Diperlukan kerja sama pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan dan desa, pelaku usaha, serta masyarakat.

Peserta sosialisasi juga diharapkan meneruskan informasi yang diperoleh kepada lingkungan masing-masing, terutama pedagang dan pelaku usaha. 

Dengan demikian, edukasi mengenai ketentuan cukai tidak berhenti di ruang pertemuan, tetapi menjangkau masyarakat yang berhadapan langsung dengan aktivitas perdagangan.

Selain mendorong kepatuhan hukum, kegiatan ini berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). 

Dana tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah kebutuhan, termasuk kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan.

Pemkab Taput mengajak masyarakat mendukung gerakan Gempur Rokok Ilegal. 

Partisipasi warga, terutama dengan tidak membeli, menjual, atau mengedarkan rokok yang melanggar ketentuan, menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib hukum.

Sejumlah perwakilan perangkat daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain dari Bappelitbangda, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Dinas PMPTSP, serta Bagian Hukum Setdakab Tapanuli Utara.*