5 Triliun
Sorotan terbaru dari Tag # 5 Triliun
Nasional
Nasional
Dana Replanting Disediakan Rp6 Triliun 2023 Terealisasi Cuma Rp1,5 Triliun
Medan, katakabar.com - Total dana replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) disediakan pemerintah sebesar Rp6 triliun tahun 2023. Tapi, realisasi dana untuk program PSR di Indonesia terbilang masih rendah lantaran tercatat cuma Rp1,5 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto yang bocorkan realisasi program PSR tersebut, saat kegiatan penyerahan bantuan dana PSR di Desa Sialang Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, pada Jumat lalu. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, Ketum Partai Golkar ini mendengarkan keluhan atau curhat para petani mengenai kendala apa saja dihadapi para petani kelapa sawit rakyat. "Saya datang ke sini, untuk serahkan secara simbolis penyerahan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk biayai replanting. Dana dari BPDPKS ini sebesar Rp30 juta per hektar. Ini untuk tahun pertama," kata Ailangga kepada wartawan, dilansir dari laman VIVA.co.id, pada Ahad (28/1) siang. Menko Bidang Perekonomian tak sendiri saat datang ke Deli Sedang, tapi didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya. BPDPKS, ujar Airlangga, punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu hektar lahan per tahun agar direplanting. Adapun dana yang disediakan sebesar Rp6 triliun. "Pada 2023 lalu realisasinya Rp1,5 triliun. Beberapa kendala makanya realisasi dana stagnan, pertama proses status tanah jadi kendala utama. Di mana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGUdan lainnya," ulasnya. Pemerintah sendiri, terang Airlangga, sedang mempelajari keterlanjuran lahan dari kehutanan di mana keterlanjuran ini agar bisa dibereskan. "Pada 2024 ini, targetnya bisa selesai biar semakin banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas program PSR. Kedua, pemerintah siapkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani. Tadi permintaannya para petani itu per hektar Rp25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen," tuturnya. Di Provinsi Sumut bank yang bisa menjembatani KUR ada. Beberapa di antaranya, yakni Bank Sumut dan BRI. Bank Sumut sendiri mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana untuk program PER sekitar Rp1,3 triliun lebih mulai berjalan tahun ini. Di mana secara nasional anggaran KUR yang disediakan capai Rp280 triliun. "Jadi, tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Saya tahu selama ini persoalannya di rekomendasi dari dinas dan lainnya. Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa," ucapnya. Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi di hadapan Airlangga menerangkan, menjadi kendala para petani soal status lahan perkebunan yang sebagian masih masuk dalam kawasan hutan. Padahal sudah lebih 30 tahun dikelola masyarakat. "Saat kita ambil titik koordinat ternyata masuk kawasan hutan. Ini terpaksa kita tinggal. Ada pula kendalanya di HGU. Lahan petani kondisinya bersebelahan sama HGU punya perkebunan. Itu yang menjadi kendala kami," bebernya. Salah satu penerima dana program PSR tahun 2021, sebut Feriadi, luas lahan yang disetujui 543 hektar. "Kami terima kasih atas bantuan Menko Bidang Perekonomian. Dan kami berharap KUR yang diberikan dapat membantu kami," timpalnya.
Nusantara
Nusantara
Total Rp8,5 triliun Sudah Digelontorkan Biayai Program Replanting
Bali, katakabar.com - Total Rp8,5 triliun sudah digelontorkan untuk membiaya program replanting atau Peremaajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga tahun 2023 ini. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, sepanjang 2017-2023, luas kebun rakyat yang telah diremajakan mencapai 306 ribu hektar untuk 134 ribu petani. Di mana pemerintah telah menyalurkan total duit sebesar Rp8,5 triliun untuk replanting “Ini belum cukup. Arahan Bapak Presiden mau 300 ribu petani lagi,” ujar Menko Airlangga dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit, lewat keterangan resmi di Jakarta, dilansir dari laman ANTARA, pada Jumat (8/12). Program tersebut, kata Airlangga diterapkan dengan tujuan meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat. Dinilainya industri kelapa sawit industri andalan Indonesia yang perlu diakselerasi lagi. Pada 2022 lalu, Indonesia tercatat mampu produksi minyak kelapa sawit sebesar 46,82 juta ton. Sedang, luas perkebunan sawit rakyat mencapai 6,21 juta ha atau 40,51 persen dari total luas area perkebunan sawit di Indonesia di tahun 2022. Di mana lebih dari 16 juta ton sawit diproduksi petani rakyat. Upaya lain yang dilakukan pemerintah, sebut Airlangga, yakni program sarana prasarana yang berupa pemberian bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mesin pertanian. Dari sisi peningkatan sumber daya manusia pekebun sawit. Pihaknya telah memberikan bantuan program pendidikan dan pelatihan dengan jumlah penerima selama tahun 2023 mencapai lebih dari 7.000 orang dengan total dana Rp127 miliar. “Pemerintah terus mendorong industri sawit ini. Dan saat ini nilai ekspor sawit andalan Indonesia, nilainya 29,66 miliar dolar AS di tahun 2022. Ini adalah ekspor terbesar bersama dengan nikel,” jelasnya. Menko Airlangga menekankan tantangan industri sawit terkait kebijakan European Union Deforestation Free (EUDR) dan menekankan hal-hal penting yang harus segera diselesaikan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) terutama terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO. Saat ini setidaknya ada tiga hal mendasar yang menjadi tantangan ke depan bagi industri sawit Indonesia, yakni EUDR yang berpotensi mengeluarkan pekebun sawit dari rantai pasok global, General Data Protection Regulation yang mensyaratkan agar semua petani dengan produk-produk yang disasar EUDR menyerahkan data geolokasi kebun tanpa ada jaminan hukum bahwa data akan dilindungi, dan EUDR yang mengelompokkan negara dalam tiga kategori yakni risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. “Kita ingin Indonesia risiko rendah. Oleh karena itu isu-isu keterlanjuran jadi prioritas utama pemerintah,” ucapnya. Pemerintah bersama dengan Malaysia telah melakukan misi bersama (joint mission) pada bulan Mei 2023 untuk menyatakan keberatan terhadap EUDR. Sebagai tindak lanjut, telah dibentuk Joint Task Force Indonesia-Malaysia dan EU yang bertujuan agar implementasi EUDR tak merugikan negara-negara produsen. “Pemerintah sudah buat joint mission. Saya berangkat dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia untuk menggedor pintu Uni Eropa supaya mereka tidak membuat peraturan yang nafasnya imperialisme perkebunan. Jadi, kita ingin kemampuan nasional diutamakan,” tuturnya. Soal verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO, Airlangga meminta kedua hal ini segera diselesaikan. Peningkatan Sertifikasi ISPO penting mengingat realisasi sertifikasi ISPO per 6 Desember 2023 sebanyak 819 sertifikat dimana 107 sertifikat merupakan kebun sawit rakyat dengan luas 426.000 hektar. Rendahnya realisasi sertifikasi ISPO untuk petani sawit rakyat mendorong pemerintah melakukan perubahan regulasi dimana pemerintah akan memberikan bantuan biaya sertifikasi ISPO untuk pekebun sawit rakyat. Bantuan tersebut di antaranya untuk kegiatan Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan, Pelatihan sistem kendali internal, Pendampingan, serta Sertifikasi dan atau Penilikan. Selain itu, tegas Airlangga, agar tim APKASINDO dalam jangka waktu satu bulan mampu penyelesaian berbagai permasalahan terkait verifikasi data keterlanjuran lahan maupun sertifikasi ISPO. “Seluruh materi rapat sudah diselesaikan dan hasilnya konkret kesejahteraan untuk petani 800 ribu hektar, 300 ribu petani,” tandasnya.