RDP
Sorotan terbaru dari Tag # RDP
Politik
Politik
Punya Kinerja Korporasi Positif, Entitas Grup MIND ID Dipuji DPR
Jakarta, katakabar.com - Pimpinan Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, memberikan pujian atas kinerja korporasi sejumlah entitas tambang yang tergabung dalam holding MIND ID sepanjang 2025. Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas evaluasi kinerja PT Inalum, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). “Kami memberikan apresiasi atas capaian kinerja korporasi tahun 2025 dari keempat entitas tersebut yang tetap mampu menjaga kinerja positif meskipun menghadapi tekanan harga komoditas global,” ujar Nurdin dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, di penghujung Maret 2026. Ia menegaskan, sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam mendorong hilirisasi mineral dan transformasi ekonomi nasional berbasis nilai tambah. Keempat entitas tersebut dinilai menjadi tulang punggung dalam membangun rantai pasok industri dari hulu hingga hilir. DPR mengingatkan pentingnya penguatan fundamental industri. Menurut Nurdin, kinerja yang ada saat ini masih didominasi bisnis berbasis komoditas, sementara kontribusi sektor industri hilir terhadap profitabilitas belum optimal. "Selain itu, percepatan pembangunan smelter dan refinery dinilai perlu diimbangi dengan kesiapan cadangan, integrasi hulu-hilir, serta ketahanan keuangan," kata Nurdin. Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk, Untung Budiharto, mengungkapkan kinerja ANTAM hingga kuartal III 2025 menunjukkan penguatan signifikan. “Pendapatan mencapai Rp72 triliun atau naik 67 persen secara tahunan, didorong oleh peningkatan volume bijih nikel dan harga emas yang solid,” ucapnya. Laba bersih ANTAM meningkat dari Rp2,2 triliun menjadi Rp6,6 triliun. Dari sisi operasional, produksi bijih nikel mencapai 12,6 juta wet metric ton (WMT), sementara produksi alumina mencapai 134 ribu ton atau tumbuh 27 persen. Selain itu, produksi bauksit juga meningkat signifikan menjadi 2,3 juta WMT. ANTAM menargetkan peningkatan produksi lebih lanjut pada 2026 seiring penguatan hilirisasi. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Arsal Ismail, menimpali perusahaan tetap mampu mencatatkan kinerja positif meski harga batu bara mengalami normalisasi. “Perusahaan menerapkan strategi pemasaran yang tepat sehingga tetap mencatat pendapatan positif di tengah pelemahan harga,” jelas Arsal. Pendapatan PTBA tercatat meningkat secara kuartalan menjadi Rp10,88 triliun pada kuartal III 2025. Secara tahunan, pendapatan juga tumbuh menjadi Rp31,33 triliun. Kinerja ini ditopang oleh peningkatan volume penjualan, khususnya pada segmen high-calorie value (HCV). Tetapi, harga jual rata-rata mengalami penurunan sekitar 6 persen secara tahunan, seiring turunnya indeks harga batubara global seperti ICI-3 dan HPB. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium, Melati Sarnita, memaparkan bahwa kinerja keuangan konsolidasi perseroan menunjukkan tren positif. “Laba bersih tahun 2025 mencapai 142,8 juta dolar AS, meningkat 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh peningkatan kinerja produksi dan penjualan serta efisiensi biaya,” bebernya. Pendapatan perusahaan tercatat meningkat menjadi 785,7 juta dolar AS, sementara EBITDA melonjak signifikan menjadi 208,7 juta dolar AS. Selain itu, net profit margin juga meningkat dari 17,3 persen menjadi 18,2 persen. Dari sisi operasional, produksi aluminium mencapai 280 ribu ton, naik dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh implementasi proyek pot upgrading yang meningkatkan kapasitas dan efisiensi teknologi smelter. Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Wibowo, menyampaikan bahwa kinerja operasional perusahaan tetap solid. Produksi bijih timah pada 2025 mencapai 18.635 ton, sementara produksi logam timah sebesar 17.815 metrik ton. Penjualan logam timah juga tercatat sebesar 16.634 metrik ton. “Kinerja ini menunjukkan ketahanan operasional perusahaan di tengah dinamika industri global, sekaligus hasil dari perbaikan tata kelola dan efisiensi,” imbuh Restu. Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya penataan roadmap hilirisasi yang berbasis cadangan dan kebutuhan pasar, serta penguatan integrasi antar entitas dalam holding MIND ID. Selain itu, DPR juga mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan investasi, serta membuka ruang pembahasan terkait wacana moratorium pembangunan smelter alumina dan aluminium agar lebih selektif dan berkelanjutan. Dengan capaian kinerja yang tetap positif di tengah tekanan global, DPR berharap entitas MIND ID mampu memperkuat kontribusi terhadap ekonomi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah industri pertambangan Indonesia.
Galeri
Galeri
RDP Bersama S-PPP, Komisi III DPRD Rohul Cari Solusi Pemutusan KKB PT SKA dan PT MIS
Rokan Hulu, katakabar.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan (S-PPP), Selasa (3/2/) lalu, di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD 'Negeri Seribu Suluk'. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Rokan Hulu, H Jondri, yang pimpin RDP tersebut berjalan tertib dan kondusif. RDP ini dihadiri pengurus dan anggota S-PPP, anggota Komisi III DPRD, serta perwakilan dari Polres Rokan Hulu. Di RDP, Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis mendengarkan berbagai keluhan yang disampaikan Ketua S-PPP mengenai pemutusan kerja sama bongkar muat (KKB) oleh PT SKA dan PT MIS yang dinilai berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi para anggotanya. Komisi III DPRD Kabupaten Rokan Hulu menyatakan bakal mengambil langkah konkret dengan mengirimkan surat rekomendasi kepada pihak perusahaan agar pembagian pekerjaan buruh bongkar muat dapat dilakukan secara adil. Tidak cuma itu, legislator 'Negeri Seribu Suluk' bakal surati pemerintah daerah guna mencari solusi terbaik demi menghindari konflik sosial di tengah masyarakat. "RDP digelar untuk mencari jalan keluar terbaik tanpa melibatkan perusahaan lain di luar objek pembahasan. Ke depankan musyawarah untuk menjaga kondusivitas penting," ujar Ketua Komisi III DPRD Rohul, H Jondri, kepada wartawan selepas RDP. Ditegaskannya, kita tidak melibatkan perusahaan lain yang bekerja dengan serikat di tempat berbeda. Kita tetap mengacu pada perusahaan yang bersangkutan dengan tetap ke depankan musyawarah. "Baik S-PPP maupun Serikat Pekerja Transport Indonesia (S-PTI) pada dasarnya adalah sesama pekerja sama-sama menggantungkan hidup dari aktivitas. Mereka semua saudara-saudara kita, pekerja yang hidup di tengah masyarakat dan sama-sama berjuang untuk ekonomi keluarga,” jelasnya. DPRD, kata H Jondri, bakal merekomendasikan kepada perusahaan agar kedua serikat pekerja dapat diterima dan bekerja secara bersamaan. “Alangkah baiknya kalau kedua-duanya diterima, karena mereka juga pernah bekerja bersama dan sama-sama masyarakat setempat. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah konflik dan potensi kerusuhan di lapangan," harapnya. Soal sanksi, H Jondri menyebut DPRD hanya bersifat memberikan rekomendasi. Jika rekomendasi tersebut tidak dijalankan dan ada pihak yang merasa dirugikan, maka dipersilakan menempuh jalur yang lebih tinggi. "DPRD juga akan surati pemerintah daerah agar bersikap tegas sebagai penengah, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat," terangnya.
Galeri
Galeri
Komisi II DPRD Rohul Gelar RDP Soal Tunda Salur DBH dan Pajak Air Permukaan
Rokan Hulu, katakabar.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPKAD, BAPENDA dan Disperindag Rokan Huli tentang Tunda Salur DBH Provinsi Riau tahun 2024, 2025 dan optimalisasi Pajak Air Permukaan, Senin (19/1). RDP tersebut bertujuan selain menjalankan fungsi pengawasan, paling utama untuk memotivasi pemerintah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 'Negeri Seribu Suluk' nama lain dari Kabupaten Rokan Hulu
Advertorial
Advertorial
DPRD Batang Hari Gelar RDP Terkait Pengaduan Masyarakat Desa Benteng Rendah
Batang Hari, katakabar.com - Pimpinan dan Anggota DPRD Batang Hari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait...
Riau
Riau
Komisi I DPRD Kepulauan Meranti: Penting Transparansi Informasi Rekrutmen PPPK dan PPPK Paruh Waktu
edaran KemenPAN-RB mencakup: Non-ASN terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja. Non-ASN tidak terdaftar di BKN namun aktif bekerja minimal dua tahun terakhir secara terus-menerus. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar dalam data kelulusan Kemdikbud. “Data R3 dan R3T sudah masuk ke database BKPSDM dan dalam proses usulan untuk PPPK Paruh Waktu. Sementara data R4 dan R5 masih menunggu konfirmasi dari BKN,” jelas Bakharuddin.
Sawit
Sawit
RDP dengan Komisi XI DPR RI dan Komite IV DPD RI, BPDP: PSR 2024 Seluas 38.247 Hektar
Jakarta, katakabar.com - Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, jadi saksi bisu Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dengan Komisi XI DPR RI Senin (17/2) lalu. Di RDP itu terungkap program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada 2024 terealisasi seluas 38.247 hektar dengan dana tersalur sebesar Rp1,295 triliun. Di mana capaian ini masih di bawah target yang telah ditetapkan seluas 70.000 hektar. “Masih belum mencapai target, sebab sulit. Pada 2024 angkanya baru seluas 38.247 hektar dengan dana tersalur sebesar Rp1,295 triliun,” ujar Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Eddy Abdurrachman, dilansir dari laman resmi BPDP, Selasa (26/2) sore. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam program PSR, kata Eddy, diantaranya menyangkut persyaratan mengikuti program PSR yang dinilainya sulit. “Petani kesulitan memenuhi persyaratan mengikuti program PSR, khususnya terkait bebas kawasan hutan atau tidak, terjadi tumpang tindih dengan hak guna usaha dengan perusahaan-perusahaan lain,” jelasnya. Menurut Eddy, kendala lainnya terkait harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang sedang tinggi, yakni di atas Rp3.000-an. Kondisi ini sebabkan turunnya permintaan perkebunan mengikuti program PSR. Apalagi jika perkebunan itu satu-satunya sumber mata pencaharian petani.
Politik
Politik
RDP Memanas, DPRD Kuansing Terkejut Ribuan Hektar Sawit di HPT Tak Bertuan
Kuantan Sengingi, katakabar com - Menurut informasi ada ribuan hektar kebun kelapa sawit ditanam dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di Kecamatan Hulu Kuantan, Kuantan Sengingi (Kuansing), Riau. Untuk mengetahui cukong korporasi itu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing menggelar rapat dengar pendapat bersama instansi terkait dan pengurus kebun, Senin (3/2). Fedrios Gusni, Ketua Komisi II DPRD Kuansing memimpin berjalannya hearing yang sempat memanas sebab terungkap dalam pembahasan hamparan perkebunan kelapa sawit ini tidak bertuan alias 'Siluman'. "Ada perkebunan yang luasnya ribuan hektar, tapi tidak ada yang tahu. Berarti ini kebun tak bertuan, kita babat saja," tegasnya. Perkebunan sawit "siluman" itu mencakup di lima desa diantaranya Desa Inuman, Tanjung Medang, Serosa, Mudik Ulo dan Desa Sumpu. Pertemuan itu hanya dihadiri pihak Diskopdagrin, itupun diwakili Kabid dan stafnya. Sedang, dewan mengundang beberapa pihak seperti pengelola kebun, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak), Camat hingga lima Kepala Desa (Kades).
Galeri
Galeri
Bersama Bappeda, Komisi I DPRD Rokan Hulu Selaraskan Pokir Dewan
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu duduk semeja saling berhadapan bersama Bappeda Kabupaten Rokan Hulu, di gedung parlemen, pada Senin (26/2) lalu. Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu digelar Komisi I DPRD Kabupaten Rokan Hulu bersama Bappeda Rokan Hulu, bertujuan guna selaraskan tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD Rokan Hulu, sebagai upaya untuk sinkronisasikan biar sesuai dengan penyusunan RKPD.
Galeri
Galeri
Komisi III DPRD Rohul Bersama Guru Agama Lulus Free Tes PPG Gelar RDP
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu bersama guru agama Kabupaten Rokan Hulu, khususnya yang sudah lulus Free Test PPG, pada Senin (26/2) lalu. Kegiatan RDP ini digelar Komisi III DPRD Kabupaten Rokan Hulu tujuannya sangat paositif untuk meningkatkan kesejahteraan guru agama ke depan.
Galeri
Galeri
Komisi I DPRD Rokan Hulu Gelar RDP Bersama BPKAD
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pada Senin (25/3) lalu. Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dihadiri Bagian Hukum Setdakab Rokan Hulu dan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu, serta perusahan-perusahan yang ada di 'Negeri Seribu Suluk' nama lain dari Kabupaten Rokan Hulu.