Nusantara
Sorotan terbaru dari Kategori Nusantara
Nusantara
Nusantara
BP Tapera Urai Skema KPR Subsidi Tenor 40 Tahun, Cicilan Mulai Rp500 Ribu per Bulan
Jakarta, katakabar.com - Mimpi memiliki rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbuka lebar. BP Tapera urai skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan masa cicilan hingga 40 tahun dalam Rapat Komite Tapera yang digelar di Kementerian Keuangan, Rabu (24/6) lalu. Dengan masa cicilan yang lebih panjang, angsuran rumah subsidi diperkirakan menjadi jauh lebih ringan, yakni sekitar Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. Skema ini diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan sekitar Rp2,8 juta per bulan, untuk memiliki rumah pertama. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan perpanjangan tenor hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik. "Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi," kata Heru. Dalam usulan tersebut, suku bunga tetap rumah subsidi tetap dipertahankan, yakni sebesar 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun selama masa pembiayaan berlangsung. Dengan skema ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan suku bunga di masa mendatang. Usulan tersebut mendapat dukungan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait. Menurutnya, inovasi pembiayaan perumahan diperlukan agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses rumah layak huni. "Ada target besar yang harus kita capai. Karena itu diperlukan terobosan dan inovasi. Perpanjangan masa tenor ini merupakan salah satu upaya agar masyarakat semakin mudah memiliki rumah," terang Maruarar. Selain membahas tenor 40 tahun, rapat juga menyoroti pentingnya pengembangan rumah susun sebagai salah satu solusi penyediaan hunian di kawasan perkotaan. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai regulasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mendorong agar BP Tapera terus memperkuat kerja sama dengan kalangan pekerja dan buruh. Menurutnya, kelompok pekerja merupakan salah satu segmen terbesar yang membutuhkan akses terhadap pembiayaan rumah yang terjangkau. Sedang, Anggota Komite Tapera, Purbaya Yudhi Sadewa, mengingatkan pentingnya menjaga kualitas hunian yang dibangun, khususnya rumah susun. Ia berharap masyarakat mulai melihat rumah susun sebagai hunian yang nyaman, modern, dan layak untuk ditinggali. Pada rapat tersebut, BP Tapera juga mengajukan sejumlah dukungan yang diperlukan untuk implementasi program, antara lain penyesuaian kuota rumah susun subsidi, dukungan regulasi terkait perubahan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun, serta penyesuaian premi asuransi Selain membahas berbagai inovasi pembiayaan, BP Tapera juga melaporkan capaian penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang tahun 2026. Hingga 23 Juni 2026, sebanyak 81.286 unit rumah yang sudah direalisasikan, ditambah dengan 21.735 unit rumah yang sudah akad kredit. Sehingga total realisasi hingga saat ini mencapai 103.003 unit rumah FLPP. Untuk mencapai target penyaluran 350.000 unit rumah hingga akhir tahun, BP Tapera telah menyiapkan berbagai langkah percepatan. Dari sisi permintaan, BP Tapera memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, organisasi profesi, dan serikat pekerja. Berbagai kegiatan sosialisasi, promosi digital, serta kampanye bersama perbankan dan pengembang juga terus dilakukan. Dari sisi pasokan, BP Tapera meningkatkan koordinasi dengan asosiasi pengembang, serta memperkuat sinkronisasi data kebutuhan dan ketersediaan rumah agar penyaluran rumah subsidi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Melalui berbagai terobosan tersebut, BP Tapera optimistis semakin banyak keluarga Indonesia dapat mewujudkan impian memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan berkualitas. Rapat yang diselenggarakan di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan ini dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Ketua Komite Tapera, Maruarar Sirait bersama dengan Anggota Komite Tapera lainnya, meliputi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, serta unsur Profesional, Eko Djoeli Heripoerwanto. Sedangkan dari pihak BP Tapera, hadir secara lengkap jajaran pimpinan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera, yakni Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho bersama dengan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, Sid Herdi Kusuma; Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana, Sugiyarto; Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana, Doddy Bursman; serta Deputi Bidang Hukum dan Administrasi, Wilson Lie Simatupang.
Nusantara
Nusantara
Dukung Hilirisasi Riset, Wamenko Pangan Luncurkan Inovasi Faspol 5.0 dan Kompetisi PFsains 2026
Kendal, katakabar.com - Pertamina lewat Pertamina Foundation berkomitmen mendukung pemerintah dalam menghadirkan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat melalui hilirisasi riset. Di antaranya inovasi yang telah diimplementasikan ialah alat pirolisis multikondensor Gen 5.0 (Faspol 5.0) yang diluncurkan untuk TPS3R Desa Mergorejo, Cempiring, Kendal. Inovasi ini diluncurkan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq sebagai solusi atas banyaknya timbunan sampah di Indonesia yang masih belum terkelola. “Pengelolaan sampah di Indonesia menjadi tantangan serius karena 74 persen pengelolaannya masih berada sawah-sawah, selokan, dan sungai-sungai sekitar masyarakat. Untuk itu, kita patut berbangga ada inovasi Faspol yang dihadirkan oleh BRIN dan Pertamina Foundation melalui program PFsains yang mampu mengolah sampah plastik low value menjadi bahan bakar minyak terbarukan," kata Hanif di acara Launching Alat Pirolisis Multikondensor Faspol 5.0 dan Kompetisi PFsains 2026, Kamis (11/6) lalu. Hanif berharap inovasi ini dapat mendukung operasional petani desa Mergorejo sehingga menekan biaya produksi dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat serta berpesan agar dikelola dengan baik. Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari aminkan Hanif. Ia menyambut baik Faspol 5.0 karena mendukung daerahnya untuk membangun pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi bagi masyarakat. Inovasi Faspol 5.0 di Kendal merupakan karya riset peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus pemenang program PFsains Pertamina Foundation tahun 2025, Tri Martini Patria. “Berkat program PFsains, kami mampu menghadirkan inovasi yang mampu menjawab kemandirian energi lewat produksi minyak (Petasol) dari limbah dan menangani tumpukan sampah plastik low value agar tidak berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) yang sudah mengalami overload,” jelas Tri Martini. PFsains merupakan kompetisi inovasi teknologi dan energi dari Pertamina Foundation yang berfokus pada hilirisasi riset, implementasi teknologi tepat guna, serta pemberdayaan masyarakat berbasis ketahanan pangan dan energi. Program ini hadir sebagai wadah bagi akademisi dan praktisi untuk melahirkan solusi inovatif yang berdampak nyata bagi masyarakat luas. Sejak 2020 hingga 2025, PFsains telah menjadi katalisator bagi 45 inovator. Fokus bidang inovasinya pun beragam, mencakup sektor perikanan, pertanian, pengelolaan limbah, fasilitas umum, peternakan, kendaraan listrik hingga fasilitas industri. Tahun 2026, PFsains secara resmi diluncurkan dengan tema "Masyarakat Berdikari berbasis Ketahanan Pangan dan Energi melalui Inovasi Teknologi Berkelanjutan”. “PFsains tidak hanya memberikan pendanaan, tetapi juga pendampingan proses agar inovasi teknologi yang dikembangkan dapat dikelola dengan efektif, berkelanjutan, dan betul-betul serius membantu masyarakat marginal agar bisa menjadi mandiri,” timpal Agus. Kompetisi ini terbuka untuk mahasiswa, peneliti, dan akademisi melalui dua kategori utama: Ideation (riset tahap awal dengan TKT 1-4) dan Implementation (riset yang siap diimplementasikan dengan TKT 5-9). Tujuan dari PFsains selaras dengan Asta Cita Presiden dalam upaya membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, serta mendorong hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Informasi selengkapnya mengenai kompetisi PFsains dapat diakses melalui media sosial dan laman resmi Pertamina Foundation pertaminafoundation.org.
Nusantara
Nusantara
BP Tapera Dorong Akselerasi Program Perumahan di Nias, BSPS 2026 Dialokasikan Bagi Seluruh Wilayah
Jakarta, katakabar.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera menerima audiensi para kepala daerah se Kepulauan Nias, meliputi Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunungsitoli di Ruang Menteri PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Kamis (11/6). Pertemuan tersebut bahas sinergi program perumahan guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat di Kepulauan Nias. Di pertemuan tersebut, Kepulauan Nias menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus pemerintah karena realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih sangat terbatas. Komisioner BP Tapera menyampaikan realisasi rumah subsidi di Pulau Nias terakhir tercatat pada tahun 2022. Padahal, potensi pengembangan perumahan cukup besar dengan ketersediaan lahan dan kebutuhan hunian masyarakat yang masih tinggi. Pemerintah juga menyoroti rendahnya minat pengembang membangun rumah subsidi di wilayah Nias. Salah satu faktor yang disampaikan dalam audiensi adalah tingginya biaya material dan konstruksi yang menyebabkan harga rumah subsidi saat ini dinilai kurang sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP meminta agar dilakukan kajian dan riset lebih lanjut sebagai dasar evaluasi kebijakan harga rumah subsidi di wilayah kepulauan dan daerah dengan karakteristik khusus. Selain mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap rumah subsidi FLPP, pemerintah juga menyiapkan dukungan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan rencana alokasi BSPS Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Sumatera Utara, seluruh wilayah di Kepulauan Nias memperoleh peningkatan alokasi, yakni Kabupaten Nias Utara sebanyak 528 unit, Kota Gunungsitoli 300 unit, Kabupaten Nias Barat 653 unit, Kabupaten Nias Selatan 526 unit, dan Kabupaten Nias 400 unit. Para kepala daerah menyambut baik dukungan pemerintah pusat tersebut. Bupati Nias Barat menyampaikan program BSPS diharapkan mampu membantu menurunkan angka kemiskinan yang masih berada pada kisaran 22 persen. Sementara, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan berbagai kebutuhan perumahan lainnya, termasuk dukungan bagi kawasan pendidikan, penyediaan rumah layak huni, serta penanganan backlog perumahan di wilayah masing-masing. Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP dan BP Tapera akan melaksanakan sosialisasi program perumahan secara lebih intensif di Kepulauan Nias agar masyarakat dapat memanfaatkan berbagai skema bantuan dan pembiayaan yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan akan terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh ekosistem perumahan, mulai dari pemerintah daerah, pengembang, perbankan penyalur, hingga pemangku kepentingan lainnya. "Kami akan memperkuat koordinasi untuk meningkatkan realisasi penyaluran rumah subsidi di wilayah Kepulauan Nias," jelasnya optimis. Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap masyarakat di Kepulauan Nias dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkualitas, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan terluar Indonesia.
Nusantara
Nusantara
Total 77 Ribu Lebih Unit KPR Sejahtera FLPP Sudah Disalurkan
Jakarta, katakabar.com - Penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan (Rumah Subsidi) lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan tren positif. Lihat, per 11 Juni 2026, BP Tapera mencatat realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 77.532 unit rumah atau 22,15 persen dari target pemerintah tahun ini sebanyak 350.000 unit. Capaian tersebut berkat kolaborasi bersama 36 bank penyalur dan 21 asosiasi pengembang. Realisasi KPR Sejahtera FLPP tersebut tersebar di 8.859 perumahan subsidi yang dibangun oleh 9.163 pengembang di 375 kabupaten dan kota pada 35 provinsi di Indonesia. Di sisi perbankan, Bank BTN menjadi penyalur FLPP terbesar dengan realisasi 37.657 unit rumah atau 48,56 persen dari total capaian penyaluran saat ini. Disusul Bank Syariah Nasional menyalurkan 19.088 unit (24,61 persen), Bank BRI 6.275 unit (8,09 persen), Bank BNI 5.608 unit (7,23 persen), dan Bank Mandiri 2.755 unit (3,55 persen), dan 7,96 persen sisanya adalah mitra bank penyalur FLPP lainnya. Sementara dari sisi kalangan asosiasi pengembang, capaian tersebut berasal dari REI dengan realisasi tertinggi sebesar 32.026 unit rumah atau 41,3 persen dari total penyaluran saat ini. Posisi berikutnya ditempati APERSI dengan 23.048 unit (29,72 persen), HIMPERRA sebesar 10.426 unit (13,44 persen), ASPRUMNAS sebanyak 3.532 unit (4,55 persen), dan PI sebesar 2.475 unit (3,19 persen), dan 7,8 persen sisanya berasal dari para asosiasi pengembang lainnya. Data BP Tapera menunjukkan, minat generasi muda terhadap program pembiayaan rumah subsidi menempati posisi tertinggi. Kelompok usia 19 hingga 25 tahun menjadi penerima manfaat FLPP terbanyak dengan 28.060 unit rumah atau 36,19 persen dari capaian total nasional tahun ini. Hal tersebut membuktikan minat masyarakat usia muda untuk memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan bersubsidi ini cukup besar. Dari sisi jenis pekerjaan, kelompok jenis pekerjaan swasta masih menunjukkan kelompok yang paling besar memanfaatkan layanan FLPP, yaitu sebesar 52.592 atau 67,83 persen. Diikuti dengan kelompok jenis pekerjaan Wiraswasta sebesar 12.699 atau 16,38 persen, PNS sebesar 6.343 atau 8,18 persen, Lainnya 4.723 atau 6,09 persen, dan TNI/Polri sebesar 1.175 atau 1,52 persen. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, optimis penyaluran FLPP akan terus meningkat setiap bulan. Menurutnya, BP Tapera secara rutin melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kinerja bank penyalur maupun asosiasi pengembang guna memastikan penyaluran berjalan sesuai target. BP Tapera juga terus memperluas sosialisasi program rumah subsidi kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut. "Selain melakukan monitoring terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, kami juga terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak MBR yang dapat mengakses dan memanfaatkan program rumah subsidi. Tentunya hal ini kami lakukan melalui kolaborasi dengan para mitra kerja seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perbankan, hingga Asosiasi Pengembang Perumahan" jelas Heru. Bidik Hunian Vertikal Di tahun 2026 pemerintah juga mendorong keterjangkauan rumah vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah MBR dalam hal keterjangkauan, terutama dalam hal kemudahan akses seperti lokasi bekerja, fasilitas umum, dan jarak dengan pusat kota. Lantaran itu, BP Tapera sebagai unsur pemerintah memiliki peran melalui penyaluran FLPP dengan turut mendorong penyaluran pada hunian vertikal di tahun 2026. Beradasarkan data yang dimiliki oleh BP Tapera, saat ini tersedia 2.908 unit rumah susun ready stock/siap jual yang tersebar di Indonesia, baik yang dikelola oleh pihak swasta/pengembang maupun oleh Perum Perumnas. BP Tapera melihat ketersediaan ini menjadi salah satu peluang bagi masyarakat generasi rumah tangga muda untuk dapat menjangkau hunian dengan aksestabilitas yang lebih menarik dari aktifitas sehari-hari. “Kami juga melihat, berdasarkan data SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang), terdapat juga data potensi rusun mencapai 9.217 unit. Kita akan dorong ini untuk dapat segera direalisasikan,” terang Heru. Guna mendorong hunian vertikal tersebut, saat ini BP Tapera terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak di pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selaku Ketua Komite Tapera terkait dengan penetapan aturan mengenai tenor dan suku bunga bersama dengan Kementerian Keuangan terkait penyedia anggaran, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan tata kelola yang diterapkan telah sesuai. Adapun usulan yang saat ini sedang dirumuskan Kementerian PKP bersama dengan BP Tapera adalah berupa tenor mencapai 40 tahun hingga layanan pelunasan dipercepat tanpa dikenakan denda. Usulan tersebut termasuk sudah mengakomodir layanan FLPP yang selama ini telah berjalan, seperti uang muka ringan, suku bunga tetap dan angsuran yang terjangkau. “Jika kita meninjau keterjangkauan berdasarkan upah minimum, maka apabila calon debitur mengajukan tenor hingga 40 tahun, angsuran per bulannya hanya sekitar Rp700 ribu hingga Rp800 ribu untuk rumah susun,” sebut Heru. Dengan realisasi yang telah lebih dari 77 ribu unit hingga saat ini, program FLPP menunjukkan tren positif dalam mendukung kepemilikan rumah bagi MBR sekaligus mempercepat pencapaian target penyediaan hunian layak dan terjangkau yang ditetapkan pemerintah.
Nusantara
Nusantara
Dari Medan Hingga Lampung, MyRepublic Air Perluas Akses Konektivitas di Sumatera
Jakarta, katakabar.com - Dari wilayah perkotaan hingga kawasan penyangga pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan konektivitas yang andal terus meningkat di berbagai daerah di Sumatera. Menjawab kebutuhan tersebut, MoraRepublic melalui layanan MyRepublic Air kini hadir di sejumlah kota dan kabupaten, mulai dari Medan, Pematang Siantar, Pekanbaru, Batam, Padang, Batanghari, Muaro Jambi, Palembang, Lubuk Linggau, Ogan Ilir, Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Tengah. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia, Sumatera memiliki mobilitas masyarakat dan aktivitas usaha yang tinggi. Kondisi ini turut mendorong meningkatnya kebutuhan akses internet untuk mendukung berbagai aktivitas, mulai dari bekerja dan belajar secara online, mengembangkan usaha, mengakses layanan publik digital, hingga tetap terhubung dengan keluarga dan komunitas. Kehadiran MyRepublic Air memberikan pilihan layanan internet yang lebih mudah dijangkau untuk mendukung kebutuhan digital masyarakat. Melalui MyRepublic Air, MoraRepublic berupaya memperkuat konektivitas digital di kawasan Indonesia Timur dengan menghadirkan pilihan layanan internet yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Dengan layanan internet rumah dengan kualitas True 5G Fiber Quality tanpa batas kuota dan kecepatan hingga 100 Mbps, pelanggan dapat memilih skema rental modem mulai 115 ribu per 30 hari atau skema beli modem mulai 100 ribu per 30 hari, dengan harga beli modem Rp850.000*. "Dengan MyRepublic Air, masyarakat kini dapat menikmati internet rumah berkualitas dengan harga yang terjangkau mulai 100 ribuan dan fleksibilitas untuk menyewa atau membeli modem. Pelanggan juga akan mendapatkan nilai tambah berupa akses Vidio multiscreen dan berbagai channel hiburan melalui aplikasi MyRep Air," kata Iman Syahrizal, Chief Sales & Marketing Officer MoraRepublic. Pelanggan mendapatkan akses Vidio hingga 61 tayangan hiburan yang multiscreen, serta channel internasional dan nasional dari aplikasi MyRep sebagai nilai tambah untuk kebutuhan hiburan keluarga. Aplikasi “MyRep Air” yang dapat diunduh di Play Store, untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan. Untuk pendaftaran dan informasi lengkap, dapat mengunjungi website myrepublic.co.id/air. Sejalan dengan komitmen perusahaan untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan, MoraRepublic meyakini bahwa akses internet yang lebih luas dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Konektivitas yang semakin mudah dijangkau diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, mengakses informasi, serta berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang. Dengan cakupan yang kini telah menjangkau berbagai provinsi di Sumatera, MyRepublic Air diharapkan dapat membantu semakin banyak masyarakat memperoleh akses internet yang mendukung kebutuhan digital mereka. Kehadiran konektivitas yang semakin luas juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong produktivitas masyarakat serta membuka lebih banyak peluang di era ekonomi digital. Melalui perluasan layanan di berbagai wilayah Sumatera, MoraRepublic berkomitmen untuk terus menghadirkan akses internet yang lebih luas dan mendukung percepatan pemerataan konektivitas bagi masyarakat Indonesia.
Nusantara
Nusantara
Lewat PT RPN, Holding PTPN Hidupkan Kembali Kawasan Heritage P3GI Pusat Edukasi dan Ekonomi
Pasuruan, katakabar.com - PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN), entitas dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), terus menghidupkan kembali kawasan bersejarah Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) sebagai pusat edukasi dan penggerak ekonomi berbasis heritage. Melalui penataan kawasan cagar budaya dan pengembangan museum gula, PT RPN mendorong pemanfaatan warisan sejarah tidak hanya sebagai objek pelestarian, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran publik dan sumber nilai tambah bagi masyarakat. Upaya tersebut diperkuat melalui kegiatan usung tema “Adaptif Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat” yang digelar melalui sinergi dan kolaborasi bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur di kompleks P3GI, Pasuruan. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, akademisi, serta pegiat pelestarian budaya dalam membahas strategi pemanfaatan kawasan heritage secara berkelanjutan. Kepala P3GI, Aris Lukito, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari peran strategis PT RPN sebagai holding knowledge di sektor perkebunan. “Kami ingin P3GI tidak hanya menjadi pusat penelitian, tetapi juga tempat edukasi sejarah dan teknologi gula,” kata Aris. Sejak ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Pasuruan pada 2020 dan meningkat menjadi cagar budaya tingkat provinsi pada 2021, kawasan P3GI terus dikembangkan secara bertahap. Sejak 2023, revitalisasi difokuskan pada penguatan fungsi edukasi melalui museum gula serta pengelolaan kawasan berbasis pelestarian. Pengakuan terhadap nilai historis dan intelektual P3GI juga semakin menguat, ditandai dengan arsip sejarahnya yang telah memperoleh pengakuan Memory of the World (MoW) tingkat provinsi dan tengah diajukan ke UNESCO. Pemerintah daerah turut mengapresiasi langkah tersebut. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Agus Budi Darmawan, menyebut P3GI sebagai model pemanfaatan cagar budaya yang produktif. “P3GI menjadi contoh bagaimana bangunan cagar budaya dapat dirawat dan dimanfaatkan untuk edukasi masyarakat serta generasi muda,” jelasnya. Kepala Bidang Cagar Budaya dan Sejarah Disbudpar Jawa Timur, Satria Devi Kurniawan, menegaskan keberhasilan pelestarian terletak pada kemampuannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Cagar budaya bukan hanya tentang menjaga bangunan lama, tetapi bagaimana kawasan tersebut bisa hidup, bermanfaat, dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. Melalui sinergi antara PT RPN, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya, kawasan P3GI diharapkan dapat menjadi model nasional dalam pengelolaan heritage yang adaptif, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus menghubungkan warisan masa lalu dengan kebutuhan masa depan.
Nusantara
Nusantara
RPN Hadirkan Museum Gula Indonesia: Rumah Sejarah dan Inovasi Pergulaan
Pasuruan, katakabar.com - Sejarah baru industri gula nasional terukir di penghujung April 2026 lalu. Di Gedung P3GI, Kota Pasuruan, PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) melalui Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), salah satu entitas dari Holding Perkebunan Nusantara tersebut menggelar soft launching Museum Gula Indonesia rangkaian Pertemuan Teknis IKAGI (Ikatan Ahli Gula Indonesia) 2026. Museum Gula Indonesia dihadirkan sebagai pusat edukasi dan pelestarian sejarah industri gula nasional yang diharapkan mampu menjadi ruang pembelajaran lintas generasi, mulai dari sejarah pergulaan era kolonial hingga perkembangan industri modern. Peluncuran museum disambut antusias peserta, meliputi perwakilan pabrik gula, akademisi, peneliti, hingga petani tebu. Kepala P3GI, Aris Lukito, S.P., M.Si., menyampaikan Gedung P3GI dipilih karena memiliki nilai historis penting dalam perjalanan industri gula Indonesia. “Kami mengangkat tema awal Museum Gula Indonesia adalah Era Perkebunan Tebu Kolonial hingga Perkebunan Modern. Kita berada di tempat yang sangat historis, yang dulu punya peran besar bagi kemajuan industri gula di Indonesia,” ujarnya. Museum Gula Indonesia dirancang tidak sekadar sebagai ruang pajang artefak. Lebih dari itu, museum ini menjadi jembatan ilmu antargenerasi. Generasi terdahulu dapat mengenang perjalanan industri gula, generasi saat ini dapat mempelajari perkembangan teknologi on farm dan off farm, sementara generasi mendatang diharapkan memiliki fondasi kuat untuk melanjutkan cita-cita swasembada gula dan pengembangan bioetanol. Antusiasme peserta terlihat jelas dalam acara ini. Sejumlah perwakilan pabrik gula menilai museum ini akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pengembangan bioetanol. “Saya sangat terkesan dengan acara ini. P3GI memang tempatnya para ahli dan pusat ilmu pengetahuan. Semoga Museum Gula Indonesia terus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata seorang peserta. Dukungan terhadap pengembangan museum juga disampaikan Direktur PT RPN, Iman Yani Harahap. Ia menegaskan museum ini merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem pengetahuan industri gula nasional. Menurutnya, soft launching Museum Gula Indonesia ini bukan hanya momentum seremonial, tetapi titik awal membangun ekosistem pengetahuan yang menghubungkan sejarah panjang industri gula dengan kebutuhan masa depan. “Dengan mengambil lokasi di P3GI Pasuruan yang sarat nilai historis, pembelajaran dari era kolonial hingga modern harus menjadi pijakan dalam mendorong inovasi, termasuk penguatan produktivitas, adaptasi perubahan iklim, dan pengembangan bioetanol. Kami meyakini museum ini akan menjadi pusat unggulan yang tidak hanya menyimpan memori, tetapi juga menggerakkan masa depan industri gula nasional,” jelas Iman.
Nusantara
Nusantara
Perkuat Produktivitas Karet, PTPN I Fokus Benahi Kebun Padang Pelawi
Bengkulu, katakabar.com - PTPN I, Subholding Perkebunan Nusantara terus perkuat produktivitas komoditas karet di Regional 7. Upaya tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Direktur Produksi PTPN I, Fauzi Omar, ke Kebun Padang Pelawi, Bengkulu, di pekan pertama Mei 2026 lalu, guna memastikan optimalisasi produksi dan penguatan operasional kebun serta pabrik pengolahan karet. Didampingi tim teknis kantor pusat, Fauzi Omar meninjau langsung jalur-jalur sadap di areal kebun untuk melihat kondisi operasional di lapangan. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap unit yang diproyeksikan sebagai salah satu tulang punggung produksi karet PTPN I Regional 7. Ketika peninjauan tersebut, Fauzi menilai produktivitas kebun mulai menunjukkan pertumbuhan, namun capaian yang ada masih berada di bawah target perusahaan. Menurutnya, potensi produksi yang belum tergali secara optimal harus segera dibenahi agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap kinerja perusahaan. Dalam arahannya, Fauzi Omar menekankan pentingnya disiplin dalam penggalian produksi, khususnya pada aspek kegiatan penyadapan. Ia lantas menyoroti kekurangan hari kerja (HK) sadap serta kapasitas penyadap yang belum optimal akibat masih adanya areal yang belum tersadap secara maksimal. Instruksi tersebut ditegaskan agar seluruh potensi tanaman produktif dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu meningkatkan produktivitas kebun secara berkelanjutan. Selain meninjau areal kebun, Fauzi juga melakukan kunjungan ke fasilitas pengolahan di Unit Padang Pelawi. Dalam kesempatan itu, ia memberikan perhatian khusus terhadap aspek efisiensi dan tata letak (layout) pabrik yang dinilai memiliki standar operasional yang baik. Pabrik Padang Pelawi bahkan ditetapkan sebagai rujukan atau studi banding bagi rencana pembangunan pabrik Standard Indonesian Rubber (SIR) di Merbuh, Regional 3. Hal tersebut mempertegas posisi Unit Padang Pelawi sebagai salah satu pusat keunggulan teknis pengolahan karet di lingkungan PTPN I. Kunjungan kerja ini sekaligus menegaskan peran strategis Kebun Padang Pelawi sebagai backbone komoditas karet di Regional 7 serta barometer pengembangan industri karet di lingkungan perusahaan. Melalui penguatan pengawasan, pembenahan teknis, serta optimalisasi produktivitas di seluruh lini operasional, Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN I optimistis dapat terus meningkatkan daya saing komoditas karet nasional sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan terhadap industri perkebunan Indonesia.
Nusantara
Nusantara
Subsidi EV Bergulir Juni 2026, Pengamat: Momentum Bangun Industri Baterai NMC Nasional
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah telah siapkan skema subsidi kendaraan listrik berbasis nikel yang rencananya mulai bergulir pada Juni 2026 dengan alokasi 200 ribu unit untuk motor dan mobil listrik. Kebijakan ini menjadi instrumen krusial untuk mengarahkan pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Berdasarkan skema yang sedang disiapkan, pemerintah akan memberikan insentif berupa PPN DTP sebesar 100 persen untuk mobil listrik berbasis baterai nikel atau nickel-manganese-cobalt (NMC), PPN DTP sebesar 40 persen untuk mobil listrik dengan baterai selain nikel, serta subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit. Skema ini dinilai lebih selektif dibanding kebijakan sebelumnya. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai mengarahkan insentif secara berbeda antara kendaraan berbasis nikel dan non-nikel termasuk mulai mengurangi insentif terhadap kendaraan listrik impor utuh atau completely built up (CBU). "Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional," ujar Fahmi. Relevansi kebijakan ini tercermin dari struktur pasar kendaraan listrik Indonesia yang tengah tumbuh pesat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), total penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) mencapai 56.204 unit pada 2024 dan melonjak menjadi 114.413 unit sepanjang 2025. Namun, pertumbuhan tersebut masih didominasi kendaraan listrik dengan baterai lithium iron phosphate (LFP), yang mana teknologi dan bahan bakunya belum diproduksi di dalam negeri. Berdasarkan data wholesales GAIKINDO yang diolah, penjualan EV berbasis LFP mencapai 46.814 unit atau 83,3% dari total pasar pada 2024, sementara kendaraan berbasis NMC hanya mencapai 9.390 unit atau 16,7 persen. Pada 2025, dominasi LFP mulai sedikit menurun, namun masih menguasai pasar dengan 88.344 unit atau 77,2 persen. Sementara kendaraan berbasis NMC meningkat menjadi 26.069 unit atau 22,8 persen. Pertumbuhan NMC tercatat jauh lebih cepat, yakni melonjak 177,6% sepanjang 2025, dibanding LFP yang tumbuh 88,7 persen. Artinya, pertumbuhan pasar kendaraan listrik Indonesia saat ini masih memiliki ruang yang sangat besar untuk mengoptimalkan kekuatan sumber daya domestik yang dimiliki. Di titik ini, urgensi kebijakan subsidi berbasis nikel menjadi tidak terhindarkan. Fahmi mengingatkan kalau pasar kendaraan listrik Indonesia terus tumbuh tetapi lebih banyak didominasi teknologi LFP, maka potensi nilai tambah industri berisiko mengalir ke luar negeri. "Paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir," jelasnya. Fahmi menilai pengembangan kendaraan listrik berbasis NMC menjadi strategis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang dapat diintegrasikan langsung dengan industri baterai nasional. Berbeda dengan LFP, teknologi NMC dinilai lebih relevan untuk mendorong hilirisasi mineral domestik dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Menurut Fahmi, di samping subsidi saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu semakin proaktif memastikan adanya pembangunan fasilitas produksi di Indonesia, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta transfer teknologi dari investor asing agar Indonesia dapat membangun industri kendaraan listrik yang mandiri. Ia menambahkan, konsistensi roadmap hilirisasi menjadi faktor penting agar pengembangan kendaraan listrik benar-benar memberikan dampak ekonomi nasional. Dengan pasar domestik yang besar dan dukungan sumber daya mineral strategis, Indonesia dinilai memiliki posisi tawar kuat untuk menarik investasi industri baterai dan kendaraan listrik global. Fahmi juga menilai Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai nasional serta menggandeng investor luar negeri yang memiliki teknologi dalam pengembangan industri baterai berbasis NMC. Ditegaskan Fahmi, konsistensi kebijakan subsidi berbasis nikel akan menjadi kunci agar pertumbuhan pasar kendaraan listrik tidak berhenti sebagai pasar bagi produk impor, tetapi menjadi fondasi bagi kemandirian industri baterai nasional.
Nusantara
Nusantara
Sucofindo Dorong Ekosistem Energi Terbarukan Lewat Layanan TIC Terintegrasi
Jakarta, katakabar.com - PT Sucofindo (Persero) terus pertegas komitmennya dukung pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari upaya menekan emisi dan mendorong implementasi Net Zero Emission. Peran ini sejalan dengan posisi PT Sucofindo (Persero) sebagai perusahaan BUMN di bidang TIC (Testing, Inspection, Certification). Komitmen tersebut mendapat apresiasi di ajang Solartec 2026 pada kategori Renewable Energy Industrial Services, di pekan keempat April 2026 lalu. Di kesempatan tersebut, Direktur Komersial PT Sucofindo (Persero), Agus Permadi, menyampaikan Sucofindo terus berperan aktif mendukung ekosistem energi terbarukan di Indonesia. “Kami terus menjalankan upaya berkelanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan, termasuk dalam pengembangan energi baru terbarukan. Sucofindo sebagai perusahaan TIC turut berperan dalam mendorong implementasi Net Zero Emission,” ujar Agus Permadi. Ia menambahkan, PT Sucofindo (Persero) menyediakan layanan TIC pada setiap tahapan proses, sesuai dengan standar nasional maupun internasional, untuk mendukung upaya pencapaian Net Zero Emission. Melalui capaian tersebut, perusahaan terus mendorong untuk berkontribusi dalam pengembangan energi baru terbarukan. “Kami berharap peran Sucofindo dalam ekosistem energi terbarukan dapat memberikan manfaat nyata serta mendukung program transisi energi nasional,” lanjut Agus. Dalam mendukung sektor energi terbarukan, PT Sucotindo (Persero) berperan sebagai Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) pada skema Gas Rumah Kaca (GRK) dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Selain itu, Sucofindo juga menyediakan layanan sampling dan analisis pada berbagai sumber energi seperti gas metana batubara, panas bumi, serta sumber energi baru terbarukan lainnya. Untuk memastikan pemenuhan standar keberlanjutan, PT Sucofindo (Persero) turut menghadirkan layanan verifikasi pada panel surya, turbin angin, infrastruktur pengisian kendaraan listrik (EV charging), serta sistem penyimpanan energi. “Sucofindo berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung pencapaian Net Zero Emission, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak yang didukung oleh infrastruktur perusahaan,” tutup Agus Permadi. Sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, PT Sucofindo (Persero) juga menghadirkan layanan pemantauan dan pengelolaan lingkungan, seperti pemetaan lahan, audit lingkungan, serta layanan ESG (Environmental, Social, and Governance). Selain itu, Sucofindo menyediakan berbagai layanan pendukung sustainable development, antara lain green smelter, ecolabel, green office, green building, green port, konsultansi energi terbarukan, green project management, industri hijau, sertifikasi GGL (Green Gold Label), serta CCS/CCUS (Carbon Capture, Storage/Utilization).