Laporkan
Sorotan terbaru dari Tag # Laporkan
Nasional
Nasional
Terisi 40 Persen Tiket Mudik Gratis, KAI Divre III Palembang Laporkan Update Ketersediaan Tempat Duduk
Palembang, katakabar.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang menyampaikan update terbaru ketersediaan tempat duduk Program Mudik Gratis Kereta Api Tahun 2026 untuk keberangkatan pada 16 dan 17 Maret 2026. Program ini hasil kolaborasi antara KAI Divre III Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Bank Sumsel Babel dalam rangka menyambut Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah Tahun 2026 Masehi. Sejak resmi dibuka pada 4 Februari 2026, antusiasme masyarakat terhadap program ini terus menunjukkan tren positif, data terakhir Minggu, 15 Februari 2026, untuk KA Bukit Serelo tujuan Lubuk Linggau dan KA Rajabasa tujuan Tanjungkarang, tercatat sebanyak 1.165 orang telah mendaftar atau sekitar 40 persen dari total 2.912 tiket mudik gratis yang disediakan. Manager Humas Divre III Palembang, Aida Suryanti, menyampaikan program ini bertujuan menyediakan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. “Program mudik gratis ini menjadi wujud komitmen KAI bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Bank Sumsel Babel dalam menghadirkan perjalanan mudik yang aman dan menyenangkan bagi masyarakat,” ujar Aida. Secara rinci, untuk keberangkatan tanggal 16 Maret 2026, KA Bukit Serelo relasi Kertapati-Lubuk Linggau mencatat 608 pendaftar atau 97 persen dari kapasitas yang tersedia. Sementara, KA Rajabasa dengan tujuan Tanjungkarang telah terdaftar 265 pendaftar atau 32 persen. Adapun untuk keberangkatan tanggal 17 Maret 2026, KA Bukit Serelo tujuan Lubuk Linggau tercatat 200 pendaftar atau 32 persen. Sedangkan KA Rajabasa tujuan Tanjungkarang sebanyak 93 pendaftar atau 11 persen. KAI Divre III Palembang mengimbau calon peserta untuk segera memanfaatkan ketersediaan yang masih ada. Ketersediaan tempat duduk dapat berubah sewaktu waktu seiring proses pendaftaran yang terus berjalan. Aida menambahkan masyarakat yang berminat untuk mengikuti mudik gratis keberangkatan pada 16 Maret 2026 dapat melakukan pendaftaran langsung di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Bidang Perkeretaapian, yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 51 Palembang, dengan melengkapi persyaratan berupa KTP dan Kartu Keluarga serta mengikuti akun media sosial resmi Pemprov Sumsel dan Dishub Sumsel. Sedang untuk keberangkatan pada 17 Maret 2026 bisa mendaftarkan melalui link pendaftaran dibawah ini : - Relasi Kertapati - Lubuk Linggau : https://bit.ly/BSBMUDIKSUMSEL1447HPLG-LLG - Relasi Kertapati - Tanjungkarang : https://bit.ly/BSBMUDIKSUMSEL1447HPLG-BDL Aida mengatakan, saat melakukan registrasi, calon penumpang wajib memastikan kebenaran data yang diinput. Kesalahan dalam input data dapat menyebabkan tidak diperolehnya tiket keberangkatan. Periode registrasi dari tanggal 13 Februari 2026 sampai dengan 05 Maret 2026 atau hingga kapasitas terpenuhi. “Program ini terbuka untuk masyarakat umum dengan persyaratan yang mudah. Kami berharap kehadiran program mudik gratis ini dapat menghadirkan perjalanan yang lebih tenang, nyaman, dan penuh kebahagiaan, sehingga momen Lebaran 1447 H menjadi pengalaman yang berkesan bagi seluruh peserta,” ucap Aida. Melalui sinergi bersama KAI Divre III Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Bank Sumsel Babel, ingin memastikan setiap perjalanan mudik menjadi cerita pulang yang hangat dan berkesan. Semoga program ini menghadirkan kebahagiaan di setiap perjalanan, dari stasiun keberangkatan hingga pelukan di kampung halaman sekaligus memperkuat peran kereta api sebagai pilihan utama perjalanan mudik masyarakat Sumatera Selatan.
Ekonomi
Ekonomi
MicroStrategy Laporkan Rugi Bersih $4,2 Miliar di Q1 Meski Bitcoin Yield Capai 13 Persen!
Jakarta, katakabar.com - Perusahaan teknologi Strategy, yang sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy, melaporkan kerugian bersih sebesar USD $4,2 miliar pada kuartal pertama tahun 2025. Kerugian signifikan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai pasar Bitcoin, aset utama yang selama ini menjadi strategi investasi perusahaan. Meskipun harga Bitcoin mengalami koreksi tajam, dampaknya begitu besar terhadap laporan keuangan perusahaan yang memiliki eksposur besar terhadap aset kripto tersebut. Meski dilanda kerugian besar, Strategy justru menunjukkan sikap optimistis dengan tetap meningkatkan kepemilikan Bitcoin mereka. Selama kuartal pertama, perusahaan mencatatkan pertumbuhan kepemilikan Bitcoin sebesar 13 persen. Langkah ini menandakan kepercayaan jangka panjang perusahaan terhadap potensi aset digital tersebut, meski volatilitas pasar kripto masih tinggi dan belum menunjukkan pemulihan signifikan. Tak berhenti di situ, Strategy umumkan rencana ambisius untuk membeli lebih banyak Bitcoin ke depannya. Dalam pernyataan resmi, perusahaan mengungkapkan niatnya untuk menggelontorkan dana tambahan hingga $15 miliar guna memperbesar portofolio Bitcoin mereka. Strategi agresif ini menuai perhatian pelaku pasar, mengingat perusahaan tetap berpegang pada pendekatan akumulasi aset kripto meskipun sedang menanggung kerugian besar.
Nasional
Nasional
Dewan Kotim: Perusahaan Perkebunan Besar Sawit Mesti Rutin Laporkan Naker
Sampit, katakabar.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Handoyo J Wibowo menekankan, perusahaan besar perkebunan kelapa sawit mesti rutin melaporkan perkembangan ketenagakerjaan perusahaan kepada pemerintah. Hal itu, ujar Handoyo, untuk permudah pengawasan hingga presentasi pemberdayaan tenaga kerja lokal atau tempatan Selain itu, kata Handoyo, untuk menjawab banyaknya tudingan PBS enggan merekrut tenaga kerja lokal. "Perusahaan wajib melaporkan terkait tenaga kerja yang dipekerjakan. Jangan sampai nanti menimbulkan masalah,” jelasnya, dilansir dari laman Mata Kalteng, pada Selasa (26/12). Kalau pemberdayaan tenaga kerja kurang, tutur Handoyo, bisa picu kurangnya ikatan emosional dan harmonisasi dengan warga sekitar. Bahkan, timbulkan anggapan masyarakat sekitar kebun hanya jadi penonton ketika PBS sudah operasional. Padahal, kebun itu berdiri di atas tanah leluhur mereka. Hal semacam ini, jika terus digulirkan dan dibiarkan, bakal picu masalah di kemudian hari. ”Saya sarankan manajemen PBS untuk berdayakan masyarakat lokal lebih maksimal. Apalagi perekrutan tenaga kerja lokal ini sudah ada ketentuannya dam mengingat kehadiran investor di daerah harus memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat sekitarnya,” tegasnya. Kewajiban perusahaan menyertakan program jaminan sosial harus dilakukan, harap Handoyo, di mana sejumlah perusahaan dinilai ada yang berupaya akal-akalan dengan program tersebut di Kabupaten Kotawaringin Timur. "Dengan tidak mendaftarkan karyawan dalam program lantaran status karyawan tersebut," sebutnya.
Riau
Riau
Pemda Segera Laporkan RPK Baru Bisa DBH Kelapa Sawit Cair
Pekanbaru, katakabar.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Burhani menjelaskan, cara penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit dilakukan dua kali penyaluran, yakni tahap pertama 50 persen dan tahap kedua 50 persen. "Untuk penyaluran DBH kelapa sawit ini nanti dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) masing-masing daerah yang ada di Riau, yakni KPPN Pekanbaru, KPPN Dumai dan KPPN Rengat," kata Burhani, dilansir dari laman elaeis.co, pada Senin (2/10). Tapi penyalurannya itu, terang Burhani, berdasarkan rekomendasi dari teman-teman di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). "Rekomendasi itu bisa dikeluarkan setelah masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) penuhi berbagai persyaratan termasuk pelaporan-pelaporan," ujarnya. Pada penyaluran tahap satu, tutur Burhani, realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya serta laporan konsolidasi realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya. "Lantaran belum ada, ini baru kali pertama disalurkan, mungkin tetap dibuat laporannya tapi isinya nanti nihil. Syarat lainnya,Rencana Kerja Pemerintah (RPK). Jadi, RKP dari Pemda nanti dananya digunakan untuk apa," bebernya. Nah, sebut Burhan, batas waktu penyampaian RPK dan laporan ini harus segera dilakukan oleh Pemda paling lama 15 November 2023 nanti. "Jika tidak dipenuhi persyaratan tadi, dilakukan penghentian menyalur. Kalau Pemda hinggab batas waktu tidak penuhi persyaratan bisa ditunda penyalurannya. Di mana batas akhir penyaluran itu 27 Desember 2023 mendatant," tegasnya. Menurutnya, semua tergantung dan kecepatan masing-masing Pemda menyampaikan RPK. Apalagi batas-batas penyalurnya tadi sudah disampaikan, ya jadi paling lambat sebagaimana langkah-langkah akhir tahun anggaran 27 Desember 2023 nanti. "Kita cepat menerima rekomendasi dari DJPK cepat pula disalurkan ke Pemda yang bersangkutan melalui KPPN," imbuhnya. Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemnkeu) RI telah sediakan dana sebesar Rp3,4 triliun bagi 350 daerah Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit. Provinsi Riau, daerah penghasil kelapa sawit terbesar dapat jatah sebesar Rp300 juta lebih. Dana itu diberikan kepada provinsi serta 11 kabupaten dan kota, kecuali Kabupaten Meranti.
Nasional
Nasional
Gubernur Bengkulu: Minta Petani Sawit Laporkan Kendala Produksi Secara Aktif
Bengkulu, katakabar.com - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah minta para petani kelapa sawit secara aktif melaporkan kendala apa saja yang dihadapi mengelola perkebunan kelapa sawit. Dengan melaporkan kendala yang dihadapi kata Rohidin, dapat membantu meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit, dan menjaga stabilitas sektor perkebunan yang krusial bagi perekonomian daerah. Menurut Gubernur Bengkulu, peran petani kelapa sawit penting mengawasi, dan menjaga kondisi perkebunan. Itu tadi, lewat laporan yang aktif dan berkelanjutan, para petani diharapkan dapat memberikan informasi penting mengenai berbagai kendala yang timbul selama proses bercocok tanam dan perawatan tanaman kelapa sawit. "Kami minta petani melaporkan masalah yang dihadapi perkebunan kelapa sawit. Kami berharap bisa menyelesaikan tantangan yang dihadapi petani dan menemukan solusi," jelasnya, pada Kamis (6/7). Masih Gubernur Bengkulu, melalui kerja sama yang baik antara petani dan pemerintah daerah, berbagai tantangan yang dihadapi petani dalam mengelola perkebunan kelapa sawit dapat diatasi dengan lebih efisien. "Dengan adanya laporan dari petani, pemerintah bisa segera merespons dan memberikan solusi yang tepat guna untuk pastikan produktivitas dan kualitas hasil kelapa sawit tetap terjaga," terangnya. Untuk mendorong partisipasi aktif para petani, Rohidin menegaskan pihaknya bakal pastikan kerahasiaan identitas para pelapor. Adanya jaminan ini, diharapkan para petani lebih berani melaporkan berbagai kendala yang mungkin terjadi tanpa rasa takut terhadap kemungkinan konsekuensi negatif. "Saya seru kepada seluruh petani kelapa sawit di Bengkulu, mari bersama-sama memajukan sektor perkebunan kelapa sawir. Laporan yang aktif dan jujur dari para petani sangat berarti sebagai upaya meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Pemerintah daerah siap dukung penuh dan mencari solusi terbaik untuk setiap kendala yang dihadapi petani," bebernya. Selain meminta laporan dari petani, Rohidin berjanji meningkatkan akses petani terhadap pendidikan dan pelatihan dalam bidang pertanian. Soalnya, dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, petani diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala teknis dalam mengelola perkebunan kelapa sawit, seperti penyakit tanaman, hama, dan praktik pertanian yang lebih efisien. "Kami menggencarkan kampanye penyuluhan kepada petani mengenai praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran petani betapa penting menjaga kelestarian lingkungan sekitar perkebunan kelapa sawit, serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada lebih efisien," tandasnya.