Katakabar.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Madina di Tahun Anggaran  2018 tercatat sebesar 1,5 Triliun Rupiah.

Apresiasi layak disematkan kepada Pemda Kabupaten Madina karena berhasil meningkatkan APBD Kabupaten yang berada di Jalur Lintas Barat Sumatera dari Tahun ke Tahun.

Pertanyaannya, apakah duit APBD Kabupaten Mandailing Natal dapat digunakan nantinya untuk kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur jalan sepertinya masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Madina di Tahun Anggaran 2019. 

Lihat, ruas ruas jalan poros penghubung antar wilayah Kecamatan membutuhkan perhatian serius untuk ditingkatkan pembangunannya. 

Peningkatan pembangunan jalan merupakan indikator kemajuan daerah Kabupaten Madina. Merangkai Desa, Kelurahan, Kecamatan hingga pusat Ibu kota Kabupaten harus diprioritaskan sebagai urat nadi perekonomian masyarakat.

Jalan Poros Desa, Kelurahan dan Kecamatan bagus dapat meningkatkan daya saing harga hasil pertanian dan perkebunan masyarakat. 

Sebaliknya, Jalan Poros penghubung antar Desa, Kelurahan dan kecamatan rusak berat daya saing harga hasil pertanian dan perkebunan bakal menurun cenderung tak stabil.

APBD yang lumayan besar mesti berbanding lurus dengan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Mandailing Natal. 

Itu tadi, jalan sebagai urat nadi aktifitas perekonomian rakyat serta sarana mobilitas sosial plus bahwa jalan sebagai salah satu item infrastruktur termasuk dalam poin-poin pendorong percepatan pembangunan suatu daerah.

Jalan poros Longat-Runding dan Kecamatan Pakantan contohnya nyata mesti di prioritaskan peningkatan pembangunannya.

Kondisi Dua jalan poros utama ke Dua Kecamatan cukup memprihatinkan dan mengkhawatirkan karena ruas jalan aspal di titik tertentu berlubang dan rusak.

Kenderaan baik roda Dua dan Empat keluar masuk melintas dan melewati jalan poros terpaksa zig zag dengan lambat menghindari aspal berlubang.

Warga Desa tak bisa berbuat banyak, mengurut dada dan pasrah menerima situasi dan kondisi jalan poros yang rusak berat. Hal itu, otomatis berdampak kepada pengangkutan hasil panen pertanian dan perkebunan seperti, padi, kopi, getah serta lainnya bisa berat di ongkos.

Pemkab Madina mesti bergerak cepat membenahi dan meningkatkan Infrastruktur jalan poros yang rusak berat. 

Jika keadaan infrasruktur jalan poros yang rusak tadi dibiarkan berlarut larut biaya perbaikan bakal lebih mahal. 

Itu sebabnya, pembangunan jalan poros yang rusak mesti jadi prioritas peningkatan pembangunannya agar kondisinya tidak bertambah parah dan biaya tidak bertambah mahal.

Kepada Pemkab Madina, masyarakat cuma bisa berharap membangun infrastruktur jalan poros penghubung Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal.