Home / Sawit / Perdana, BUMDes Berkah Mulya Jaya Penerima RSPO di Lamandau
Perdana, BUMDes Berkah Mulya Jaya Penerima RSPO di Lamandau
Petani swadaya BUMdes BMJ terima RSPO. Foto Ist.
Jakarta, katakabar.com - Pekebun sawit swadaya, Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Berkah Mulya Jaya (BMJ) binaan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) dan PT Ecogreen Oleochemicals resmi dapat sertifikat Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).
Sertifikat RSPO Independent Smallholder (RISS) diserahkan Executive Director RSPO, Joseph De Cruz kepada Direktur BUMDes Berkah Mulya Jaya, Choirul Fuadi di event tahunan Roundtable Conference (RT) RSPO 2023 di Jakarta di pekan ketiga November 2023 lalu.
Group Head Sustainability SSMS, Henky Satrio W menuturkan, BUMDes BMJ pekebun swadaya pertama di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah menerima sertifikat RSPO.
“SSMS bersama Ecogreen bakal terus mendorong dan memberdayakan agar lebih banyak lagi pekebun swadaya khususnya di Lamandau untuk terlibat dalam pasar sawit berkelanjutan melalui program sertifikasi RSPO,” ujarnya lewat keterangan resmi perusahaan, dilansir dari laman elaeis.co, pada Senin (27/11).
Kemitraan bersama Ecogreen bisa menjadi role model bagi pemangku kepentingan lainnya, kata Hengky, untuk mewujudkan praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di kalangan pekebun. Ini berdampak positif pada peningkatan taraf hidup petani dan sebagai upaya perbaikan mata rantai pasok sawit yang bertanggungjawab dan dapat ditelusuri.
Direktur BUMDes Berkah Mulya Jaya, Choirul Fuadi ucapkan rasa syukur karena perjuangan tim ICS, tim pendamping, dan para petani, akhirnya BUMDess BMJ dapat sertifikat RSPO.
Cerita Choirul, BUMDes BMJ dalam perjalanan mendapatkan sertifikat ini tidak luput dari dukungan kedua pendamping, yakni SSMS dan Ecogreen, serta bantuan RSPO Smallholder Support Fund.
"Kami berharap adanya peningkatan kesejahteraan pekebun ke depan, baik melalui skema insentif angka kredit RSPO, juga dengan manajemen kebun yang baik," jelasnya.
Target BUMDes BMJ ke depan, sebut Choirul, mengajak petani lainnya untuk bergabung dalam gerakan ini dan sertifikasi ISPO sebagai mandatory atau wajib dari pemerintah Indonesia paling lambat pada tahun 2025 mendatang. Ajakan itu, untuk menjawab tantangan EUDR atau Undang-undang Deforestasi Uni Eropa.
“Harapannya ada lebih banyak petani yang bergabung dalam gerakan keberlanjutan ini. Saat ini, baru ada sekitar 305 calon anggota baru dengan potensi luasan kebun sawit sekitar 1,100 hektar," imbuhnya.
Untuk mewujudkannya, tambah Choirul, kami butuh dukungan berbagai pihak, utamanya tidak hanya untuk sertifikasi RSPO tapi jISPO sebagai mandatory atau wajib dari pemerintah pusat.
Komentar Via Facebook :