Politik
Sorotan terbaru dari Kategori Politik
Politik
Politik
Pengurus Baru KAMMI Medan Resmi Dilantik, Revitalisasi Komisariat Jadi Fokus
Kepengurusan baru Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Medan periode 2026-2028 resmi memulai masa kerjanya.
Politik
Politik
Etika Jadi Kunci di Era AI, Legislator Senayan Ingatkan Masyarakat Jangan Asal Sebar Informasi
Jakarta, katakabar.com - Perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) semakin memengaruhi berbagai aktivitas masyarakat. Di tengah kemudahan dan peningkatan produktivitas yang ditawarkan teknologi tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada risiko penyalahgunaan apabila AI digunakan tanpa memperhatikan etika dan tanggung jawab. Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat mengibaratkan teknologi sebagai pisau bermata dua. Menurutnya, teknologi dapat memberikan manfaat apabila dimanfaatkan secara tepat, tetapi berpotensi menimbulkan dampak negatif ketika disalahgunakan. Demikian kata Syahrul saat menjadi pembicara dalam Forum Diskusi Publik yang digelar Bakti Komdigi bersama Komisi I DPR RI angkat tema “Etika Digital di Era AI: Cerdas Berteknologi, Bijak Berinformasi”, di penghujung Agustus 2026 lalu. Dijelaskan Syahrul, teknologi digital saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi, pendidikan, pekerjaan hingga memperoleh informasi, semakin banyak dilakukan melalui platform digital. Itu sebabnya, kemajuan teknologi dinilai perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai etika, tanggung jawab, serta kemampuan berpikir kritis. “Teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Pisau bisa digunakan untuk membantu pekerjaan dan memberikan manfaat, tetapi kalau digunakan dengan cara yang salah, bisa mencelakai. Begitu juga teknologi, termasuk AI. Semua tergantung bagaimana manusia menggunakannya,” ujar Syahrul. AI Buka Peluang, tetapi Juga Mengandung Risiko AI memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Teknologi tersebut dapat membantu mengolah informasi, meningkatkan produktivitas, mendukung proses pendidikan, hingga mempermudah berbagai pekerjaan. Tetapi, ucap Syahrul, kemudahan dalam memproduksi dan menyebarkan konten juga membuka ruang bagi penyalahgunaan. AI dapat dimanfaatkan untuk membuat informasi palsu, memanipulasi konten, menghasilkan materi yang menyesatkan, hingga menciptakan konten yang berpotensi merugikan pihak lain. Ia menilai kemampuan menggunakan teknologi harus berjalan beriringan dengan kecerdasan moral. “Jangan sampai kita hanya menjadi pintar menggunakan teknologi, tetapi tidak pintar dalam mempertimbangkan dampaknya. Kita harus memiliki etika. Apa yang kita buat, apa yang kita sebarkan, harus dipikirkan apakah memberikan manfaat atau justru merugikan orang lain,” ulasnya. DPR RI Ingatkan Masyarakat Tak Asal Sebar Informasi Syahrul juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai atau menyebarkan setiap informasi yang ditemukan di ruang digital. Perkembangan AI membuat produksi konten menjadi semakin mudah. Kondisi tersebut juga memungkinkan munculnya konten yang terlihat meyakinkan, tetapi belum tentu sesuai dengan fakta. Lantaran itu, masyarakat didorong membangun kebiasaan melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi kepada orang lain. “Di era digital ini, jari kita bisa lebih cepat daripada pikiran kita. Begitu informasi kita sebarkan, dampaknya bisa ke mana-mana. Karena itu, sebelum membagikan sesuatu, pastikan dulu kebenarannya dan pikirkan dampaknya,” pesannya. Ia menegaskan, ruang digital merupakan ruang publik yang perlu dijaga bersama. Kebebasan berekspresi, menurutnya, tetap harus disertai tanggung jawab serta memperhatikan aturan dan kepentingan orang lain. Syahrul berharap literasi digital tidak hanya berorientasi pada kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi, tetapi juga membentuk karakter pengguna teknologi yang kritis, bertanggung jawab dan beretika. “Tujuan akhirnya adalah bagaimana teknologi benar-benar menjadi alat untuk mencerdaskan masyarakat, bukan sebaliknya membuat masyarakat mudah dipengaruhi, mudah terprovokasi dan mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar,” tegasnya. Pakar Dorong Penggunaan AI yang Bertanggung Jawab Pakar Ade Rahmatullah, S.Fil.I., M.M., mengatakan kehadiran AI telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh, memproduksi dan menyebarkan informasi. Menurutnya, perubahan tersebut membutuhkan kemampuan baru agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memahami konsekuensi dari setiap aktivitas yang dilakukan di ruang digital. Kemudahan menghasilkan konten dengan bantuan AI, kata Ade, harus diikuti tanggung jawab untuk memastikan konten yang dibuat tidak melanggar etika, merugikan orang lain maupun menyebarkan informasi yang menyesatkan. Sementara, akademisi Wamdi, S.Pd., M.H., menilai pendidikan mengenai etika digital perlu diperkuat sejak dini, khususnya kepada generasi muda yang menjadi salah satu kelompok aktif dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Disebutkan Wamdi, kemampuan literasi digital harus dibarengi dengan kemampuan berpikir kritis. Hal tersebut penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam hoaks, manipulasi digital, penipuan maupun berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi AI. Dorong Ruang Digital yang Sehat Forum Diskusi Publik tersebut menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk memahami perkembangan teknologi sekaligus berbagai tantangan yang menyertainya. Melalui tema “Etika Digital di Era AI: Cerdas Berteknologi, Bijak Berinformasi”, Bakti Komdigi bersama Komisi I DPR RI mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi sekaligus memperkuat kesadaran mengenai etika dan tanggung jawab dalam berinformasi. Dengan literasi digital yang kuat dan kemampuan berpikir kritis, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan perkembangan AI secara bijak serta turut menjaga ruang digital agar tetap sehat, aman dan memberikan manfaat bagi publik.
Politik
Politik
DPC PKB Rohul Bertemu Bupati Bahas Sinergi Pembangunan
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Di ruang kerja yang penuh suasana kekeluargaan di Rumah Dinas (Rumdis) Bupati Rokan Hulu, jajaran Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Rokan Hulu melangkah bukan sekadar untuk bersilaturahmi. Mereka datang membawa niat tulus: menyatukan dukungan sekaligus menegaskan tanggung jawab mengawal jalannya pemerintahan demi kemaslahatan rakyat. Pertemuan berlangsung Rabu (16/9) dihadiri Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., didampingi Kepala Badan Kesbangpol, Gorneng, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Kominfo, Suharman Nst, S.Pi., M.M. Sementara dari barisan PKB hadir Ketua DPC, Ir. H. Hafith Syukri, M.M., Sekretaris, Arnold Syahputra B, S.H., M.H., Anggota DPRD, Alex Febrima, S.Pd., M.Si., beserta jajaran pengurus DPC dan PAC se-Kabupaten Rokan Hulu. Komunikasi terbuka antara kekuatan politik dan pemerintah bukan sekadar seremoni, itulah ruh pertemuan ini. Ketua DPC PKB Rohul, Hafith Syukri, menyampaikan bahwa kehadiran partai tidak boleh hanya terasa saat musim pemilihan. "PKB Rokan Hulu berdiri mendukung sepenuhnya program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Kami sangat mengapresiasi kinerja Bupati dan Wakil Bupati yang telah bergerak nyata," ujar Hafith tegas. "Kepuasan tidak boleh membuat kita lengah. Dukungan kami beriringan dengan tanggung jawab mengawal dan memastikan setiap kebijakan benar-benar membawa manfaat, dan roda pemerintahan terus berjalan ke arah yang lebih baik," terangnya Pernyataan ini menegaskan posisi PKB: tidak sekadar membenarkan segala sesuatu yang terjadi, melainkan mendampingi sekaligus mengawasi agar arah pembangunan tetap setia pada kepentingan publik. Hafith menekankan membangun Rokan Hulu bukan tugas satu pihak saja. Sinergi antar pemerintah, partai politik, lembaga legislatif, dan seluruh elemen masyarakat mutlak diperlukan agar setiap langkah yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan warga. Komunikasi yang terjalin terbuka, menurutnya, adalah jembatan agar persoalan yang muncul dapat dihadapi bersama, dicarikan solusi yang adil dan tepat. Bupati Rokan Hulu, Anton menyambut hangat kehadiran jajaran PKB. Baginya, keterbukaan dan kerjasama lintas elemen adalah fondasi kokoh yang menjaga jalannya pembangunan tetap stabil dan terarah. Pertukaran pandangan yang berlangsung hangat dan terbuka menjadi bukti: di Rokan Hulu, perbedaan peran bukan sekat, melainkan kekuatan untuk melangkah bersama. Audiensi ini akhirnya menjadi lebih dari sekadar pertemuan, ia menjadi janji bersama: pemerintahan yang berjalan transparan, didukung kekuatan politik yang bertanggung jawab, dan seluruh langkah pembangunan senantiasa dikawal demi kesejahteraan rakyat Rokan Hulu.
Politik
Politik
Afni Resmi Jadi Ketua NasDem Siak!
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menunjuk Bupati Siak Afni Zulkifli menjadi Ketua DPD NasDem Siak menggantikan Muhammad.
Politik
Politik
RDP DPRD Sumut Soroti Penggusuran Bioskop RIA Binjai, PT AIJ Diminta Bertanggung Jawab
Polemik penggusuran Bioskop RIA Binjai dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sumatera Utara
Politik
Politik
FORWAKA Sumut Siapkan Koperasi, LBH, dan STM untuk Anggota
FORWAKA Sumut menyiapkan Koperasi, LBH, dan STM untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan hukum, dan solidaritas anggota.
Politik
Politik
Ikhsan Ramadona, S.IP: Niat Mengabdi, Langkah Nyata Buat Teluk Sono Resmi Daftar Bacalon Kades
Rokan Hulu, katakabar.com - Sebuah niat tulus yang lama dipendam, untuk kembali ke kampung halaman dan membangunnya dari dekat, kini diwujudkan dalam langkah yang pasti dan penuh keyakinan. Pagi itu, pada 7 September 2026, suasana di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Teluk Sono terasa hangat dan penuh harapan, ketika Ikhsan Ramadona, S.IP. melangkah masuk dengan wajah tenang tetapi penuh tekad membawa serta cita-cita luhur untuk mengabdikan diri sepenuhnya memajukan desa yang dicintainya sejak kecil. Kedatangannya disambut langsung Ketua Panitia Pilkades, Hendri, beserta seluruh anggota panitia, didampingi oleh jajaran Panwaslu Desa Teluk Sono dan Ketua BPD Teluk Sono. Suasana berlangsung khidmat namun penuh keakraban, mencerminkan semangat demokrasi yang tumbuh di tengah masyarakat desa. Setelah berbincang sejenak tentang proses pencalonan dan harapan bagi kemajuan desa, Ikhsan secara resmi menyerahkan seluruh berkas administrasi persyaratan pencalonan untuk diperiksa oleh panitia. Ketua Panitia, Hendri, kemudian memeriksa satu per satu kelengkapan dokumen tersebut dengan teliti. Setelah dicermati secara menyeluruh, ia menyampaikan penilaiannya secara terbuka dan transparan: “Berkas yang diserahkan Ikhsan Ramadona, S.IP. secara garis besar telah memenuhi persyaratan utama sebagai bakal calon Kepala Desa Teluk Sono. Tetapi, masih terdapat dua berkas pendukung yang belum kami terima secara lengkap. Kami telah menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Ikhsan, dan memohon agar kekurangan tersebut dapat dilengkapi sebelum batas waktu yang telah ditetapkan, serta tetap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan panitia pelaksana," kata Hendri. Mendengar penjelasan tersebut, Ikhsan Ramadona menyambut baik arahan panitia dan tidak mempermasalahkan hal itu. Dengan sikap terbuka dan rendah hati, ia menyatakan: “Saya berjanji akan segera melengkapi kedua persyaratan yang belum terpenuhi itu secepat mungkin, sebelum batas waktu yang ditentukan. Saya berharap seluruh proses pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2026 ini dapat berjalan dengan lancar, jujur, aman, dan damai sesuai harapan kita semua," jelas Ikhsan. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada panitia pelaksana atas sambutan yang hangat serta arahan yang diberikan. “Terima kasih kepada Bapak Ketua, seluruh anggota panitia, BPD, dan Panwaslu yang telah menyambut saya dengan baik. Semoga kerja sama kita ini menjadi awal yang baik untuk kemajuan desa kita bersama," ucapnya. Asa Besar: Memajukan Teluk Sono, Membangun Bersama dari Bawah Bagi Ikhsan Ramadona, pencalonan ini bukan sekadar keinginan untuk menduduki jabatan, melainkan sebuah panggilan hati untuk pulang dan mengabdi. Ia mengakui Desa Teluk Sono memiliki potensi yang sangat besar baik dari segi sumber daya alam, letak geografis, maupun semangat dan keramahan masyarakatnya. Tetapi, potensi tersebut belum sepenuhnya tergarap secara maksimal karena berbagai keterbatasan dan tantangan yang dihadapi desa selama ini. “Teluk Sono adalah tanah tempat saya dilahirkan, tempat saya tumbuh besar, dan tempat keluarga serta orang-orang yang saya cintai berada. Saya tidak bisa berdiri diam melihat desa kita tertinggal dari desa-desa lain. Saya ingin hadir bukan untuk menjadi pemimpin yang jauh dari rakyat, melainkan pemimpin yang berada di tengah-tengah masyarakat, mendengar setiap keluh kesah, dan bekerja bersama-sama dari bawah,” cerita Ikhsan dengan suara mantap namun penuh kerendahan hati. Ia memiliki harapan besar untuk memajukan Teluk Sono di berbagai bidang, yakni: • Pembangunan infrastruktur desa yang merata — memperbaiki jalan, jembatan, dan akses air bersih yang menjadi kebutuhan dasar warga. • Pemberdayaan ekonomi masyarakat — mengembangkan potensi pertanian, perkebunan, dan usaha mikro agar warga desa memiliki penghasilan yang layak dan meningkat dari hari ke hari. • Peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan pemuda — memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak desa untuk belajar dan berprestasi, serta menciptakan lapangan kerja agar para pemuda tidak harus pergi merantau untuk mencari nafkah. • Penguatan pelestarian budaya dan lingkungan — menjaga warisan leluhur sekaligus menjaga kelestarian alam agar tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi mendatang. “Jika saya dipercaya nanti, saya tidak akan bekerja sendirian. Kemajuan Teluk Sono adalah tanggung jawab kita semua — pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, pemuda, ibu-ibu, dan seluruh warga desa. Saya ingin membangun dengan musyawarah, keterbukaan, dan kebersamaan. Tidak ada warga yang ditinggalkan, tidak ada aspirasi yang diabaikan,” tegasnya. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya, Ikhsan Ramadona bertekad membawa perubahan yang nyata, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Teluk Sono. “Kembali untuk membangun, hadir untuk mengabdi — itulah janji yang ingin saya wujudkan bersama seluruh warga Teluk Sono. Mari kita berjalan bersama, bergandengan tangan, memajukan desa yang kita cintai ini menjadi desa yang makmur, sejahtera, dan bermartabat," sebutnya.
Politik
Politik
Mengawal Anggaran Pendidikan, Komisi X Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Pendidikan Tanpa Biaya
Jakarta, katakabar.com - Komisi X DPR RI setujui pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp61,1 triliun. Pada persetujuan tersebut, Komisi X memberikan sejumlah catatan, terutama terkait peningkatan kesejahteraan guru, pemenuhan alokasi anggaran pendidikan, serta tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9) lalu. Rapat membahas persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027, serta program yang akan didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis Komisi X. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani selaku pimpinan rapat, menyampaikan selain menerima pagu anggaran Kemendikdasmen sebesar Rp61,1 triliun, Komisi X juga menerima usulan tambahan anggaran sebesar Rp157,75 triliun. Adapun total kebutuhan anggaran yang diusulkan mencapai Rp306,51 triliun untuk menindaklanjuti putusan MK terkait pendidikan dasar. "Komisi X DPR RI menerima pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp61.100.819.081.000," ujar Lalu saat membacakan kesimpulan rapat. Menurut Lalu, persetujuan tersebut disertai catatan dan masukan dari anggota Komisi X yang perlu menjadi perhatian Kemendikdasmen dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program tahun anggaran 2027. Salah satu perhatian utama ialah pemenuhan kebutuhan anggaran pendidikan dan kepastian kesejahteraan pendidik. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, dalam pandangan fraksi, menyoroti tindak lanjut Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024. Ia meminta pemerintah lebih optimistis dalam menyusun simulasi kebutuhan anggaran pendidikan, mengingat tambahan sekitar Rp5 triliun dinilai belum cukup untuk memenuhi porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam sisa waktu dua tahun. Sedang, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Kadafi menyoroti kesejahteraan guru dan tendik yang masih menghadapi ketidakpastian. Menurutnya, peningkatan anggaran pendidikan perlu diarahkan pula untuk memberikan kepastian bagi para pendidik yang telah mengabdi di berbagai daerah. “Yang utama adalah bagaimana kita bisa mendorong kesejahteraan para guru dan juga tendik yang terus mengabdi dalam ketidakpastian agar bisa nyaman dan mendapatkan kepastian,” ungkap Kadafi. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, aminkan Kadafi. Ia meminta usulan tambahan anggaran dikawal secara ketat agar dapat mendukung keberlanjutan program prioritas nasional. Menurutnya, pengawalan tersebut juga penting untuk memastikan peningkatan mutu layanan pendidikan, kelancaran digitalisasi, serta pelaksanaan putusan MK dapat direalisasikan di lapangan. Lalu menegaskan, berbagai pandangan dan masukan tersebut menjadi bagian dari catatan resmi Komisi X yang harus diperhatikan Kemendikdasmen dalam menjalankan program pada 2027. “Komisi X DPR RI menekankan kepada Kemendikdasmen RI agar menjadikan pandangan dan masukan anggota Komisi X DPR RI yang disampaikan dalam laporan singkat pembahasan Pagu Indikatif hingga Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Kemendikdasmen RI Tahun Anggaran 2027,” tegas legislator dari Fraksi PKB itu. Selanjutnya, pagu anggaran tersebut akan disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Komisi X DPR RI akan mengawal pelaksanaan program dan anggaran tersebut agar berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pemanfaatan anggaran diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menghadirkan perbaikan nyata bagi layanan pendidikan serta kepastian dan kesejahteraan guru dan tendik di berbagai daerah.
Politik
Politik
Bobby Nasution Buka Rakor PAD Sumut, Pemko Binjai Bahas Penguatan Fiskal Daerah
Bobby Nasution Buka Rakor PAD Sumut, Pemko Binjai Bahas Penguatan Fiskal Daerah, Senin
Politik
Politik
Dikomandoi Mohammad Aidi, Demokrat Rohul Gelar Kerja Bakti dan Salurkan Sembako di Pasir Pengaraian
Rokan Hulu, katakabar.com - Sempena Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 25 Partai Demokrat, DPC Kabupaten Rokan Hulu realisasikan arahan Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono lewat pelaksanaan program unggulan “Gerakan Langit Biru Indonesia Asri”: sebuah gerakan luas merawat lingkungan, sekaligus mempererat kebersamaan, dan kepedulian nyata terhadap masyarakat. Berlangsung Jumat (21/8), puluhan hingga ratusan elemen berkumpul untuk menggelar kerja bakti menyeluruh di kawasan Pemakaman Umum Kampung Bukit, Kelurahan Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah. Kegiatan bersih‑bersih merapikan lingkungan ini bukan saja seremonial, melainkan perwujudan prinsip, yakni kemajuan harus berjalan beriringan dengan pelestarian alam dan kenyamanan bersama. Hadir memeriahkan kegiatan, meliputi Bupati Rokan Hulu dua periode, sekaligus Anggota DPR RI, Drs. H. Achmad, M.Si, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Bung Eka Buana, unsur Bappilu Riau, Deni Saputra, Anggota DPRD Provinsi Riau, Hj. Magdalaini, jajaran pengurus DPC, serta Fraksi Demokrat, Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu sekaligus Plt Ketua DPC, Mohammad Aidi, S.H. beserta pengurus PAC, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda, pelajar, petugas kebersihan berjumlah keseluruhan 275 orang. Mohammad Aidi menyampaikan Gerakan Langit Birui Indonesia Asri hanyalah awal dari rentetan aksi yang terus digulirkan: “Kami juga telah menyiapkan donor darah, perayaan meriah HUT RI ke‑81 dan berbagai kegiatan lain yang menyentuh langsung kebutuhan warga,” ujarnya. “Inti dari gerakan ini adalah komitmen kita: pembangunan tidak boleh merusak lingkungan hidup. Seperti yang kita lakukan hari ini merawat dan membersihkan tempat pemakaman umum milik kita semua adalah bukti bahwa kita peduli, kita turun ke lapangan, bekerja bersama‑sama,” tegas Mohammad Aidi. Di momen penuh kebersamaan ini, Anggota DPR RI, Dr. H. Achmad, M.Si turut menyerahkan bantuan berupa 150 paket sembako untuk disalurkan kepada warga yang membutuhkan agar kehadiran Partai Demokrat benar‑benar dirasakan meringankan beban dan menegaskan perhatian nyata kepada rakyat. “Semoga gerakan sederhana namun mulia ini kembali membangkitkan semangat gotong‑royong. Kebersihan lingkungan, kesehatan dan kenyamanan tempat tinggal adalah tanggung jawab kita bersama, dan Partai Demokrat ingin selalu berada di barisan paling depan mewujudkannya,” harapnya. Sedang, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Bung Eka Buana, mengapresiasi antusiasme seluruh unsur di Rokan Hulu. “Gerakan Langit Birui Indonesia Asri adalah program yang digulirkan secara nasional bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke‑25 Partai Demokrat. Seluruh pengurus dan kader diminta benar‑benar turun ke tengah masyarakat, mendengar apa yang dibutuhkan, hadir menyelesaikan masalah bersama bukan sekadar berdiri dan berbicara,” pesannya. “Mari kita pertahankan semangat ini: semakin dekat ke rakyat, semakin nyata karya kita,” ajak Bung Eka Buana disambut tepuk tangan seluruh peserta.
