Home / Nusantara / Rakor Dengan Kepala Daerah, Ini Pesan Presiden RI
Rakor Dengan Kepala Daerah, Ini Pesan Presiden RI
Presiden RI, Joko Widodo saat beri arahan kepada Kepala Daerah pada Rakor virtul. Foto Ist.
Jakarta, katakabar.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sampaikan sejumlah arahan kepada para kepala daerah saat Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual pada Rabu (14/4) kemarin.
Pada pembuka arahannya, Kepala Negara mengingatkan jabatan yang diemban para kepala daerah adalah kehormatan sekaligus sebuah tanggung jawab yang besar sehingga para kepala daerah harus bekerja dengan berorientasi pada hasil.
"Jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan, tapi sekaligus sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Itu sebabnya, jangan sampai saudara-saudara ini cuma mengikuti prosedur yang ada. Mesti goal oriented, harus result oriented. Orientasinya adalah hasil. Mesti berani berinovasi, bukan sekadar mengikuti rutinitas," ujar Presiden dari Istana Negara, Jakarta.
Lantaran itu, Presiden meminta agar para kepala daerah jangan cuma puas membaca laporan saja dalam bekerja, melainkan harus melakukan pengecekan dan kontrol di lapangan. Inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan saat ini sehingga para kepala daerah perlu bekerja dengan menggunakan skala prioritas.
"Bapak, ibu, dan saudara sekalian harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas sehingga nanti alokasi anggarannya lebih fokus dan terkonsentrasi. Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggaran kegiatannya hingga 40 ribu. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan semakin gampang mengontrol dan mengeceknya dan hasilnya akan kelihatan," paparnya.
Soal anggaran, Presiden berpesan agar para kepala daerah cukup membuat beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Dengan demikian, hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
"Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp2 triliun misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit atau dinas. Hati-hati," tegasnya.
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Buka Lapangan Pekerjaan
Presiden RI Minta Perbanyak Program Padat Karya di Daerah
Komentar Via Facebook :