Bantuan Dari APBN Terasa Minim

Komisi II Minta Provinsi dan Kabupaten Kawal Infrastruktur Jalan ke Pusat

Pekanbaru, katakabar.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis terus memperjuangkan jalan agar menjadi ruas jalan nasional, dan meminta Provinsi terus kawal usualan biar bisa diakomodir pusat.

Sebagai tandak lanjut tersebut, para legislator yang tergabung dalam Komisi II bertandang ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Riau Kementerian PUPR di Pekanbaru, pada Jumat (22/10) lalu.

Kita mau mendapatkan informasi tentang program jalan dan jembatan lewat APBN pada tahun 2022 buat Kabupaten Bengkalis, kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, Ruby Handoko disapa akrab Akok saat pertemuan.

Kami merasa penyaluran APBN di Kabupaten Bengkalis ujar Akok, sangat minim dibandingkan dengan penghasilan Kabupaten Bengkalis yang disumbangkan ke pusat jauh lebih besar. Kami meminta bantuan ke BPJN agar jalan di Kabupaten Bengkalis dapat terakomodir khususnya di Rupat yang menjadi kawasan KSPN, jelasnya.

Anggota Komisi II, Hendri aminkan Akok, pembangunan infrastruktur dari Nasional ke Kabupaten Bengkalis terasa masih kurang. Untuk itu, kami usulkan beberapa hal untuk dijadikan jalan nasional, seperti Jalan Gajah Mada Mandau, Jalan Lingkar Barat, dan infrastruktur di Pulau Rupat yang statusnya sebagai kawasan pariwisata nasional.

"Kita memerlukan infrastruktur jalan, sarana komunikasi, dan air bersih yang menunjang pembangunan pariwisata di Pulau Rupat. Jika bergantung kepada APBD tidak memungkinkan. Harapannya gimana Provinsi Riau dapat membantu Kabupaten Bengkalis memperjuangkan infrastruktur jalan ini ke pusat," harapnya.

Kepala BPJN Riau, Yuliansyah menjelaskan, untuk usulan Kabupaten Bengkalis selalu didengungkan Gubernur Riau di setiap ada event. Salah satunya pembangunan Jalan Lingkar di Pulau Rupat. Apalagi di akhir September Tim Kementerian PUPR di bawah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah telah berkunjung ke Rupat.

"Artinya, Provinsi tidak diam, ada usaha-usaha yang dilakukan. Salah satu anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi paling sering menyebut Rupat di pertemuan-pertemuan dengan menteri. Tapi ada proses yang mesti dilewati, yakni melalui kajian-kajian," ulasnya.

Apa yang disampaikan DPRD Kabupaten Bengkalis jadi program dari pemerintah Provinsi diusulkan untuk ditangani APBN. Apalagi Rupat yang selalu disebut, sebab kawasan KSPN, tambahnya.

Di penghujung pertemuan, Ruby Handoko memastikan dan meyakinkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BJPN) Riau soal pulau Rupat yang memiliki berbagai status yang diberikan pusat, seperti KSPN, KSNP, Lokpri, daerah perbatasan dan daerah terluar.

"Kami berharap dengan status-status tersebut pembangunan yang ada di Pulau Rupat ditanggung dan dibiayai APBN. Masyarakat terus sampaikan aspirasi terkait ini, dan kami wakil rakyat sebagai perpanjangan tangan dari aspirasi tersebut ke Provinsi ini," sebutnya.



Komisi II saat berikan Cenderamata kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Riau.

Editor : Sahdan

Berita Terkait