Audi meminta seluruh camat dan perangkat daerah terlibat aktif memberikan masukan berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. 

Pemetaan potensi kerawanan, menurutnya, harus dilakukan dengan memperhatikan karakteristik daerah serta kebutuhan penanganan yang mungkin muncul.

Ia secara khusus menyoroti kawasan Habornas yang berada di dataran tinggi. Potensi kerawanan bencana dan kebutuhan penanganan di kawasan tersebut diminta menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan dokumen.

Menurut Audi, pemahaman pemerintah kecamatan terhadap kondisi wilayahnya sangat diperlukan agar perencanaan yang disusun tidak bersifat umum, melainkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Melalui dokumen ini, semua pihak bisa mengetahui apa yang harus dikerjakan apabila terjadi bencana,” tegas Wabup Toba.

Wabup juga mendorong agar dokumen RPB yang telah disusun nantinya tersedia dalam format digital. 

Dengan demikian, informasi mengenai langkah penanggulangan bencana dapat diakses dan dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Ia juga menegaskan, RPB harus menjadi landasan bersama untuk membangun koordinasi penanggulangan bencana yang lebih terarah dan terintegrasi.