Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Senin, 16 Juni 2025 | 23:35 WIB

Bupati Rohul Upayakan Kepulangan Jamaah Haji Langsung ke Bandara Tuanku Tambusai

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Rokan Hulu di bawah kepemimpinan H. Anton, ST, MM dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM menunjukkan komitmennya memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah haji asal 'Negeri Seribu Suluk' nama lain dari Kabupaten Rokan Hulu. Seperti yang dijanjikan Bupati Rokan Hulu saat melepas keberangkatan jamaah haji di Asrama Haji Batam, kepulangan jamaah haji pun akan difasilitasi dengan penerbangan langsung dari Batam ke Pasir Pengaraian melalui Bandara Tuanku Tambusai. Guna merealisasikan hal tersebut, Jumat (13/6), Anton bersama H. Syafaruddin Poti melakukan audiensi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP terkait rencana pergeseran anggaran untuk pembiayaan pemulangan jamaah haji. Turut mendampingi di audiensi tersebut sejumlah pejabat Pemkab Rokan Hulu, yakni Asisten III, H. Edi Suherman, SH, Kepala BPKAD, El Bizri, S.STP, M.Si, Kadis Kominfo, H. Sofwan, S.Sos, Plt. Inspektur, Abe Efendi Aziem, S.STP, Kabag Hukum, H. Erinaldi, SH, MH, dan Kabag Kesra, Saprizal Ah, SE, M.Si. Pihak BPKP di audiensi tersebut tidak mempermasalahkan rencana pergeseran anggaran, selama masih konteks pelayanan haji, serta memberikan catatan agar anggaran yang digunakan benar-benar mencukupi. Sebagai tindak lanjut, Pemkab Rokan Hulu saat ini mengupayakan skema pemulangan jamaah haji: • Jamaah dari Kecamatan Kabun hingga Ujungbatu akan dipulangkan dari Batam ke Pekanbaru, dan kemudian dijemput menggunakan bus yang telah disiapkan. • Jamaah dari Kecamatan Rambah Samo hingga Tambusai Utara akan dipulangkan langsung dari Batam ke Bandara Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian. Keputusan ini mempertimbangkan kondisi Jembatan Ujungbatu yang saat ini masih dalam proses perbaikan. Anton sampaikan harapannya agar upaya yang dilakukan ini menjadi solusi terbaik demi kenyamanan dan keselamatan para jamaah haji asal Rokan Hulu. Dan berusaha maksimal kepulangan jamaah haji bisa dilakukan sesuai yang telah di rencanakan. “Kami ingin pastikan jamaah kita kembali ke kampung halaman dengan selamat dan nyaman. Insya Allah, kami bersama Wakil Bupati bakal menyambut kepulangan mereka langsung di Asrama Haji Batam,” ujarnya.

Minggu, 05 Januari 2025 | 19:49 WIB

HGU dan FPKMS Disosialisasikan di Kalteng, Ini Harapan BPKP

Palangka Raya, katakabar.com - Hak Guna Usaha atau HGU, dan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar atau FPKMS di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah disosialisasikan. Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari, tampil sebagai Keynote Speech. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, H Nuryakin yang buka kegiatan sosialisasi HGU dan FPKMS atau populer dengan kewajiban membangun kebun plasma ini dihadiri perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Tengah. Agustina sosialisasikan berbagai regulasi mengenai HGU dan FPKMS kepada seluruh perangkat daerah yang membidangi urusan pertanahan dan perkebunan, serta para Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota.

Kamis, 01 Februari 2024 | 20:05 WIB

Bapenda Kepulauan Meranti Gandeng BPKP dan Kejaksaan Sosialisasi Pajak dan RD

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar terima kunjungan Auditor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Apul Pandapotan Saragih, dan Koordinator Pengawasan Bidang APD, Rahmat Basuki, di kediaman Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Merdeka Selatpanjang, pada Rabu kemarin. Kunjungan itu berkaitan dengan dilaksanakannya Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (RD) yang ditaja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Meranti, di Ballroom Indobaru Hotel Selatpanjang, pada Kamis (1/2). Plt Kepala Bapenda, Susanti SH menyatakan, sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (RD) amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah. "Untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi, Bapenda Kepulauan Meranti gelar sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, turunan dari amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah," kata Susi. Sosialisasi ini, ujar Susi, diperuntukkan kepada seluruh pengusaha dan penyedia makanan dan minuman di Kabupaten Kepulauan meranti agar taat dan tertib pajak dan retribusi daerah. "Kita telah menyebarkan undangan terbuka kepada seluruh pengusaha dan penyedia makanan dan minuman di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi, ini salah satu upaya guna membangun ketaatan dan ketertiban membayar pajak dan retribusi daerah," terangnya. Sambut baik kegiatan ini, Plt Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar berharap upaya peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dapat berjalan maksimal. "Kita patut bersyukur, dengan dibayarkannya hak-hak PNS, Honorer, Pegawai Desa, hingga Dana Desa penuh 12 bulan, perputaran ekonomi meningkat, pasar ramai, rumah makan tidak pernah sepi, ekonomi kemasyarakatan berjalan sangat baik, sudah tentu ini menaikkan pendapatan dari sektor pajak. Saya yakin dan berharap, kedepan Meranti akan lebih baik," bebernya. Kabid Pengembangan, Kebijakan dan Sistem Informasi, Rio Hilmi, dan Kasubid Kerja Sama dan Sistem Informasi, Husnudzon turut hadir.

Jumat, 15 Desember 2023 | 19:56 WIB

BPKP Minta Pemda Papua Perbaiki Tata Kelola Sawit Sesuai Hasil ATT

Manokwari, katakabar.com - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Papua memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit sesuai hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) Permintaan perwakilan BPKP itu terungkap saat Focus Group Discussion (FGD) atas Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara Tahun 2023, di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya secara hybrid (luring dan daring). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Lepot Setyanto buka acara secara resmi itu. Menurutnya, tata kelola industri kelapa sawit dan optimalisasi penerimaan negara harus ditingkatkan dan dilakukan secara maksimal. "Kita sokong Pemerintah Daerah (Pemda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi terkait lainnya agar dapa menindaklanjuti hasil audit yang telah dilakukan BPKP," ujar Lepot lewat keterangan resmi Kominfo BPKP Pabar, kemarin, dilansir dari laman elaeis.co, pada Jumat (15/12). Kami minta komitmen dan kesungguhan dari Bapak Ibu, kata Lepot, untuk dapat menindaklanjuti hasil audit. Kita sama-sama memiliki niat baik agar tata kelola industri kelapa sawit menjadi lebih baik, dapat memberikan hasil yang optimal sehingga masyarakat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat merasakan manfaat dari industri kelapa sawit,” jelasnya. Diketahui, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya miliki areal perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 10.294,60 hektar. Di kedua provinsi itu terdapat 11 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan areal kebun seluas 65.641,60 hektar. Peserta FGD secara langsung (luring), Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, DPMPTSP Kabupaten Manokwari, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari, serta Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku dan Papua. Sedang, peserta FGD secara daring melalui aplikasi zoom, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Maybrat, Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Bintuni, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong, DPMPTSP Kabupaten Teluk Bintuni serta Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak.

Sabtu, 25 November 2023 | 19:29 WIB

BPKP Perkuat Pengawasan Tata Kelola Sawit Harapan Dapat Naikkan PAD

Medan, katakabar.com - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara, Kwinhatmaka menuturkan, pengawasan tata kelola sawit salah satu agenda prioritas pengawasan di triwulan III dan IV tahun 2023 guna optimalisasi penerimaan daerah. "Lantaran itu, koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan kesamaan persepsi penyusunan rekomendasi strategis yang memberikan kontribusi positif dan meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Tata Kelola Kelapa Sawit di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan,” ujar Kwinhatmaka lewat keterangan resmi Kominfo BPKP, dilansir dari laman elaeis.co, pada Sabtu (25/11). Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah pelaksanaan penyusunan rekomendasi strategis atas hasil Audit Tujuan Tertentu Tata Kelola Sawit Wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kegiatan itu terlaksana berkat kolaborasi dengan Direktorat Investigasi III BPKP pusat. Total 20 perwakilan BPKP yang mengikuti kegiatan, yakni Perwakilan BPKP Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Seluruh Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi perwakilan di Wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan totalnya 46 orang dan pendamping Koordinator Pengawasan sebanyak 21 orang hadir di kegiatan. Topik pembahasan utama di kegiatan diantaranya membahas tentang kondisi sawit dalam kawasan hutan, perubahan mekanisme tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sawit dalam kawasan hutan, program peremajaan sawit rakyat (PSR), Terus, fasilitas kebun masyarakat (plasma), kendala dalam pelaksanaan penyelesaian kewajiban fasilitas kebun masyarakat, dan pendapatan industri kelapa sawit. Seluruh kategori ini menjadi perhatian yang serius untuk dapat dioptimalkan dengan baik. Kegiatan ini, harap Kwinhatmaka, hendaknya dapat memberikan kontribusi positif kepada pemerintah. Endingnya PAD dapat meningkat dengan akuntabilitas yang lebih baik.