Home / Sawit / Siap-siap! Menteri ESDM Bakal Wajibkan Perusahaan Sawit Penuhi Kebutuhan B50
Siap-siap! Menteri ESDM Bakal Wajibkan Perusahaan Sawit Penuhi Kebutuhan B50
Foto: Istimewa/katakabar.com.
Jakarta, katakabar.com - Perusahaan-perusahaan sawit harus ancang-ancang atau melakukan persiapan dari sekarang mengenai rencana penerapan program biodiesel 50 (B50) pada 2026 mendatang.
Soalanya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia berencana mewajibkan perusahaan sawit untuk penuhi kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk penerapan biodiesel 50 (B50), dengan menggunakan skema DMO.
“Kalau tambah CPO hukumnya cuma dua, bikin kebun baru atau sebagian ekspor, kita berlakukan DMO,” ujar Bahlil setelah penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, dilansir dari laman Antara, Selasa (14/10).
Domestic market obligation (DMO) kewajiban bagi perusahaan, kata Bahlil, terutama di sektor sumber daya alam, untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri lebih dulu sebelum mengekspor produknya.
Jadi, kalau pemerintah menerapkan skema DMO kepada perusahaan sawit guna memenuhi kebutuhan CPO untuk program B50 maka sebagian sawit yang diekspor bakal dipangkas.
Tetapi, sebutnya, penerapan skema DMO atau memangkas ekspor sawit untuk B50 adalah salah satu dari tiga opsi yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah. Dua opsi lainnya adalah intensifikasi lahan sawit dan pembukaan lahan baru.
“Kalau alternatif yang dipakai memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri,” jelas Bahlil.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menggaunkan rencana pemangkasan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Ia mengungkapkan rencana pemerintah memangkas ekspor minyak sawit mentah (CPO) hingga 5,3 juta ton untuk mendukung penerapan wajib bahan bakar nabati jenis biodiesel B50 yang dicanangkan berjalan pada tahun 2026.
Menurut Amran, saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI Jakarta, Kamis (9/10) lalu, menerangkan program mandatori B50 membutuhkan CPO hingga 5,3 juta ton.
Disebutkannya, produksi CPO Indonesia mencapai 46 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, rata-rata 20 juta ton diolah di dalam negeri, dan sebanyak 26 juta ton CPO diekspor keluar negeri.
Pemerintah berencana menerapkan mandatori penggunaan bahan bakar solar dengan campuran 50 persen bahan nabati (fatty acid methyl ester/FAME) atau Biodiesel B50 untuk menghentikan impor solar mulai tahun 2026.
Komentar Via Facebook :