Penyusunan

Sorotan terbaru dari Tag # Penyusunan

Kick Off Penyusunan RPJMD, Forum KP 2025-2029 dan Forun RPD, Ini Asa H Asmar Riau
Riau
Senin, 10 Maret 2025 | 17:02 WIB

Kick Off Penyusunan RPJMD, Forum KP 2025-2029 dan Forun RPD, Ini Asa H Asmar

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar hadiri 'Kick Off' Penyusunan RPJMD, Musyawarah Forum Konsultasi Publik 2025-2029, dan Forum Renja Perangkat Daerah di Gedung Afifa Futsal Selatpanjang, Senin (10/3). Kepala Litbang, Abu Hanifah menyatakan, kegiatan 'Kick Off' dan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai langkah awal rangkaian penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Meranti. "Pelaksanaan Kick Off dan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 ini amanat Pasal 47 dan 48 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan, Forum Konsultasi Publik Daerah kabupaten dan kota melibatkan Perangkat Daerah (PD) kabupaten dan kota, serta bidang PPE Bappeda Kepulauan Meranti 2025, pemangku forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan, dan saran penyempurnaan," jelasnya.

Rakor, Kepahiang Bentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Sawit Berkelanjutan Sawit
Sawit
Sabtu, 07 Desember 2024 | 21:43 WIB

Rakor, Kepahiang Bentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Sawit Berkelanjutan

Kepahiang, elaeis.co - Dinas Pertanian atau Distan Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu gelar rapat koordinasi, dan pembentukan tim penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAD-KSB di aula Command Center Pemda Kepahiang. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono yang buka Rakor pembentukan tim penyusunan RAD-KSB. Kegiatan itu dihadiri perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional Kepahiang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang, dan dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kepahiang.

Pemkab Meranti Gelar Asistensi Penyusunan PKPT Berbasis Risiko Riau
Riau
Kamis, 07 Desember 2023 | 10:02 WIB

Pemkab Meranti Gelar Asistensi Penyusunan PKPT Berbasis Risiko

Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti gelar Asistensi Penyusunan Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2024 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, di Ballroom Afifa Selatpanjang, pada Rabu (6/12). Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah saat membuka kegiatan itu menekankan, pentingnya memahami risiko-risiko terhadap kegiatan yang akan dijalankan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Salah satu tujuannya dapat menyediakan informasi bagi organisasi sehingga dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya," ujar Sudandri. Dijelaskannya, risiko adalah ancaman atau tindakan yang dapat berlawanan dengan tujuan yang dicapai. "Untuk itu, manajemen risiko diperlukan sebagai pendukung dalam tujuan organisasi agar mengurangi kesalahan fatal," jelasnya. Kepada seluruh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), imbau Sudandri, agar dapat memaksimalkan peran pengawasan terhadap OPD, terutama yang memiliki risiko tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. "Risiko dimitigasi, dilacak dan dikendalikan secara efektif. Permasalahan dicegah sebelum terjadi dan pegawai secara sadar fokus pada apa yang mempengaruhi pencapaian tujuan," seru Sudandri lagi. Sebelumnya, Sekretaris Inspektorat Kepulauan Meranti, Mashudi Karyadinata menuturkan, kegiatan itu dilaksanakan dari 4 Desember hingga 7 Desember 2023, diikuti seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. "Selain pendampingan BPKP, asistensi ini didampingi auditor-auditor yang memang membawahi OPD dan bagian di wilayah meraka masing masing," ulasnya. Tim Fasilitator BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Auditor, perwakilan OPD, Camat se Kabupaten Kepulauan Meranti, dan peserta asistensi tampak hadir ikuti acara.

BPKP Perkuat Pengawasan Tata Kelola Sawit Harapan Dapat Naikkan PAD Nusantara
Nusantara
Sabtu, 25 November 2023 | 19:29 WIB

BPKP Perkuat Pengawasan Tata Kelola Sawit Harapan Dapat Naikkan PAD

Medan, katakabar.com - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara, Kwinhatmaka menuturkan, pengawasan tata kelola sawit salah satu agenda prioritas pengawasan di triwulan III dan IV tahun 2023 guna optimalisasi penerimaan daerah. "Lantaran itu, koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan kesamaan persepsi penyusunan rekomendasi strategis yang memberikan kontribusi positif dan meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Tata Kelola Kelapa Sawit di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan,” ujar Kwinhatmaka lewat keterangan resmi Kominfo BPKP, dilansir dari laman elaeis.co, pada Sabtu (25/11). Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan penyusunan rekomendasi strategis atas hasil Audit Tujuan Tertentu Tata Kelola Sawit Wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kegiatan itu terlaksana berkat kolaborasi dengan Direktorat Investigasi III BPKP pusat. Total 20 perwakilan BPKP yang mengikuti kegiatan, yakni Perwakilan BPKP Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Seluruh Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi perwakilan di Wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan totalnya 46 orang dan pendamping Koordinator Pengawasan sebanyak 21 orang hadir di kegiatan. Topik pembahasan utama di kegiatan diantaranya membahas tentang kondisi sawit dalam kawasan hutan, perubahan mekanisme tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sawit dalam kawasan hutan, program peremajaan sawit rakyat (PSR), Terus, fasilitas kebun masyarakat (plasma), kendala dalam pelaksanaan penyelesaian kewajiban fasilitas kebun masyarakat, dan pendapatan industri kelapa sawit. Seluruh kategori ini menjadi perhatian yang serius untuk dapat dioptimalkan dengan baik. Kegiatan ini, harap Kwinhatmaka, hendaknya dapat memberikan kontribusi positif kepada pemerintah. Endingnya PAD dapat meningkat dengan akuntabilitas yang lebih baik.

Diskominfotik Bengkalis Siap Tingkatkan Layanan Berbasis Elektronik Tekno
Tekno
Kamis, 27 Juli 2023 | 15:11 WIB

Diskominfotik Bengkalis Siap Tingkatkan Layanan Berbasis Elektronik

Bengkalis, katakabar.com - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bengkalis terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan layanan itu, Dinas yang dipimpin Hendrik Dwi Yatmoko bersama seluruh Perangkat Daerah susun penyelenggaraan (arsitekrur) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kepala Dinas (Kadis) Kominfotik Bengkalis, Hendrik Dwi Yatmoko menjelaskan, arsitektur SPBE kerangka dasar deskripsikan keterpaduan proses data, informasi, infrastruktur, aplikasi dan keamanan guna menciptakan sistem pelayanan yang terintegrasi. "Saat ini masing-masing Perangkat Daerah memiliki sistem aplikasi yang berbeda-beda dan belum terintegrasi satu sama lain," ujarnya, saat kegiatan Bimtek penyusunan arsitektur SPBE yang dibuka Bupati Bengkalis, Kasmarni diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Bustami HY di salah satu hotel di Bengkalis, Pulau Seberang, pada Kamis (27/7). Cerita Hendrik, total 35 aplikasi dan ratusan web Perangkat Daerah (PD) yang berjalan sendiri-sendiri. Ke depan kita bangun super apps menampung, dan menghubungkan sistem yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan super apps tutur Hendrik, cukup satu portal dan satu user saja sehingga memudahkan untuk pelayanan, khususnya pelayanan kepada masyarakat. Andai Perangkat Daerah (PD) hendak membangun aplikasi dengan anggaran sendiri harus ada rekomendasi Diskominfotik lebih dulu. Ini dilakukan sebagai standarisasi agar output dari aplikasi bisa dipergunakan secara maksimal. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Bustami HY menimpali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis sambut baik terlaksananya Bimtek arsitektur SPBE. Saya optimis hal ini mampu mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan berbasis elektronik. Kegiatan ini agar berhasil guna, Diskominfotik Bengkalis menghadirkan narasumber mumpuni, seperti Kabid Aplikasi dan Informatika Diskominfotik Riau, Muhammad Arifin. Bimtek kali ini dipandu Andri Irawan dari Diskominfotik Bengkalis. Sekretaris Diskominfotik,m H Adi Sutrisno, Kabid Pengelolaan Berbasis Elektronik, Zulkifli dan Kabid Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, Prarezeki Indra Muda turut hadir di sana.(Inf)