Tokoh masyarakat Ujungbatu, H. Torkis Nasution, mengatakan warga membentangkan spanduk perlawanan tersebut karena mereka belum pernah diberi tahu atau diajak membahas rencana PSN di areal tersebut.
“Kalau Bappenas mem-PSN-kan lahan masyarakat, mestinya kan mengundang masyarakat atau perwakilannya untuk membicarakan program tersebut,” kata Torkis dalam keterangan tertulis, Minggu 22 November 2026.
Berawal dari perjanjian tanah ulayat
Tokoh muda Ujungbatu, Edysan Evan Hasibuan, mengatakan klaim warga berawal dari perjanjian dengan PT Torganda pada 13 Juni 1998.
Menurut dia, warga kala itu menyerahkan sekitar 8.000 hektare tanah ulayat kepada perusahaan untuk dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit.
Dalam perjanjian tersebut, kata Edysan, warga mendapat bagian 40 persen dari luas lahan yang diperjanjikan.
Biaya pembangunan kebun yang dikeluarkan perusahaan, menurut dia, dibayar melalui potongan hasil kebun.
Sebagian bidang yang menjadi bagian warga kemudian bersertifikat hak milik, sedangkan sebagian lainnya masih beralas SKT.
Edysan mengatakan lahan yang diklaim warga itu ikut disita ketika Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan sekitar 47.000 hektare areal yang dikelola Torganda.
Menurut dia, tindakan itu didasarkan pada klaim bahwa areal tersebut berada di kawasan hutan. Ia mengatakan pengelolaannya kemudian diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.
“Nah, Oktober lalu, Bappenas mem-PSN-kan lahan-lahan ini untuk Agrinas. Lalu hak-hak kami nasibnya gimana?” ujar Edysan.
Warga merujuk putusan MA
Dalam pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Presiden Prabowo, warga Luat Ujungbatu mengatakan lahan yang mereka perjanjikan dengan Torganda pernah diklaim masuk kawasan hutan Register 40.
Namun setelah keluar putusan MA 885 dan 2904, klaim itu dianggap tidak benar. Sebab, putusan itu menyatakan lahan mereka bukan kawasan hutan dan pihak tergugat dilarang mengganggu kegiatan perkebunan mereka.
Warga meminta Presiden memperhatikan dokumen pertanahan dan putusan pengadilan yang mereka jadikan dasar untuk mendapatkan kembali lahan tersebut. Mereka mengatakan kebun sawit itu menjadi sandaran penghidupan mereka.
“Kami sangat berharap, bapak Menteri Bappenas segera membatalkan PSN tersebut. Sebab lahan-lahan itu bukan milik Torganda, tapi milik masyarakat,” kata Edysan.
Warga Ujungbatu Tuntut Lahan Eks Torganda Dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional
Diskusi pembaca untuk berita ini