sawit yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda," sebut Helmi. Helmi mencontohkan keberhasilan seorang mahasiswa yang pernah jadi peserta Inkubasi Bisnis BPDP dan  Universitas Andalas yang terinspirasi mengembangkan usaha berbasis lidi sawit hingga berhasil menjadi eksportir ke pasar Asia Selatan. "Kami berharap peserta workshop ini dapat terinspirasi dan dalam beberapa tahun ke depan muncul wirausaha muda baru dari Gen Z  yang mampu mengembangkan produk UMKM sawit hingga menembus pasar ekspor," imbuhnya. Pimpinan Majalah Sawit Indonesia, Qayuum Amri, menuturkan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai industri sawit kepada generasi muda. "Selama ini generasi Z lebih banyak menerima informasi negatif tentang sawit melalui media sosial. Padahal sawit memiliki banyak manfaat dan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh pelaku UMKM maupun wirausaha muda," terangnya.

Barak Narkoba Digerebek BNNK Binjai, Terduga Pengelola Terendus Hukrim
Hukrim
Jumat, 12 Juni 2026 | 20:16 WIB

Barak Narkoba Digerebek BNNK Binjai, Terduga Pengelola Terendus

Binjai, Katakabar – Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai bersama unsur TNI dan Polri menggerebek sebuah lokasi yang diduga menjadi barak narkoba di Jalan Samanhudi, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Jumat (12/6/2026) petang.