Home / Sawit / Perkebunan Sawit Hampir 3,5 Juta Hektar di Riau, Sekda Riau: SISKA Model Menjanjikan Manfaatkan Lahan
Perkebunan Sawit Hampir 3,5 Juta Hektar di Riau, Sekda Riau: SISKA Model Menjanjikan Manfaatkan Lahan
Foto: Istimewa/katakabar.com.
Pekanbaru, katakabar.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menjabarkan Provinsi Riau punya wilayah yang memiliki potensi sangat besar untuk pengembangan perkebunan dan peternakan.
Di mana, kata mantan Pj Bupati Bengkalis ini, hamparan lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia seluas 16.833.985 hektar, dan seluas 3.494.583 hektar setara 20,75 persen lahan ada di 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Provinsi Riau.
Menurut Syahrial Abdi, dilihat dari laju pertumbuhan rata-rata penduduk 3,79 persen per tahun dan jauh di atas pertumbuhan rata-rata perkembangan populasi ternak sapi potong yang hanya 0,22 persen.
"Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong terjadinya peningkatan konsumsi, termasuk produk peternak. Peningkatan konsumsi ini sangat potensial dan peluang besar pelaku usaha untuk kembangkan usahanya," jelasnya, dilansir dari laman Media Center Riau, Kamis siang.
Untuk memenuhi kebutuhan akan produksi ternak ke depan, ulas Sekda Provinsi Riau, dibutuhkan pengembangan ternak potong terutama dalam hal peningkatan produksi dan produktifitas per satuan ternak.
"Untuk itu, kolaborasi antar perkebunan dan peternakan secara integrasi diharapkan mampu menyediakan pangan asal ternak terutama daging sapi yang bagi masyarakat," terangnya.
Sistem Integrasi Sapi-Kelapa Sawit (SISKA), sebut Syahrial Abdi, model yang menjanjikan, memungkinkan pemanfaatan lahan perkebunan secara optimal untuk budidaya ternak sapi, sehingga menciptakan sinergi antara subsektor perkebunan dan peternakan.
"Pendekatan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan produktivitas lahan, tetapi membuka sumber pendapatan baru bagi pelaku usaha, mendukung diversifikasi ekonomi daerah, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian yang lebih luas," bebernya.
Jangan Omon-omon Pemerintah Mesti Hadir Bina Pekebun dan Peternak
Kehadiran pemerintah dalam membina pekebun dan peternak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi bagi kedaulatan pangan dan kesejahteraan ekonomi perdesaan. Pembinaan yang terintegrasi dapat mengubah pola tani tradisional menjadi sektor agribisnis yang modern dan berdaya saing.
Berikut adalah beberapa alasan dan langkah strategis mengapa pemerintah harus hadir secara intensif di sektor ini:
1. Peningkatan Produktivitas dan Teknologi
Tanpa bimbingan pemerintah, pekebun dan peternak sering kali terjebak dalam metode konvensional yang efisiensinya rendah.
• Transfer Teknologi: Pemerintah perlu mengenalkan alat mesin pertanian (alsintan) dan teknologi peternakan modern, seperti sistem pakan otomatis atau pemantauan kesehatan ternak berbasis aplikasi.
• Bibit Unggul: Memastikan akses terhadap benih bersertifikat dan bibit ternak dengan genetika berkualitas tinggi guna meningkatkan hasil panen dan kualitas daging/susu.
2. Manajemen Risiko dan Perlindungan Usaha
Sektor pertanian dan peternakan sangat rentan terhadap variabel yang tidak terduga.
• Asuransi Pertanian & Ternak: Kehadiran negara melalui subsidi premi asuransi melindungi produsen dari kerugian total akibat gagal panen atau wabah penyakit (seperti PMK pada sapi).
• Pengendalian Hama dan Penyakit: Penyuluhan rutin mengenai mitigasi penyakit menular dan serangan hama sangat krusial agar skala kerugian tidak meluas ke level nasional.
3. Akses Permodalan dan Pasar
Masalah utama di lapangan adalah ketergantungan pada tengkulak karena keterbatasan modal kerja.
• Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pemerintah memfasilitasi akses permodalan dengan bunga rendah agar pekebun dapat membeli input pertanian tanpa terlilit hutang tidak sehat.
• Rantai Pasok Terintegrasi: Menghubungkan peternak dan pekebun langsung dengan industri pengolahan atau ritel modern guna memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan harga jual di tingkat produsen.
Strategi Pembinaan Berkelanjutan
SektorBentuk Kehadiran PemerintahOutput yang Diharapkan:
- Perkebunan: Penataan tata ruang lahan dan bantuan pupuk bersubsidi tepat sasaran.Peningkatan rendemen dan kualitas komoditas ekspor (kopi, kakao, sawit).
- Peternakan: Program Inseminasi Buatan (IB) gratis dan penyediaan lahan hijauan pakan.Percepatan swasembada daging nasional dan peningkatan populasi ternak.
Pembinaan yang efektif bukan lagi bersifat satu arah (top-down), melainkan berbasis komunitas. Pemerintah harus memberdayakan Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar menjadi entitas ekonomi yang mandiri dan berbadan hukum.
Dengan hadirnya pemerintah sebagai fasilitator, regulator, sekaligus pelindung, pekebun dan peternak tidak lagi berjalan sendiri menghadapi ketidakpastian pasar global.
Komentar Via Facebook :