Kepala daerah
Sorotan terbaru dari Tag # Kepala daerah
Nasional
Nasional
Hadiri Rakornas 2026, H Asmar: Pemkab Kepulauan Meranti Siap Terapkan Program Prioritas Presiden
Bogor, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2). H Asmar hadir bersama Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzammil Baharudin, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Khalid Ali, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqhi, serta Kajari, Ricky Makado. Rakornas tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah senIndonesia. Dalam pidatonya di hadapan kepala daerah, H Prabowo Subianto singgung soal sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. "Karena itu saya jalankan sebagai mandataris, meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita, saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-align, nonblok. Kita tidak akan ikut pakta militer mana pun,” ujarnya. Kepala Negara meminta pemerintah pusat hingga daerah harus memahami perannya dalam menjalani tugas. “Kita berada di sini adalah karena rakyat kita. Kita berada di sini untuk melayani rakyat kita. Kita harus mengerti nasib bangsa ada di pundak kita semua. Saudara-saudara sekalian, sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat,” jelasnya. Dia mengingatkan jajaran pemerintah pusat hingga daerah agar memahami peran sebagai pelayan masyarakat. Ia menegaskan, keberadaan para pejabat publik semata-mata untuk kepentingan rakyat. "Kita berada di sini adalah karena rakyat kita. Kita berada di sini untuk melayani rakyat kita. Kita harus mengerti bahwa nasib bangsa ada di pundak kita semua, saudara-saudara sekalian, sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat," ucapnya. Selesai kegiatan, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar menyatakan, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat keselarasan kebijakan nasional dengan kebutuhan riil daerah. “Rakornas ini sangat strategis bagi daerah. Arahan Presiden menegaskan bahwa sinergi pusat dan daerah bukan sekadar slogan, tetapi keharusan agar program prioritas nasional benar-benar berdampak sampai ke masyarakat,” kupas H Asmar. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti siap mendukung dan mengimplementasikan program-program prioritas Presiden RI, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sumber daya manusia. “Kami di daerah, termasuk Kepulauan Meranti, membutuhkan kesinambungan kebijakan dan dukungan lintas sektor. Dengan komunikasi yang kuat antara pusat dan daerah, kami optimistis target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dapat dicapai,” tegasnya. Ia menilai pesan Presiden RI terkait kemandirian bangsa dan kesiapsiagaan nasional relevan dengan semangat membangun daerah. “Semangat berdikari yang disampaikan Presiden sejalan dengan upaya kami mendorong daerah agar lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing, tanpa meninggalkan prinsip kebersamaan dan gotong royong,” tukasnya. Pada Rakornas tahun ini, Kemendagri usung tema "Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045". Tema tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas Presiden melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Rakornas tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 4.487 peserta, yang terdiri dari pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Riau
Riau
Keren! Bupati Kepulauan Meranti Terima Penghargaan Kepala Daerah Peduli Aspirasi Masyarakat
Pekanbaru, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H.Asmar, raih penghargaan di ajang Tribun Pekanbaru Award 2025 untuk kategori Kepala Daerah Peduli Aspirasi Masyarakat. Penghargaan tersebut diterima H Asmar pada malam puncak penganugerahan yang digelar di Hotel Grand Elite, Pekanbaru, Rabu (27/8) tadi malam. Kegiatan usung tema “Gebrakan Sang Pemimpin” itu dihadiri sejumlah tokoh penting di Provinsi Riau. Hadir di antaranya Gubernur Riau, Kapolda Riau, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, Wali Kota Dumai, H Faisal, Bupati Pelalawan, Zikri, Wakil Wali Kota Kampar, Misharti, serta perwakilan BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan tokoh inspiratif lainnya. Penyelenggara menilai, H Asmar merupakan sosok pemimpin yang berdedikasi, dan konsisten mendengar, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Komitmennya ditunjukkan melalui berbagai kebijakan dan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan daerah. Menanggapi penghargaan tersebut, H Asmar menyampaikan rasa syukur dan mengapresiasi kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Riau
Riau
Termasuk Asmar-Muzamil LAM Riau Tepuk Tepung Tawar Kada se Riau
Pekanbaru, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar bersama Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin, ikuti tepuk tepung tawar di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) di Kota Pekanbaru, Sabtu (1/3). Prosesi adat melayu itu bagian dari penyambutan para kepala daerah, baik gubernur hingga bupati dan wali kota se Provinsi Riau, setelah ikuti retret yang dilaksanakan Kemendagri di Magelang (Lembah Tidar). Bupati Kepulauan Meranti ucapkan terima kasih atas penyambutan dan prosesi tepuk tepung tawar dari LAM Riau tersebut. Ia menilai ini bagian dari ucapan doa dan harapan agar pemerintahan yang bakal dipimpinnya lima tahun mendatang berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subahanahu Wa Taala.
Sumut
Sumut
Berkontribusi, PW Al Washliyah Akan Berikan 5 Kepala Daerah Penghargaan
Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara akan memberikan penghargaan kepada 5 kepala daerah yang selama ini berkontribusi kepada Al Washliyah.
Sawit
Sawit
Soal Hasil DBH Sawit, Gubri Minta Gunakan Dana Untuk Perbaikan Jalan
Pekanbaru, katakabar.com - Gubernur Provinsi Riau, H Syamsuar mengingatkan dan meminta kepada seluruh kepala daerah agar menggunakan hasil Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit yang diterima daerah untuk permbangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Menurut Syamsuar, dilansir dari laman website resmi Pemprov Riau, pada Jumat (3/11), uang ini (DBH sawit) digunakan khususnya berkaitan dengan perbaikan-perbaikan jalan yang ada di daerah masing-masing. "Pak bupati dan wali kota sudah maklum, sebab kepada kami arahnya juga seperti itu, yakni perbaikan jalan-jalan provinsi yang ada di sekitar perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah masing-masing," kata mantan Bupati Siak ini di depan seluruh kepala daerah se Provinsi Riau di acara Rapat Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa se Provinsi Riau Tahun 2023 di SKA CoEx Pekanbaru, kemarin. Gubri merasa potensi yang dihasilkan dengan nilai DBH kelapa sawit yang diterima belum sesuai, mengingat Riau provinsi terbesar sebagai penghasil sawit di Indonesia dan menjadi devisa negara. Tapi, diakuinya bakal berjuang lebih keras lagi, agar nilai yang diberikan sesuai dengan potensi yang dimiliki Provinsi Riau. "Meski saat ini belum sesuai. Alhamdulillah, kita terima dulu. Insya Allah kita berjuang lagi dengan para gubernur penghasil kelapa sawit biar ke depan bisa lebih besar dari apa yang kita terima dari saat ini, dan sesuai peruntukannya," kata Syamsuar. Diketahui, perjuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit akhirnya terwujud. Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati mulai menyalurkan DBH perkebunan kelapa sawit bagi 350 daerah penghasil. Total DBH yang akan ditransfer per September hingga Desember 2023 sebanyak Rp3,4 triliun. Provinsi Riau menjadi penerima terbesar DBH kelapa sawit, yakni sebanyak Rp83,13 miliar. Disusul Sumatra Utara Rp74,86 miliar, dan Kalimantan Barat Rp65,66 miliar. Di Peraturan Pemerintah (PP) terkait DBH Sawit ini tertuang dalam PP Nomor 38 Tahun 2023 tentang DBH Perkebunan Kelapa Sawit. Di mana dalam pasal 5, dijelaskan jika DBH kelapa Sawit dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 20 persen, kabupaten dan kota penghasil sebesar 60 persen dan kabupaten kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten dan kota penghasil sebesar 20 persen.
Riau
Riau
Selepas MoU 'Jaga Zapin', Kada Mesti Aktif Awasi Harga TBS Sawit di PKS
Pekanbaru, katakabar.com - Nota Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Understanding (MoU) 'Jaga Zapin sudah kelar. Saatnya Kepala Daerah (Kada) aktif mengawasi harga Tandab Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang beroperasi di masing-masing daerahnya. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsj Riau, H Suher meminta kepada seluruh bupati dan walikota se Riau agar aktif mengawasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS). Hal ini sebagai tindak lanjut dari ditekennya Nota Perjanjian Kerja Sama (MoU) Jaga Zona Pertanian, Perekonomian, dan Perindustrian (Jaga Zapin), pada Senin (11/9) lalu. Program 'Jaga Zapin salah satu inovasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau untuk mengawal stabilitas harga hasil pertanian, perkebunan dan industri secara komprehensif dan berkesinambungan. "Harapan kita seluruh kabupaten bergerak mengawasi harga TBS kelapa sawit yang ada di PKS-PKS. Soalnya yang punya wilayah itu kabupaten, jadi peran aktif kabupaten itu yang harus diperkuat," kata Suher dilansir dari laman elaeis.co, pada Kamis (14/9). Dengan pengawasan yang lebih aktif ujar Suher, para petani kelapa sawit, khususnya petani swadaya bisa mendapatkan harga yang berkeadilan. "Seperti arahan dari Pak Kajati dan Pak Gubernur, mudah-mudahan bisa diimplementasikan oleh bupati dan walikota, agar betul-betul petani swadaya dapat harga yang berkeadilan," jelasnya. Jangan setelah MoU nanti bupati tidak memfollow up. Itu sama saja. Menurutnya, program 'Jaga Zapin' ini telah sukses membuat harga TBS kelapa sawit di Riau menjadi lebih baik. Pasalnya setiap laporan dari para perusahaan yang menjadi sumber data dalam penetapan harga TBS kelapa sawit jadi lebih tertib "Sejak ikut serta Kejati Riau di penetapan harga TBS kelapa sawit, Alhamdulillah harga kelapa sawit menjadi lebih baik. Ini sangat tampak perkembangannya, dan ini suatu terobosan yang luar biasa yang dibuat oleh Kajati Riau dan Gubernur Riau," bebernya. Program ini mestinya bisa diterapkan di provinsi lain. Ini mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk provinsi lain, timpanya.