Home / Riau / Kita Semua Buruh: Teriakan Lantang Perlawanan Lintas Isu di Aksi Kamisan Pekanbaru
Kita Semua Buruh: Teriakan Lantang Perlawanan Lintas Isu di Aksi Kamisan Pekanbaru
Aksi Kamisan Pekanbaru di May Day 2025. Foto Ist/katakabar.com.
Pekanbaru, katakabar.com - Payung hitam jadi simbol perlawanan Aksi Kamisan kembali mewarnai halaman depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.
Sempena memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, massa aksi dari berbagai latar belakang, aktivis, mahasiswa, hingga buruh mengawali aksinya dengan melakukan short marcth dari nadhira napoleon Jalan Jenderal Sudirman hingga ke gerbang masuk kantor wakil rakyat terhormat.
Aksi ini menyoroti ketimpangan struktural yang masih dialami buruh, pelemahan ruang sipil melalui kebijakan negara yang represif, dan minim partisipasi publik.
Koordinator lapangan, Fikri menilai aksi Hari Buruh tidak seharusnya menjadi seremoni kosong, melainkan momen untuk menggaungkan kembali semangat perjuangan melawan ketidakadilan struktural.
Sesampainya di lokasi aksi, massa membentuk lingkaran, membangun mimbar bebas sebagai ruang ekspresi kolektif, di mana orasi, pembacaan puisi, dan testimoni personal menjadi alat untuk menyuarakan keresahan yang selama ini dibungkam.
Kita semua adalah buruh! seru Fikri dalam orasinya. Ia menyoroti kondisi buruh yang kian terjepit, upah yang tidak layak, jaminan sosial yang lemah, dan tuntutan kerja yang tak manusiawi.
“Polisi yang berdiri di depan kami seharusnya mendengar, bukan acuh. Berapa banyak anak, dan lansia yang dipaksa kerja di lampu merah karena negara gagal menjamin hidup layak?” ujarnya lantang.
Isu pelanggaran hak buruh diangkat oleh Sotar yang merujuk laporan Human Rights Watch terkait pembatasan hak politik buruh di Riau.
“Lebih dari 2.000 buruh di Indragiri Hulu tidak bisa menggunakan hak pilih mereka saat Pilkada 2015 karena dipaksa tetap bekerja oleh perusahaan sawit,” jelasnya.
Ia menuturkan, perempuan tani kehilangan akses air bersih akibat pencemaran sungai oleh limbah pabrik.
“Mereka harus berjalan jauh mencari sumber air, sementara korporasi terus diberi ruang mencemari,” jelasnya.
Dalam mimbar bebas, Fitri menyuarakan keresahannya atas kondisi buruh perempuan yang masih dibelenggu diskriminasi dan pengupahan tidak adil. Ia mengaitkan isu tersebut dengan pengalaman personalnya sebagai anak dari seorang tenaga pendidik yang hanya digaji Rp300 ribu per bulan.
“Ibu saya bukan hanya buruh intelektual, tapi tulang punggung keluarga,” ucapnya setelah membacakan puisi Wiji Thukul Buruh-Buruh sebagai bentuk penghormatan terhadap suara yang dibungkam.
Selain isu buruh, massa aksi mengangkat keresahan terhadap situasi demokrasi dan supremasi sipil yang kian terancam. Mereka menolak Undang Undang TNI yang baru disahkan tanpa partisipasi publik.
Putri dalam orasinya menyebutkan, perluasan tugas militer ke ranah sipil seperti keamanan siber dan konflik sosial melalui OMSP, berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi militer era Orde Baru.
“Pasal-pasal dalam Undang Undang TNI yang baru sangat problematik. Ini adalah langkah mundur dari semangat reformasi 1998 yang ingin menempatkan militer di bawah otoritas sipil,” terangnya.
Putri menyoroti bahaya legitimasi Perpres Nomor 5 Tahun 2025 yang memperkuat peran militer dalam penegakan hukum lingkungan.
“Dengan rekam jejak militer sebagai pelindung kepentingan korporasi, kita patut khawatir pendekatan keamanan ini hanya akan memperkuat kriminalisasi terhadap pembela lingkungan dan masyarakat adat,” tegasnya.
Aksi ditutup dengan pernyataan sikap yang di dalamnya massa Aksi Kamisan Pekanbaru menyampaikan lima tuntutan utama, yakni:
1. Wujudkan partisipasi aktif dan bermakna dalam penyusunan Undang-undang.
2. Tegakkan keadilan atas hak-hak buruh.
3. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).
4. Tindak tegas perusahaan-perusahaan nakal yang melanggar hak buruh dan merusak lingkungan hidup.
5. Revisi UU Ketenagakerjaan agar berpihak pada pekerja, bukan pemodal.
May Day bukan sekadar peringatan. Bagi massa aksi Kamisan Pekanbaru, ini momentum konsolidasi perjuangan lintas isu: buruh, demokrasi, perempuan, lingkungan hidup, dan hak sipil. Karena keadilan buruh cermin dari keadilan sebuah bangsa.
Komentar Via Facebook :