Jakarta, katakabar.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah tokoh nasional sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Satu diantara 26 tokoh yang ditunjuk dan dilantik Prabowo, Jumat (2/10/2026) di Istana Negara, Jakarta, adalah Rocky Gerung.

Menurut pegiat media sosial, Denny Siregar, bergabungnya Rocky Gerung sebagai sosok akademisi sekaligus pengamat politik ke dalam struktur keanggotaan Wantimpres Prabowo Subianto, disinyalir punya misi sendiri.

Ia melihat Rocky Gerung punya agenda pemikiran sendiri ketika bergabung dengan lingkungan Istana, yakni melemahkan pengaruh dari Joko Widodo (Presiden ke-7 RI) di Prabowo.

"Dia punya misi sendiri. Mungkin dia berpikir daripada Presiden dipengaruhi orang-orang Jokowi. Mending dia yang mempengaruhi," ujar Denny Siregar dikutip dari wartaekonomi.co.id, Minggu (4/10/2026).

Denny berujar kalau Rocky Gerung terbilang cocok melakukan hal tersebut. Terlebih publik begitu mengenal independensi filsuf akademikus 67 tahun kelahiran Manado, Sulawesi Utara.

"Ia selama ini dikenal independen membuatnya tidak terlalu mempermasalahkan kritik maupun cibiran yang muncul setelah dirinya menjadi bagian dari Wantimpres," ujarnya.

Perubahan posisi tersebut, kata Denny Siregar, juga tidak serta-merta membuat Rocky Gerung kehilangan karakter independennya. Baginya, Rocky Gerung adalah figur yang sulit dikendalikan karena memiliki cara berpikir sendiri.

"Rocky ini adalah karakter yang unik. Cara berpikirnya bebas dan liberal, susah diatur karena semau dirinya saja," tuturnya.

Diketahui, Rocky Gerung sendiri sebelumnya dikenal luas melalui kritik-kritiknya terhadap kebijakan pemerintah, khususnya pada era dari Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi.

Rocky kini masuk ke dalam pemerintahan dan hal itu membuatnya disinyalir tak akan keras lagi terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Meski demikian, hal itu dibantah oleh Rocky.

Rocky mengatakan setelah dilantik menjadi anggota lingkaran pemerintahan, ia menegaskan fungsinya tak lagi kritik, namun kritis. Ia menjelaskan, sikap kritis diperlukan karena setiap kebijakan pemerintah berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.

Wantimpres memiliki fungsi untuk membedah persoalan kebijakan secara mendalam sebelum memberikan pertimbangan kepada Prabowo.

"Tugas dewan adalah mengingat dan menimbang dan memutuskan, penetapannya ada pada Presiden. Jadi kita membuat pertimbangan, user-nya adalah Bapak Presiden," jelasnya.