Jakarta, katakabar com - Kementerian Pertanian dan Ombudsman Republik Indonesia bersinergi hadapi tantangan kelapa sawit, Tebu hingga energi baru terbarukan.
Lantaran itu, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi beserta jajaran lingkup Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, soal pengawasan pelayanan publik di sektor pertanian dan pangan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, pada (20/10) kemarin.
“Penting koordinasi antar instansi pemerintah, dinas, pemerintah daerah, badan atau lembaga terkait, hingga ke kelompok taninya guna selaraskan kepentingan dan terciptanya pertanian yang transparan,” kata Yeka.
Menurut Yeka, agenda ombudsman ini kita sinergikan, rencanakan dan fokus untuk memperbaiki aspek-aspek penting dalam pengembangan pembangunan pertanian demi meningkatkan pelayanan publik kepada petani maupun pekebun.
"Kita bakal bahas bersama agar bisa temukan solusi tepat guna untuk kebijakan perkebunan, hortikultura, pakan, unggas, alsintan," jelasnya.
Ada beberapa yang menjadi catatan penting terkait kelapa sawit, sebut Yeka, seperti pembinaan, pengawasan dan penyediaan data produksi sawit nasional yang akurat, transparan dan akuntabel.
Selain itu, tantangan capaian kinerja PSR dan program biodiesel juga menjadi isu yang harus segera direalisasikan sesuai target, tambahnya.
Plt Mentan RI, Arief Prasetyo Adi mengapresiasi langkah koordinasi ini dengan Ombudsman .
“Terima kasih untuk Ombudsman sudah berkenan hadir untuk kita sama-sama koordinasi khususnya terkait pertanian. Intinya, mari kita bersinergi, supaya bisa lebih optimal dalam melayani petani maupun pekebun dan publik kita. Transparansi itu penting, dan kita ini pelayan publik,” seru Plt Mentan.
Di momen ini, Plt Mentan RI meminta jajarannya untuk memaksimalkan program-program perubahan pertanian. Untuk itu, Arief berpesan kepada Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah untuk segera membentuk program akselerasi PSR, pengembangan tebu dan sawit sebagai biodiesel, serta replanting teh dan kopi.
“Sawitnya sudah bagus, kalau bisa kita buat pabrik minyak merah untuk pekebun sawit kita. Itu bisa jadi sumber penghasilan tambahan untuk pekebunnya. Untuk komoditas lain, seperti tebu kita jadikan energi terbarukan, dalam etanol bentuknya.
Tidak hanya itu, harus bisa cadangkan gula untuk diekspor. Kemudian kita kan belum pernah replanting teh dan kopi, alokasi kan kesitu juga,” tutur Arief.
Menjawab tantangan tersebut, Andi Nur menyatakan Ditjen Perkebunan siap untuk melakukan program-program lanjutan dan telah menyiapkan strategi untuk tata kelola kelapa sawit nasional dengan aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan atau SIPERIBUN, Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan, Satgas Sawit dan Gugus Tugas Monitoring TBS, dan pengembangan Tebu serta strategi pencapaian swasembada gula konsumsi.
Dirjen Perkebunan telah berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, kementerian atau lembaga serta pihak terkait untuk menemukan solusi dan strategi cepat dan tepat demi mencapai target program yang telah Ditjen Perkebunan bentuk.
“Sawit berkelanjutan itu bisa menjadi program untuk kembali menggerakkan biodiesel kita. Sesuai arahan bapak, kita mengembangkan sawit dan tebu, sebab ke depan biodiesel bakal menjadi salah satu energi terbarukan yang bisa menggantikan bahan bakar fosil yang akan habis," bebernya.
Untuk replanting teh dan kopi, tambah Andi Nur, kita bakal garap dulu datanya, terus koordinasikan dengan pihak terkait.
Kementan dan Ombudsman RI Sinergi Tangani Tantangan Sawit hingga Energi Baru Terbarukan
Diskusi pembaca untuk berita ini