Riau
Sorotan terbaru dari Kategori Riau
Riau
Riau
Genjot Produksi Optimalkan Lagi Lapangan Idle, PHR: Sumur RECO#4 Berproduksi 1.528 BOP
Pekanbaru, katakabar.com - Upaya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mengoptimalkan lagi potensi lapangan-lapangan yang sebelumnya berstatus idle membuahkan hasil. Melalui pengeboran sumur infill RECO#4 di Lapangan Reco, Wilayah Kerja (WK) Rokan, PHR berhasil menambah produksi minyak sebesar 1.528 barel minyak per hari (BOPD) berdasarkan hasil pengujian awal, dengan water cut 0%. Keberhasilan tersebut menjadi bagian dari strategi PHR dalam menjaga dan meningkatkan produksi minyak melalui optimalisasi aset yang telah ada. Lapangan Reco sebelumnya berstatus idle dan kini kembali dikembangkan berdasarkan hasil kajian serta evaluasi terbaru terhadap potensi sumber daya yang masih dapat diproduksikan. GM Zona Rokan PHR, Andre Wijanarko, mengatakan keberhasilan tersebut hasil dari sinergi berbagai aspek dalam kegiatan operasi, mulai dari kajian subsurface, perencanaan pengeboran, penerapan teknologi, hingga pelaksanaan di lapangan. “Keberhasilan ini menunjukkan optimalisasi aset yang telah ada dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi. PHR akan terus mendorong penerapan teknologi, inovasi, serta penguatan kerja sama seluruh tim untuk mengembangkan potensi yang ada secara aman, efektif, dan efisien,” kata Andre. Secara administrasi, pengeboran sumur RECO#4 dilaksanakan melalui Mekanisme Surat Edaran Percepatan Produksi SKK Migas. Mekanisme tersebut mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan pengeboran yang memiliki potensi memberikan tambahan produksi. Keberhasilan pengeboran RECO#4 berawal dari studi subsurface terbaru yang dilakukan PHR untuk mengevaluasi kembali potensi lapangan-lapangan yang telah berstatus idle. Berdasarkan hasil kajian tersebut, RECO#4 dirancang sebagai sumur infill berarah (directional well) dengan konfigurasi J-Type, yang menargetkan reservoir batupasir Pematang. Dalam pelaksanaan pengeboran, PHR juga menerapkan teknologi real-time geosteering secara mandiri untuk mengendalikan dan mengoptimalkan lintasan sumur agar tetap berada pada zona target reservoir. Penerapan teknologi tersebut memungkinkan tim pengeboran melakukan evaluasi kondisi bawah permukaan secara real time selama operasi berlangsung, sehingga lintasan sumur dapat disesuaikan terhadap posisi target reservoir. Setelah berhasil diproduksikan, minyak dari Sumur RECO#4 dialirkan menuju Gathering Station PAGER (PAGER GS) untuk selanjutnya diproses bersama produksi dari fasilitas yang terintegrasi di wilayah tersebut. Keberhasilan RECO#4 menjadi salah satu kontribusi nyata PHR dalam menjaga dan meningkatkan produksi minyak melalui optimalisasi aset yang telah ada. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya integrasi antara kajian subsurface, perencanaan pengeboran, penerapan teknologi, dan eksekusi operasi dalam menghasilkan tambahan produksi secara efektif dan efisien. PHR terus berkomitmen menghadirkan berbagai inovasi dan melakukan optimalisasi kegiatan eksplorasi, pengeboran, serta pengembangan lapangan di WK Rokan dengan mengedepankan aspek keselamatan, keandalan, efisiensi, dan disiplin biaya. "Tambahan produksi dari Sumur RECO#4 diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi minyak nasional sekaligus mendukung upaya memperkuat ketahanan energi Indonesia," terang Andre Wijanarko. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Riau
Riau
Gerbang Rusak dan Sampah Penuhi Trbun Penonton Saksi Bisu Atlet Sepak Bola Dini dan Warga Jogging di Stadion Mini Duri
Duri, katakabar.com - Sore itu, di akhir pekan ketiga September 2026 , kabut asap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih terasa menusuk hidung. Cahaya matahari senja redup. Ia melangkah gontai menuji ufuk barat sambil menyaksikan prilaku penguasa yang sombong dan serakah di kolong langit. Memasuki Stadion Mini Duri tampak gerbang terbuat dari besi rusak menganga bak ular python siap memangsa, ragam sampah mulai plastik, kertas bekas bungkus nasi, dan lainnya menumpuk di dalam keranjang terbuat dari bambu terletak di pojok kiri bersandar di dinding penghalang dekat tangga ditutup pagar seng di lantai dua trubun penonton. Di pelataran ukuran 100 meter x 100 meter meski rumput lapangan sudah mulai berganti tanah puluhan hingga ratusan orang tunas-tunas muda atlet sepak bola mengikuti latihan rutin guna mempersiapkan berbagai turnamen sepanjang tahun. Warga jogging dan jalan santai secara berkelompok mengelilingi lapangan setelah bekerja seharian mengejar kebutuhan dunia, seakan menjadi pagar betis. Begitulah pemandangan dan potret Stadion Mini di lingkungan gedung LAM R, yang terletak di Jalan Hang Tuah Duri, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, sudah berlangsung bertahun lamanya minim perbaikan, dan perawatan. Stadion Mini Duri dibangun di era Bupati Bengkalis, Drs. Syamsurizal, hingga kini baru sekali dapat perhatian sekitar beberapa tahun lalu. Itupun rehab kecil senilai Rp200 juta dari Pokok Pikiran (Pokir) Dewan masa itu. Setelah itu, Stadion Mini Duri satu-satunya pusat fasilitas olahraga bagi masyarakat Kecamatan Mandau masih berinduk ke ibu kota Kabupaten Bengkalis, nun jauh di pulau seberang, Bengkalis, bak pungguk merindukan bulan dihukum oleh keadaan luput dari perhatian. Padahal, kalau kita bicara sepak bola sudah dua orang atlet sepak bola dari Duri pernah tercatat namanya di Tim Nasional Senior dan Tim Nasional U-19. Mereka meniti karir mulai dari Stadion Mini Duri hingga memakai jersey Timnas yang diimpikan setiap atlet-atlet sepak bola berbakat dan bertalenta. Tetapi itu tadi, prestasi mentereng dari dua atlet sepak bola asal Duri tidak mampu mencuri perhatian para penguasa di negeri ini setidaknya peduli sehingga memperbaiki, dan membangun stadion sepak bola yang layak bagi talenta-talenta sepak bola di daerah berjuluk 'Emas Hitam' yang kaya dengan sumber daya alam. Fasilitas Tak Layak Bukan Jadi Penghalang Bagi para pelatih, dan atlet-atlet sepak bola usia dini, serta warga jogging memanfaatkan Stadion Mini Duri dengan kondisi tak layak bukan menjadi penghalang. Kondisi Stadion Mini Duri cukup memprihatinkan menjadi pelecut semangat mereka untuk terus tapaki karir dan menjaga kesehatan fisik agar tetap bugar. Mereka justru bersyukur Duri, Kecamatan Mandau masih memiliki Stadion Mini untuk tempat berolahraga meski kondisinya telah mengkhawatirkan. "Kita bersyukur, Stadioan Mini untuk kegiatan berolahraga di Duri, Kecamatan Mandau meski keadaannya, ya memprihatinkan," ujar seorang warga paruh baya tak mau ditulis namanya, kepada katakabar.com di suatu perbicangan. Setiap hari jogging! "Enggak juga Pak, palingan tiga kali dalam sepekan saat waktu longgar atau tidak begitu sibuk," ucap pria itu sambil berlari-lari kecil di pinggir lapangan. Stadion Mini Bukan Stadion Biasa Stadion Mini Duri bukan stadion biasa, sebab stadion ini selain melahirkan atlet-atlet sepak bola usi dini. Stadion merupakan homebase PS Duri tim sepak bola yang sangat disegani di Provinsi Riau, dan Sumatera Bagian Utara. Bahkan, Stadion Mini pernah menjadi tempat acara dan perhelatan pemerintah, konser musik, serta acara berskala besar lainnya, seperti upacara HUT Kemerdakan RI, kampanye akbar hingga konser musik group-group band papan atas nasional. Tetapi, semua itu tinggal cerita menjadi kenangan indah tak terlupakan. Sebab, beda penguasa beda pula ego, dan ambisi. Penguasa datang dan pergi silih berganti ada yang hobi olahraga ada pula yang hobi pencitraan untuk melanggengkan kekuasaaan hingga tujuh turunan. Stadion Mini Duri salah satu fasilitas cabang olahraga di jantung Kecamatan Mandau, bisa jadi dinilai tidak prioritas sehingga membiarkannya sekarat adalah sebuah pilihan buat apa diperbaiki dan dibenahi. Apalagi secara matematika ekonomi dan politik kurang menguntungkan bagi para oknum-oknum penguasa. Akhirnya, masyarakat mesti menerima kenyataan dan menelan pil pahit melihat fakta Stadion Mini Duri sekarat dihukum keadaan imbas dari salah pilih pemimpin hasil dari perhelatan politik pragmatis.
Riau
Riau
PMII Riau Soroti Sepuluh Persoalan Strategis Tentukan Arah Pembangunan Daerah
Pekanbaru, katakabar.com - Arah pembangunan Riau dinilai tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Persoalan lingkungan, konflik agraria, tata kelola sumber daya alam, pengelolaan anggaran, ketimpangan infrastruktur hingga kualitas sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Riau merangkum persoalan tersebut dalam 10 isu strategis yang dinilai penting untuk menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Ketua PKC PMII Riau, Ghulam Zaky, mengatakan pemetaan tersebut merupakan bagian dari upaya PMII membaca persoalan Riau secara lebih utuh. Menurutnya, berbagai persoalan daerah tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan dapat memengaruhi kualitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. “Kami tidak ingin melihat persoalan Riau secara parsial. Karhutla berkaitan dengan tata kelola lahan, konflik agraria berkaitan dengan kepastian hukum, sementara pertumbuhan ekonomi juga harus dilihat dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Ghulam. Sepuluh isu yang menjadi perhatian PMII Riau meliputi lingkungan dan karhutla; konflik agraria dan HGU; tata kelola sumber daya alam dan hilirisasi; APBD dan transparansi anggaran; BUMD dan optimalisasi PAD; pemerataan infrastruktur; tenaga kerja lokal; pendidikan dan kualitas SDM; penegakan hukum serta perlindungan kelompok rentan; dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Karhutla Tak Cukup Ditangani Saat Api Muncul Persoalan kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu perhatian utama PMII Riau. Organisasi mahasiswa tersebut menilai penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman ketika kebakaran telah terjadi. Menurut Ghulam, pencegahan, deteksi dini, pengawasan kawasan rawan, penegakan hukum, restorasi gambut dan pelibatan masyarakat harus ditempatkan sebagai satu rangkaian kebijakan. PMII Riau juga menilai pendekatan Green Policing perlu terus diperkuat dengan ukuran keberhasilan yang konkret. “Green Policing harus diterjemahkan ke dalam kerja yang terukur. Bukan hanya bagaimana memadamkan api, tetapi bagaimana mencegah kebakaran, memastikan kawasan rawan diawasi dan memastikan ada penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran,” ucapnya. PMII mendorong penguatan sistem peringatan dini, optimalisasi pemantauan titik panas, pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi, restorasi kawasan gambut terdegradasi serta penguatan koordinasi penanganan karhutla hingga tingkat kabupaten dan desa. Konflik Agraria dan HGU Perlu Data Terbuka Selain persoalan lingkungan, konflik agraria juga dinilai masih menjadi tantangan besar pembangunan Riau. Konflik yang berkaitan dengan HGU, kawasan hutan, perkebunan, tanah masyarakat dan tanah ulayat, menurut PMII, tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif. Ghulam menilai pemerintah membutuhkan basis data konflik agraria yang terbuka dan dapat diverifikasi agar penyelesaian tidak berhenti pada persoalan di permukaan. “Yang dibutuhkan bukan hanya mediasi ketika konflik sudah terjadi. Pemerintah harus memiliki peta persoalan yang jelas, mengetahui status lahannya, siapa yang menguasai, apa dasar hukumnya dan bagaimana sejarah konflik tersebut,” ulasnya. PMII Riau mendorong evaluasi terhadap HGU yang bermasalah atau tidak produktif, penguatan mekanisme penyelesaian konflik, serta keterbukaan informasi mengenai status lahan dan perizinan. SDA Jangan Berhenti pada Aktivitas Ekstraktif Pada sektor sumber daya alam, PMII Riau menyoroti persoalan pertambangan ilegal, pengawasan perizinan, distribusi energi serta tata kelola hasil sumber daya alam. Kata Ghulam, Riau memiliki sumber daya yang besar, tetapi besarnya potensi tersebut harus diikuti dengan kemampuan daerah menciptakan nilai tambah. “Riau jangan hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah. Hilirisasi harus memberikan nilai tambah bagi daerah sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi tenaga kerja dan pelaku usaha lokal,” jelasnya. PMII juga mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas ekstraktif serta penindakan terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan hukum. APBD Harus Bisa Diukur Manfaatnya Sementara, Sekretaris PKC PMII Riau, Supriadi, menyoroti tata kelola APBD, transparansi anggaran dan kinerja badan usaha milik daerah. Ia mengatakan, ukuran keberhasilan anggaran tidak berhenti pada terserapnya anggaran, tetapi harus dilihat dari manfaat dan hasil yang diterima masyarakat. “Masyarakat berhak mengetahui untuk apa anggaran digunakan, siapa penerima manfaatnya dan apa hasil yang dihasilkan. Transparansi anggaran harus berujung pada akuntabilitas,” tutur Supriadi. PMII Riau mendorong keterbukaan informasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program. Pengawasan terhadap belanja yang tidak produktif juga dinilai perlu diperkuat. Pada sektor BUMD, PMII meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan daerah yang tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah. Menurut PMII, BUMD seharusnya tidak hanya menjadi entitas bisnis milik pemerintah, tetapi juga instrumen untuk memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan PAD. Pemerataan Pembangunan Jangan Berhenti di Pusat Kota Persoalan infrastruktur juga masuk dalam daftar perhatian PMII Riau. Pembangunan jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik dan infrastruktur digital dinilai harus mempertimbangkan kesenjangan antarwilayah. Wilayah pesisir, kepulauan, pedalaman dan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, menurut PMII, harus mendapatkan perhatian yang proporsional. "Pembangunan tidak boleh hanya terlihat dari pusat pemerintahan. Ukurannya juga harus dilihat dari kondisi masyarakat yang berada jauh dari pusat pertumbuhan,” kata Supriadi. Investasi Harus Membuka Ruang bagi Tenaga Kerja Lokal Pada sektor ketenagakerjaan, PMII menilai investasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja daerah. Supriadi mengatakan pemerintah perlu memperkuat pelatihan, sertifikasi, program magang dan hubungan antara lembaga pendidikan dengan dunia industri. Menurutnya, masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton ketika investasi masuk ke daerah. “Investasi harus menciptakan ruang bagi masyarakat lokal. Karena itu, peningkatan kualitas SDM dan kesempatan kerja harus dirancang sebagai satu kebijakan,” ujarnya. Selain lapangan kerja, PMII juga menyoroti pemerataan akses pendidikan dan beasiswa serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Penegakan Hukum Harus Memberikan Rasa Aman Ketua Kopri PKC PMII Riau, Utari Nelviandi, menyoroti aspek penegakan hukum dan perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Menurut Utari, kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh rasa aman dan kepastian hukum yang diterima masyarakat. “Penegakan hukum harus memberikan keadilan sekaligus rasa aman. Perempuan, anak dan kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan ketika berhadapan dengan persoalan hukum,” terangnya. PMII mendorong penguatan kanal pengaduan, perlindungan identitas korban serta pendampingan hukum dan pemulihan bagi korban kekerasan. Pencegahan kekerasan seksual juga dinilai perlu diperkuat melalui edukasi dan sistem pelaporan yang mudah diakses serta memberikan jaminan keamanan bagi korban. Pertumbuhan Ekonomi Harus Terasa hingga Masyarakat Wakil Ketua I PKC PMII Riau, Hotib Sempura, menilai pertumbuhan ekonomi harus dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat. Menurutnya, peningkatan aktivitas investasi tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat meningkat apabila tidak diikuti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan penguatan pelaku ekonomi lokal. “Pertumbuhan ekonomi harus menghasilkan manfaat yang lebih merata. UMKM, koperasi, petani, nelayan dan pelaku usaha lokal harus memiliki ruang untuk tumbuh dalam pembangunan Riau,” tukas Hotib. PMII mendorong perluasan akses permodalan, teknologi dan pasar bagi pelaku usaha lokal serta penguatan hilirisasi komoditas unggulan daerah. PMII Siap Mengawal, Bukan Sekadar Mengkritik Ghulam menegaskan sepuluh isu tersebut tidak dimaksudkan sebagai daftar kritik semata. PMII, kata dia, ingin menempatkan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil yang ikut mengawasi sekaligus menawarkan gagasan bagi pembangunan daerah. “Kami ingin menjadi mitra kritis pemerintah. Kalau ada kebijakan yang baik, tentu harus kita dukung. Kalau ada yang perlu dikoreksi, kami akan menyampaikan kritik sekaligus menawarkan alternatif,” bebernya. Ia mengatakan rekomendasi tersebut akan menjadi bagian dari agenda PMII Riau dalam mengawal berbagai kebijakan daerah melalui kajian, dialog publik dan ruang partisipasi masyarakat. Menurut Ghulam, pembangunan Riau pada akhirnya harus diukur bukan hanya dari seberapa besar anggaran yang dibelanjakan atau seberapa banyak proyek yang dibangun, tetapi dari seberapa jauh perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. “Ukuran akhirnya sederhana: apakah pembangunan mampu membuat masyarakat lebih sejahtera, lingkungan lebih terlindungi, hukum lebih berkeadilan dan kesempatan ekonomi semakin terbuka. Di titik itulah kebijakan publik harus diuji,” tandas Ghulam.
Riau
Riau
Tiga Kasat dan Empat Kapolsek di Siak Berganti, Ini Nama-namanya
Tiga Kasat dan Empat Kapolsek di Siak Berganti.
Riau
Riau
Pastikan Progres Tepat Sasaran, Bupati Rohul Tinjau Pembangunan Mal Pelayanan Publik Rohul
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Langkah nyata pastikan pelayanan publik kian prima dan berkelas. Bupati Rokan Hulu, Anton, ST., MM., menyempatkan diri turun tinjau progres pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Rokan Hulu. Kehadirannya bukan sekadar memantau, melainkan memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan siap memberikan kenyamanan maksimal bagi masyarakat. Peninjauan ini menjadi bukti keseriusan pemerintahan daerah untuk memprioritaskan kualitas pelayanan kepada warga. Bupati hadir melihat langsung kondisi fisik bangunan, kesiapan sarana penunjang, hingga tata ruang yang nantinya akan menjadi wajah pelayanan pemerintah daerah. “Kami ingin pastikan pekerjaan berjalan lancar, berkualitas, dan sesuai standar. Tempat ini nantinya akan menjadi jendela utama pelayanan bagi seluruh masyarakat Rokan Hulu,” ujar Bupati Anton di lokasi, Jumat (18/9). Hadirnya Mal Pelayanan Publik di Rokan Hulu bukan sekadar bangunan baru tetapi lompatan besar dalam tata kelola pemerintahan. Berbagai layanan yang selama ini tersebar kini akan terkumpul dalam satu atap. Warga cukup datang ke satu tempat untuk mengurus beragam keperluan, tanpa harus berpindah-pindah kantor, tanpa antre berbelit, dan tanpa keraguan akan kejelasan proses. Layanan yang terintegrasi, cepat, transparan, dan nyaman, itulah yang ditawarkan kehadiran MPP ini. Setiap sudutnya dirancang agar masyarakat merasa dihargai, dilayani dengan tulus, dan memperoleh kepastian atas setiap urusan yang diserahkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu di bawah kepemimpinan Bupati Anton terus bertekad memajukan kualitas pelayanan yang berpusat pada kebutuhan rakyat. Standar pelayanan publik ditingkatkan secara berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kewajiban, melainkan sebagai wujud tanggung jawab dan pengabdian kepada warga. “Pelayanan semakin dekat, urusan semakin mudah.” Inilah semangat yang diusung. Dengan MPP, Rokan Hulu bergerak menuju pelayanan yang lebih modern, responsif, dan ramah di mana setiap warga merasa diperhatikan dan dibantu. Rokan Hulu Bergerak, Rokan Hulu Maju. Lewat pembangunan Mal Pelayanan Publik ini, cita-cita pelayanan yang adil, mudah, dan bermartabat semakin dekat menjadi kenyataan bagi seluruh masyarakat.
Riau
Riau
Dibekukan! PAC Pemuda Pancasila Tambusai Utara Punya Karateker Menuju RPP IV
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Langkah penertiban internal kembali diambil Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu. Melalui Keputusan tertulis, kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Tambusai Utara resmi dibekukan. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 211.A1/MPC-PP/ROHUL/SK/PEMBEKUAN/IX/2026. Pihak MPC menjelaskan, langkah ini diambil seiring dinamika yang berkembang di lingkungan organisasi serta demi menjaga kepatuhan terhadap ketentuan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Sebagai solusi pengganti, MPC segera menunjuk kepengurusan karateker. Tugas utama tim ini bukan sekadar mengisi kekosongan, melainkan mempersiapkan seluruh rangkaian menuju terbentuknya kepengurusan definitif yang baru. Penyerahan Surat Keputusan Karateker Nomor 212.A1/MPC-PP/ROHUL/SK/KARATEKER PAC-TAMBUSAI berlangsung khidmat di Sekretariat MPC Pemuda Pancasila Rokan Hulu, Jalan Lingkar Pasir Pengaraian, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kamis (17/9/2026) sore. Dokumen resmi diserahkan langsung oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Rokan Hulu yang diwakili Sekretaris MPC, Carles, ST. SK tersebut diterima Darsono selaku Ketua PAC Karateker, didampingi Burhanuddin Simatupang sebagai Sekretaris dan Adinar Damanik sebagai Bendahara. Dalam arahannya, Carles menegaskan penunjukan karateker adalah mekanisme organisasi yang wajar dilakukan setelah masa jabatan pengurus sebelumnya berakhir. Amanah yang dipikul pun jelas: memastikan roda organisasi tetap berjalan sekaligus mematangkan persiapan Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) IV. “Karateker diberi kewenangan penuh untuk memimpin dan mempersiapkan Rapat Pemilihan Pengurus hingga lahir kepengurusan PAC yang baru, sah, dan definitif,” ujar Carles. Ia meminta tim karateker segera turun melakukan konsolidasi, menyapa seluruh kader, serta membangun komunikasi yang erat dengan masyarakat. Seluruh proses pembentukan kepengurusan baru harus berjalan tertib, transparan, dan taat pada aturan organisasi. Jaga Marwah, Jauhi Narkoba Di momen ini, Carles juga menyampaikan pesan penting dari Ketua MPC kepada seluruh jajaran: Pemuda Pancasila harus hadir bukan sebagai kekuatan yang ditakuti, melainkan organisasi yang dipercaya dan dicintai masyarakat. “Pemuda Pancasila harus hadir di tengah masyarakat dan membangun kepercayaan. Jangan biarkan organisasi ini dipandang hanya menunjukkan kekuatan atau bertindak arogan. Bangun hubungan yang baik dengan pemerintah dan warga,” tegasnya. Peringatan tegas juga disampaikan terkait ancaman narkotika. Seluruh kader diminta menjadi garda terdepan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan. “Jangan sampai ada satu pun anggota yang terlibat narkoba. Ini teguran serius baik pengguna maupun peredaran. Pemuda Pancasila harus bersih dari narkoba,” pesan Carles. Menerima mandat tersebut, Ketua Karateker Darsono menyatakan kesiapan penuh. Ia berjanji melangkah sesuai arahan MPC, merangkul seluruh elemen kader, dan menyelesaikan tahapan menuju pelantikan kepengurusan baru tepat waktu. “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Di bawah bimbingan MPC, kami akan segera menyusun rencana kerja, melakukan konsolidasi, dan mematangkan persiapan RPP IV PAC Tambusai Utara secepatnya,” kata Darsono tegas. Dengan diserahkannya SK ini, babak baru dimulai. Langkah karateker ke depan tidak hanya tentang mengisi kekosongan melainkan membangun fondasi kepengurusan yang kokoh, bersih, dan mampu membawa Pemuda Pancasila Tambusai Utara semakin dihormati di tengah masyarakat.
Riau
Riau
Keluh Kesah Terwujud Jalan Ujungbatu Timur Diperbaiki, Warga Ucap Syukur Langkah Bupati Rohul
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Ruas jalan yang selama ini menjadi keluh kesah kini berubah wajah tak lagi berlubang dan bergelombang, tetapi sudah padat dan rapi, berkat perbaikan melalui program swakelola yang digalakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu. Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, Kecamatan Ujungbatu ucap syukur dan apresiasi langkah Bupati Rokan Hulu, Anton. Jalan Meranti dan Jalan Karet, dua jalur utama yang menghubungkan warga setempat sepanjang empat kilometer, kini dapat dilalui dengan nyaman. Meski belum beraspal, pengerasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rokan Hulu telah mengubah suasana di wilayah IV ini. Kepala Desa Ujungbatu Timur, Adi Sanjaya, menyambut gembira perbaikan tersebut sekaligus menegaskan dukungan penuh terhadap arah kebijakan Bupati Anton, ST, MM, dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM. “Sebagai Kepala Desa, saya sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya program-program yang dijalankan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu. Perbaikan jalan ini adalah bukti nyata perhatian pemerintah daerah yang hadir hingga ke desa-desa. Langkah ini sejalan dengan harapan kami, dan kami siap bersinergi agar pembangunan di desa ini terus berlanjut,” kata Adi Sanjaya. Sementara, Kepala Dusun Sei Sepoteh, Abu Samahrawi, didampingi Ketua RT 23, Senen Ahmad Safin, juga menyampaikan rasa terima kasih. “Selama bertahun-tahun jalan ini rusak, berlubang, dan menyulitkan perjalanan. Kini sudah rata dan padat. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Anton beserta jajaran Dinas PUPR yang telah menindaklanjuti kebutuhan kami. Atas arahan Beliau, pekerjaan ini selesai dan kami pun merasa terbantu,” cerita mereka saat berbincang dengan awak media, Jumat (18/9). Warga menyebut perbaikan ini bukan sekadar urusan batu atau pengerasan melainkan bukti pemerintahan Anton-Poti benar-benar hadir di tengah masyarakat. Jalan yang baik memudahkan warga beraktivitas, mengantar anak ke sekolah, hingga membawa hasil kebun ke pasar tanpa cemas kendaraan tersangkut. Bahkan mereka berharap, kedepan ruas-ruas jalan tersebut bisa di aspal. Menyikapi rasa syukur dan dukungan tersebut, Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, menegaskan pemeliharaan jalan desa adalah prioritas utama. Program swakelola sengaja diarahkan untuk menjaga jalur penghubung yang langsung menyentuh kehidupan warga sehari-hari. “Kami menjadikan program swakelola ini skala prioritas setiap tahunnya. Tujuannya sederhana: memastikan jalan poros dan jalur produksi di pedesaan tetap dapat digunakan. Jika jalan lancar, hasil bumi mengalir ke mana-mana, dan kesejahteraan masyarakat pun ikut terangkat,” ucap Bupati Rokan Hulu. Kepala Dinas PUPR Rokan Hulu, H Zulfikri ST, menjelaskan pemeliharaan rutin ini sudah menyasar empat wilayah sejak bulan lalu. Penanganan ini menjadi langkah nyata menjaga konektivitas dari desa ke kecamatan hingga ke ibu kota kabupaten sebagai fondasi pembangunan yang merata. “Penanganan ini bersifat pemeliharaan berkelanjutan. Kami ingin memastikan tidak ada desa yang terputus aksesnya, terutama dalam mendukung kelancaran pengiriman hasil pertanian dan perkebunan masyarakat,” tegas Zulfikri. Bagi warga Ujungbatu Timur, jalan bukan sekadar perbaikan fisik tetapi harapan baru. Dukungan dari pimpinan desa hingga ke tingkat kabupaten menjadi kekuatan bersama untuk mewujudkan pembangunan yang benar-benar dirasakan semua pihak.
Riau
Riau
Diduga Terlibat Jaringan Sabu, Tiga Orang PPPK PW di Siak Diciduk Polisi
Tiga orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Pemkab Siak, Riau, ditangkap polisi karena diduga terlibat jaringan peredaran sabu di daerah tersebut.
Riau
Riau
Kabut Asap Pekat di Siak, Manggala Agni Salahkan Angin!
Untuk menentukan sumber asap secara ilmiah, harus dilihat secara bersama-sama antara hotspot, luas kebakaran, citra satelit, arah angin, dan dinamika atmosfer.
Riau
Riau
Polres Siak Bongkar Kasus Pembuatan SIM Palsu Lintas Wilayah di Riau, Begini Modusnya
Polres Siak berhasil membongkar jaringan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) palsu yang beroperasi di Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru.
