Home / Politik / Sidak, Baharuddin Temukan Harga Buah Sawit Tak Sesuai Aturan Pemerintah
Sidak, Baharuddin Temukan Harga Buah Sawit Tak Sesuai Aturan Pemerintah
Ketua DPRD Pelalawan, Baharuddin. Foto Adi.
Pelalawan, katakabar.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di sejumlah perusahaan di Kabupaten Pelalawan, pada Rabu (27/4) lalu.
Sidak itu berdasarkan laporan petani sawit Kabupaten Pelalawan, guna mengetahui dan memantau harga Tandan Buah Sawit (TBS) yang diberlakukan perusahaan setelah adanya surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan perihal harga buah kelapa sawit menindaklanjuti pengumuman Presiden RI tentang pelarangan ekspor RBD Palm Olein pada 28 April 2022 mendatang.
"Kita telah Sidak ke sejumlah PKS untuk memantau perkembangan harga TBS di lapangan," kata Baharuddin kepada ketakabar.com pada Kamis (28/4).
Dijelaskan Politisi Pohon Beringin ini, Sidak pertama dilakukan di PKS PT Langgam Inti Hibrido (LIH) saat ini telah berubah menjadi PT PAL, di bawah Grup Permata Hijau. Di perusahaan yang berada di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras ini ditemukan penjualan harga TBS di bawah harga yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, yakni Rp2.200 per kilogram.
"Terus, kami melakukan tinjau ke PKS PT Adei Plantation di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras. Di lokasi ini, kami mengetahui harga TBS yang dibeli perusahaan sesuai demgan harga ketetapan pemerintah, yakni Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan harga Rp3.300," ulasnya.
Tak cum itu, pihaknya menemukan harga pembelian TBS oleh PKS PT Cas di Desa Dundangan Pangkalan Kuras, cukup jauh dari harga standar, yakni Rp2.100 per kilogram. Begitu pun di PKS PT IIS Dusun Tua, Kelurahan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Lesung. Dimana perusahaan membeli TBS petani kelapa sawit dengan harga Rp1.700 per kilogram.
"Fakta di lapangan yang kita temukan, banyak PKS berbeda-beda dalam penetapan harga TBS yang mayoritas di bawah harga standar. Sedang alibi perusahaan lantarab CPO mereka masih tertimbun, sehingga tidak ada buyer atau pembeli yang berdampak pada menurunnya harga beli TBS," ceritanya.
Ketua DPRD Pelalawan disapa akrab Bahar yang menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN Adkasi), pihaknya meminta agar ikut turun tangan untuk pemerataan harga TBS di masyarakat biar petani tidak dirugikan.
Pemerintah melalui Dinas Perkebunan mesti intens sosialisasi agar petani tidak menjerit. Begitu pula pengawasan rutin terhadap PKS perusahaan dalam membeli harga TBS sesuai dengan surat edaran (SE) Gubri.
"Ini akibat dari multi tafsir terhadap persoalan TBS terkait pembatasan ekspor yang dijadikan alasan perusahan dalam penetapan harga secara sepihak. Hal ini bakal merugikan, serta berdampak kepada psikologis para petani baik di Kabupaten Pelalawan khususnya serta di Riau dan di Indonesia pada umumnya," sebutnya.
Gubernur Provinsi Riau telah mengeluarkan surat edaran perihal tindak lanjut kebijakan pemerintah terhadap larangan ekspor RBD Palm Olein tertanggal 26 April 2022.
"Kami berharap perusahaan dapat mematuhi SE tersebut, sehingga dapat memberikan ketenangan bagi petani. Artinya, beri tindakan tegas jika perusahaan masih tetap membandel," tandasnya.
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Cipayung Plus Gandeng Polda Riau
Gelar Mudik Kebangsaan Dari 'Bumi Lancang Kuning'
Tol Pekanbaru-Bangkinang Buka
Irjen Pol Moh Iqbal: Berikan Layanan Prima Kepada Masyarakat
Edarkan Sabu di Balai Makam
Warga Air Kulim Dicokok Polisi di Tepi Jalan Lintas Duri-Dumai Kilometer 8
Komentar Via Facebook :